Pemda DIY Mulai Kaji Akses Darat ke Bandara Kulon Progo

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Meski mendapat berbagai penolakan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus menjalankan tahapan pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Termasuk merancang jaringan transportasi darat di bandara baru tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY, Sigit Haryanta mengatakan nantinya jaringan transportasi darat akan terhubung (interkoneksi) dengan kereta api.

"Kita kaji multimoda transportasi darat tahun ini. Akan kita kembangkan jaringan transportasi jalan seperti AKDP (antarkota dalam provinsi), AKAP (antarkota antarprovinsi), angdes (angkutan desa) dan shuttle bus," ujarnya di Yogyakarta, Kamis (22/10/2015).

Selain itu, Pemda DIY di bawah Dinas PUESDM berencana melebarkan jalan-jalan nasional yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Kabupaten Kulon Progo.

"Kita akan melebarkan dan memaksimalkan jalan nasional dari Yogya-Wates-Karangnongko ke Purwerejo. Lebarnya berbeda-beda bergantung kebutuhan," kata Sigit.

Tahap selanjutnya adalah kelanjutan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan persiapan rel kereta api ke Kedundang, Temon, tempat bandara baru dibangun.

"Soal pembangunan rel, kami masih akan bicarakan dengan PT KAI. Semua moda dan jaringan transportasi dibangun pelan-pelan," paparnya.

Ia mengatakan pembangunan Bandara Kulon Progo akan selesai tahun 2019 dan dioperasikan tahun 2020.

Bandara Kulon Progo terletak sekitar 30 km sebelah barat Kota Yogyakarta. Bandara ini memiliki runway sepanjang 3.600 meter. Tak itu saja, pada landasan di sisi timur dan barat, ada tambahan dua perimeter, masing-masing sepanjang 900 meter. Dengan begitu, total keseluruhan landasan pacu 4.400 meter. Bandara ini disebut-sebut mampu melayani 30 juta penumpang per tahun. 
SAN

Read More

Pemda DIY Siapkan Konsep Pemberdayaan Warga Terdampak Bandara Kulon Progo

Jogja, (sorotjogja.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengaku akan mempersiapkan konsep program pemberdayaan bagi para masyarakat terdampak proyek pembangunan Bandara Internasional Temon, Kulon Progo. Diantaranya adalah skenario pemberdayaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Akan diberdayakan lewat program CSR (masyarakat terdampak proyek Bandara). Jadi tidak serta merta setelah mereka mendapat ganti rugi terus dibiarkan begitu saja," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto, Rabu (21/10/2015).

Tavip mengatakan, jika saat ini pihak Pemda DIY masih memutar otak untuk mencari jalan tengah terkait mega proyek tersebut. Pasalnya, bandara baru tersebut menjadi kebutuhan dari seluruh warga DIY.

Mengingat, kondisi bandara Adisucipto saat ini dinilai sudah kurang representatif juga kurang aman bagi para penumpang maskapai penerbangan. "Yang jelas asas hukum dengan sosial itu tetap dikedepankan. Para penumpang di sana (Adisucipto) kepanasan dan landasan pacu yang sangat kecil juga securitasnya kurang," paparnya.

Meski begitu, upaya Pemda DIY untuk membangun bandara baru tersebut masih mendapatkan penentangan yang cukup keras dari warga Wahana Tri Tunggal (WTT) Kulon Progo. Mereka menilai jika proyek tersebut akan menggusur lahan produktif yang selama ini dimanfaatkan oleh para petani

Selain itu, mereka juga menengarai adanya praktek kecurangan yang dilakukan pemda untuk melancarkan proyek tersebut. Diantaranya adalah dengan adanya perbedaan data jumlah penduduk WTT dengan data yang dipegang oleh Pemda DIY.

Menanggapi tudingan tersebut, Tavip menyatakan jika data yang dipegang oleh pihaknya adalah data resmi dari pemerintah. Jumlah tersebut adalah apa yang sudah dicatat dan dilaporkan baik oleh pemerintah kecamatan maupun desa setempat.

"Datanya itu ada lengkap di biro pemerintahan. Itu juga sudah dibahas saat di persidangan di PTUN kemarin, jadi harusnya juga sudah clear," tuturnya.

Dalam persidangan di PTUN Yogyakarta tersebut, Majelis Hakim memenangkan tuntutan dari warga. Namun putusan yang memberikan harapan bagi warga WTT itu kemudian sirna dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Pemda DIY oleh Mahkamah Agung (MA).

