PASAR MALAM : Bupati Kulonprogo Panen Keluhan

Harianjogja.com, WATES-Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku belum

pernah diminta pertimbangan mengenai pelaksanaan kegiatan pasar malam

di Alun-alun Wates. Dia pun menerima banyak keluhan dan masukan yang

langsung dijadikan bahan evaluasi.

Hasto mengatakan, izin penggunaan tempat untuk Alun-alun Wates

biasanya dikeluarkan setelah melalui proses konsultasi dengan dirinya.

"Dulu ketika ada orang yang izin pakai alun-alun untuk pameran akik

juga konsultasi dulu ke saya. Akhirnya kita minta untuk memanfaatkan

gazebo-gazebo yang ada di sana saja. Tapi yang pasar malam ini kemarin

belum sampai ke saya," papar Hasto, dihubungiHarian Jogjapada Minggu

(7/6/2015) sore.

Meski demikian, kegiatan pasar malam tidak bisa dibatalkan begitu

saja. Apalagi karena izin penggunaan tempat dari Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) dan izin keramaian

dari Polres Kulonprogo sudah dikeluarkan. "Saya sudah panggil dinas

terkait dan melakukan evaluasi. Saya juga minta pasar malam hanya saat

akhir pekan dan tidak di hari-hari penting, seperti masa ujian

anak-anak sekolah," ujar Hasto.

Soal pasar malam yang dikhawatirkan bisa merusak taman dan fasilitas

di Alun-alun Wates, Hasto juga menjadikannya bahan evaluasi sekaligus

instrospeksi. Begitu pula dengan saran agar kegiatan serupa tidak lagi

digelar di kawasan Alun-alun Wates, melainkan cukup di lapangan

kecamatan. "Kami menerima semua masukan untuk dipertimbangkan dan jadi

bahan evaluasi ke depan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulonprogo,

Suharjoko mengungkapkan menerima banyak aduan dan keluhan mengenai

kegiatan pasar malam di Alun-alun Wates. Masyarakat khawatir jika

pasar malam bisa merusak tanaman dan fasilitas lain di sana. Beberapa

kalangan juga keberatan karena acara itu digelar pada masa Ujian

Kenaikan Kelas (UKK).

Read More

Unik, Panca Warna Kulonprogo Tembus Cahaya

WATES- Forum Peduli Potensi Alam Lokal (FP2AL) Kulonprogo, Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menggelar pameran dan lelang batu

akik/batu mulia milik Bupati setempat dr Hasto Wardoyo di gazebo depan

rumah dinas bupati Utara Alun-alun Wates, pada Sabtu-Minggu 13-14 Juni

2015 mendatang. Kegiatan tersebut sebagai upaya pemanfaatan dan

optimalisasi potensi alam lokal Kulonprogo serta peningkatan ekonomi

bagi perajin batu akik di kabupaten ini.

"Kami optimis pameran bertema 'Batu Akik Kulonprogo Menembus Batas'

akan sukses. Karena selain sedangboomingbatuk akik,eventdiadakan

bersamaan dengan agenda rutin tahunan pemkab, upacara adat Nyadran

Agung yang dihadiri ribuan orang termasuk warga perantau Kulonprogo

dari berbagai daerah. Apalagi ada pasar malam, sangat meriah," kata

Ketua Panitia Pameran Batu Akik/Batu Mulia Kulonprogo, Fajar Gegana di

Cafe D'srupat Sruput, Alun-alun Wates, kemarin.

Menurutnya pameran danlaunchingbatu akik/batu mulia Kulonprogo penting

disaksikan mengingat masyarakat selama ini belum pernah tahu kalau di

wilayah kabupaten ini memiliki potensi bahan batu akik berkualitas

bagus diantaranya panca warna dan lavender.

Fajar Gegana mengklaim batu akik panca warna asal Kulonprogo merupakan

yang terbaik. "Saya sangat yakin batu akik panca warna Kulonprogo

terbaik dibanding panca warna yang dikenal masyarakat selama ini,"

tegasnya.

