Salurkan Raskin 14 Kali Antisipasi Paceklik

KULONPROGO ( KRjogja.com) - Sebagai upaya antisipasi melonjaknya harga

dan dampak El Nino dengan kondisi musim hujan mundur sehingga musim

tanam ikut mundur pula, maka bulan-bulan akhir tahun 2015 ini

pemerintah tidak hanya mendistribusikan raskin 13 saja, tapi adapula

raskin ke 14. Pendistribusian akan dimulai 10 November dimulai dari

Kecamatan Pengasih.



Kabulog Divre DIY Langgeng Wisnu Adi Nugroho menjelaskan,� kebijakan

tersebut karena pemerintah tidak ingin mengulang adanya lonjakan harga

beras di pasaran seperti tahun lalu. "Masyarakat selama tiga bulan

tidak ada distribusi raskin, karena telah diterimakan di awal tahun

waktu itu. Selain itu tahun ini juga ada El Nino, sehingga hujan belum

turun dan diperkirakan Desember baru hujan, bila musim tanam padi maka

diperkirakan Maret baru panen, di musim tanam itu terjadi paceklik,"

kata Langgeng, dalam Rakor Raskin di aula Dinsosnakertrans, Kamis

(5/11/2015).



Menurut Kadinas Dinsosnakertrans Kulonprogo Drs Eka Pranyata, hasil

evaluasi pendistribusian raskin ke 13 di seluruh Kulonprogo pada

Oktober relatif lancar. "Kita berharap pendistribusian raskin sampai

akhir tahun ini lancar sesuai rencana, bulan Oktober lalu dua kali

distribusi termasuk raskin 13-an, lalu November ini yang akan diawali

tanggal 10 sampai 19," katanya.



Jadwal distribusi raskin bulan November akan diawali kecamatan

Pengasih (10/11/2015), Girimulyo dan Kalibawang (11/11/2015), Sentolo

(12/11/2015), Lendah dan Galur (16/11/2015), Nanggulan dan Samigaluh

(17/11/2015), Panjatan dan Kokap (18/11/2015), dan terakhir Temon dan

Wates (19/11/2015). (Wid)

Read More

Destinasi Perbukitan Dongkrak Pendapatan Pariwisata Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Meski promosi wisata terbatas minimnya

anggaran, penerimaan pendapatan retribusi pariwisata Kulonprogotahun

ini menembus angka Rp2 miliar.



Selain Pantai Glagah yang selalu menyumbang pendapatan retribusi

terbesar, munculnya destinasi baru di perbukitan juga mendongkrak

pendapatan objek wisata yang sudah ada.



Kepala Disbudparpora Kulonprogo, Krissutanto, mengatakan tercapainya

pendapatan retribusi lebih dari Rp2 miliar ini berarti telah melampaui

target.



Padahal, target senilai Rp2 miliar tersebut baru saja ditetapkan pada

APBD perubahan.

"Sebelumnya berdasarkan APBD 2015 targetnya sekitar Rp1,68 miliar.

Lalu dinaikkan, malah sekarang belum akhir tahun sudahoverdari target

terbaru di perubahan," kata Krissutanto, Jumat (6/11/2015).



Dia menjelaskan target pendapatan retribusi pariwisatamemang dinaikkan

karena berdasarkan target awal di APBD 2015 sudah terlampaui.



Peningkatan pendapatan akhir-akhir ini, menurutnya, terjadi karena

beberapa objek wisata yang dikelola pemerintah ikut terdongkrak

munculnya destinasi baru di wilayah perbukitan.



Disebutkan, objek wisata Pantai Glagah tetap menjadi penyumbang

pendapatan retribusi terbesar. Nilai pendapatannya mencapai Rp1,3

miliar.



Meski tidak banyak perubahan dalam hal fasilitas maupun sarananya,

Pantai Glagah memiliki tren positif untuk menarik wisatawan semakin

banyak dari tahun ke tahun.



Sementara, Waduk Sermo yang semula ditarget memberikan pendapatan

retribusi sebesar Rp59,5 juta, nyatanya sampai saat ini dapat

menyumbang senilai Rp263 juta.



"Waduk Sermo mengalami kenaikan signifikan sejak adanya destinasi baru

di wilayah perbukitan misal di Kokap," kata Krissutanto.(*)

Read More

Warga Kulon Progo Bawa Ratusan Sertifikat Tanah ke DPRD DIY

​

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Aksi penolakan terhadap rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali berlanjut.

Puluhan warga penolak pembangunan bandara yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) bersama aktivis dan mahasiswa melakukan aksi di gedung DPRD DIY, Kamis (5/11/2015).

