Petani Lahan Pasir Panen Raya Semangka

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Para petani lahan pasir di pesisir pantai

selatan Kulonprogo sedang panen raya semangka. Kali ini, keuntungan

yang dikantongi para petani terbilang bagus, lantaran hasil panen

mereka dihargai cukup tinggi, yakni berkisar Rp 2.000 per kilogram.



Salah satu petani semangka lahan pasir di pesisir Pantai Bugel,

Krisnanti (45) menyampaikan, lahan pasir seluas setengah hektar di

sekeliling rumahnya yang ditanami semangka bisa menghasilkan panen

sekitar tujuh ton. Ada dua jenis semangka yang ditanamnya di lahan

tersebut, yakni semangka merah dan semangka kuning.



"Harganya selisih Rp 200 per kilogram, lebih tinggi semangka kuning.

Sudah tiga tahun ini saya coba tanam semangka kuning," kata Krisnanti,

Kamis (22/10/2015).



Dijelaskannya, hasil panen semangka pada musim tanam ini sedikit

berkurang karena minim pengairan saat musim kemarau. Sebelumnya,

penyiraman tanaman semangka dibantu sedikit hujan, sehingga hasil

panennya bisa mencapai 10 ton.



"Karena sekarang belum hujan, pengairannya jadi tidak maksimal, hanya

saya siram manual saja. Tanaman semangka memang tidak boleh kebanyakan

air, tapi juga tidak boleh kurang air," jelasnya.



Meski demikian, hasil panen yang dihargai tinggi yakni berkisar Rp

2.000 per kilogram, bisa menutup biaya tanam termasuk pembelian bibit

sehingga para petani tidak merugi. Biasanya, hasil panen semangka

hanya dihargai sekitar Rp 1.200 per kilogram. "Kekurangan air saat

penyiraman, tidak akan berpengaruh pada rasa semangka, tetap manis,"

ujarnya.(Unt)

Read More

Hadapi MEA, perajin batik di Kulonprogo siap untuk mengembangkan ide

TRIBUNJOGJA.COM,KULONPROGO - Sebuah taman yang berisi anjungan raja-raja nusantara bakal dibangun di Kulonprogo.

Meski belum dipastikan waktunya, namun pematangan konsep penyatuan prototype para raja di masa lampau tersebut mulai dilakukan antara Pemkab Kulonprogo dan Pemda DIY.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, bahkan sudah mengungkap wacana tersebut di hadapan masyarakat. Ide dasarnya, Taman Raja-raja Nusantara itu bakal berisi anjungan raja-raja dari seluruh nusantara yang pernah ada di masa silam sebagai bagian dari sejarah Indonesia.

Kepala Disbudparpora Kulonprogo, Krissutanto, mengatakan ide awal Taman Raja Nusantara itu memang dimunculkan oleh bupati.

Kini, antara Pemkab Kulonprogo dan Pemda DIY sudah saling bertemu untuk mematangkan konsep keseluruhannya.

"Pematangan rencana dan konsep ada di Bappeda, DPPKA, dan dinas kebudayaan maupun pariwisata. Yang jelas masih menunggu 'dawuh' Gubernur," kata Krissutanto, Rabu (21/10/2015).

Menurutnya, rencana Taman Raja-raja Nusantara itu dilatarbelakangi status Yogyakarta sebagai kota yang kental dengan sejarah dan budaya.

Untuk melengkapinya, keberadaan Taman Raja-raja Nusantara kelak bakal memiliki unsur pendidikan atau menjadi wahana dan sarana belajar sejarah, budaya dan pariwisata.

Krissutanto mengatakan wacana tersebut sampai saat ini masih berupa konsep awal atau kasar.

Namun pada dasarnya taman berisi anjungan para raja nusantara itu nantinya tidak sekadar berupa miniatur, tetapi memiliki ruh atau makna sejarah dan budaya yang dapat ditangkap masyarakat.

