ADAT KULONPROGO : Kirab Gumbregi Ruwat Kambing Etawa

Harianjogja.com, KULONPROGO-Puluhan kambing etawa milik warga Dusun

Karang Gede diruwat dalam upacara tradisi gumbregi, Jumat (5/6/2015).

Upacara adat tersebut sudah menjadi tradisi tahunan yang digelar warga

Desa Jatimulyo.

"Kambing etawa adalah potensi ternak unggulan di desa ini. Setiap

tahunnya kami pun melakukan tradisi ini agar setahun ke depan budidaya

menjadi lebih baik dan kesejahteraan warga juga semakin meningkat,"

ujar Kepala Dusun Karang Gede Suparno, di sela kegiatan.

Suparno mengatakan, tradisi gumbregi digelar setiap tahun pasca panen

padi. Ritual tersebut juga menjadi tradisi untuk meruwat ternak agar

dapat terus berkembang biak. Di awali iring-iringan kirab bregada

prajurit rakyat, tradisi tersebut membuat ratusan warga dari beberapa

dusun berdatangan untuk menyaksikan.

"Ritual ini mengumpulkan hewan besar atau kecil, seperti kambing dan

sapi untuk diselamati. Tujuannya, agar hewan ternak dapat terus

berkembang biak, sehingga memberikan kesejahteraan bagi warga

sekitar," papar Suparno.

Namun, upacara adat tersebut pada intinya wujud ungkapan syukur kepada

Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada

seluruh warga desa. Harapannya, dalam setahun ke depan limpahan

karunia dan rejeki dapat terus diberikan kepada desa ini.

Suparno menambahkn, dalam upacara adat ini ada tiga cirri khas yang

terus dipertahankan, yakni menyedekahkan ketupat, tempe goreng dan

pelas tawon. Ketiga makanan tersebut memiliki nilai filosofi yang

terus dijunjung warga desa ini.

Dia menjelaskan, ketupat menjadi simbol penyatuan antara masyarakat

desa dan pemerintah. Sedangkan tempe goreng adalah makanan

sehari-hari warga desa yang dimaknai sebagai kehidupan yang senantiasa

selalu dalam kesederhanaan.

"Satu lagi adalah pelas tawon, yakni makanan sejenis botok yang bahan

baku utamanya adalah anak-anak tawon atau lebah. Makanan ini

menyimbolkan persatuan seperti anak-anak lebah yang saling berkumpul

untuk menyatukan diri agar menjadi lebih kuat," jelas Suparno.

Tradisi ini diikuti ratusan warga dan puluhan kambing etawa, baik

milik warga maupun bantuan dari Dinas Peternakan. Suminto, salah satu

pemilik ternak berharap, ke depan kambing etawa yang dipelihara dan

dibudidayakannya lebih sehat. Dalam ritual ini, kambing berbadan tegap

dan gagah ini juga diberikan tiga makanan yang menjadi ciri khas desa

ini.

"Setiap tahun saya selalu mengikuti tradisi ini. Tujuannya, biar

ternak semakin sehat dan gemuk. Ritual ini juga diharapkan dapat

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga sekitar," ungkap

Suminto.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

(Dinbudparpora) Kulonprogo Krissutanto menandaskan, kegiatan ini

merupakan acara adiluhung yang harus terus dilestarikan. Pihaknya

mengaku, ke depan acara-acara adat seperti ini dapat diinventaris agar

dapat dilestarikan dan dikenal masyarakat luas.

"Kami berharap, acara seperti ini dapat terus berlanjut. Tentunya agar

tradisi semacam ini dapat tetap lestari dan tidak menghilang, sehingga

generasi muda dapat turut serta menjaga dan melestarikannya," tandas

Kris.

Read More

PENERIMAAN SISWA BARU : 28 Sekolah Bersiap Laksanakan PPDB RTO

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten

Kulonprogo menunjuk 18 SMP, lima SMA, dan lima SMK untuk menjalankan

sistem real time online (RTO) pada penerimaan peserta didik baru

(PPDB). Berbagai persiapan pun dilakukan karena sebelumnya seluruh

sekolah di Kulonprogo masih menyelenggarakan PPDB secara manual.

"Kami baru sekali ini akan memakai RTO. Ada 28 sekolah yang ditunjuk

karena dinilai sudah siap," ungkap Kasubag Perencanaan Dindik

Kulonprogo, Taryono, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2015).

Menurut Taryono, kesiapan sumber daya manusia pelaksana PPDB RTO

memegang peranan terpenting. Oleh karena itu, Dindik Kulonprogo

berencana segera mengadakan pelatihan bagi para calon operator PPDB

RTO. "Masing-masing sekolah diminta mengirimkan dua orang calon

operator . Pelatihan tersebut nantinya juga diikuti oleh empat orang

staf Dindik Kulonprogo," ujarnya.

