PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Pemkab Khawatir Investor Lari

Bisnis.com, KULONPROGO—Investor pelabuhan Tanjung Adikarta

dikhawatirkan kabur lantaran pembangunan belum dapat diselesaikan

tepat waktu.

"Tahun ini kabarnya memang sudah ada kepastian. Penyelesaian

pengerukan alur dan kolam pelabuhan segera dimulai," ujar Kepala

Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

(BPMPT) Kulonprogo, Robby Antara, Minggu (24/5/2015).

Saat ini sejumlah perusahaan yang siap menanamkan investasinya masih

memilih untuk menunggu. Terutama soal penyelesaian pelabuhan dan

resminya pelabuhan ikan tersebut beroperasi. Sejauh ini sudah ada

beberapa perusahaan yang telah menyepakati surat kerja sama penanaman

modal di wilayah itu.

Salah satunya, kata Robby, adalah perusahaan penyedia cold storage

untuk usaha perikanan. Perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan

dan siap membangun tempat pendingin khusus untuk hasil tangkapan

nelayan berskala besar.

"Cold storage itu akan dibangun seperti bangunan hotel yang bisa

memuat hasil tangkapan ikan skala besar. Ada juga perusahaan penyedia

alat tangkap dari Jakarta yang siap membangun usahanya di sekitar

pelabuhan," papar Robby.

Namun, kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh perusahaan ini

mencapai 30.000 ton per tahun. Padahal, sesuai yang tercantum dalam

Detailed Engineering Design (DED), kapasitas pelabuhan jika

dimanfaatkan secara optimal hanya mampu menghasilkan 27.000 ton per

tahun.

"Sebenarnya, di sekitar pelabuhan sudah berdiri pabrik es. Ada di

Karangwuni tetapi skalanya juga masih kecil dan selama ini hanya

menyuplai tempat-tempat pelelangan ikan," ucap Robby.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY

Suwarman mengungkapkan investor yang tertarik pada Pelabuhan Tanjung

Adikarta cukup banyak. Pasalnya, pelabuhan ikan ini berada di lokasi

yang cukup strategis.Tidak hanya perusahaan penyedia tangkapan maupun

fasilitas pendukung produksi tangkapan ikan saja. Potensi tangkapan

ikan di perairan selatan masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan.

Editor : Mediani Dyah Natalia

Read More

PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Pemkab Khawatir Investor Lari

Bisnis.com, KULONPROGO—Investor pelabuhan Tanjung Adikarta

dikhawatirkan kabur lantaran pembangunan belum dapat diselesaikan

tepat waktu.

"Tahun ini kabarnya memang sudah ada kepastian. Penyelesaian

pengerukan alur dan kolam pelabuhan segera dimulai," ujar Kepala

Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

(BPMPT) Kulonprogo, Robby Antara, Minggu (24/5/2015).

Saat ini sejumlah perusahaan yang siap menanamkan investasinya masih

memilih untuk menunggu. Terutama soal penyelesaian pelabuhan dan

resminya pelabuhan ikan tersebut beroperasi. Sejauh ini sudah ada

beberapa perusahaan yang telah menyepakati surat kerja sama penanaman

modal di wilayah itu.

Salah satunya, kata Robby, adalah perusahaan penyedia cold storage

untuk usaha perikanan. Perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan

dan siap membangun tempat pendingin khusus untuk hasil tangkapan

nelayan berskala besar.

"Cold storage itu akan dibangun seperti bangunan hotel yang bisa

memuat hasil tangkapan ikan skala besar. Ada juga perusahaan penyedia

alat tangkap dari Jakarta yang siap membangun usahanya di sekitar

pelabuhan," papar Robby.

Namun, kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh perusahaan ini

mencapai 30.000 ton per tahun. Padahal, sesuai yang tercantum dalam

Detailed Engineering Design (DED), kapasitas pelabuhan jika

dimanfaatkan secara optimal hanya mampu menghasilkan 27.000 ton per

tahun.