"Wujudnya mungkin bisa berupa bangunan-bangunan keraton kerajaan, gapura, dilengkapi dengan kisah-kisah dan sejarah para raja nusantara, misal salah satunya Kerajaan Kertanegara dan sebagainya," katanya.

Kerajaan mana saja yang bakal masuk dalam anjungan itu, Krissutanto mengatakan sampai saat ini masih dalam persiapan dan pematangan termasuk mendata kerajaan-kerajaan yang ada.

Intinya, rencana DED dan Masterplan taman tersebut masih dalam penggodokan.

Menurutnya, proyek taman tersebut bakal menggunakan anggaran dana keistimewaan (Danais). Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui berapa nominal anggarannya.

"Sementara baru disebut lokasi di Kulonprogo. Nanti pastinya akan melibatkan tim ahli perencana, arsitek yang berkaitan dengan bangunan bersejarah kuno," lanjutnya.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengatakan rencana pembangunan Taman Raja-raja Nusantara dimaksudkan untuk menyatukan atau mengumpulkan prototype para raja dalam sejarah Indonesia.

"Kalau Gajah Mada dulu menyatukan nusantara, masak kita tidak bisa kalau hanya menyatukan prototype-nya," ujar Hasto. (tribunjogja.com)

Read More

Hadapi MEA, perajin batik di Kulonprogo siap untuk mengembangkan ide

Harianjogja.com, KULONPROGO – Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), perajin industri mulai menggali potensi batik Kulonprogo untuk menguatkan produk lokal menghadapi pasar bebas. Guna menghadapi pasar bebas, potensi batik warna alam dinilai akan memberikan peluang pasar yang lebih baik.

"Kami sangat siap menghadapi pasar luar negeri di MEA nanti. Upayanya dengan peningkatan produksi dan pengembangan motif," ujar Pemilik Sinar Abadi Batik dari Lendah, Puryanto, Senin (20/10/2015).

Keran pasar bebas rencananya akan dibuka pada akhir tahun ini.  Untuk itu, waktu yang diperlukan tinggal satu bulan lagi untuk menyiapkan produk yang dapat diunggulkan pelaku usaha lokal.

Puryanto mengatakan, saat ini dirinya mulai mengembangkan desain-desain batik baru dan lebih inovatif. Harapannya, produk batik yang diproduksinya dapat memiliki ciri khas dan unggul di antara produk dari luar negeri.

Diakui Puryanto, pemasaran masih menjadi kendala yang dihadapi perajin batik sepertinya. Pasalnya, setelah batik ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, membuat banyak orang membuat batik. Akibatnya, produk batik kian melimpah dengan desain dan pola yang beragam.

"Orang semakin beramai-ramai buat batik. Jadi produknya [batik] makin banyak dan persaingan semakin ketat, sehingga pemasaran masih cukup sulit," jelas Puryanto.

Puryanto menambahkan, saat ini setiap bulan batik yang diproduksinya telah mencapai 30.000 lembar per bulannya. Guna menghadapi pasar bebas Asia, dirinya mengaku siap untuk menambah lagi produksi batiknya. Selain itu, upaya untuk memperkenalkan batik juga akan terus dilakukan dengan program inovatif. Di antaranya melalui pagelaran busana, salah satu upayanya dengan menggandeng Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jogja.

"Misal dengan pengembangan desain busana batik dan peragaan busana untuk memperkenalkan batik Kulonprogo," imbuh Puryanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kulonprogo Sri Hermintarti belum lama ini mengungkapkan, pengembangan kerajinan batik akan terus didorong untuk menghadapi pasar bebas. Salah satu potensi kerajinan batik yang dapat dikembangkan yakni batik yang diproduksi dengan menggunakan pewarna alam.

"Dalam menghadapi pasar bebas, upaya untuk menggencarkan visi Bela Beli Kulonprogo terus dilakukan. Kami mencoba memberikan perhatian pada batik berbahan baku pewarna alam, karena potensinya cukup baik," ujar Hermin.