Perajin dan pehobi batu akik lokal Kulonprogo, Piyoe membenarkan

pernyataan Fajar. " B atu akik panca warna Kulonpro gomemang unik,

tembus cahaya sedangkan yang dari daerah lain tidak," ujarnya.

Penanggungjawab kegiatan, Johan Arif Budiman mengatakan, pameran

danlaunchingbatu akik Kulonprogo selain sebagai upaya pemberdayaan

potensi alam Kulonprogo yang berkualitas bagus dan peningkatan ekonomi

pengrajin batu akik lokal juganyengkuyung(mendukung) Program Bela dan

Beli Kulonprogo guna mewujudkan KulonprogoThe Jewel of Java.

"Kegiatan ini bentuk kepedulian kami terhadap pemanfaatan potensi alam

Kulonprogo dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Sehingga perekonomian

masyarakat khususnya perajin batu akik/batu mulia di sini meningkat.

Disamping itu tentunya untuk meramaikan gelar budaya Nyadran Agung.

Pameran bersifatnon profit orienteddan lebih mengedepankan peningkatan

ekonomi masyarakat," tandas Fajar mengimbau calon peserta pameran

menghubungi sekretariat di nomor 085729995757/081392222212.

Bupati dr Hasto menyambut positif pameran. "Kreatif, selain panitia

ikut memeriahkan upacara adat Nyadran Agung yang dihadiri ribuan

elemen masyarakat juga jadi ajang mengenalkan potensi alam lokal

Kulonprogo sekaligus pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai

implementasi Program Bela dan Beli Kuloprogo," tuturnya membenarkan

dirinya rela melelang salah satu koleksi batu akik motif junjung

derajat demi meningkatnya ekonomi pengrajin batu akik lokal

Kulonprogo.(mbs)

Read More

TAMBANG PASIR KULONPROGO : Polres Terus Tindak Penambangan Pasir Ilegal

Harianjogja.com, KULONPROGO– Penambangan pasir ilegal semakin marak di

kawasan Sungai Progo. Bahkan, aktivitas penambangan iti mulai banyak

dikeluhkan warga, terutama di wilayah Kecamatan Sentolo dan Kecamatan

Nanggulan.

Kabag Ops Polres Kulonprogo Kompol Dwi Prasetio mengungkapkan, telah

menerima laporan adanya aktivitas penambangan ilegal. Dalam operasi

yang dilakukan Polres Kulonprogo, aktifitas penambangan pasir di Dusun

Mentobayan, Desa Salamrejo, Sentolo akhirnya dihentikan pada Jumat

(5/6/2015).

"Ada beberapa titik yang kami periksa. Kami juga mengamankan tiga alat

berat yang diduga digunakan untuk menambang," ujar Dwi.

Dwi mengungkapkan, operator backhoe dan beberapa orang dibawa ke

Mapolres untuk diperiksa. Dalam operasi tersebut, ada dua lokasi yang

menjadi sasaran. Di antaranya wilayah Dusun Demen, Wijimulyo,

Nanggulan serta Dusun Mentobayan, Desa Salamrejo, Sentolo. Dia

mengatakan, operasi tersebut menindaklanjuti adanya laporan tentang

aktifitas penambangan pasir di lokasi tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan, satu unit backhoe dan truk disita di

wilayah Sentolo. Sedangkan di wilayah Nanggulan, dua backhoe tampak

ditinggalkan operatornya dan dalM kondisi terparkir di pinggir sungai.

"Ada juga truk, sopirnya juga tidak ada. Namun, kendaraan yang ada di

lokasi itu tetap kami lakukan penyitaan," jelas Dwi.

Dwi menambahkan, sampai saat ini masih mengembangkan penyelidikan

terhadap aktivitas ilegal tersebut. Dia menegaskan, aktifitas

penambangan tanpa izin itu merupakan pelanggaran seperti yang

tercantum dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan

mineral dan batubara.

"Kami akan terus berupaya melakukan penindakan, selama penambangan

ilegal masih berlanjut," tandas Dwi.

