Tunggu Izin Gubernur, Proyek Belum Bisa Dikerjakan

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Izin Gubernur DIY terkait penggunaan tanah

kas desa Margosari Pengasih untuk pembangunan gedung Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo, belum turun. Rencananya

Biro Tata Pemerintahan DIY baru akan mensurvei lokasi pada Rabu

(27/05/2015).

Kabid Pemerintahan Desa BPMPDPKB Kulonprogo Sugimo menerangkan bahwa

pihaknya hanya bertugas mengurus perizinan penggunaan tanah pada

Gubernur DIY, sementara proses yang lainnya itu merupakan urusan SKPD

yang lain.

"Surat izin penggunaan tanah kas desa sudah kami kirimkan kepada

Gubernur DIY Jumat (22/05/2015). Sebab semua dokumen baru nyampai ke

meja saya Kamis (21/5). Dan rencananya Rabu (27/05/2015) akan

dilakukan survei ke lokasi oleh Biro Tata Pemerintahan DIY. Sedangkan

masalah lelang dan lainnya bukan bidang saya," tandas Sugimo pada

sosialisasi pembangunan gedung kantor Satpol PP di aula Balai Desa

Margosari Pengasih. Sosialisasi dihadiri kontraktor, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Kasat Pol PP, Badan Pemberdayaan

Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

(BPMPDPKB), Kades Margosari, serta lainnya.

Ketua BPD Margosari Untung menyatakan, pihaknya minta agar semua pihak

menaati prosedur yang telah ditetapkan dalam Pergub no 112 Tahun 2012.

"Kita semua mengawal itu. Semula izin belum turun, katanya pengerjaan

proyek akan langsung dibangun, itu jelasn tidak boleh. Semua harus

tahu prosedurnya, meski itu merupakan Sultan Ground, tapi tetap kita

kawal dan jaga. Jangan sampai ada yang nginjak-nginjak tanah wong

liyo. Karena itu, izin harus turun dan perjanjian dibuat dulu, harus

melalui prosedur yang ada," tandasnya.

Kades Margosari Pengasih Danang Subiantoro menerangkan, Pemdes dan BPD

sudah diajak rembugan dengan pihak pemkab. "Kami pada prinsipnya sudah

menyetujui tanah kas desa tersebut digunakan kantor Satpol PP. Untuk

perjanjian masih belum dilakukan, karena masih menunggu izin dari

Gubernur DIY," ujar Danang.(Wid)

Read More

Pemprov Yogyakarta Bantah tak Sosialisasikan Bandara Kulonprogo

Metrotvnews.com, Yogyakarta:Pemerintah Provinsi (Pemprov) Yogyakarta

membantah gugatan warga Kulon Progo soal Izin Penetapan Lokasi (IPL)

pembangunan Bandara oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, 31

April 2015 lalu. Bantahan itu meliputi mekanisme sosialisasi serta

pembangunan yang tak sesuai Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Jawa-Bali.

Dalam isi pembelaan yang dibacakan majelis hakim Umar Dani, Pemprov

menyatakan gugatan yang diajukan warga Kulon Progo, kabur. Sebab,

lokasi yang dimaksud dalam isi gugatan tidak spesifik.

"Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi langsung, melalui media

cetak, maupun website PT Angkasa Pura I," kata Majelis Hakim Umar Dani

dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta,

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa, 26 Mei 2015.

Selain masalah itu, pemerintah juga berdalih lokasi pembangunan

bandara sesuai sudah dengan RTRW Jawa-Bali yang tertuang dalam UU

Nomor 26 Tahun 2007. "Pembangunan bandara sah secara hukum," kata

Hakim Umar Dani.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim langsung mengagendakan

pembacaan gugatan dari penggugat serta tanggapan dari tergugat.

"Persidangan akan dilanjutkan pada 28 Mei 2015, dengan agenda

pembacaan replik," kata Hakim Ketua Indah Triharyanti.