Read More

Pemda DIY Mulai Kaji Akses Darat ke Bandara Kulon Progo

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Meski mendapat berbagai penolakan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus menjalankan tahapan pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Termasuk merancang jaringan transportasi darat di bandara baru tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY, Sigit Haryanta mengatakan nantinya jaringan transportasi darat akan terhubung (interkoneksi) dengan kereta api.

"Kita kaji multimoda transportasi darat tahun ini. Akan kita kembangkan jaringan transportasi jalan seperti AKDP (antarkota dalam provinsi), AKAP (antarkota antarprovinsi), angdes (angkutan desa) dan shuttle bus," ujarnya di Yogyakarta, Kamis (22/10/2015).

Selain itu, Pemda DIY di bawah Dinas PUESDM berencana melebarkan jalan-jalan nasional yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Kabupaten Kulon Progo.

"Kita akan melebarkan dan memaksimalkan jalan nasional dari Yogya-Wates-Karangnongko ke Purwerejo. Lebarnya berbeda-beda bergantung kebutuhan," kata Sigit.

Tahap selanjutnya adalah kelanjutan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan persiapan rel kereta api ke Kedundang, Temon, tempat bandara baru dibangun.

"Soal pembangunan rel, kami masih akan bicarakan dengan PT KAI. Semua moda dan jaringan transportasi dibangun pelan-pelan," paparnya.

Ia mengatakan pembangunan Bandara Kulon Progo akan selesai tahun 2019 dan dioperasikan tahun 2020.

Bandara Kulon Progo terletak sekitar 30 km sebelah barat Kota Yogyakarta. Bandara ini memiliki runway sepanjang 3.600 meter. Tak itu saja, pada landasan di sisi timur dan barat, ada tambahan dua perimeter, masing-masing sepanjang 900 meter. Dengan begitu, total keseluruhan landasan pacu 4.400 meter. Bandara ini disebut-sebut mampu melayani 30 juta penumpang per tahun. 
SAN

Read More

Pemda DIY Siapkan Konsep Pemberdayaan Warga Terdampak Bandara Kulon Progo

Jogja, (sorotjogja.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengaku akan mempersiapkan konsep program pemberdayaan bagi para masyarakat terdampak proyek pembangunan Bandara Internasional Temon, Kulon Progo. Diantaranya adalah skenario pemberdayaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Akan diberdayakan lewat program CSR (masyarakat terdampak proyek Bandara). Jadi tidak serta merta setelah mereka mendapat ganti rugi terus dibiarkan begitu saja," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto, Rabu (21/10/2015).

Tavip mengatakan, jika saat ini pihak Pemda DIY masih memutar otak untuk mencari jalan tengah terkait mega proyek tersebut. Pasalnya, bandara baru tersebut menjadi kebutuhan dari seluruh warga DIY.

Mengingat, kondisi bandara Adisucipto saat ini dinilai sudah kurang representatif juga kurang aman bagi para penumpang maskapai penerbangan. "Yang jelas asas hukum dengan sosial itu tetap dikedepankan. Para penumpang di sana (Adisucipto) kepanasan dan landasan pacu yang sangat kecil juga securitasnya kurang," paparnya.

Meski begitu, upaya Pemda DIY untuk membangun bandara baru tersebut masih mendapatkan penentangan yang cukup keras dari warga Wahana Tri Tunggal (WTT) Kulon Progo. Mereka menilai jika proyek tersebut akan menggusur lahan produktif yang selama ini dimanfaatkan oleh para petani

Selain itu, mereka juga menengarai adanya praktek kecurangan yang dilakukan pemda untuk melancarkan proyek tersebut. Diantaranya adalah dengan adanya perbedaan data jumlah penduduk WTT dengan data yang dipegang oleh Pemda DIY.

Menanggapi tudingan tersebut, Tavip menyatakan jika data yang dipegang oleh pihaknya adalah data resmi dari pemerintah. Jumlah tersebut adalah apa yang sudah dicatat dan dilaporkan baik oleh pemerintah kecamatan maupun desa setempat.

"Datanya itu ada lengkap di biro pemerintahan. Itu juga sudah dibahas saat di persidangan di PTUN kemarin, jadi harusnya juga sudah clear," tuturnya.