Dindik Kulonprogo juga akan disibukkan dengan kegiatan input dan

perekapan data nilai hasil ujian siswa, baik dari sekolah negeri

maupun swasta. "Sekolah mengumpulkan nilai kepada kami untuk

direkap.Jadi nanti saat ada siswa A yang mendaftar secara RTO di

sekolah B, nilainya bisa langsung dimunculkan. Ini akan mempermudah

proses pendaftaran," ucap Taryono.

Kelancaran jaringan dan koneksi internet juga menjadi kebutuhan vital.

Hal itu juga lah yang membuat banyak sekolah terletak di wilayah

pelosok belum bisa menerapkan RTO tahun ini. "Misalnya di SMP Negeri 3

Kokap yang tidak ada jaringan internet. Wilayah Girimulyo juga susah.

Samigaluh juga sebenarnya susah, tapi ini akan kita coba satu sekolah

dulu," terangnya kemudian.

Taryono menambahkan, masing-masing sekolah penyelenggara PPDB RTO

telah diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai sistem baru tersebut. "Sebenarnya ini tidak berbeda jauh

dengan manual sehingga masyarakat tidak perlu panik," katanya.

Read More

KONTROVERSI PASAR MALAM WATES : Izin Pasar Malam di Alun-alun Wates Disebut Sudah Sesuai Aturan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kasi Sarana dan Prasana Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Kulonprogo,

Didik Budi Haryanto mengatakan, pemberian izin penggunaan tempat

kepada penyelenggara pasar malam di Alun-alun Wates sudah sesuai

aturan.

"Di samping untuk sepak bola, [Alun-alun Wates] sisi timur itu bisa

untuk event atau hiburan. Sebelum penyelenggara mengurus izin

keramaian di Polres, kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, DPU,

dan DPPKA," ungkap Didik, Jumat (5/6/2015).

Terkait kemungkinan adanya kerusakan tanaman dan fasilitas lain, Didik

mengaku sudah membuat kesepakatan dengan penyelenggara pasar malam.

"Apabila nanti ada tanaman yang rusak, penyelenggara siap mengganti,"

lanjutnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa

Yogyakarta, menyayangkan penyelenggaran pasar malam di Alun-alun

Wates, padahal siswa SD, SMP dan SMA sedang menghadapai ujian kenaikan

kelas.

Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Suharto, Kamis (4/6/2015), mengatakan

pasar malam sebaiknya ditunda waktunya setelah anak-anak selesai

menjalani ujian kenaikan kelas (UKK).

"DPRD tidak melarang, namun sebaiknya pasar malam ditunda atau

diadakan setelah UKK selesai," kata Suharto

Read More

Operasi Patuh di Kulonprogo Juga Razia Betor

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Operasi patuh 2015 yang dilakukan pihak

kepolisian tidak hanya menyasar sepeda motor atau mobil. Tim Satlantas

Polres Kulonprogo juga merazia keberadaan becak motor (betor) yang

selama ini berkeliaran di wilayah Kulonprogo.

Pada operasi patuh 2015 di sekitar kompleks Pasar Jombokan Pengasih,

Jumat (5/6/2015) pagi, polisi menyita tiga unit betor yang sedang

beroperasi di jalan raya. Mereka dikenai tilang karena tidak disertai

STNK dan spesifikasi kendaraan tidak sesuai ketentuan.

Polisi sebenarnya menengarai setidaknya delapan unit betor yang selama

ini beredar di jalan raya di Kulonprogo. Namun, dalam operasi tersebut

hanya tiga betor yang dapat ditindak.

"Dua di sekitar Pasar Jombokan dan satu lagi di jalan raya dekat pos

polisi Siluwok. Kami tahan kendaraan di Mapolres," ungkap Kasatgas IV

Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Basuki Rahmat, usai razia tersebut.

Dalam razia yang merupakan bagian dari operasi patuh 2015 itu, polisi

siaga di beberapa titik jalan yang biasa dilewati betor. Meski

sebenarnya diperkirakan ada delapan unit, namun akhirnya hanya tiga

unit yang tertangkap sedang beroperasi.

Polisi menilangnya karena selain tidak ada STNK, betor dianggap

melanggar spesifikasi dan ketentuan laik jalan. Betor hanya merupakan

modifikasi motor dan becak yang tidak memiliki lisensi. "Keberadaannya

tidak terdaftar dalam regristrasi regident dan memang tanpa surat

STNK," lanjutnya.

