Konflik Sosial Pesisir Selatan Temon Hendaknya Segera Dihentikan

TEMON ( KRjogja.com)- Konflik sosial yang terjadi di wilayah pesisir

selatan Kulonprogo dewasa ini menyusul adanya rencana pembangunan mega

proyek bandara dan penambangan pasir besi mengundang keprihatinan

Lembaga Kajian Resolusi Konflik. Perbedaan pendapat terhadap rencana

pembangunan wilayah tersebut telah mengganggu kerukunan hidup

masyarakat sehingga muncul kelompok pro dan kontra yang berakibat

diterapkannya sanksi sosial.

"Kami sangat prihatin atas kondisi yang terjadi saat ini. Hanya karena

berbeda pandangan timbul konflik sosial serius di masyarakat," kata

Ketua Lembaga Kajian Resolusi Konflik, Muqoffa Mahyudin, SAg MHum usai

Mujahadah Perdamaian dan Kebersamaan Dalam Islam, Masyarakat Pesisir

Kulonprogo di Masjid Ainul Jariyah Pedukuhan Ngelak Desa Jangkaran

Kecamatan Temon, Minggu (1/2/2015).

Mujahadahan dihadiri warga pesisir selatan Kecamatan Temon yang

terkena pembangunan bandara, baik kelompok yang pro maupun kontra.

Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono bersama sejumlah pengurus

paguyuban yang selama ini menolak bandara nampak hadir dan berbaur

dengan jamaah lain. Mujahadahan, tahlil dan doa dipimpin KH Drs

Muttaqim Mujid.

Menurut Muqoffa, dari hasil survey, konflik sosial ternyata telah

menyatu dalam diri masyarakat. Hal tersebut tercermin dengan adanya

warga yang tidak mau menghadiri hajatan pernikahan ataupun takziyah

antaranggota kelompok. Pihaknya khawatir kondisi tersebut akan

diwariskan kepada anak cucu hingga waktu yang sangat lama. Muqoffa

berharap, mujahadah bisa menginspirasi semua kelompok untuk mengakhiri

konflik sosial. Pendekatan agama seperti mujahadah diharapkan bisa

jadi media penyembuh hati sehingga masyarakat kembali hidup rukun.

"Minimal dengan berdoa dan makan bersama bisa jadi langkah awal warga

untuk kembali ke kehidupan lama yang lebih tentram," jelasnya.

Dalam upaya mengembalikan kerukunan hidup masyarakat di wilayah

pesisir selatan Temon, Lembaga Kajian Resolusi Konflik akan

menggandeng para tokoh agama untuk terus mengkaji penyebab-penyebab

sekaligus mencari solusi agar persoalan-persoalan yang timbul segera

bisa berakhir.

"Mereka (tokoh agama-Red.) akan kami ajak untuk aktif menggelar

pengajian sekaligus memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ke depan

mujahadah dan pengajian bisa dilaksanakan di masjid-masjid lain di

Temon," harapnya.

Tokoh Desa Jangkaran, M Sururudin mengapresiasi Lembaga Kajian

Resolusi Konflik yang telah memprakarsai upaya penyatuan umat di

wilayah pesisir selatan Kulonprogo. Pihaknya yakin acara tersebut bisa

menyadarkan masyarakat dan tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis.

Mujadahan dan kajian bisa jadi pintu gerbang bagi rekonstruksi

kemanusiaan.

"Menurut kami acara seperti ini cukup penting, karena itu kami

berharap ke depan kegiatan-kegiatan serupa bisa berlanjut, sehingga

jalinan tali silaturrahmi warga menjadi harmonis kembali," jelasnya.

Martono sepakat dengan pernyataan Muqoffa. Bahkan dirinya juga

berharap kegiatan keagamaan tersebut bisa dilaksanakan rutin sebagai

upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja untuk

diwilayah Desa Glagah dan sekitarnya, pihak penyelenggara perlu

berkoordinasi secara intensif.

"Karena di sana tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu

proses," terangnya.(Rul)