Sementara itu, Susanto, salah satu operator backhoe di Mentobayan,

mengaku baru tiga hari melakukan pengerjaan di wilayah itu. Dia

berkilah, ketika petugas datang dirinya sedang mengerjakan pembukaan

akses jalan untuk kendaraan yang akan mengangkut pasir. Bahkan,

pembukaan akses jalan merupakan permintaan dari warga.

"Pekerjaannya seminggu, baru jalan tiga hari. Aktifitas penambangannya

rencananya untuk warga dan dilakukan manual, tidak pakai alat berat,"

jelas Susanto.

Read More

ADAT KULONPROGO : Kirab Gumbregi Ruwat Kambing Etawa

Harianjogja.com, KULONPROGO-Puluhan kambing etawa milik warga Dusun

Karang Gede diruwat dalam upacara tradisi gumbregi, Jumat (5/6/2015).

Upacara adat tersebut sudah menjadi tradisi tahunan yang digelar warga

Desa Jatimulyo.

"Kambing etawa adalah potensi ternak unggulan di desa ini. Setiap

tahunnya kami pun melakukan tradisi ini agar setahun ke depan budidaya

menjadi lebih baik dan kesejahteraan warga juga semakin meningkat,"

ujar Kepala Dusun Karang Gede Suparno, di sela kegiatan.

Suparno mengatakan, tradisi gumbregi digelar setiap tahun pasca panen

padi. Ritual tersebut juga menjadi tradisi untuk meruwat ternak agar

dapat terus berkembang biak. Di awali iring-iringan kirab bregada

prajurit rakyat, tradisi tersebut membuat ratusan warga dari beberapa

dusun berdatangan untuk menyaksikan.

"Ritual ini mengumpulkan hewan besar atau kecil, seperti kambing dan

sapi untuk diselamati. Tujuannya, agar hewan ternak dapat terus

berkembang biak, sehingga memberikan kesejahteraan bagi warga

sekitar," papar Suparno.

Namun, upacara adat tersebut pada intinya wujud ungkapan syukur kepada

Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada

seluruh warga desa. Harapannya, dalam setahun ke depan limpahan

karunia dan rejeki dapat terus diberikan kepada desa ini.

Suparno menambahkn, dalam upacara adat ini ada tiga cirri khas yang

terus dipertahankan, yakni menyedekahkan ketupat, tempe goreng dan

pelas tawon. Ketiga makanan tersebut memiliki nilai filosofi yang

terus dijunjung warga desa ini.

Dia menjelaskan, ketupat menjadi simbol penyatuan antara masyarakat

desa dan pemerintah. Sedangkan tempe goreng adalah makanan

sehari-hari warga desa yang dimaknai sebagai kehidupan yang senantiasa

selalu dalam kesederhanaan.

"Satu lagi adalah pelas tawon, yakni makanan sejenis botok yang bahan

baku utamanya adalah anak-anak tawon atau lebah. Makanan ini

menyimbolkan persatuan seperti anak-anak lebah yang saling berkumpul

untuk menyatukan diri agar menjadi lebih kuat," jelas Suparno.

Tradisi ini diikuti ratusan warga dan puluhan kambing etawa, baik

milik warga maupun bantuan dari Dinas Peternakan. Suminto, salah satu

pemilik ternak berharap, ke depan kambing etawa yang dipelihara dan

dibudidayakannya lebih sehat. Dalam ritual ini, kambing berbadan tegap

dan gagah ini juga diberikan tiga makanan yang menjadi ciri khas desa

ini.

"Setiap tahun saya selalu mengikuti tradisi ini. Tujuannya, biar

ternak semakin sehat dan gemuk. Ritual ini juga diharapkan dapat

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga sekitar," ungkap

Suminto.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

(Dinbudparpora) Kulonprogo Krissutanto menandaskan, kegiatan ini

merupakan acara adiluhung yang harus terus dilestarikan. Pihaknya

mengaku, ke depan acara-acara adat seperti ini dapat diinventaris agar

dapat dilestarikan dan dikenal masyarakat luas.

"Kami berharap, acara seperti ini dapat terus berlanjut. Tentunya agar

tradisi semacam ini dapat tetap lestari dan tidak menghilang, sehingga

generasi muda dapat turut serta menjaga dan melestarikannya," tandas

Kris.