Kasatlantas Polres Kulonprogo, AKP Ahmad Hidayat, menegaskan

keberadaan betor di jalan raya melanggar. Selain tanpa surat dan tidak

sesuai spesifikasinya, keberadaan betor di DIY juga dilarang sesuai

surat edaran gubernur.

Menurutnya, pemilik yang hendak mengambil harus memenuhi persyaratan,

yaitu melepas modifikasi mesin kendaraan tersebut. Penindakan

dilakukan agar menimbulkan efek jera. Selain itu, agar tidak

menimbulkan kecemburuan dengan becak manual.

"Dalam operasi ini kami juga akan menertibkan jenis kendaraan yang

tidak sesuai spesifikasi lainnya. Misalnya kereta kelinci dan huler,"

lanjutnya.(*)

Read More

Bule Mengajar di SMA 2 Wates

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 23 warga begara asing mengajar di

SMA Negeri 2 Wates, Sabtu (06/06/2015). Mereka terdiri 21 warga asal

Thailand dan 2 orang dari Swedia. Dengan menggunakan bahasa Inggris,

rara warga negara asing ini mengajarkan tentang kebudayaan negara

mereka masing-masing.

Dijelaskan Lia Andarina Grasia, Ketua Komunitas Bule Mengajar,

kegiatan ini untuk memberikan kesempatan siswa berbahasa Inggris.

Selain itu, juga memberi wawasan tentang negara lain dan mengenalkan

Kabupaten Kulonprogo kepada mereka.

Isnada, siswa kelas XI IPA SMA 2 Wates mengaku senang dapat mengikuti

program ini dan diajar para bule. Berinteraksi langsung dengan warga

negara asing menambah wawasan internasional yang selama ini diterima

dari buku pelajaran. "Di sini juga bisa belajar Bahasa Inggris," kata

Isnada.

Sedang Wakasek Humas SMA N 2 Wates Folrentina Nurwati MSi menyambut

baik program Bule Mengajar. Ia berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan

rutin di sekeloahnya. "Budaya yang bagus bisa diambil, sedangkan yang

kurang sesuai dengan budaya kita ya ditinggalkan," ujarnya.(Wid)

Read More

Pilkades di Kulonprogo Bakal Dilaksanakan Secara Serentak

TRIBUNJOGJA.COM -Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 35 desa

di Kulonprogo segera digelar beberapa bulan mendatang. Bupati Hasto

Wardoyo berpesan agar masyarakat menjadi pemilih yang baik.

Hasto menegaskan, menjadi tugas panitia di desa untuk mewujudkan

demokrasi. Panitia pemilihan bukan untuk melahirkan kepala desa.

Tetapi, menurutnya, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi agar

terwujud demokrasi yang baik.

"Tidak seharusnya memilih hanya karena suap. Kalau calon kades

melakukan kekerasan agar memilih, nantinya yang lahir juga pemimpin

yang mencari keuntungan pribadi," kata Bupati Hasto, saat sosialisasi

Pilkades di Gedung Kaca, Rabu (3/6/2015).

Pilkades Kulonprogo rencananya digelar serentak pada September

mendatang. Pilkades serentak di 35 desa ini dianggarkan senilai Rp 1,5

miliar. Dana tersebut sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan melalui

APBdes.

Pada kesempatan sosialialisasi pilkadesitu, para ketua Badan

Permusyawatan Desa (BPD) juga menyampaikan uneg-unegnya. Ketua BPD

Desa Palihan, Heru, mengatakan kondisi di desanya cukup kompleks

karena saat ini akan terkena dampak pembangunan bandara. Situasi tidak

kondusif membuat banyak warga yang keberatan menjadi panitia pilkades.

"Mereka cenderung mau cari aman. Sehingga tidak mau jadi panitia,"

katanya. Heru menegaskan permasalahan di lapangan tentunya telah

diketahui bupati. Sebab itu dia meminta arahannya.

Hal berbeda disampaikan Ketua BPD Hargowilis, Suharyanto. Pihaknya

khawatir jika anggaran pilkadesternyata kurang. Pasalnya, pelaksanaan

pilkadesdiyakini bakal menelan biaya yang tidak sedikit

Read More

Kontraktor Dianggap Menyalahi Prosedur

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Pemasangan blowplank atau patok kayu yang

dilakukan kontraktor pada lahan pembangunan gedung baru Satpol PP

Kulonprogo di tanah kas Desa Margosari Kecamatan Pengasih, menimbulkan

polemik. Sebab dalam pertemuan dengan perangkat desa beberapa waktu

lalu, sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan tidak boleh dimulai

sebelum ada izin gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa tersebut.