Tak hanya berorasi, mereka juga menunjukkan ratusan dokumen salinan, baik itu sertifikat tanah, KK, dan KTP warga yang terancam terdampak pembangunan bandara. Setidaknya, dokumen yang mereka bawa, di antaranya 223 sertifikat tanah, 213 KK, dan 399 KTP.

"Ini baru sebagian masyarakat Glagah (Kecamatan Temon). Masih ada warga desa lain yang terdampak, seperti Jangkaran, Sindutan, Tibonrejo, dan Palihan. Ada sekitar 9.500 jiwa yang terdampak," ujar Ketua WTT, Martono.

Martono menegaskan pihaknya tetap menolak rencana pembangunan bandara. Pihaknya meminta pemerintah mencabut Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/2012. Selain itu, ia mendesak Pemerintah DIY mencabut SK Gubernur 68/KEP/2015 tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan Bandara.

"Kami menolak pembangunan bandara. Lahan lokasi pembangunan bandara merupakan lahan produktif," kata dia.

Massa aksi sebelumnya mengehendaki untuk audiensi dengan anggota DPRD DIY. Namun, permohonan audiensi itu tak bisa terlaksana lantaran surat permohonan tak mendapat disposisi.

Terpisah, Bupati Kabupaten Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan tetap melanjutkan pembangunan bandara. Rencananya, 9 November akan melakukan sosialisasi untuk memetakan bidang tanah pembangunan bandara.

Ia meminta masyarakat yang tidak sepakat dengan rencana pembangunan bandara tidak melakukan tindakan-tindakan ilegal. Menurutnya, tindakan melanjutkan rencana pembangunan bandara sudah sesuai dengan putusan MA yang mengabulkan kasasi IPL Pembangunan Bandarta.

"Jika tidak ingin diukur, tidak melakukan tindakkan yang tidak baik. Proses sudah jalan," kata dia. (san) 

SAN

Read More

OPERASI ZEBRA KULONPROGO Dua Pekan, Ribuan Pengendara Kena Tilang

Harianjogja.com, KULONPROGO-Polres Kulonprogo memberikan sanksi tilang bagi 1.686 pengendara pada Operasi Zebra 2015 yang digelar selama dua pekan hingga Rabu (4/11/2015) kemarin. Jumlah penindakan tersebut meningkat sekitar 1,4 persen dibanding operasi zebra tahun lalu yang dikenakan kepada 1.661 pengendara.

 

Kasat Lantas Polres Kulonprogo, AKP Ahmad Hidayat mengungkapkan, jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah tidak mematuhi marka jalan dan tidak menggunakan helm. Kesadaran masyarakat memakai helm, khususnya di wilayah pedesaan, dianggap masih cenderung rendah. Padahal, meski jarak yang ditempuh tidak jauh, helm tetap harus dipakai demi keselamatan.

Menurut Hidayat, masyarakat masih perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Banyak yang enggan berhelm, apalagi jika melintas di jalan-jalan yang jarang dijaga petugas.

"Pelanggaran helm paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Panjatan, Galur, Kalibawang, dan Nanggulan," ungkap dia, Kamis (5/11/2015).

 

Hidayat lalu mengungkapkan, tidak semua pelanggar mendapat sanksi tilang. Ada 215 orang yang hanya menerima teguran lisan. Tindakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan surat berkendara.

"Misalnya pengendara yang rumahnya dekat dan tidak pakai helm. Kami minta dia pulang untuk mengambil helm," jelas Hidayat..

Hidayat memaparkan, petugas juga memeriksa barang bawaan demi menjaring adanya senjata tajam atau obat terlarang dan hasilnya nihil. Hanya saja, ada puluhan sepeda motor yang disita petugas karena bentuk maupun kelengkapan bagian tubuhnya tidak sesuai standar. Misalnya bagian ban diganti dengan ukuran yang lebih kecil.

"Kami minta pengendara mengambil [sepeda motor] ke Mapolres dengan membawa kelengkapan asli untuk dipasangkan," ucap Hidayat.

Kasubag Humas Polres Kulonprogo, Iptu Heru Meiyanto menambahkan, masyarakat sering beralasan lupa memakai helm. Dia menyarankan, helm sebaiknya selalu diletakkan di dekat motor agar tidak tertinggal saat bepergian. Heru juga berharap masyarakat yang kena tilang selama Operasi Zebra 2015 tidak mengulang pelanggaran lalu lintas lagi. "Dengan adanya tindakan tilang dari petugas, diharapkan mereka selalu ingat dan tidak akan melakukan pelanggaran yang sama," ujar Heru kemudian.