Read More

PENERIMAAN SISWA BARU : 28 Sekolah Bersiap Laksanakan PPDB RTO

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten

Kulonprogo menunjuk 18 SMP, lima SMA, dan lima SMK untuk menjalankan

sistem real time online (RTO) pada penerimaan peserta didik baru

(PPDB). Berbagai persiapan pun dilakukan karena sebelumnya seluruh

sekolah di Kulonprogo masih menyelenggarakan PPDB secara manual.

"Kami baru sekali ini akan memakai RTO. Ada 28 sekolah yang ditunjuk

karena dinilai sudah siap," ungkap Kasubag Perencanaan Dindik

Kulonprogo, Taryono, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2015).

Menurut Taryono, kesiapan sumber daya manusia pelaksana PPDB RTO

memegang peranan terpenting. Oleh karena itu, Dindik Kulonprogo

berencana segera mengadakan pelatihan bagi para calon operator PPDB

RTO. "Masing-masing sekolah diminta mengirimkan dua orang calon

operator . Pelatihan tersebut nantinya juga diikuti oleh empat orang

staf Dindik Kulonprogo," ujarnya.

Dindik Kulonprogo juga akan disibukkan dengan kegiatan input dan

perekapan data nilai hasil ujian siswa, baik dari sekolah negeri

maupun swasta. "Sekolah mengumpulkan nilai kepada kami untuk

direkap.Jadi nanti saat ada siswa A yang mendaftar secara RTO di

sekolah B, nilainya bisa langsung dimunculkan. Ini akan mempermudah

proses pendaftaran," ucap Taryono.

Kelancaran jaringan dan koneksi internet juga menjadi kebutuhan vital.

Hal itu juga lah yang membuat banyak sekolah terletak di wilayah

pelosok belum bisa menerapkan RTO tahun ini. "Misalnya di SMP Negeri 3

Kokap yang tidak ada jaringan internet. Wilayah Girimulyo juga susah.

Samigaluh juga sebenarnya susah, tapi ini akan kita coba satu sekolah

dulu," terangnya kemudian.

Taryono menambahkan, masing-masing sekolah penyelenggara PPDB RTO

telah diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai sistem baru tersebut. "Sebenarnya ini tidak berbeda jauh

dengan manual sehingga masyarakat tidak perlu panik," katanya.

Read More

KONTROVERSI PASAR MALAM WATES : Izin Pasar Malam di Alun-alun Wates Disebut Sudah Sesuai Aturan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kasi Sarana dan Prasana Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Kulonprogo,

Didik Budi Haryanto mengatakan, pemberian izin penggunaan tempat

kepada penyelenggara pasar malam di Alun-alun Wates sudah sesuai

aturan.

"Di samping untuk sepak bola, [Alun-alun Wates] sisi timur itu bisa

untuk event atau hiburan. Sebelum penyelenggara mengurus izin

keramaian di Polres, kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, DPU,

dan DPPKA," ungkap Didik, Jumat (5/6/2015).

Terkait kemungkinan adanya kerusakan tanaman dan fasilitas lain, Didik

mengaku sudah membuat kesepakatan dengan penyelenggara pasar malam.

"Apabila nanti ada tanaman yang rusak, penyelenggara siap mengganti,"

lanjutnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa

Yogyakarta, menyayangkan penyelenggaran pasar malam di Alun-alun

Wates, padahal siswa SD, SMP dan SMA sedang menghadapai ujian kenaikan

kelas.

Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Suharto, Kamis (4/6/2015), mengatakan

pasar malam sebaiknya ditunda waktunya setelah anak-anak selesai

menjalani ujian kenaikan kelas (UKK).

"DPRD tidak melarang, namun sebaiknya pasar malam ditunda atau

diadakan setelah UKK selesai," kata Suharto

Read More

Operasi Patuh di Kulonprogo Juga Razia Betor

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Operasi patuh 2015 yang dilakukan pihak

kepolisian tidak hanya menyasar sepeda motor atau mobil. Tim Satlantas

Polres Kulonprogo juga merazia keberadaan becak motor (betor) yang

selama ini berkeliaran di wilayah Kulonprogo.