(RRN )

Read More

Makanan Bayi Kadaluwarsa Beredar di Kulonprogo

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)

Kulonprogo bersama dinas terkait menggelar razia makanan kadaluwarsa

di Pasar Ngentakrejo dan Pasar Brosot, Rabu (27/05/2015). Dalam razia

tersebut, petugas menemukan makanan bayi yang sudah kadaluwarsa namun

masih dijual pedagang.

Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah Sat Pol PP Kulonprogo,

Qumarul Hadi menyampaikan, razia gabungan dilakukan pihaknya untuk

memberikan perlindungan pangan dan kesehatan kepada konsumen. Selain

makanan kadaluwarsa, pihaknya juga menemukan adanya makanan dengan

kemasan rusak. "Ada beberapa botol minuman bersoda, kopi instan,

makanan bayi juga bumbu penyedap yang sudah kadaluwarsa namun tetap

dijual ke konsumen," katanya di sela razia.

Qomarul menambahkan, produk-produk tersebut ditemukan di toko sekitar

Pasar Ngentakrejo juga di kios dalam Pasar Brosot. Produk temuan

tersebut kemudian diberikan tanda dan diminta tidak dijual.

"Kami minta pedagang untuk menukar dengan yang baru ke produsen,

karena masih memungkinkan. Berbeda jika waktu kadaluwarsanya sudah

lama misal beberapa tahun lalu, akan kita tarik untuk dimusnahkan,"

urainya.

Qomari mengklaim, temuan dalam razia kali ini sudah menurun

dibandingkan razia-razia sebelumnya. Hal itu dipengaruhi peningkatan

kesadaran pedagang untuk memeriksa dagangannya.

Sementara itu, pemilik kios, Yuwono menyampaikan, adanya makanan dan

minuman kadaluarsa di kiosnya lantaran sales produk belum sempat

melakukan pengecekan. Sebenarnya, pihanya sudah meminta sales untuk

mengecek namun belum dilakukan. "Saya sudah minta supaya dicek, tapi

mereka masih sibuk," tandasnya.(Unt)

Read More

Begini Cara Mendeteksi Beras Plastik

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Isu tentang beras plastik kian meresahkan

warga. Walau pemerintah gencar melakukan razia maupun pemeriksaan ke

pasar-pasar, namun hal itu belum bisa menghilangkan kekhawatiran

masyarakat. Pasalnya dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi beras

sintetis ini tak main-main, mulai dari mual dan muntah, infeksi

saluran pencernaan bahkan hingga kemandulan.

Walau sekilas nampak sama, namun sebenarnya ada perbedaan mencolok

antara beras asli dan beras tiruan. Hal itu dapat terlihat baik dari

tampilan fisik beras maupun mendeteksinya dengang menggunakan media

lalinnya.

"Cukup dimasukkan ke dalam air, beras plastik akan banyak yang

mengapung. Beda dengan beras asli yang tenggelam," kata Camat

Kalibawang, Setiawan Tri Widada saat melakukan inspeksi (sidak) yang

digelar Polsek beserta Muspika setempat, Selasa (26/05/2015).

Selain itu, lanjut Setiawan, perbedaan beras asli dengan beras plastik

juga bisa diketahui dengan memegangnya pakai tangan. Beras asli akan

menyisakan serbuk gabah, sehingga terasa kasar di tangan saat beras

dilepaskan. "Serbuk itu tidak akan ditemui di beras plastik karena

benar-benar bersih tanpa remahan gilingan gabah," tegasnya.

Perbedaan beras asli dengan beras plastik, juga bisa diketahui dengan

cara dipatahkan atau dipakar. Beras plastik akan mengeluarkan bau tak

sedap saat dibakar, serta sulit dipatahkan.

Kepada pedagang dan masyarakat, Setiawan mengimbau agar mereka segera

melapor jika menemukan beras yang dicurigasi sebagai beras plastik.

Laporan tersebut, kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.