"Sebenarnya, di sekitar pelabuhan sudah berdiri pabrik es. Ada di

Karangwuni tetapi skalanya juga masih kecil dan selama ini hanya

menyuplai tempat-tempat pelelangan ikan," ucap Robby.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY

Suwarman mengungkapkan investor yang tertarik pada Pelabuhan Tanjung

Adikarta cukup banyak. Pasalnya, pelabuhan ikan ini berada di lokasi

yang cukup strategis.Tidak hanya perusahaan penyedia tangkapan maupun

fasilitas pendukung produksi tangkapan ikan saja. Potensi tangkapan

ikan di perairan selatan masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan.

Editor : Mediani Dyah Natalia

Read More

PENATAAN KULONPROGO : Bedah Menoreh Proyek Strategis Lintas Provinsi

Harianjogja.com, KULONPROGO–Program pengembangan wisata melalui Bedah

Menoreh dinilai menjadi proyek yang tidak hanya menguntungkan bagi

Kulonprogo. DPRD Magelang saat melakukan kunjungan ke DPRD Kulonprogo

menyatakan dukungannya terhadap program Bedah Menoreh.

Anggota Komisi II DPRD Magelang Sarwo Edi mengungkapkan, program Bedah

Menoreh dapat turut mendukung pengembangan pariwisata yang saat ini

digalakkan Pemkab Magelang. Dia mengatakan, program itu sangat

strategis untuk pengembangan wisata dan wilayah perbatasan Kulonprogo

dan Magelang.

"Tidak hanya masyarakat Kulonprogo tetapi juga masyarakat Magelang,

terutama yang berada di wilayah Kecamatan Borobudur dan sekitarnya.

Program ini akan berdampakluas bagi peningkatan perekonomian

masyarakat setempat," papar Edi.

Melihat manfaat strategis dari proyek Bedah Menoreh, Edi menyatakan,

DPRD Magelang akan mendorong pemkab untuk melaksanakan program

pengembangan wilayah di kawasan perbatasan dua kabupaten ini. Di

antaranya juga, pengembangan jalur wisata yang dapat mendukung

pengembangan pariwisata di kawasan Perbukitan Menoreh.

"Harapannya, nanti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulonprogo dapat

saling mendukung serta berkembang bersama," imbuh Edi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga (Dinbudparpora) Kulonprogo Krisutanto menambahkan, objek

wisata di Kulonprogo terus berkembang. Dia mengungkapkan, saat ini

Kulonprogo memilikisekitar 58 objek wisata.

Lebih lanjut Krisutanto mengatakan, tujuh objek wisata di antaranya

dikelola oleh pemkab. Bahkan, dari puluhan objek wisata yang ada telah

dijadikan paket wisata oleh Kabupaten Magelang. Dia menjelaskan, di

antaranya adalah Puncak Suroloyo, Goa Sriti, Curug Sidoharjo, Taman

Bunga Krisan dan kawasan arung jeram Kali Progo.

"Jika kerja sama pengembangan tersebut dapat direalisasikan bersama,

maka akan mempercepat kemajuan pariwisata, baik di Kulonprogo maupun

Magelang," tandas Krisutanto.

Kepala Bappeda Kulonprogo Agus Langgeng Basuki menambahkan, program

Bedah Menoreh didukung dengan dana keistimewaan DIY dengan anggaran

mencapai Rp34 miliar. Program yang dilakukan yakni, pembangunan

kawasan wisata, pembangunan infrastruktur jalan hingga pengembangan

kawasan wisata dan budaya pendukung pariwisata di Kulonprogo.

"Kami juga telah mengusulkan danai untuk tahun 2016 sebesar Rp60

miliar. Nantinya dana tersebut digunakan untuk melanjutkan program

tersebut," jelas Langgeng.

Read More

PEMKAB KULONPROGO Apa Kabar Pasar Burung Wates?

Harianjogja.com, KULONPROGO—Para pedagang di Pasar Burung Wates butuh

kejelasan mengenai kios baru yang sudah selesai direnovasi Pemerintah

Kabupaten Kulonprogo. Mereka berharap kios-kios baru itu bisa segera

ditempati untuk berjualan.