Pemasangan blowplank diketahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Margosari, Untung Sugiantoro, pada Rabu (03/06/2015). Karena itulah,

ia menilai pihak kontraktor melanggar kesepakatan mengingat hingga

kini izin gubernur belum turun. "Tapi mereka sudah memasang patok. Ini

disayangkan, mengingat Satpol PP yang merupakan penegak Perda justru

melanggar prosedur," katanya.

Untung mengatakan, pemasangan blowplank seharusnya tidak dilakukan

sekarang. Apalagi, setelah izin dari gubernur turun masih harus ada

tahapan lain yakni perjanjian sewa antara Satpol PP dengan pemerintah

desa Margosari atas persetujuan BPD. "Setelah itu, barulah pembangunan

gedung bisa dimulai," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Margosari, Danang Subiantoro.

Menurutnya, hingga kini belum ada pemberitahuan lisan maupun tertulis

terkait pemasangan bowplank tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut,

pihaknya akan memberitahukan hal ini kepada Bagian Tata Pemerintahan

Pemda DIY yang memiliki kewenangan tanah kas desa. "Padahal

jelas-jelas dalam pertemuan sudah disepakati, kalau izin gubernur

belum terbit, pembangunan tidak boleh dimulai," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta

mengatakan, pemasangan bowplank bukanlah merupakan pembangunan fisik.

Dimulainya pembangunan gedung baru tersebut, tetap menunggu izin

gubernur.

"Langkah yang dilakukan kontraktor hanya sekedar persiapan agar tidak

terburu-buru dalam pembangunan nanti. Kontraktor juga sudah

berkomitmen untuk memulai pembangunan setelah ada Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan kontraktor, Kartika Hadi mengatakan,

pihaknya telah memberitahukan ke desa terkait pemasangan bowplank.

Pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa pemasangan bowplank belum

termasuk pembangunan. "Hanya mematok posisi bangunan saja,"

tandasnya.(Unt)

Read More

Banyak Botol Miras di Taman Wana Winulang

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Taman Wana Winulang yang digadang-gadang

sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kulonprogo, masih belum

bisa berfungsi dengan baik. Taman yang terletak di belakang Gedung

DPRD Kulonprogo tersebut, bahkan sering digunakan para remaja untuk

berduaan. Sejak beberapa waktu lalu, ditemukan sejumlah botol minuman

keras (miras) di seputaran Taman Wana Winulang, oleh perangkat desa

setempat.

Ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD) Margosari Kecamatan Pengasih,

Untung S menyampaikan, pihaknya beberapa kali menemukan botol minuman

keras di seputaran Taman Wana Winulang. Botol berbagai merk tersebut

diduga dibuang para remaja yang mabuk di wilayah setempat. "Memang

banyak ditemukan botol miras di sini, kami merasa prihatin dengan

perilaku remaja yang menyalahgunakan fasilitas publik," kata Untung di

Wates, Rabu (03/06/2015).

Botol-botol miras yang berserakan tersebut, diakui Untung sempat

menimbulkan keresahan karena dikhawatirkan bisa memicu perbuatan

negatif lainnya. Apalagi, botol ini ditemukan di tempat umum yang

seharusnya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat. "Kami mengimbau

kepada anak-anak dan remaja yang bermain ke sini untuk tidak melakukan

perbuatan negatif, mulai dari minum miras maupun berduaan hingga

bertindak asusila," katanya.

Untung menyampaikan, seharusnya para remaja bisa menjunjung tinggi

jiwa muda mereka dengan melakukan perbuatan positif. Ia juga mengimbau

agar seluruh pihak bisa turut mengawasi perilaku remaja saat ini.

Taman Wana Winulang dibangun sebagai ruang publik tempat masyarakat

bersantai sambil menikmati udara segar. Namun saat ini, taman tersebut

justru disalahgunakan remaja untuk bertindak negatif, mulai dari minum

miras hingga berduaan dan bertindak asusila. Razia yang digelar pihak

kepolisian dan Satpol PP setempat, sempat menjaring pasangan muda-mudi

yang berduaan. Bahkan sebelumnya, sempat beredar foto sepasang remaja

sedang berbuat tidak senonoh di taman tersebut.(Unt)

Read More

Masyarakat Dihimbau Hindari Ikan Tri Nasi

PENGASIH ( KRJogja.com)- Berbagai komoditas hasil perikanan dari luar

daerah yang beredar di pasar tradisional di wilayah Kulonprogo

sebagian besar mengandung bahan zat kimia berbahaya formalin, boraks

atau pewarna Rhodamin B. Pihak berwengang menghimbau masyarakat

menghindari komoditas seperti ikan tri nasi.