​

Read More

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 62 Tahun

2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal, telah diterbitkan Pemkab Kulonprogo.

Kebijakan itu selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang

dikeluarkan Kamis (22/10/2015) oleh Presiden Joko Widodo terkait

dengan insentif pajak yang diharapkan dapat menarik arus modal asing

ke Indonesia



"Diterbitkan perbup, untuk meningkatkan daya saing daerah dan

pelayanan perizinan penanaman modal menuju lebih baik. Kulonprogo

merupakan kabupaten dengan pengembangan utama ke arah bandara

internasional, kawasan industri, dan wisata. Karena itu perlu adanya

insentif dan kemudahan bagi para investor," ungkap Bupati Kulonprogo

dr H Hasto Wardoyo SpOG(K).



Menurut Hasto, insentif dan kemudahan ini bakal diberikan kepada

investor diantaranya yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan

pendapatan masyarakat, padat karya, ramah lingkungan dan alih

teknologi serta menggunakan sumber daya lokal.



"Insentif yang dapat diberikan berupa pengurangan, keringanan atau

pembebasan pajak daerah, maupun pengurangan, keringanan atau

pembebasan retribusi daerah yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin

Trayek, dan atau Izin Gangguan,"

Read More

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -Dalam mempermudah akses menuju bandara baru di

Kulonprogo, sejumlah pihak menyiapkan jalur khusus. Baik dari Pemkab

Kulonprogohingga perusahaan jasa transportasi seperti Trans Jogja.



Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya telah menentukan

empat jalur utama menuju bandara.



Mulai dari Yogya ke Karangnongko Wates yang merupakan jalan nasional,

Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Jalan Daendels dan dengan

menggunakan kereta api.



"Jadi (bandara) bisa diakses dengan melalui Jalan Daendels, JJLS,

lewat jalan nasional dan kemudian menggunakan kereta api. Jalan

Daendels itu akhirnya nanti lewat dibawahnya terminal airport," jelas

Hasto, sapaan akrabnya kepada awak media, kemarin.



Dia menjelaskan, saat ini ke empat jalur utama ke bandara tersebut

tengah digarap. Dengan rincian untuk JJLS, sekarang telah dimulai.



Sedang Jalan Daendels, kini juga tengah diperlebar. Sementara untuk

jalan nasional di beberapa titik yang tanahnya luas tengah dibagi dua

jalur.





"Semua jalan nasional kan akan dibuat enam jalur. Sekarang ini jalan

nasional yang beberapa titik tanahnya sudah lebar dibagi dua,"

imbuhnya.



Hasto pun mengungkapkan, rancangan infrastruktur bandara yang

ditetapkan di awal tak jauh berbeda dengan sekarang.



Hanya saja untuk jalur kereta api nantinya harus dipilah antara kereta

untuk barang dan penumpang. Pun akses menuju bandara harus underpass.



"Supaya tidak mengganggu transportasi umum. Juga sebaiknya. Jadi kalau

ada jalan nasional, ada Jalan Daendels yang khusus untuk menuju

bandara itu tidak boleh diganggu kendaraan umum," jelas dia.



Namun demikian sebelum menyelesaikan empat jalur utama itu, Hasto

mengatakan akan menyelesaikan akses menuju Borobudur, Magelang melalui

Kalibawang dengan memperlebar dan memperlurus jalan.



Hal ini guna memudahkan wisatawan menuju Borobudur dari bandara.

"Kemudian untuk proyek nasional akan ada jalan tol antara Cilacap ke

Yogyakarta," sambung Hasto.



Saat disinggung hasil dari pertemuannya dengan Komisi V DPR RI

beberapa hari lalu, dia mengatakan bahwa mereka hanya menekankan agar

Pemkab Kulonprogolebih serius menggarap dan lebih menyiapkan

infrastruktur untuk bandara, jauh-jauh hari.



Pada pertemuan tersebut, lanjutnya, ditargetkan pula bahwa bandara

akan selesai pada 2020.



Untuk saat ini hingga April 2016 dilakukan pemasangan patok dan

penilaian harga tanah oleh appraisal independent. Setelahnya dilakukan

akuisisi dan pembayaran ganti rugi, serta dilanjutkan pembangunan.