Pada operasi patuh 2015 di sekitar kompleks Pasar Jombokan Pengasih,

Jumat (5/6/2015) pagi, polisi menyita tiga unit betor yang sedang

beroperasi di jalan raya. Mereka dikenai tilang karena tidak disertai

STNK dan spesifikasi kendaraan tidak sesuai ketentuan.

Polisi sebenarnya menengarai setidaknya delapan unit betor yang selama

ini beredar di jalan raya di Kulonprogo. Namun, dalam operasi tersebut

hanya tiga betor yang dapat ditindak.

"Dua di sekitar Pasar Jombokan dan satu lagi di jalan raya dekat pos

polisi Siluwok. Kami tahan kendaraan di Mapolres," ungkap Kasatgas IV

Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Basuki Rahmat, usai razia tersebut.

Dalam razia yang merupakan bagian dari operasi patuh 2015 itu, polisi

siaga di beberapa titik jalan yang biasa dilewati betor. Meski

sebenarnya diperkirakan ada delapan unit, namun akhirnya hanya tiga

unit yang tertangkap sedang beroperasi.

Polisi menilangnya karena selain tidak ada STNK, betor dianggap

melanggar spesifikasi dan ketentuan laik jalan. Betor hanya merupakan

modifikasi motor dan becak yang tidak memiliki lisensi. "Keberadaannya

tidak terdaftar dalam regristrasi regident dan memang tanpa surat

STNK," lanjutnya.

Kasatlantas Polres Kulonprogo, AKP Ahmad Hidayat, menegaskan

keberadaan betor di jalan raya melanggar. Selain tanpa surat dan tidak

sesuai spesifikasinya, keberadaan betor di DIY juga dilarang sesuai

surat edaran gubernur.

Menurutnya, pemilik yang hendak mengambil harus memenuhi persyaratan,

yaitu melepas modifikasi mesin kendaraan tersebut. Penindakan

dilakukan agar menimbulkan efek jera. Selain itu, agar tidak

menimbulkan kecemburuan dengan becak manual.

"Dalam operasi ini kami juga akan menertibkan jenis kendaraan yang

tidak sesuai spesifikasi lainnya. Misalnya kereta kelinci dan huler,"

lanjutnya.(*)

Read More

Bule Mengajar di SMA 2 Wates

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 23 warga begara asing mengajar di

SMA Negeri 2 Wates, Sabtu (06/06/2015). Mereka terdiri 21 warga asal

Thailand dan 2 orang dari Swedia. Dengan menggunakan bahasa Inggris,

rara warga negara asing ini mengajarkan tentang kebudayaan negara

mereka masing-masing.

Dijelaskan Lia Andarina Grasia, Ketua Komunitas Bule Mengajar,

kegiatan ini untuk memberikan kesempatan siswa berbahasa Inggris.

Selain itu, juga memberi wawasan tentang negara lain dan mengenalkan

Kabupaten Kulonprogo kepada mereka.

Isnada, siswa kelas XI IPA SMA 2 Wates mengaku senang dapat mengikuti

program ini dan diajar para bule. Berinteraksi langsung dengan warga

negara asing menambah wawasan internasional yang selama ini diterima

dari buku pelajaran. "Di sini juga bisa belajar Bahasa Inggris," kata

Isnada.

Sedang Wakasek Humas SMA N 2 Wates Folrentina Nurwati MSi menyambut

baik program Bule Mengajar. Ia berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan

rutin di sekeloahnya. "Budaya yang bagus bisa diambil, sedangkan yang

kurang sesuai dengan budaya kita ya ditinggalkan," ujarnya.(Wid)

Read More

Pilkades di Kulonprogo Bakal Dilaksanakan Secara Serentak

TRIBUNJOGJA.COM -Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 35 desa

di Kulonprogo segera digelar beberapa bulan mendatang. Bupati Hasto

Wardoyo berpesan agar masyarakat menjadi pemilih yang baik.