"Jangan ragu-ragu, lapor saja jika ada beras yang mencurigakan,"

tegasnya.(Unt

Read More

Polsek Kalibawang Sidak Beras Plastik

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Kepolisian Sektor (Polsek) Kalibawang

beserta jajaran muspika setempat menggelar inspeksi mendadak (sidak)

ke sejumlah pasar tradisional dan kompleks kios beras, Selasa

(26/05/2015). Sidak digelar untuk mengantisipasi peredaran beras

plastik, lantaran dinilai meresahkan pedagang dan masyarakat.

Kapolsek Kalibawang, AKP Joko Sumarah menyampaikan, peredaran beras

plastik sudah banyak ditemukan di wilayah DIY. Karena itulah, pihaknya

kemudian mengambil langkah-langkah antisipasi peredaran beras plastik

di Kecamatan Kalibawang.

"Antisipasi dilakukan melalui pengecekan ke pedagang beras di pasar

tradisional dan sejumlah kios. Kami harus memastikan bahwa wilayah ini

steril dari peredaran beras plastik," tegas Joko, saat memeriksa beras

di Pasar Dekso.

Joko menilai, baik pedagang maupun masyarakat saat ini sudah mulai

resah dengan peredaran beras plastik yang membahayakan kesehatan.

Dikhawatirkan, keresahan tersebut akan berpengaruh pada pergerakan

roda perekonomian wilayah setempat.

"Keresahan pedagang akan beras plastik, sudah sangat terlihat. Begitu

kami masuk pasar, mereka langsung membicarakan itu," jelasnya.

Meski dalam sidak tidak ada penemuan beras pastik, namun Joko meyakini

bahwa pelaksanaan sidak sudah mengurangi keresahan pedagang dan

masyarakat. Mengingat masih adanya kemungkinan peredaran beras

plastik, pihaknya akan menggelar sidak secara berkelanjutan hingga

persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah pusat.

"Ada 25 personel yang kami terjunkan untuk menyasar 15 titik. Kami

juga menggandeng Pak Danramil dan Pak Camat," tegasnya.

Saat memberikan keterangan kepada petugas, para pedagang di Pasar

Dekso menjamin bahwa beras yang dijual adalah beras asli. Sebab,

mereka memperoleh barang dagangan dari Koperasi Unit Desa (KUD) yang

disetori petani.(Unt)

Read More

Batasi Iklan Rokok, Pendapatan Kulon Progo Justru Meningkat

Liputan6.com, YogyakartaPembatasan iklan rokokyang diatur dalam Perda

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan tanpa Rokok di beberapa titik tidak

membuat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo menurun.

Malah terjadi peningkatan PAD dari Rp 98 miliar menjadi Rp 158 miliar.

Untuk bisa mendapatkan dana yang biasanya di dapat dari iklan maupun

sponsor rokok, Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo menggalakkan

penggunaan bahan produksi dari kabupatennya dengan slogan 'Bela Beli

Kulon Progo'.

"Jika ingin membela Kulon Progo, masyarakatnya membeli hasil produk

dari Kulon Progo," ungkap Hasto di Hotel Cavinton, Yogyakarta beberapa

saat lalu.

Berbagai cara dilakukannya agar penggunaan lokal meningkat. Seperti ia

meminta pasir dan batu pada saat pengaspalan jalan berasal dari Kulon

Progo. Lalu, mengenai air minum kemasan, kini Perusahaan Daerah Air

Minum setempat mampu membuatnya. Kemudian, konsumsi beras pun

disarankan produksi lokal dan bukan impor.

Read More

PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Pemkab Khawatir Investor Lari

Bisnis.com, KULONPROGO—Investor pelabuhan Tanjung Adikarta

dikhawatirkan kabur lantaran pembangunan belum dapat diselesaikan

tepat waktu.

"Tahun ini kabarnya memang sudah ada kepastian. Penyelesaian

pengerukan alur dan kolam pelabuhan segera dimulai," ujar Kepala

Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

(BPMPT) Kulonprogo, Robby Antara, Minggu (24/5/2015).