Dalam persidangan di PTUN Yogyakarta tersebut, Majelis Hakim memenangkan tuntutan dari warga. Namun putusan yang memberikan harapan bagi warga WTT itu kemudian sirna dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Pemda DIY oleh Mahkamah Agung (MA).

Meski begitu, ratusan warga WTT hingga saat ini masih bersikukuh dengan sikap mereka. Yaitu menolak adanya upaya untuk membangun Bandara Internasional Temon Kulonprogo.

"Kami tidak menginginkan apa-apa. Kami disini berjuang, sikap kami sudah jelas untuk menolak," tandas Ketua WTT, Kelik Martono.

Read More

Pantai Kulonprogo Antisipasi Tsunami

KULONPROGO – Sepanjang pantai di Kulonprogo dari Congot hingga Glagah, Kecamatan Temon, akan dilakukan penanaman green belt. Program penanaman sabuk hijau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak bencana khususnya tsunami.

Kabid Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak) Kulonprogo, Prabawa Suganda mengatakan, penanaman green belt tersebut langsung ditangani Pemerintah Pusat dengan dana dari APBN 2015. Menurutnya, program tersebut dilaksanakan untuk tiga kabupaten yakni Kulonprogo, Kebumen, dan Garut. Anggaran yang dialokasikan untuk Kulonprogo sendiri paling besar dibanding yang lain.

Jangan Mengganggu '

'Sekarang sudah mulai pengerjaan oleh pihak ketiga (kontraktor-Red). Penanaman vegetasi atau green belt tersebut manfaatnya untuk mengantisipasi bencana alam, khususnya tsunami. Dengan tanaman yang menjulang tinggi harapannya angin atau arus tsunami bisa terhambat, sehingga dampaknya ke daratan berkurang,'' katanya, Rabu (21/10).

Proyek penghijauan lahan pantai tersebut, lanjut Prabawa, dilakukan dari wilayah muara Sungai Bogowonto di Pantai Congot ke arah timur hingga wilayah Pantai Glagah. Vegetasi yang akan ditanam antara lain cemara laut, pandan, dan sukun.

Selain penanaman vegatasi juga akan dibuat gumuk. ''Lokasinya di selatan jalan (aspal- Red), sehingga tidak mengganggu tambak- tambak udang yang ada. Kegiatan itu sepertinya juga ada fasilitas perawatannya (penyiraman-Red) seperti ada sumur pantek dan pipa-pipa untuk menyirami,'' tuturnya.

Ekowisata

Prabawa menambahkan, green belt itu nantinya juga akan dikaitkan dengan kegiatan ekowisata. Ekosistem vegetasi yang terbentuk bisa untuk wisata, di dalamnya juga akan dibuat jogging track. Berdasarkan data di website LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan, alokasi anggaran penanaman green belt untuk mitigasi tsunami di Kulonprogo tersebut sekitar Rp 1,9 miliar.

Kontraktor pemenang lelang yakni CV Karya Shinta Abadi dari Pengasih Kulonprogo dan telah dilakukan penandatanganan kontrak awal September lalu. Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Untung Waluyo, menyambut baikhal itutersebut apalagi saat ini kondisi pantai di Kulonprogo masih kurang vegetasinya.

Meski demikian, pihaknya berharap agar penanaman vegetasi memperhatikan musim yang tepat agar tidak mati percuma. ''Adanya green belt akan mengurangi beban BPBD karena kalau terjadi tsunami bisa menahan gelombang dan laju kecepatannya,''imbuhnya. (H87-42)

Read More

Abrasi Ancam Lahan Pertanian dan Pemukiman di Kulonprogo

KULONPROGO – Abrasi di sepanjang pantai Selatan Kulonprogo, Yogyakarta telah mengancam lahan pertanian dan pemukiman di sekitar pantai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulonprogo meminta warga lebih waspada, khususnya pada malam hari saat bertiup angin laut yang menjadi salah stau penyebab abrasi.

