Saturday, November 28, 2015
Bandara Kulon Progo Dibangun untuk Tingkatkan Sektor Wisata EKONOMI
Belasan Hektare Padi di Kulonprogo Diserang Wereng Putih
Thursday, November 26, 2015
Demi Bandara Kulon Progo, Bukit Menoreh akan Dibedah
Bedah Menoreh akan dilakukan Pemkab Kulon Progo, DIY bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang. Perlunya, untuk menghubungkan lokasi bandara ke Borobudur, Kabupaten Magelang.
Melansir Antara, Rabu 25 November, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) telah menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk program Bedah Menoreh.
"Kemarin, Selasa (24/11), petugas dari PU-PR sudah meninjau lokasi yang akan dibangun jalan dan sekaligus melakukan pengukuran," kata Hasto.
Saat ini, lanjutHasto, Bedah Menoreh sudah mulai dibangun di kawasan utara seperti jalan dari Banjaroya ke Puncak Suroloyo. Lebar median jalan di sana mencapai 14 meter.
Wilayah selatan dari Pasar Siluwok, Jombokan ke Kokap juga sudah dibangun. Selain itu, jalan dari Hargotirto, Kecamatan Kokap, menuju Gua Kiskendo, Kecamatan Girimulyo, luasan jalan sudah cukup, hanya saja kondisi jalan kurang bagus.
"Kami membangun jalan secara bertahap baik di wilayah selatan, tengah dan utara, tapi tetap secara terintegrasi untuk Bedah Menoreh," katanya.
Sebelumnya, Camat Samigaluh Wahyu Pujianto di Kulon Progo mengatakan salah satu pembangunan infrastruktur jalan yang akan digarap dalam Bedah Menoreh, yakni pembangunan jalan raya yang menghubungkan akses dari Wates menuju Magelang, Jawa Tengah.
Ia mengatakan Bedah Menoreh tersebut akan melewati sejumlah desa di Kecamatan Samigaluh yang meliputi Desa Kebonharjo, Banjarsari, Pagerharjo, dan Sidoharjo.
"Status jalan raya yang masuk dalam Bedah Menoreh tersebut memiliki status jalan provinsi, sehingga mampu dilewati oleh bus wisata dengan kapasitas penumpang yang besar," katanya.
Hal tersebut, lanjut Wahyu, akan membuka akses Kabupaten Kulon Progo wilayah utara. Akses jalan raya tersebut akan membuka akses wisata alternatif dari Yogyakarta menuju Candi Borobudur melalui Wates.
SAN
Pengukuran Lahan Calon Bandara Kulonprogo Sudah Mencapai 1000 Bidang
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Setidaknya 1.000 bidang tanah calon lokasi bandara baru, di wilayah Kecamatan TemonKulonprogo, telah dilakukan pengukuran dan pendataan oleh tim satgas A dan B dari BPN DIY hingga hari ketiga, Kamis (26/11/2015).
Informasi tersebut disampaikan Camat Temon, Djaka Prasetya. Menurutnya, pengukuran sampai saat ini masih fokus pada lahan yang diizinkan warga pemiliknya.
"Informasi dari petugas satgas sudah lebih dari 1.000 bidang. Harapan kami bisa selesai tepat waktu," katanya.
Praktis, sampai hari ketiga ini petugas di lapangan meninggalkan lahan yang sudah ditandai papan larangan pengukuran oleh warga pemiliknya.
Hal itu juga untuk menghindari konflik antara petugas dan warga yang menolak pengukuran.
Meski demikian, di hari ketiga pengukuran lahan calon bandara, petugas tidak mendapat halangan berarti.
"Warga yang menolak tetap di lokasi. Tapi sejauh ini tidak ada gejolak dalam proses pengukuran," katanya.
Kades Glagah, Agus Parmono, mengatakan setidaknya sudah enam dusun di desanya yang tanahnya sudah sudah dilakukan pengukuran dan pendataan.
"Masih ada tiga dusun yang belum karena warga belum setuju pengukuran. Sebagian yang belum diukur juga ada yang tanah PAG," katanya. (*)
Kalla Minta Pembangunan Bandara Kulon Progo Segera Dimulai
Jembatan Bantul-Kulon Progo Putus Diterjang Banjir
Liputan6.com, Kulon Progo - Jembatan Sesek Cinta, yang berada di Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta kini tak bisa dilewati warga lagi, akibat diterjangbanjir bandang yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Malam SCTV, Kamis (26/11/2015), jembatan ini merupakan jalur pintas yang digunakan warga di dua wilayah, yakni Bantul dan Kulon Progo.
Terputusnya jembatan yang dibangun dengan biaya swadaya masyarakat ini sangat menggangu aktivitas. Warga terpaksa harus menempuh jalan memutar dengan jarak 7 kilometer.