Pedagang di Pasar Burung Wates, Darmanto, mengaku dirinya dan pedagang

lainnya menginginkan kios bisa cepat diserahterimakan dari Pemkab agar

bisa dipakai. Mengingat, pelaksanaan renovasi sudah selesai sejak 9

Mei lalu.

Menurut warga Desa Bendungan, Kecamatan Wates itu, kondisi kios yang

telah direnovasi sudah cukup layak ditempati. Atap sudah diganti dan

bangunan dibuat lebih tinggi sehingga tidak gerah. Adapun, ada

beberapa hal yang memang mesti masih perlu diperbaiki.

"Saluran air di bagian belakang kios kurang besar dan mudah tersumbat.

Atapnya juga lebih baik kalau ditambah plafon supaya tikus tidak masuk

ke dalam. Fasilitas untuk menggantungkan sangkar burung juga belum

ada," kata Darmanto, Jumat (22/5/2015).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Pasar Burung Wates, Eko

Susanto, mengakui kegiatan renovasi sudah selesai sejak dua pekan

lalu. Namun, masih ada sejumlah proses yang harus dilalui sebelum

pedagang menempati 16 kios baru.

"Saya tahu pedagang ingin segera menempati. Siang ini [kemarin] kami

[Pemkab] akan memeriksa lokasi. Jika tidak ditemukan masalah berarti,

kios-kios sudah bisa dipakai sepekan lagi," ujarnya.

Renovasi Pasar Burung Wates membutuhkan anggaran sampai Rp187 juta.

Bentuk renovasi berupa peninggian bangunan dan penggantian atap karena

usia bangunan sudah puluhan tahun.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Manusia

Kulonprogo Niken Probo Laras menegaskan kios-kios baru di Pasar Burung

Wates sudah siap ditempati. Nantinya, para pedagang akan dikenakan

retribusi sebesar Rp300.000 per meter persegi per tahun.

Penyerahan kios ke para pedagang rencananya akan diselenggarakan pada

Sabtu (23/5/2015) akhir pekan ini.

"Pasar bisa segera ditempati karena itu demi kepentingan publik. Jika

masih ada yang kurang, bisa dilakukan perbaikan selama 180 hari masa

pemeliharaan," ujarnya.

==



Editor: Mediani Dyah Natalia

Read More

Ini Dia Grojogan Sewu di Barat Jogja

Harianjogja.com, KULONPROGO-Selama ini kita sudah cukup familiar

dengan Grojogan Sewu di Tawangmangu, Jawa Tengah. Namun, wisata alam

bernama sama ternyata juga ada di Kulonprogo. Meski tidak sebesar yang

di Tawangmangu, Grojogan Sewu ala Kulonprogo ini juga layak masuk

daftar destinasi wisata.

Grojogan Sewu terletak di Dusun Beteng, Desa Jatimulyo, Kecamatan

Girimulyo, Kulonprogo. Wilayah kecamatan tersebut memang cukup kaya

akan wisata curug, diantaranya Curug Setawing, Kedung Pedut, Mudal,

Kembangsoko, dan Sigembor.

"Grojogan Sewu ini baru dibuka untuk umum sejak April tahun kemarin,"

kata pengelola Grojogan Sewu, Pardi kepada Harian Jogja, beberapa

waktu lalu.

Sebelum sampai di Grojogan Sewu, pengunjung perlu berjalan sekitar 300

meter dari tempat parkir. Suara aliran air yang deras membuat kita

makin penasaran saat menuruni jalan setapak. Namun, anda sebaiknya

tidak buru-buru karena kondisi jalan setapak yang cukup licin rawan

membuat pengunjung tergelicir.

Jumlah pengunjung harian di Grojogan Sewu rata-rata mencapai 100

orang. Angka itu bisa bertambah hingga dua atau tiga kali lipat pada

hari libur.

"Pengunjungnya banyak yang dari luar daerah. Orang luar negeri juga

sudah ada yang datang ke sini," ujarnya.

Biaya sebesar Rp3.000 yang harus dikeluarkan setiap pengunjung

terbilang murah jika dibandingkan dengan kesejukan udara dan keindahan

pemandangan di sana.

