Merdeka.com -Setelah kasus pembunuhan, siswa-siswa di SLB Rela Bhakti

2 wates diliburkan mulai hari Senin (05/050) sampai hari Rabu (07/05).

Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi trauma yang terjadi pada

siswa-siswi yang melihat kejadian tersebut.

Menurut kepala sekolah SLB Rela Bhakti 2 Wates, Mukharom hal tersebut

dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak khususnya bagi

mereka yang menyaksikan langsung pembunuhan terhadap gurunya.

"Siswa kami liburkan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi

psikologis, terutama untuk anak-anak yang melihat langsung kejadian

tersebut," Mukharom pada merdeka.comSelasa (06/05).

Setelah masuk pada hari Kamis (08/05) nanti, rencananya pihak SLB akan

melakukan pendampingi psikologi terhadap para siswa-siswi. Menurut

kepada Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Baskara Aji, pihaknya sudah

menyiapkan diri untuk melakukan pemulihan dengan melakukan

pendampingan psikolog terhadap siswa-siswi.

"Mereka itukan kebanyakan tunagrahita di sana, nanti pada hari Kamis

akan didampingi psikolog dan tidak langsung belajar, tapi dilakukan

kegiatan-kegiatan yang bisa menghilangkan trauma," kata Baskara pada

merdeka.com, Selasa (06/05).

Bukan saja mendatangkan psikolog, rencananya juga akan didatangkan

beberapa guru dari SLB lainnya untuk mendampingi. Hal tersebut

dilakukan juga untuk mengurangi beban guru SLB Rela Bhakti 2 yang juga

trauma.

"Selama satu minggu ke depan, akan ada guru dari SLB lain yang juga

turut mendampingi, nanti kegiatannya pun yang ringan seperti mewarnai

dan kegiatan lainnya yang bisa mengembalikan kondisi psikologi anak,"

ujar Baskara.

Read More

FRWT Datangi Bupati Dukung Proyek Bandara

Harianjogja.com, KULONPROGO-Forum Rembug Warga Transparansi (FRWT)

mendatangi Bupati Kulonprogo ke rumah dinas bupati, Kamis (8/5/2014).



Kedatangan perwakilan kelompok warga dari enam desa di Kecamatan Temon

tersebut untuk menyatakan sikap mendukung pembangunan bandara dan

ingin menjalin komunikasi dengan pemkab agar mendapatkan informasi

yang jelas, benar dan terarah.



Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, menyambut baik sikap dan reaksi

warga Temon yang mendukung pembangunan di Kulonprogo.

Kendati demikian, Hasto mengimbau kepada warga FRWT untuk menjaga

situasi di wilayah tempat tinggalnya tetap kondusif, mengingat masih

terdapat kelompok warga yang belum setuju dengan pembangunan bandara

di Kulonprogo.



"Jika bertemu dengan saudara yang belum setuju, sama-sama diajak

menganalisis, bagaimana pun pembangunan ini tujuannya satu,

menyejahterakan warga," ujarnya.

Ia menambahkan, pemkab ingin menjadi pendamping warga dalam melakukan

penawaran terkait pembangunan bandara.



Editor: Nina Atmasari

Read More

JMI Belum Tentukan Tanggal Pelaksanaan Groundbreaking

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO- Rencana peletakan batu pertama

(groundbreaking) pabrik pengolahan pasir besi di Karangwuni, Wates,

hingga kini belum jelas. PT Jogja Magasa Iron sebagai pemegang kontrak

karya penambangan pasir besi tersebut sampai sekarang belum menentukan

tanggal pasti pelaksanaannya.

Seperti diketahui, perusahaan tersebut sudah menyelesaikan pembebasan

lahan dan sesuai jadwal tahapan pembanguan, saat ini seharusnya sudah

masuk tahap groundbreaking. Adapun sebelumnya setelah sempat mundur

beberapa kali, pihak JMI menegaskan bahwa groundbreaking bakal

dilakukan sesuai helatan Pemilu Legislatif.

Direktur SDM dan Community Development PT JMI, Heru Priyono, Jumat

(9/5/2014) mengatakan, masih ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh

internal perusahaannya. Maka itu, belum ada tanggal pasti

kapangroundbreakingpabrik pig iron itu akan dilaksanakan.

Disinggung dugaan penyebab kemunduran jadwal tersebut terkait belum

adanya titik temu dengan PT Angaksa Pura tentang dokumen Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) pembangunan bandara, Heru tidak

bersedia berkomentar. Dia juga menolak mengungkapkan sejauh mana

progres pembicaraan di antara kedua pihak.