Meski begitu, ratusan warga WTT hingga saat ini masih bersikukuh dengan sikap mereka. Yaitu menolak adanya upaya untuk membangun Bandara Internasional Temon Kulonprogo.

"Kami tidak menginginkan apa-apa. Kami disini berjuang, sikap kami sudah jelas untuk menolak," tandas Ketua WTT, Kelik Martono.

Read More

Pantai Kulonprogo Antisipasi Tsunami

KULONPROGO – Sepanjang pantai di Kulonprogo dari Congot hingga Glagah, Kecamatan Temon, akan dilakukan penanaman green belt. Program penanaman sabuk hijau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak bencana khususnya tsunami.

Kabid Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) Kulonprogo, Prabawa Suganda mengatakan, penanaman green belt tersebut langsung ditangani Pemerintah Pusat dengan dana dari APBN 2015. Menurutnya, program tersebut dilaksanakan untuk tiga kabupaten yakni Kulonprogo, Kebumen, dan Garut. Anggaran yang dialokasikan untuk Kulonprogo sendiri paling besar dibanding yang lain.

Jangan Mengganggu '

'Sekarang sudah mulai pengerjaan oleh pihak ketiga (kontraktor-Red). Penanaman vegetasi atau green belt tersebut manfaatnya untuk mengantisipasi bencana alam, khususnya tsunami. Dengan tanaman yang menjulang tinggi harapannya angin atau arus tsunami bisa terhambat, sehingga dampaknya ke daratan berkurang,'' katanya, Rabu (21/10).

Proyek penghijauan lahan pantai tersebut, lanjut Prabawa, dilakukan dari wilayah muara Sungai Bogowonto di Pantai Congot ke arah timur hingga wilayah Pantai Glagah. Vegetasi yang akan ditanam antara lain cemara laut, pandan, dan sukun.

Selain penanaman vegatasi juga akan dibuat gumuk. ''Lokasinya di selatan jalan (aspal- Red), sehingga tidak mengganggu tambak- tambak udang yang ada. Kegiatan itu sepertinya juga ada fasilitas perawatannya (penyiraman-Red) seperti ada sumur pantek dan pipa-pipa untuk menyirami,'' tuturnya.

Ekowisata

Prabawa menambahkan, green belt itu nantinya juga akan dikaitkan dengan kegiatan ekowisata. Ekosistem vegetasi yang terbentuk bisa untuk wisata, di dalamnya juga akan dibuat jogging track. Berdasarkan data di website LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan, alokasi anggaran penanaman green belt untuk mitigasi tsunami di Kulonprogo tersebut sekitar Rp 1,9 miliar.

Kontraktor pemenang lelang yakni CV Karya Shinta Abadi dari Pengasih Kulonprogo dan telah dilakukan penandatanganan kontrak awal September lalu. Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Untung Waluyo, menyambut baikhal itutersebut apalagi saat ini kondisi pantai di Kulonprogo masih kurang vegetasinya.

Meski demikian, pihaknya berharap agar penanaman vegetasi memperhatikan musim yang tepat agar tidak mati percuma. ''Adanya green belt akan mengurangi beban BPBD karena kalau terjadi tsunami bisa menahan gelombang dan laju kecepatannya,''imbuhnya. (H87-42)

Read More

Abrasi Ancam Lahan Pertanian dan Pemukiman di Kulonprogo

KULONPROGO – Abrasi di sepanjang pantai Selatan Kulonprogo, Yogyakarta telah mengancam lahan pertanian dan pemukiman di sekitar pantai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulonprogo meminta warga lebih waspada, khususnya pada malam hari saat bertiup angin laut yang menjadi salah stau penyebab abrasi.

Kepala BPBD Kulonprogo Untung Waluyo mengatakan, Kabupaten Kulonprogo memiliki bibir pantai sepanjang 24 kilometer, mulai dari Congot, Glagah, Karangwuni, sampai dengan Bugel dan Trisik. Semua mengalami abrasi, hanya kondisinya yang bervariasi.

"Abrasi ini karena gelombang laut yang tinggi, saat malam hari, bisa diatas 4 meter dari kondisi normal," kata Untung saat melakukan pantauan abrasi di Pantai Bugel, Panjatan Kamis (21/10/2015).

Menurut Untung, gelombang tinggi terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di Samudera Hindia dan di daratan. Akibatnya ada pergerakan angin ke wilayah yang memiliki temperatur lebih rendah hingga mengakibatkan gelombang tinggi. Khususnya, pada malam hari bersamaan dengan angin laut.