"Kami juga menyediakan makanan khas geblek dan dawet sambel. Di dekat

Grojogan Sewu juga ada Goa Pleret yang jaraknya hanya 1,5 kilometer,"

ucap Pardi.

Dana yang terkumpul dari para pengunjung digunakan untuk pemeliharaan

Grojogan Sewu, misalnya membenahi jalan setapak dan pengadaan toilet

umum. Warga sekitar pun menyiapkan rumahnya untuk dijadikan home stay.

"Ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar," ungkap

Pardi menambahkan.

Meski demikian, Pardi menyadari akses jalan menuju Grojogan Sewu belum

bisa dikatakan layak. Dia pun telah menerima banyak kritik dari para

pengunjung. "Kami sudah menyampaikan kondisi jalan yang jelek ke

pemerintah. Katanya sudah ada rencana untuk dibangun," katanya.

Nur Rahman, salah satu pengunjung Grojogan Sewu juga berharap

pemerintah setempat bisa membenahi akses jalan pariwisata. "Tempatnya

bagus. Jadi sayang kalau jalannya tidak segera diperbaiki. Kalau

jalannya juga bagus, kami pasti ingin kembali lagi ke sini," ucap pria

asal Ponorogo itu.

Read More

Pol PP Gabungan Ciduk 18 Pasangan Tak Resmi

WATES ( KRjogja.com)- Personil gabungan Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) DIY, Jawa Tengah, Purworejo dan Kulonprogo berhasil

mengamankan 18 pasang tak resmi. Diantara yang terjaring petugas,

teridentifikasi pengurus salah satu partai politik (parpol) tingkat

Kecamatan Kokap.

Begitu terjaring petugas yang menggelar patroli dan pengawasan bersama

terhadap penginapan di wilayah perbatasan Kulonprogo terutama di

Pantai Glagah Temon, Kamis (21/5/2015), ke-18 pasangan tersebut dibawa

ke Kantor Satpol PP Kulonprogo untuk didata dan dimintai keterangan

serta dibina.

Kasat Pol PP DIY Bambang dan Sekretaris Satpol PP Jateng Agus Waluyo

mengatakan, pihaknya menindaklanjuti MoU DIY dan Jateng memberantas

penyakit masyarakat (pekat) di wilayah perbatasan.

Saat ini operasi di wilayah perbatasan Kulonprogo dan Purworejo. Dalam

operasi tersebut pihaknya mengerahkan 50 personil dari DIY, Jateng,

Kulonprogo dan Purworejo. Personil dibagi empat regu untuk melakukan

operasi yang telah ditentukan. Regu 1 menangkap tiga pasang, Regu 2

dapat dua pasang, Regu 3 mendapat tujuh pasang dan Regu 4 mendapat

enam pasang.

"Jumlah keseluruhan 18 pasangan. Sebetulnya masih banyak kegiatan yang

perlu kita tindaklanjuti dari MoU antara DIY dan Jateng," kata

Bambang.

Semua yang tertangkap dari segi usia sudah dewasa. "Hari ini banyak

yang kita razia dan semuanya sudah di atas 18 tahun bahkan ada yang

sudah tua. Untuk profesinya kami belum mengetahui secara keseluruhan

karena masih dalam proses pendataan," kata Agus.

Bambang menyatakan Satpol PP tidak memberikan sanksi terhadap 18

pasang yang tertangkap. "Sanksi tidak ada, tetapi kami memberikan

pembinaan. Operasi ini disertai pembinaan dengan tujuan mengeliminir

pekat tidak berkembang. Kalau hilang tidak mungkin," katanya.

Pasangan yang tertangkap mengaku baru sekali ke Glagah. Mereka akan

diberi pengertian bahwa apa yang dilakukan hal yang tidak baik."Namun

jika tertangkap tiga kali akan dilakukan yustisi," tandasnya.

Salah satu pasangan tak resmi yang terkena razia, Tom mengaku tidak

begitu kaget. "Karena saya terkena razia dengan pacar yang sudah

dilamar keluarga. Jadi biasa saja," ujarnya.