"Kami juga membuka investasi. Tapi investasinya tetap mengacu pada

tujuan bahwa kita membuat four connecting transport menuju ke sana

(bandara)," ucap Hasto.( tribunjogja.com)

Read More

HUT Ke-56 PP Diwarnai Baksos Potong Rambut Gratis

WATES ( KRjogja.com) - Organisasi Pemuda Pancasila (PP) DIY merayakan

ulang tahunnya yang ke-56 di Alun-Alun Wates, Minggu (1/11/2015).

Beragam kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut, mulai

dari potong rambut gratis sekaligus pemberian bingkisan bagi para

tukang becak dan PKL, penyaluran bantuan air bersih, hingga pentas

hiburan rakyat.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP DIY, Faried Jayen Soepardjan

mengatakan, keberadaan PP diharapkan mampu membantu program

pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat luas di setiap wilayah.

Ditegaskannya, PP merupakan organisasi sosial masyarakat yang

independen dengan tujuan utama mengawal dan mempertahankan Pancasila.



"Tugas PP adalah mendidik dan mendoktrin masyarakat untuk menjadi

nasionalis. Di usia yang ke-56 tahun ini, kami akan berperan lebih

aktif membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.



Peringatan HUT ke-56 ini, lanjut Faried, digelar di Kulonprogo karena

merupakan daerah di DIY yang tidak sedang diwarnai even Pilkada.

Tujuannya, agar PP tidak ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam Pilkada.



Danrem 072/Pamungkas, Kolonel Inf Stephanus Tri Mulyono yang

berkesempatan hadir mengatakan, usia 56 tahun diharapkan bisa membuat

PP lebih bijaksana dan dewasa dalam pengabdiannya ke bangsa dan

negara. Pihaknya mengapresiasi langkah PP yang terlibat dalam politik

bela negara.

"Sebab mencintai Indonesia merupakan tugas kita semua," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyampaikan,

keberadaan organisasi yang independen seperti PP sangat penting

mengingat wilayah tersebut membutuhkan generasi muda yang tangguh,

bertanggungjawab, mau bekerja keras dan gotongroyong memajukan

wilayah. Kegiatan yang digelar diharapkan bisa menggerakkan pemuda

untuk melakukan hal positif. (Unt)

Read More

Tiga Glagar Jembatan Sambiroto Ambrol

NANGGULAN ( KRjogja.com)- Sebanyak tiga balok atau glagar Jembatan

Sambiroto Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan ambrol, Minggu

(1/11/2015). Perisitiwa tersebut nyaris makan korban nyawa, karena

saat kejadian para pekerja sedang berupaya memasang karet bantalan

jembatan atau elastomer. Beruntung saat tiga bagian jembatan tersebut

terguling dan jatuh ke tanah, pekerja sempat lari menyelamatkan diri.



Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Ir Gusdi

Hartono MT yang meninjau tempat kejadian mengatakan, peristiwa

tersebut murni kecelakaan kerja. "Dari segi standard operating

procedures (SOP) semuanya terpenuhi, termasuk pemasangan alat pengaman

besi skur. Kejadian lebih disebabkan beban balok cukup besar, double

dongkrak dengan satu kendali tidak mampu menahannya sehingga balok

tersebut terguling dan menimpa dua balok lain yang ada di sampingnya,"

tegas Gusdi meninjau bersama anggota DPRD DIY Hamam Muttaqiem.



Gusdi menuturkan, kronologis tergulingnya tiga balok jembatan

tersebut. Setelah para pekerja memasang elastomer dengan terlebih

dahulu mengangkat salah satu balok jembatan dengan double dongkrak,

mereka kemudian hendak menurunkan baloknya, tapi karena tidak

dilakukan secara bersama-sama menyebabkan dokrak tidak kuat sehingga

terguling dan menimpa dua balok lainnya. Gusdi menjamin pekerjaan

tersebut masih tanggungan kontraktor PT Soyuren Indonesia, Kalasan.

"Insiden itu tidak akan menghambat penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan

perhitungan, rekanan membutuhkan waktu sekitar dua minggu memasang

tiga balok yang ambrol," ujarnya menambahkan dalam pemasangan tiga

balok nanti, rekanan harus melakukannya dengan sistem double keamanan



"Selain menggunakan dongkrok juga mendatangkan krane. Jadi proses

pemasangan balok jembatan seperti disabuk. Dengan demikian relatif

lebih aman," tambahnya.



Penjaga malam proyek Jembatan Sambiroto, Ngadisa mengatakan, tiga

balok jembatan yang ambrol dengan masing-masing panjang 30 meter itu

bermula miringnya salah satu balok. Saat didongkrak justru malah

terguling sehingga menimpa dua balok lainnya.