"Sebisa mungkin masyarakat Kulonprogo menghindari barang-barang

produksi terutama berasal dari ikan yang datang dari luar daerah.

Lebih baik mengkonsumsi barang hasil olahan warga Kulopnrogo sendiri

misalnya bandeng presto. Itu dijamin 98 persen aman ketimbang makan

ikan tri nasi," tegas Kepala Seksi (Kasi) Pengujian dan Pengawasan

Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY,

Sunardi, Jumat (6/6).

"Saya berani mengatakan barang hasil olahan warga Kulonprogo aman

dikonsumsi karena Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak)

Kulonprogo serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY secara aktif

melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bahan pangan asal ikan yakni

pembudidaya dan pengolah bahkan penjual di pasar agar selalu menjaga

kebersihan makanan yang ditawarkan kepada masyarakat," ujarnya.

Dijelaskan, dengan diakuinya komoditas ikan sebagai bahan pangan

nasional maka masyarakat Kulonprogo diminta berhati-hati dalam

mengkonsumsi setiap bahan pangan berasal dari ikan khususnya dari luar

daerah. Sebab mengandung bahan formalin, boraks atau pewarna Rohamin

B.

Salah satu barang produksi asal ikan yang terindikasi kuat mengandung

formalin dan pewarna adalah ikan tri nasi. Sehingga Dinas DKP DIY

bekerjasama dengan Dinas Kepenak dan Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) serta dinas/ instansi terkait fokus melakukan pengawasan

terhadap peredaran ikan tri nasi tersebut. "Masyarakat harus hati-hati

betul dengan ikan tri nasi yang warnanya bersih, enak dan sangat

disukai masyarakat serta murah itu, semuanya mengandung bahan

pengawet. Ikan tri nasi bukan produksi DIY, tapi dari luar daerah

mengandung formalin," tegasnya.

Sebagai upaya pencegahan Pemerintah DIY dan pemkab memburu ikan tri

nasi di pasar-pasar modern maupun pasar tradisional. "Pencarian

terhadap keberadaan ikan tri nasi sudah sampai ke pihak yang

memproduksinya di luar DIY. Tindaklanjutnya, karena ini lintas

propinsi maka Tim Pengawas Peredaran Bahan Berbahaya DIY akan

berkoordinasi dengan pemerintah propinsi tempat diproduksinya ikan tri

nasi tersebut, agar mereka tidak memproduksi dan mengedarkannya lagi,"

tegasnya.

Kabid Perikanan Budidaya Diskepenak Kulonprogo Eko Purwanto API

membenarkan semua ikan tri nasi yang beredar di Kulonprogo mengandung

bahan berbahaya. "Ikan tri nasi dari luar daerah seperti Jawa Tengah

dan Jatim semuanya mengandung formalin," tuturnya.(Rul)

Read More

MEGAPROYEK KULONPROGO : Dukung Megaproyek, RSUD Wates Dikembangkan Senilai Rp152 Miliar

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah

Istimewa Yogyakarta, mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Wates senilai Rp152 miliar untuk menyambut mega proyek di wilayah ini.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan rencananya pengembangan

RSUD Wates akan menghabiskan anggaran Rp152 miliar yang dibangun

secara bertahap dalam waktu tiga tahun mulai dari 2015-2017.

"Tahap pertama pengembangan RSUD Wates secara mandiri mampu

menyediakan anggaran Rp32,8 miliar, sisanya diselesaikan pada 2016 dan

2017," kata Hasto.

Ia mengatakan pengembangan RSUD Wates dalam rangka merespon Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan layanan publik dengan

menambah jumlah layanan rawat inap.

"Fasilitas yang dibangun ini untuk memenuhi rumah sakit rujukan di

DIY, sehingga rencananya akan membangun fasilitas helipad," kata

Hasto.

Gubernur DIY Sultan HB X meminta RSUD Wates harus tetap mengutamakan

kepentingan dan kesehatan pasien, meski sebagai rumah sakit pendidikan

aviliasi atau satelit.

Ia mengatakan sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan yang

unggul dalam pelayanan, dalam membangun jejaring kerja sama sebagai

tempat pendidikan yang berkelanjutan, untuk mencapai standar

kompetensi tenaga kesehatan, serta pendalaman dan penyegaran ilmu

kedokteran.

"Kami juga berharap tetap mengutamakan kepentingan dan kesehatan

pasien. Kami juga mengharapakan RSUD Wates hendaknya belajar dari

pengalaman RSU dr. Sardjito dan UGM," kata Sultan.

Read More