Selama petugas melakukan pendataan dan meminta keterangan, sebagian

pelaku yang terjaring berusaha menutupi muka mereka baik dengan kain

maupun baju serta membelakangi para awak media. Tapi ada juga yang

tanpa malu, terang-terangan mencoba menghubungi sejumlah orang dengan

menggunakan telpon genggamnya. Langkah tersebut mungkin sebagai upaya

meloloskan diri sehingga petugas Satpol PP tidak memprosesnya. Tapi

petugas tidak peduli dan tetap melakukan pendataan, meminta keterangan

dan memberikan pembinaan kepada mereka yang terjaring

operasi.(Rul/Wid)

Read More

Inilah Genting Super Menoreh

Harianjogja.com, KULONPROGO– Masyarakat Dusun Pantog, Desa Banjaroya,

Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta,

memproduksi genting pres Super Menoreh untuk menambah penghasilan

mereka.

Penanggung jawab kelompok perajin genting Desa Pantog Dalhuri di

Kulonprogo, Kamis (21/5/2015), mengatakan tempat pembuatan genting

saat ini ada empat lokasi dengan total mesin giling tiga unit dan

mesin pres lima unit. Namun tobong pembakaran hanya ada satu dengan

kapasitas 5.000-6.000 buah dengan kapasitas produksi antara

5.000-10.000 buah per bulan.

"Saat ini kendala yang dihadapi adalah tidak adanya pencetak wuwung

atau krepus yakni kurangnya modal usaha dan transportasi serta rumah

produksi dan pengeringnya yang kurang layak. Untuk itu, kami berharap

pelatihan dan pencetak batu bata merah dari pemerintah untuk menambah

kelompok baru," kata Dalhuri.

Kades Banjaroya Anton Supriyono mengatakan desa siap menerima dan

memfasilitasi investor karena desa itu terbuka untuk investor yang

menanamkan modalnya. Namun begitu, saat ini belum ada investor yang

tertarik.

Dia mengatakan potensi tanah di sekitar Banjaroya yang baik untuk

membuat genting dimanfaatkan salah satu warga Pantog Wetan untuk

membuka usaha genting pres. Pemerintah desa membantu dengan

mengusulkan ke pemkab untuk memberikan bantuan mesin press dan mesin

giling serta pelatihan.

Ia mengatakan usaha ini bisa menjadi tambahan penghasilan karena

masyarakat yang terlibat dalam satu usaha genting sekitar delapan

orang.

"Dampak yang terlihat adalah warga yang dulu hanya jual tanah dan

dibawa ke luar Kulon Progo sekarang bisa ikut memproduksi atau titip

bahan untuk digarapkan. Pemdes juga memberikan bantuan modal untuk

kelompok usaha genting ini melalui anggaran desa," kata Anton.

Read More

Komisi V Ancam Tunda Pencairan Dana Bandara Kulonprogo

JOGJA – Sandungan-sandungan yang mewarnai rencana pembangunan bandara

baru di Kulonprogo, mengundang perhatian anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) RI. Perhatian lebih khusus terkait dengan penggantian hak

bagi warga masyarakat yang kena dampak langsung adanya bandara.

Satu yang sudah sampai di telingan wakil rakyat di Senayan adalah

terkait proses pembayaran ganti untung lahan. DPR RI meminta agar

masalah tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, DPR RI

mengancam tidak akan mengucurkan anggaran untuk pembangunan bandara

tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, sebelum memulai

proses pembangunan, termasuk bandara baru di Kulonprogo, persoalan

terkait lahan harus sudah diselesaikan. Di antaranya dengan memenuhi

hak kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan. "(Persoalan

lahan) harus sudah clear, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,"

ujarnya saat berkunjung ke Kepatihan (Kantor Provinsi) DIJ, kemarin

(22/5).