Infrastruktur Jembatan Sambiroto yang menghubungkan Pedukuhan

Sambiroto, Banyuroto, Nanggulan dengan Pedukuhan Gegunung Desa

Sendangsari Kecamatan Pengasih dibangun menggunakan APBD Kulonprogo

2015 sebesar Rp 8,8 miliar lebih. Waktu pengerjaannya 170 hari

kalender terhitung sejak 1 Juli 2015.(Rul)

Read More

Kecamatan di Kulonprogo Tak Bisa Cetak E-KTP

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Meski pelayanan e-KTP di wilayah

Kulonprogokini mulai dilakukan dengan sistem jemput bola, proses

tersebut tetap tidak dapat selesai di tangan petugas di setiap

kecamatan.



Pasalnya, peralatan cetak e-KTP sampai saat ini hanya ada di kantor

Disdukcapil. Berarti, pelayanan permohonan dan perekaman e-KTP yang

dilakukan petugas kecamatan sudah pasti harus diteruskan ke

Disdukcapil untuk proses cetaknya.



Camat Wates, Ariadi, mengatakan alat cetak e-KTP sejauh ini memang

hanya ada di kantor Disdukcapil. Sebab itu, petugas kecamatan hanya

melayani sampai pada perekamannya.



"Untuk pelayanan perekaman kini memang lancar kembali karena sudah

adanya lembar blangko dari pusat. Kalau habis kami bisa langsung ambil

di Disdukcapil," katanya, Jumat (30/10/2015).



Namun, menurutnya, untuk cetak e-KTP tetap tidak bisa dilakukan

petugas di kecamatan. Pasalnya, di kecamatan tidak ada peralatan untuk

cetak e-KTP. "Hanya ada di Disdukcapil," lanjutnya.



Sepanjang alat tersedia, cetak e-KTP nampaknya bukan persoalan besar.

Namun, untuk melayani ribuan warga pemohon, Kulonprogosampai saat ini

hanya memiliki dua alat yang disebut Secure Access Modul (SAM).

Read More

Kulon Progo Butuh Pohon Kelapa Pendek, Tunggu Inovasi IPB

TEMPO.CO,Kulon Progo- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon

Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Institut Pertanian

Bogor bisa menciptakan inovasi tanaman kelapa umur pendek. Meski

berumur pendek, pohon kelapa itu bisa tumbuh tegak dan memiliki

kandungan nira tinggi.



Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulon Progo Bambang Tri Budi di

Kulon Progo, mengatakan tanaman kelapa di daerah ini sangat

dibutuhkan. Pasalnya, tanaman kelapa yang ada sekarang memiliki tinggi

20 sampai 30 meter, menjadi mata pencaharian 6.800 penduduk.



"Sampai saat ini bidang perkebunan komoditas unggulannya adalah

kelapa. Namun, setiap tahunnya jumlah penderes yang meninggal 24 orang

per tahun akibat jatuh dari pohon kelapa yang tinggi. Kami

mengharapkan IPB membuat inovasi tanaman kelapa," kata Bambang.



Sebelumnya, kata Bambang, permintaan yang sama juga disampaikan ke

LIPI, tapi belum ada hasilnya. "Kami berharap, ada inovasi tanaman

kepala supaya petani semakin sejahtera," katanya.



Bambang mengatakan petani gula kelapa Kulon Progo membuat gula semut

yang menjadi komoditas ekpor ke 10 negara tujuan. Luas tanaman kelapa

di Kulon Progo mencapai 16 haktere yang tersebar secara mereta di 12

kecamatan.



Menurut Bambang, tanaman kelapa memiliki sertifikat indikasi geografis

dari Kementerian Hukum dan HAM. Indikasi geografis menurut PP Nomor 51

Tahun 2007 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu

barang.



"Faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau

kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas

tertentu pada barang yang dihasilkan," kata Bambang.



Pengembangan gula kelapa melibatkan sebagian besar masyarakat Kulon

Progo, terutama di daerah Kecamatan Kokap, Girimulyo dan Sentolo

sebagai wilayah aktif dan sudah dapat menerapkan standar produksi

sesuai persaratan indikasi geografis. Kedepan, tanaman kelapa akan

dikembangkan di kecamatan lain yaitu Kecamatan Kalibawang, Nanggulan,

Pengasih, dan Lendah.



"Produksi gula kelapa Kulon Progo sudah mampu dipasarkan tidak saja

untuk pasar dalam negeri, tetapi sudah merambah pasar luar negeri

seperti Kanada, Amerika Serikat dan Eropa," katanya.



ANTARA



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com

Read More