Adanya abrasi ini, Untung menambahkan, menjadi perhatian serius bagi BPBD. Apalagi di sepanjang pantai Kulonprogo, banyak terdapat aktivitas ekonomi warga. Mulai dari tambak udang, pertanian hingga kegiatan lain. Bahkan di wilayah Bugel sampai dengan Karangsewu, Galur terdapat pemukiman penduduk di lokasi Ring I transmigran.

"Kerusakan terparah di Bugel ini, karena banyak pohon cemara yang ambruk. Padahal dulu jaraknya mencapai 100 meter dari bibir pantai," terangnya.

Atas kondisi ini, BPBD meminta warga untuk lebih berhati-hati dan waspada. Mereka harus siap menghadapi bencana, karena alam tidak bisa diprediksikan. Apalagi kemarau panjang menjadikan cuaca tidak menentu.

"Akhir pekan nanti ada gladi lapang di Banaran, ini akan kita maksimalkan lagi upaya sosialisasi dan kewaspadaan," jelasnya.

Read More

Miris! GTT di Kulonprogo Hanya Terima Gaji Rp150 Ribu Per Bulan

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Perbandingan honor Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar dan gaji guru PNS di Kulonprogo sangat timpang.

Jika guru PNS bisa menerima gaji hingga jutaan rupiah, GTT yang bahkan selain mengajar juga kerap dibebani pekerjaan administrasi oleh sekolah dan oknum gurunya, ternyata ada yang hanya menerima Rp150 ribu per bulan.

Nilai honor GTT itu terbilang sangat tidak layak.

Terungkap dalam public hearing Raperda Pengelolaan Pendidikan Berkualitas di DPRD Kulonprogo, Senin (19/10/2015), honor GTT rata-rata berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu.

Ketua Dewan Pendidikan Kulonprogo, Sardal, menilai nominal itu sangat tidak layak untuk guru yang memiliki peran terhadap kemajuan dunia pendidikan di Kulonprogo.

"Besaran honor GTT tersebut jelas terpaut jauh dari nilai gaji guru PNS," kata Sardal, di DPRD Kulonprogo.

Honor GTT itu biasanya diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan untuk sekolah per tahun.

Menurutnya, dana BOS untuk masing-masing sekolah rata-rata per tahun senilai Rp 100 juta.

Sesuai aturan, honor GTT dapat diambilkan dari dana BOS itu sebesar 15 persen.

Praktis, jika di satu sekolah terdapat GTT sebanyak empat orang, maka masing-masing hanya menerima honor per bulan antara Rp250 ribu - Rp300 ribu.

"Tetapi ternyata di beberapa sekolah bahkan ada GTT yang hanya menerima Rp150 ribu - Rp200 ribu. Terutama untuk sekolah yang nilai BOS-nya di bawah Rp100 juta," lanjutnya.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Sardal mengusulkan agar honor GTT masuk dalam materi perda pendidikan.

Masuknya perihal honor GTT dalam perda, menurutnya, honor GTT dapat dianggarkan dalam APBD, tentu dengan nominal honor yang layak sesuai jasa pengabdian GTT.

"Kami ingin soal honor bisa diatur dalam perda, sehingga pemkab memiliki payung hukum jelas untuk menganggarkan honor bagi GTT dalam APBD," ujarnya

Read More

Tolak Bandara, Warga Kulon Progo Mogok Makan

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Puluhan warga Kabupaten Kulon Progo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi penolakan rencana pembangunan bandara. Mereka melakukan aksi mogok makan di halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (19/10/2015).

Ketua WTT Martono mengatakan aksi mogok makan yang dilakukan 10 orang perwakilan warga terdampak akan dilakukan selama 15 hari. Dari aksi itu, ia berharap Pemerintah DIY tak melanjutkan rencana pembangunan bandara dengan membatalkan izin penatapan lokasi (IPL).

"Ini penolakan kami. Akan kami lakukan sampai 2 November nanti. Sampai pingsan. Kalau tensi sudah 60 kan pingsan," ujar Martono.

Martono mengatakan, aksi tersebut juga sebagai respons terhadap pemerintah Kulon Progo, dalam hal ini Bupati Hasto Wardoyo, yang hingga kini menyetujui rencana pembangunan itu. Padahal, pihak pemerintah setempat belum pernah mendatangi langsung warga terdampak. 