Fary menegaskan, hal itu nantinya juga akan dibahas bersama manajemen

PT Angkasa Pura (AP). Menurut dia, persoalan terkait penyediaan lahan,

merupakan tugas dari pemerintah daerah, tapi pihaknya ingin memastikan

tidak ada masyarakat yang dirugikan. "Kami akan membahas dan menjadi

masukan saat pembahasan proyek pembangunan bandara baru ini dengan

pimpinan AP," terangnya.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, sesuai dengan fungsi

anggaran, DPR RI memiliki tugas dan kewenangan untuk membahas dan

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap

anggaran pemerintah pusat. Menurut dia, jika memang masih ada yang

belum sesuai, DPR bisa meminta penundaan pencairan anggaran.

"Persoalan lahan yang berkait dengan masyarakat, harus clear dulu,

baru bisa diproses lebih lanjut" tandasnya.
Sebelumnya, sesuai dengan

aduan dari Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT), Komnas HAM menemukan

adanya ketidakterbukaan informasi dalam proses pembangunan bandara di

Kulonprogo. Ketidakterbukaan informasi yang diterima warga ada pada

saat tahapan sosialisasi maupun saat konsultasi publik berlangsung.

Warga merasa adanya intimidasi yang dilakukan dalam proses persetujuan

terhadap rencana proyek tersebut.
Terpisah, Sekretaris Provinsi

(Sekprov) DIJ Ichsanuri menegasakan, segala gugatan terhadap produk

Pemprav DIJ maupun aduan warga terdampak yang tidak setuju kepada

Komnas HAM, akan ditangani sepenuhnya oleh Biro Hukum Setprov DIJ

sebagai garda terdepan.

Seperti diketahui, rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo

untuk mengganti bandara yang sudah ada, yakni Bandara Adisucipto.

Sebab perpanjangan landasan Bandara Adisucipto tak mungkin dilakukan,

karena sekitarnya penuh pemukiman. Sehingga Pemrpov DIJ mengambil

keputusan untuk membuat bandara baru yang lokasinya di daerah

Kabupaten Kulonprogo.

Kehadiran bandara internasional Kulonprogo digadang-gadang akan banyak

memberi manfaat bagi Jogjakarta, karena menghidupkan Kulonprogo dan

mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah Kota Jogja dan sekitarnya.

Dengan bandara baru, jumlah penerbangan dari dan ke Jogjakarta juga

akan bisa lebih banyak lagi dari saat ini.

Untuk kepentingan tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian

Perhubungan sudah merestui izin penetapan lokasi (IPL) bandara

Kulonprogo kepada calon pengelola PT Angkasa Pura I. Dengan telah

ditetapkannya IPL, maka rencana pembangunan bandara baru tersebut,

sudah tidak ada masalah lagi. IPL bakal menjadi dasar untuk melakukan

pembebasan lahan.

Proyek Bandara Kulonprogo direncanakan seluas 600 hektare (ha), dan

diperkirakan akan menelan dana Rp 6 triliun. Dana ini tergolong besar

lantaran harus membangun bandara di lahan kosong. Rencananya bandara

Kulonprogo akan memiliki terminal seluas 106.500 meter persegi (m2)

dengan kapasitas 10 juta penumpang per tahun. Bandara baru ini nanti

juga didukung hanggar seluas 371.125 m2, dan sanggup menampung 28 unit

pesawat.
Studi terkait pembangunan bandara penumpang dan kargo kelas

internasional di Kulonprogo, diharapkan sudah selesai tahun 2019.

Adanya bandara udara internasional akan memberi banyak keuntungan

untuk pemerintah dan masyarakat Jogjakarta.
(pra/jko/ong)



http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/05/23/komisi-v-ancam-tunda-pencairan-dana-bandara-kulonprogo/

Read More

Pembangunan Taman Budaya Kulonprogo Segera Dimulai Kembali

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Proyek fisik bersumber dana keistimewaan

berupa pembangunan taman budaya di Kulonprogo kembali dilanjutkan.

Setelah penyelesaian tahap pertama sempat molor, tahap kedua dengan

nilai pagu Rp 10,2 miliar diperkirakan akan dimulai pekan depan.