Hasto menegaskan, menjadi tugas panitia di desa untuk mewujudkan

demokrasi. Panitia pemilihan bukan untuk melahirkan kepala desa.

Tetapi, menurutnya, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi agar

terwujud demokrasi yang baik.

"Tidak seharusnya memilih hanya karena suap. Kalau calon kades

melakukan kekerasan agar memilih, nantinya yang lahir juga pemimpin

yang mencari keuntungan pribadi," kata Bupati Hasto, saat sosialisasi

Pilkades di Gedung Kaca, Rabu (3/6/2015).

Pilkades Kulonprogo rencananya digelar serentak pada September

mendatang. Pilkades serentak di 35 desa ini dianggarkan senilai Rp 1,5

miliar. Dana tersebut sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan melalui

APBdes.

Pada kesempatan sosialialisasi pilkadesitu, para ketua Badan

Permusyawatan Desa (BPD) juga menyampaikan uneg-unegnya. Ketua BPD

Desa Palihan, Heru, mengatakan kondisi di desanya cukup kompleks

karena saat ini akan terkena dampak pembangunan bandara. Situasi tidak

kondusif membuat banyak warga yang keberatan menjadi panitia pilkades.

"Mereka cenderung mau cari aman. Sehingga tidak mau jadi panitia,"

katanya. Heru menegaskan permasalahan di lapangan tentunya telah

diketahui bupati. Sebab itu dia meminta arahannya.

Hal berbeda disampaikan Ketua BPD Hargowilis, Suharyanto. Pihaknya

khawatir jika anggaran pilkadesternyata kurang. Pasalnya, pelaksanaan

pilkadesdiyakini bakal menelan biaya yang tidak sedikit

Read More

Kontraktor Dianggap Menyalahi Prosedur

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Pemasangan blowplank atau patok kayu yang

dilakukan kontraktor pada lahan pembangunan gedung baru Satpol PP

Kulonprogo di tanah kas Desa Margosari Kecamatan Pengasih, menimbulkan

polemik. Sebab dalam pertemuan dengan perangkat desa beberapa waktu

lalu, sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan tidak boleh dimulai

sebelum ada izin gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa tersebut.

Pemasangan blowplank diketahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Margosari, Untung Sugiantoro, pada Rabu (03/06/2015). Karena itulah,

ia menilai pihak kontraktor melanggar kesepakatan mengingat hingga

kini izin gubernur belum turun. "Tapi mereka sudah memasang patok. Ini

disayangkan, mengingat Satpol PP yang merupakan penegak Perda justru

melanggar prosedur," katanya.

Untung mengatakan, pemasangan blowplank seharusnya tidak dilakukan

sekarang. Apalagi, setelah izin dari gubernur turun masih harus ada

tahapan lain yakni perjanjian sewa antara Satpol PP dengan pemerintah

desa Margosari atas persetujuan BPD. "Setelah itu, barulah pembangunan

gedung bisa dimulai," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Margosari, Danang Subiantoro.

Menurutnya, hingga kini belum ada pemberitahuan lisan maupun tertulis

terkait pemasangan bowplank tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut,

pihaknya akan memberitahukan hal ini kepada Bagian Tata Pemerintahan

Pemda DIY yang memiliki kewenangan tanah kas desa. "Padahal

jelas-jelas dalam pertemuan sudah disepakati, kalau izin gubernur

belum terbit, pembangunan tidak boleh dimulai," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta

mengatakan, pemasangan bowplank bukanlah merupakan pembangunan fisik.

Dimulainya pembangunan gedung baru tersebut, tetap menunggu izin

gubernur.

"Langkah yang dilakukan kontraktor hanya sekedar persiapan agar tidak

terburu-buru dalam pembangunan nanti. Kontraktor juga sudah

berkomitmen untuk memulai pembangunan setelah ada Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan kontraktor, Kartika Hadi mengatakan,

pihaknya telah memberitahukan ke desa terkait pemasangan bowplank.

Pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa pemasangan bowplank belum

termasuk pembangunan. "Hanya mematok posisi bangunan saja,"

tandasnya.(Unt)

Read More