"Tidak ada kendala utama tapi ada hal-hal yang harus diselesaikan.

Pada waktunya nanti pasti akan disampaikan ke masyarakat. Sementara

ini masih kami tata dan persiapkan semuanya dengan baik," kata Heru di

sela pelayanan kesehatan gratis JMI bagi warga Pedukuhan Keboan,

Karangwuni.

Terpisah, Asisten II Sekda Kulonprogo bidang Perekonomian, Pembangunan

dan SDA, Triyono juga mengaku belum mengetahui kapan persisnya

peletakan batu pertama itu akan dilakukan. Dia mengatakan, memang

masih ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan terkait KKOP

sehingga pelaksanaan groundbreaking belum bisa dipastikan.

Saat ini, persoalan KKOP sedang dibahas di tingkat Kementerian

Perhubungan. Namun, dari hasil pembicaraan di antara JMI dan Angkasa

Pura, sudah hampir tercapai kesepakatan. "Tapi perlu penuangan secara

tertulis hitam di atas putih," ungkapnya.(*)

Read More

Virus Mers, Calhaj Kulonprogo Tetap Mantap Jalankan Ibadah

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Virus Mers meski sempat menghantui para

calon jamaah haji (calhaj) Kulonprogo yang akan berangkat tahun ini,

namun umumnya mereka mengaku pasrah. Selain karena mantap menjalankan

ibadah haji, para calhaj juga percaya berbagai upaya sudah dan akan

dilakukan pemerintah untuk melindungi jamaahnya dalam membentengi

terhadap virus tersebut.

Dijelaskan Kadinas Kulonprogo dr H Bambang Haryatno MKes, terkait

virus mers pihaknya telah sosialisasi pada calhaj. Dengan sosialisasi

itu dimaksudkan agar calhaj menjadi lebih tahu dan dapat

mengantisipasinya. "Agar bisa meminimalisir terhadap virus itu, calhaj

harus selalu menjaga kesehatan atau daya tahan tubuhnya, pola makan,

kebersihan, serta mengenakan masker nantinya selama di tanah Suci,"

ujarnya, Jumat (09/05/2014).

"Yang jelas saya pasrah, sepenuhnya kami tujuannya adalah akan

beribadah. Meski pasrah, sebagai antisipasi kami akan menjaga kondisi

kesehatan agar tetap baik, apalagi pemerintah (Dinkes dan Kemenag)

telah memberikan sosialisasi, sehingga sejak awal kami sudah dapat

pengetahuan terkait virus tersebut dan melakukan antisipasinya," kata

salah satu calhaj, Diyanto, di sela-sela tes kebugaran.(Wid)

Read More

Bupati meminta warga temon bersikap dewasa

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Forum Rembug Warga Transparansi (FRWT) dari

6 desa di Kecamatan Temon diminta untuk tetap berbuat baik kepada

siapapun, selalu bersabar, serta berpikir dewasa. Baik yang sepaham

maupun yang belum sepaham, dan jangan sampai berbuat hal yang

menciptakan rasa permusuhan.

Hal itu dikatakan Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) saat

menerima FRWT perwakilan dari 6 desa di Kecamatan Temon yang terkena

dampak bandara.

Budi ketua FRWT didampingi puluhan perwakilan dari 6 desa menyampaikan

masyarakat yang tergabung dalam forum tersebut berniat baik, yakni

mendukung pembangunan bandara, dan ingin menjalin komunikasi dengan

Pemkab agar mendapatkan informasi yang jelas, benar dan terarah.

Menyikapi pembangunan bandara, Bupati mengajak FRWT untuk tetap selalu

berpikir dewasa. Jika ada warga yang menolak, bupati mengajak untuk

bisa berpikir jauh dan menganalisis terlebih dahulu. "Ajaklah untuk

menganalisis,"kata Hasto.

Pemkab ingin menjadi pendamping warga untuk bargaining, dan

bersama-sama dengan pemrakarsa dalam pembangunan bandara, dalam hal

ini PT Angkasa Pura, agar warga dapat mencapai kesejahteraan.