Kabid Ciptakarya Dinas Pekerjaan umum (DPU), Zahrom Asurawan, Jumat

(22/5/2015), mengatakan lelang proyek tersebut telah selesai. Nilai

kontrak proyek tersebut menurutnya sekitar Rp 9 miliar dari nilai

pagu.

"Hari ini terbit surat perintah penunjukan pemenang barang dan jasa.

Nanti trus kontrak, lalu keluar SPK (Surat Perintah Kerja) dan rapat

konstruksi," kata Zahrom, Jumat (22/5/2015).

Pada tahap ini, pembangunan akan menyelesaikan gedung auditorium.

Gedung yang dimaksud berupa gedung teater tertutup. Pengerjaan sampai

selesai tahap dua diperkirakan hingga Desember 2015. Sementara, bagian

fasilitas di lingkungan sekitarnya akan dilanjutkan pada 2016.

"Jadi pengerjaan sekitar tujuh bulan sampai selesai Desember nanti," lanjutnya.

Saat ini progres pembangunan taman budaya yang dikerjakan tahun lalu

baru berupa pondasi. Pembangunan senilai Rp 3 miliar pada 2014

tersebut sempat molor penyelesaiannya. Zahrom mengatakan akan

mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang "Kami akan gelar

rapat evaluasi sepekan sekali mulai dari kontraktor sampai pengawasan"

katanya.

Terpisah, Kabid Kebudayaan Dinbudparpora Kulonprogo, Joko Mursito,

membenarkan pada 2015 ini pembangunan fokus pada penyelesaian gedung

auditorium. Gedung itu menurutnya berfungsi sebagai gedung pertunjukan

atau teater untuk memfasilitasi para seniman di Kulonprogo.

"Selama ini kan Kulonprogo belum punya gedung seperti ini. Jadi ini

dinantikan. Kami akan menonjolkan karakter Kulonprogo pada

konstruksinya," kata Joko.

Gedung tersebut menurutnya akan memiliki kapasitas 1.500 penonton.

Selain gedung teater indoor, menurutnya, proyek di atas lahan seluas

4,25 hektare itu juga akan dilengkapi dengan pendopo dan ruang

pertunjukkan terbuka. Joko menegaskan, taman budaya tersebut akan

dapat dimanfaatkan paling cepat pada 2017.(*)

Read More

Kawasan Industri Kulonprogo Berpotensi Serap 720 Ribu Tenaga Kerja

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Kawasan industri yang telah ditetapkan

Pemkab Kulonprogo seluas 800 hektare di wilayah Kecamatan Sentolo,

diperkirakan bakal menyerap banyak tenaga kerja. Jika semua perusahaan

berdiri di lahan seluas itu, diprediksi penyerapannya mencapai 720

ribu tenaga kerja.

Kabid Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

(BPMPT) Kulonprogo, Robby Ampera, mengatakan saat ini sudah ada

perusahaan pengembang kawasan industri yang berminat mengelola kawasan

tersebut.

"Ada dua perusahaan yang menyatakan siap di lahan 170 hektare. Kalau

seluas itu saja terealisasi diperkirakan serapan tenaga kerjanya sudah

bisa mencapai 120 ribu pekerja. Kalau optimal 800 hektare serapannya

720 ribu tenaga kerja," kata Roby, Jumat (22/5/2015).

Kawasan industri di Sentolo, menurutnya, bakal menjadi kawasan

industri terbesar di DIY. Lokasi kawasan tersebut cukup strategis.

Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, keberadaannya juga bakal

menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Selain di kawasan industri, saat ini penyerapan tenaga kerja dari

perusahaan di Kulonprogo yang telah beroperasi juga cukup banyak. Dia

menyebut setidaknya seribu pekerja terserap di perusahaan, antara lain

pabrik wig.

Serapan itu sebenarnya dianggap belum optimal. Pasalnya, kapasitas

produksi pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan tenaga kerja

6.000-an orang. Sebab itu, menurutnya, sebenarnya keberadaan pabrik

itu masih berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

"Saat ini ada lagi perusahaan yang sudah menerima izin prinsip. Itu

saja sudah berkontribusi sekitar 1.600 pekerja," lanjutnya.(*)

Read More