"Hanya satu kata, pindahkan bandara baru ke tempat lain," ujarnya.

Ia mengklaim jika mayoritas warga di lokasi rencana pembangunan menolak proyek itu. "Gubernur tidak membuka hatinya bahwa warga menolak dengan tulus," katanya.

Juru bicara WTT Agus Subiyanto mengungkapkan bentuk penolakan tak hanya dilakukan sebatas aksi di depan kantor pemerintahan. Bahkan, ia bersama warga lain akan melakukan penutupan jalan sepanjang tiga kilometer di dekat lokasi megaproyek itu.

"Penutupan jalan dilakukan mulai dari depan Balai Desa Gagah sampai depan Gereja Palihan. Kita pilih lokasi itu karena cukup ramai namun tak merepotkan pengguna jalan," ujarnya.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menerima aspirasi masyarakat penolak rencana pembangunan bandara. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan lebih dulu melakukan rapat dengan fraksi mengenai permintaan warga untuk membatalkan IPL. 

"IPL ini sudah masuk jalur hukum. Kita tidak masuk ke sana. Tapi kita akan adakan pertemuan dengan fraksi nanti," ungkapnya.

IPL pembangunan bandara Kulon Progo sebelumnya telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang dimenangkan warga. Kalah di PTUN, Pemerintah DIY mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Hingga kini, warga Kulon Progo bersama pendamping hukum berkukuh proyek itu telah melanggar RTRW Nasional maupun provinsi.
SAN                        

Read More

Akses Menuju Bandara Kulonprogo Terhalang, AP I Bakal Bangun Underpass

JAKARTA- PT Angkasa Pura (AP) I memastikan pembangunan Bandara

Kulonprogo, Yogjakarta tetap berlanjut. Seperti diketahui Bandara

Kulonprogo merupakan pengganti Bandara Adi Sutjipto, yang akan

dikemblikan kepemilikannya kepada TNI-AU.



Meski begitu perseroan tak menampik masih menemui beberapa kendala,

salah satunya yakni jalan provinsi yang akan menghalangi proses

pembangunan bandara di Kulonprogo.



"Kemarin juga baru terlihat betapa kompleksnya jalan ini belum masuk

dalam APBN 2016. Jadi hanya menggunakan jalan yang dibangun bina

marga, yang memotong jalur terminal," ujar Corporate Secretary Farid

Indra Nugraha di Jakarta, Kamis (15/10).



Solusinya, AP I harus menyediakan lahan untuk membangun underpass agar

akses dari dan menuju ke bandara tidak terganggu.



"Kemarin diambil kebijakan untuk AP I, menyedikan lahan supaya jalan

itu tidak terpotong. Mungkin solusinya dengan menggunakan teknik

underpass jalan yang akan dibangun di sana," tandas Farid.(chi/jpnn)





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com

Read More

WTT Tetap Tolak Pembangunan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Menanggapi rencana pemerintah

menyelesaikan pembangunan bandara pada 2020, tokoh Wahana Tri Tunggal

(WTT) Agus Subiyanto mempersilahkan kebijakan tersebut. Namun,

pihaknya akan tetap menolak rencana pembangunan bandara tersebut.



Agus menegaskan, pada dasarnya warga yang tergabung dalam paguyuban

tersebut dan terdampak pembangunan masih memiliki hak atas tanah di

lokasi pembangunan bandara. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya

sertifikat tanah.



"Kami akan tetap menolak dan mempertahankan tanah kami, sampai titik

darah penghabisan. Kami juga masih akan berupaya mengajukan peninjauan

kembali terhadap kasasi IPL," jelas Agus, Rabu (14/10/2015).



Agus menambahkan, selain pengajuan PK, WTT juga akan berkonsultasi

dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Dia menegaskan, kasasi tersebut belum final karena

sampai saat ini, baik pemda DIY maupun pemkab hingga pelaksana

pembangunan masih belum menerima salinan

putusan kasasi IPL.



"Warga yang masih keberatan bisa ajukan PK, nanti dengan dilengkapi

kajian-kajian dan fakta baru, sehingga dapat mengubah hasil aksasi,"

tandas Agus

Read More

Mantan Bupati Meninggal di Hari Jadi Kulonprogo

KULONPROGO– Peringatan hari jadi Kabupaten Kulonprogo ke-64 diwarnai

kabar duka. Mantan Bupati Kulonprogo Suratidjo meninggal dunia di RS

Panti Rapih Yogyakarta.