"Saya mengajak warga untuk bersama-sama, mulai meningkatkan

kesejahteraan warga, salah satunya dengan cara menjalin hubungan baik

dengan PT Angkasa Pura. Contohnya melalui program pemberdayaan

Corporate Social Responsibility (CSR) PT Angkasa Pura,"ujar

Hasto.(Wid)

Read More

Read More

Warga Diminta Bersabar Soal Selesainya Bandara Kulon Progo



Jumat , 09 Mei 2014 07:54 WIB

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta

Forum Rembug Warga Transparansi dari enam desa di Kecamatan Temon

untuk selalu bersabar dalam rangka mempercepat rencana pembangunan

bandara di wilayah setempat.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Kamis, mengajak Forum

Rembug Warga Transparansi (FRWT) untuk tetap selalu berpikir dewasa.

"Apabila ada warga yang menolak rencana pembangunan bandara, supaya

bisa berpikir jauh, dan menganalisa terlebih dahulu. Ajaklah untuk

menganalisa," kata Hasto.

Pemkab Kulon Progo, kata dia, ingin menjadi pendamping warga untuk

membuat harga tawar, dan bersama-sama dengan yang pemrakarya yakni

Angkasa Pura dalam pembangunan bandara supaya warga dapat mencapai

kesejahteraan.

"Warga secara bersama-sama mulai meningkatkan kesejahteraan warga

salah satunya dengan cara menjalin hubungan baik dengan Angkasa Oura.

Contohnya melalui program pemberdayaan Corporate Social Responsibility

(CSR)," kata Hasto.

Ketua FRWT Budi Setyo Raharja didampingi puluhan perwakilan dari enam

desa menyampaikan bahwa masyarakat yang tergabung dalam forum tersebut

berniat baik, mendukung pembangunan bandara, dan ingin menjalin

komunikasi dengan pemerintah kabupaten agar mendapatkan informasi yang

jelas, benar dan terarah.

Anggota tim persiapan pembangunan bandara PT Angkasa Pura Gatot

Yulianta mengatakan pihaknya sudah mengajukan dokumen pengadaan tanah

kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Saat ini kami sudah mendapat izin penetapan lokasi (IPL) bandara dari

Kementerian Perbuhungan. Kami sebagai pemrakarsa juga telah mengajukan

dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ini sudah kami ajukan ke Ngarso

Dalem (Sri Sultan HB X, red.) yakni Gubernur DIY. Saat ini memasuki

persiapan tahapan penerbitan IPL Gubernur," kata Gatot.

Untuk mendapatkan IPL dari gubernur, kata Gatot, tahapannya masih

sangat panjang. Tahapan yang paling penting adalah sosialisasi kepada

masyarakat yang berdampak atas rencana pembangunan bandara.

"Kami sedang berusaha memenuhi persyaratan tersebut. Minggu kemarin

dan Selasa (6/5) kami akan melakukan rapat dengan Pemerintah DIY dalam

rangka persiapan tahapan-tahapan mendapatkan IPL Gubernur DIY,"

katanya.

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan bandara, pihaknya akan

melaksanakan tahapan sesuai aturan.

Dia meminta kawalan dari masyarakat dalam melaksanakan tahapan-tahapan

yang berlaku.

"Pada pelaksanaan tahapan-tahapan ini, kami harus memiliki rekan kerja

sama, yakni masyarakat. Kami harapkan masyarakat mengawal kami dalam

melaksanakan aturan berlaku. Kalau tidak sesuai aturan, mari kita

berdiskusi," katanya.(ant/mar)

Read More

Saling lempar tanggung jawab

Pemkab Kulonprogo terkesan tak tegas dan saling lempar tanggung jawab

menyikapi aktivitas penambanganemas di wilayah Kokap yang hingga saat

ini masih terus berlangsung. Padahal seperti diketahui, kawasan

tersebut belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).



Sementara, aktivitas pengolahan emas tersebut juga sempat meresahkan

masyarakat warga Desa Kalirejo, beberapa waktu lalu. Mereka khawatir

pada kesehatannya karena bahan kimia misalnya merkuri atau raksa dan

sianida yang digunakan untuk penambanganemas itu.



Apalagi, dari hasil uji laboratorium Badan Lingkungan Hidup DIY,

beberapa waktu lalu, didapatkan hasil bahwa satu dari lima sumur warga

di Pedukuhan Plampang II terbukti memiliki kandungan raksa atau

merkuri melebihi batu mutu sesuai ketentuan, sekitar 0,06-0,07 parts

per billion (ppb).