Kepala BPBD Kulonprogo Untung Waluyo mengatakan, Kabupaten Kulonprogo memiliki bibir pantai sepanjang 24 kilometer, mulai dari Congot, Glagah, Karangwuni, sampai dengan Bugel dan Trisik. Semua mengalami abrasi, hanya kondisinya yang bervariasi.

"Abrasi ini karena gelombang laut yang tinggi, saat malam hari, bisa diatas 4 meter dari kondisi normal," kata Untung saat melakukan pantauan abrasi di Pantai Bugel, Panjatan Kamis (21/10/2015).

Menurut Untung, gelombang tinggi terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di Samudera Hindia dan di daratan. Akibatnya ada pergerakan angin ke wilayah yang memiliki temperatur lebih rendah hingga mengakibatkan gelombang tinggi. Khususnya, pada malam hari bersamaan dengan angin laut.

Adanya abrasi ini, Untung menambahkan, menjadi perhatian serius bagi BPBD. Apalagi di sepanjang pantai Kulonprogo, banyak terdapat aktivitas ekonomi warga. Mulai dari tambak udang, pertanian hingga kegiatan lain. Bahkan di wilayah Bugel sampai dengan Karangsewu, Galur terdapat pemukiman penduduk di lokasi Ring I transmigran.

"Kerusakan terparah di Bugel ini, karena banyak pohon cemara yang ambruk. Padahal dulu jaraknya mencapai 100 meter dari bibir pantai," terangnya.

Atas kondisi ini, BPBD meminta warga untuk lebih berhati-hati dan waspada. Mereka harus siap menghadapi bencana, karena alam tidak bisa diprediksikan. Apalagi kemarau panjang menjadikan cuaca tidak menentu.

"Akhir pekan nanti ada gladi lapang di Banaran, ini akan kita maksimalkan lagi upaya sosialisasi dan kewaspadaan," jelasnya.

Read More

Miris! GTT di Kulonprogo Hanya Terima Gaji Rp150 Ribu Per Bulan

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Perbandingan honor Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar dan gaji guru PNS di Kulonprogo sangat timpang.

Jika guru PNS bisa menerima gaji hingga jutaan rupiah, GTT yang bahkan selain mengajar juga kerap dibebani pekerjaan administrasi oleh sekolah dan oknum gurunya, ternyata ada yang hanya menerima Rp150 ribu per bulan.

Nilai honor GTT itu terbilang sangat tidak layak.

Terungkap dalam public hearing Raperda Pengelolaan Pendidikan Berkualitas di DPRD Kulonprogo, Senin (19/10/2015), honor GTT rata-rata berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu.

Ketua Dewan Pendidikan Kulonprogo, Sardal, menilai nominal itu sangat tidak layak untuk guru yang memiliki peran terhadap kemajuan dunia pendidikan di Kulonprogo.

"Besaran honor GTT tersebut jelas terpaut jauh dari nilai gaji guru PNS," kata Sardal, di DPRD Kulonprogo.

Honor GTT itu biasanya diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan untuk sekolah per tahun.

Menurutnya, dana BOS untuk masing-masing sekolah rata-rata per tahun senilai Rp 100 juta.

Sesuai aturan, honor GTT dapat diambilkan dari dana BOS itu sebesar 15 persen.

Praktis, jika di satu sekolah terdapat GTT sebanyak empat orang, maka masing-masing hanya menerima honor per bulan antara Rp250 ribu - Rp300 ribu.

"Tetapi ternyata di beberapa sekolah bahkan ada GTT yang hanya menerima Rp150 ribu - Rp200 ribu. Terutama untuk sekolah yang nilai BOS-nya di bawah Rp100 juta," lanjutnya.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Sardal mengusulkan agar honor GTT masuk dalam materi perda pendidikan.

Masuknya perihal honor GTT dalam perda, menurutnya, honor GTT dapat dianggarkan dalam APBD, tentu dengan nominal honor yang layak sesuai jasa pengabdian GTT.