Bupati ke-7 Kulonprogo ini meninggal di usia 77 tahun. Sebelumnya, dia

sempat dirawat di ruang ICU RS Panti Rapih selama beberapa hari karena

menjadi korban kecelakaan lalu lintas.



Kasubag Humas pada Bagian Humas dan TI Setda Kulonprogo, Arning Rahayu

mengatakan, kabar duka diperoleh sekira pukul 08.30 WIB. "Meninggalnya

di rumah sakit, dan sempat dirawat beberapa hari," kata Arning, Kamis

(15/10/2015).



Suratidjo menjadi sebagai Bupati Kulonprogo selama dua periode, dari

tahun 1991 hingga 2001, sebelum digantikan oleh Toyo S. Dipo. Mantan

ajudan Suratidjo, Sri Widodo mengatakan, almarhum dikenal sebagai

sosok yang sederhana dan taat pada peraturan. Dalam kegiatan

kedinasan, Suratidjo lebih memilih menggunakan kereta api ketimbang

pesawat terbang.



"Beliau cukup tegas, sederhana dan mau mendengarkan masukan dan saran

dari siapapun," jelasnya.



Selama 10 tahun menjabat, Suratidjo juga sangat konsisten

memperjuangan pembangunan infrastruktur di wilayah Kulonprogo. Jalan

aspal masuk desa yang dirintis pendahulunya, KRT Wijoyohadiningrat,

dilanjutkannya dengan peningkatan pengaspalan. Usai melepas jabatan

sebagai bupati, Suratidjo banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan

keagamaan.(fds)

Read More

Jamasan Pusaka Kitab Daun Lontar Kalimasodo Tarik Antusiasme Warga

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Prosesi jamasanpusaka kitab daun lontar

kalimasodo yang diturunkan sang pemilik Mangun Sendjoyo kembali

dilakukan di rumah Mugiharjo, warga Dusun Klebakan, Desa Salamrejo,

Sentolo, Rabu (14/10/2015).



Bertepatan moment menyambut 1 Suro, pembersihan pusaka berupa kitab

itu juga melibatkan dan disaksikan warga sekitar.



Mugiharjo kini merupakan generasi kelima dari Mangun Sendjoyo. Sebagai

pemegang kitab daun lontar yang diturunkan leluhurnya itu, Mugiharjo

pun berkewajiban melakukan jamasansetiap tahunnya.



Prosesi itu dimulai pagi. Warga selain beberapa terlibat dalam

jamasan, banyak pula yang datang untuk menyaksikan.



Mugiharjo memulainya dengan mengeluarkan kitab berusia ratusan tahun

itu dari peti penyimpanan.



Kitab yang memang harus dijaga secara hati-hati oleh ahli warisnya ini

dikeluarkan masih dalam bentuk gulungan. Ahli waris dan warga pun

melakukan prosesi dengan mengoleskannya minyak kasturi.



Intinya, pembersihan dilakukan agar tulisan di dalamnya terjaga utuh.



"Dulu hanya keluarga yang boleh menjamas. Sekarang warga terlibat. Ini

agar semua ikut melestarikannya," kata Mugoharjo.



Kitab sepanjang 40 sentimeter dan lebar lima sentimeter berbahan daun

lontar kalimasodo itu diyakini ada sejak zaman Sultan Agung di

Kerajaan Mataram. Isinya merupakan tulisan bahasa Jawa Kawi.



Meski demikian, sampai saat ini belum ada yang dapat membaca pesan

tulisan secara detail.



Inti yang dapat diungkap, sejauh ini kitab daun lontar itu berisi

kalimat syahadat petunjuk jalan kehidupan manusia.



Menurutnya, dahulu kitab itu diberikan Sultan Agung kepada eyangnya

bernama Kyai Jlegong Kethok. Hal ini sebagai penghargaan atas jasa

kyai mengusir bangsa penjajah.



Begitu sang kyai meninggal, konon kabarnya dihukum mati akibat suatu

peristiwa, kitab itu diturunkan kepada adiknya, Panji Darmo Gathi,

yang tak lain adalah leluhur Mangun Sendjoyo. Di tangan Mugiharjo,

kitab itu berarti telah sampai ke generasi kelima.



Seorang warga, Gunanto, menganggap prosesi tersebut merupakan bagian budaya.



"Saya dua kali ikut prosesi ini. Nampaknya kali ini lebih halus

jamasannya," ujarnya.(*)

Read More