Sebenarnya warga dan pihak Kecamatan Lendah telah mengajukan permohonan untuk dibuatkan jembatan permanen kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pengajuan belum juga ditanggapi.
Sementara hujan deras yang menguyur Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis siang, membuat jalan di Pasirkoja, Bandung, terendam banjir.
Rumah yang berada dipinggir jalan tergenang air setinggi 50-70 centimeter. Warga yang rumahnya kebanjiran membersihkan tanah dan lumpur yang masuk ke dalam rumah.
Banjir juga membuat beberapa sepeda motor yang melintas mogok. Selain itu arus lalu lintas di Pasirkoja macet. Relawan Kota Bandung yang berada di lokasi banjir berusaha memperbaiki saluran selokan yang menghambat arus air.
Diduga banjir diakibatkan pembangunan jalan yang menyumbat saluran air. (Dan/Dms)
Monday, November 23, 2015
Juhadi meninggalkan pesan untukmu
|
Alun-alun Wates Jadi Representasi Cinta Puspa dan Satwa di Kulonprogo
Ini Kesan dan Kenangan Bupati Kulonprogo Terhadap Sosok Paku Alam IX
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, usai menyaksikan prosesi pemakaman Paku Alam IX, Minggu (22/11/2015) mengaku begitu merasa kehilangan.
Hasto menganggap Paku Alam IX merupakan sosok teladan bagi masyarakat dan pemimpin di mana pun.
Dia pun mengenang ketika pernah bersama-sama Paku Alam IX mengunjungi para transmigran di luar Jawa.
Menurutnya, Wakil Gubernur DIY itu membuatnya terkesan karena rela jauh-jauh memperhatikan transmigran dengan cara datang langsung menyapa mereka di wilayah baru.
"Kunjungan beliau ke para transmigran bahkan sampai malam. Kegigihannya begitu mengesankan, mau memperhatikan rakyat kecil. Beliau patut menjadi teladan bagi pemimpin muda untuk lebih maju," kenang Hasto.
Tepat di hari pemakaman itu pula, sebenarnya Paku Alam IX dijadwalkan untuk hadir dalam Hari Cinta Puspa dan Satwa di Alun-alun Wates.
"Ternyata Tuhan berkehendak lain. Biasanya kalau sakit bisa langsung sembuh," ujar Bupati. (*)
Tuesday, November 17, 2015
Pengukuran Lahan Bandara Kulon Progo Molor Lagi
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, molornya kegiatan ini disinyalir karena terhambat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 tahun 2013.
"Molor karena masalahnya mungkin nunggu (keputusan) Kementerian Keuangan terkait PMK. Masa petugas (pengukur lahan) enggak dibayar," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (17/11/2015).
Dalam PMK tersebut, diatur biaya pengukuran lahan untuk kepentingan umum maksimal Rp1,6 miliar. Sementara, perkiraan biaya untuk proses pengukuran dan inventarisir tanah bandara baru DIY di Kulon Progo secara keseluruhan bernilai Rp9 miliar.
Sultan menambahkan, pihaknya sudah meminta pemerintah pusat membantu penyelesaian persoalan ini, termasuk merevisi PMK tersebut. Malah, sebelumnya, Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menyebut PMK itu sudah tidak relevan lagi dengan persoalan tanah masa kini.
"Kita sudah rapat koordinasi dengan Deputi Wapres soal itu (PMK). Level atas yang akan menyelesaikan. Tapi sampai sekarang belum ada respons (revisi PMK) dari Kementerian Keuangan," ucap Sultan HB X.
Raja Yogyakarta ini berharap agar proses pertanahan ini bisa selesai sesuai target yakni, Triwulan III-2016. "Harapan saya bisa cepat diselesaikan. Saya masih optimis September 2016 selesai. Tapi kalau ini mundur, kepentingan lain nanti masuk," tegasnya.
Sementara itu, Sekda Pemkab Kulon Progo Astungkara tidak mengetahui alasan molornya proses sosialisasi dan pengukuran lahan. Pihaknya belum mendapat informasi jadwal pengukuran dan sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY.
"Wewenang pengukuran dan sosialisasi ada di BPN DIY. Kami hanya menunggu informasi baru ikut pengukuran. Kalau tidak salah BPN DIY hari ini baru merapatkan soal itu," kata Astungkara melalui sambungan telepon di Yogyakarta.
Ketika hendak dicari tahu dari BPN, Kepala BPN DIY Ari Yuwirin belum merespons pesan singkat dan telepon dari Metrotvnews.com.
Seharusnya, kegiatan sosialisasi dan pengukuran lahan dilakukan Senin dan Selasa pekan lalu oleh satgas A dan B BPN DIY. Kemudian, diundur menjadi Senin 16 November. Tapi, hingga kini belum ada kepastian dilaksanakannya pengukuran dan sosialisasi tersebut.
SAN