"Kami ingin soal honor bisa diatur dalam perda, sehingga pemkab memiliki payung hukum jelas untuk menganggarkan honor bagi GTT dalam APBD," ujarnya

Read More

Tolak Bandara, Warga Kulon Progo Mogok Makan

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Puluhan warga Kabupaten Kulon Progo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi penolakan rencana pembangunan bandara. Mereka melakukan aksi mogok makan di halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (19/10/2015).

Ketua WTT Martono mengatakan aksi mogok makan yang dilakukan 10 orang perwakilan warga terdampak akan dilakukan selama 15 hari. Dari aksi itu, ia berharap Pemerintah DIY tak melanjutkan rencana pembangunan bandara dengan membatalkan izin penatapan lokasi (IPL).

"Ini penolakan kami. Akan kami lakukan sampai 2 November nanti. Sampai pingsan. Kalau tensi sudah 60 kan pingsan," ujar Martono.

Martono mengatakan, aksi tersebut juga sebagai respons terhadap pemerintah Kulon Progo, dalam hal ini Bupati Hasto Wardoyo, yang hingga kini menyetujui rencana pembangunan itu. Padahal, pihak pemerintah setempat belum pernah mendatangi langsung warga terdampak. 

"Hanya satu kata, pindahkan bandara baru ke tempat lain," ujarnya.

Ia mengklaim jika mayoritas warga di lokasi rencana pembangunan menolak proyek itu. "Gubernur tidak membuka hatinya bahwa warga menolak dengan tulus," katanya.

Juru bicara WTT Agus Subiyanto mengungkapkan bentuk penolakan tak hanya dilakukan sebatas aksi di depan kantor pemerintahan. Bahkan, ia bersama warga lain akan melakukan penutupan jalan sepanjang tiga kilometer di dekat lokasi megaproyek itu.

"Penutupan jalan dilakukan mulai dari depan Balai Desa Gagah sampai depan Gereja Palihan. Kita pilih lokasi itu karena cukup ramai namun tak merepotkan pengguna jalan," ujarnya.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menerima aspirasi masyarakat penolak rencana pembangunan bandara. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan lebih dulu melakukan rapat dengan fraksi mengenai permintaan warga untuk membatalkan IPL. 

"IPL ini sudah masuk jalur hukum. Kita tidak masuk ke sana. Tapi kita akan adakan pertemuan dengan fraksi nanti," ungkapnya.

IPL pembangunan bandara Kulon Progo sebelumnya telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang dimenangkan warga. Kalah di PTUN, Pemerintah DIY mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Hingga kini, warga Kulon Progo bersama pendamping hukum berkukuh proyek itu telah melanggar RTRW Nasional maupun provinsi.
SAN                        

Read More

Akses Menuju Bandara Kulonprogo Terhalang, AP I Bakal Bangun Underpass

JAKARTA- PT Angkasa Pura (AP) I memastikan pembangunan Bandara

Kulonprogo, Yogjakarta tetap berlanjut. Seperti diketahui Bandara

Kulonprogo merupakan pengganti Bandara Adi Sutjipto, yang akan

dikemblikan kepemilikannya kepada TNI-AU.



Meski begitu perseroan tak menampik masih menemui beberapa kendala,

salah satunya yakni jalan provinsi yang akan menghalangi proses

pembangunan bandara di Kulonprogo.



"Kemarin juga baru terlihat betapa kompleksnya jalan ini belum masuk

dalam APBN 2016. Jadi hanya menggunakan jalan yang dibangun bina

marga, yang memotong jalur terminal," ujar Corporate Secretary Farid

Indra Nugraha di Jakarta, Kamis (15/10).



Solusinya, AP I harus menyediakan lahan untuk membangun underpass agar

akses dari dan menuju ke bandara tidak terganggu.



"Kemarin diambil kebijakan untuk AP I, menyedikan lahan supaya jalan

itu tidak terpotong. Mungkin solusinya dengan menggunakan teknik

underpass jalan yang akan dibangun di sana," tandas Farid.(chi/jpnn)





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com

Read More