Sementara, dari data Dinas Kesehatan Kulonprogo, tempat pengolahan

limbah emas di pedukuhan tersebut terbukti memiliki kadar bahan kimia

tinggi, yakni sianida 11 miligram perliter (mgpl) dan merkuri 0,0846

mgpl. Padahal, baku mutu yang diizinkan untuk merkuri hanya 0,05 mgpl

serta sianida 0,5 mgpl.

Kepala Satpol Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo, Duana Heru

mengatakan, pihaknya tak bisa serta merta melakukan penertiban. Hal

ini perlu dikoordinasikan bersama instansi terkait.



Saat ini, persoalan tambang emas ini, menurutnya, masih menjadi ranah

kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

(Disperindag ESDM) sebagai instansi yang menangani langsung urusan

pertambangan.



"Perlu dikoordinasikan dulu sebelum ada penertiban dan penindakan.

Kalau itu sekarang kan masih wilayahnya ESDM," kata Duana, Rabu (7/6).



Menurutnya, sebelum dilakukan penindakan, tetap harus ada tahap

pemberian peringatan dahulu. Selain itu, juga perlu diperjelas apakah

kegiatan penambanganitu melanggar Undang-undang atau Peraturan Daerah.



Jika melanggar Perda, tindakan yang dilakukan berupa pembinaan hingga

yustisi. Namun, jika ternyata melanggar perundang-undangan, maka hal

itu menjadi ranah kepolisian untuk menindak dan menghukum.



"Pemda kan koridornya pembinaan, termasuk yustisi," kata dia.



Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Mustofa Ali Muhammad mengatakan, pembinaan kepada penambang saat ini

tak mungkin dilakukan karena sifat kegiatannya ilegal dan belum

ditetapkan sebagai WPR.



"Kalau ingin memberikan pembinaan kepada penambanganini ya harus

ditempuh dengan tahapan legalitas penambanganrakyat," beber Mustofa.



Dijelaskannya, meski sudah ada rekomendasi dari kementerian, penetapan

WPR harus dengan Surat Keputusan (SK) Bupati beserta rekomendasi dari

DPRD. Rekomendasi tersebut, katanya, melalui kajian berbagai sektor,

misalnya ekononi, sosial, keamanan, dan sebagainya.



Sementara, penambanganemas di Kokap selama ini banyak dilakukan warga

dari Jawa Barat dan warga setempat. Asisten II Sekda Kulonprogo,

Triyono, mengatakan pemkab masih akan mengoordinasikan permasalahan

tersebut secara internal.



Dirinya akan mengumpulkan instansi terkait untuk membahas kebijakan

yang perlu diambil terkait penambanganemas tersebut. "Kami sudah

perintahkan Diperindag ESDM untuk mengumpulkan instansi terkait

lainnya," timpalnya.( sumber:Tribunjogja.com)

Read More

Read More

Jumat, 9 Mei 2014 | 07:51 WIB



-Forum Rembug Warga Transparansi (FRWT) dari 6 desa di Kecamatan Temon

diminta untuk tetap berbuat baik kepada siapapun, selalu bersabar,

serta berpikir dewasa. Baik yang sepaham maupun yang belum sepaham,

dan jangan sampai berbuat hal yang menciptakan rasa permusuhan.



Hal itu dikatakan Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) saat

menerima FRWT perwakilan dari 6 desa di Kecamatan Temon yang terkena

dampak bandara.

Budi ketua FRWT didampingi puluhan perwakilan dari 6 desa menyampaikan

masyarakat yang tergabung dalam forum tersebut berniat baik, yakni

mendukung pembangunan bandara, dan ingin menjalin komunikasi dengan

Pemkab agar mendapatkan informasi yang jelas, benar dan terarah.



Menyikapi pembangunan bandara, Bupati mengajak FRWT untuk tetap selalu

berpikir dewasa. Jika ada warga yang menolak, bupati mengajak untuk

bisa berpikir jauh dan menganalisis terlebih dahulu. "Ajaklah untuk

menganalisis,"kata Hasto.



Pemkab ingin menjadi pendamping warga untuk bargaining, dan

bersama-sama dengan pemrakarsa dalam pembangunan bandara, dalam hal

ini PT Angkasa Pura, agar warga dapat mencapai kesejahteraan.



"Saya mengajak warga untuk bersama-sama, mulai meningkatkan

kesejahteraan warga, salah satunya dengan cara menjalin hubungan baik

dengan PT Angkasa Pura. Contohnya melalui program pemberdayaan

Corporate Social Responsibility (CSR) PT Angkasa Pura,"ujar Hasto.



(sumber: 2014 Kedaulatan Rakyat )

Read More