Saat ini sejumlah perusahaan yang siap menanamkan investasinya masih

memilih untuk menunggu. Terutama soal penyelesaian pelabuhan dan

resminya pelabuhan ikan tersebut beroperasi. Sejauh ini sudah ada

beberapa perusahaan yang telah menyepakati surat kerja sama penanaman

modal di wilayah itu.

Salah satunya, kata Robby, adalah perusahaan penyedia cold storage

untuk usaha perikanan. Perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan

dan siap membangun tempat pendingin khusus untuk hasil tangkapan

nelayan berskala besar.

"Cold storage itu akan dibangun seperti bangunan hotel yang bisa

memuat hasil tangkapan ikan skala besar. Ada juga perusahaan penyedia

alat tangkap dari Jakarta yang siap membangun usahanya di sekitar

pelabuhan," papar Robby.

Namun, kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh perusahaan ini

mencapai 30.000 ton per tahun. Padahal, sesuai yang tercantum dalam

Detailed Engineering Design (DED), kapasitas pelabuhan jika

dimanfaatkan secara optimal hanya mampu menghasilkan 27.000 ton per

tahun.

"Sebenarnya, di sekitar pelabuhan sudah berdiri pabrik es. Ada di

Karangwuni tetapi skalanya juga masih kecil dan selama ini hanya

menyuplai tempat-tempat pelelangan ikan," ucap Robby.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY

Suwarman mengungkapkan investor yang tertarik pada Pelabuhan Tanjung

Adikarta cukup banyak. Pasalnya, pelabuhan ikan ini berada di lokasi

yang cukup strategis.Tidak hanya perusahaan penyedia tangkapan maupun

fasilitas pendukung produksi tangkapan ikan saja. Potensi tangkapan

ikan di perairan selatan masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan.

Editor : Mediani Dyah Natalia

Read More

PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA : Pemkab Khawatir Investor Lari

Bisnis.com, KULONPROGO—Investor pelabuhan Tanjung Adikarta

dikhawatirkan kabur lantaran pembangunan belum dapat diselesaikan

tepat waktu.

"Tahun ini kabarnya memang sudah ada kepastian. Penyelesaian

pengerukan alur dan kolam pelabuhan segera dimulai," ujar Kepala

Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

(BPMPT) Kulonprogo, Robby Antara, Minggu (24/5/2015).

Saat ini sejumlah perusahaan yang siap menanamkan investasinya masih

memilih untuk menunggu. Terutama soal penyelesaian pelabuhan dan

resminya pelabuhan ikan tersebut beroperasi. Sejauh ini sudah ada

beberapa perusahaan yang telah menyepakati surat kerja sama penanaman

modal di wilayah itu.

Salah satunya, kata Robby, adalah perusahaan penyedia cold storage

untuk usaha perikanan. Perusahaan tersebut berasal dari Korea Selatan

dan siap membangun tempat pendingin khusus untuk hasil tangkapan

nelayan berskala besar.

"Cold storage itu akan dibangun seperti bangunan hotel yang bisa

memuat hasil tangkapan ikan skala besar. Ada juga perusahaan penyedia

alat tangkap dari Jakarta yang siap membangun usahanya di sekitar

pelabuhan," papar Robby.

Namun, kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh perusahaan ini

mencapai 30.000 ton per tahun. Padahal, sesuai yang tercantum dalam

Detailed Engineering Design (DED), kapasitas pelabuhan jika

dimanfaatkan secara optimal hanya mampu menghasilkan 27.000 ton per

tahun.

"Sebenarnya, di sekitar pelabuhan sudah berdiri pabrik es. Ada di

Karangwuni tetapi skalanya juga masih kecil dan selama ini hanya

menyuplai tempat-tempat pelelangan ikan," ucap Robby.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY

Suwarman mengungkapkan investor yang tertarik pada Pelabuhan Tanjung

Adikarta cukup banyak. Pasalnya, pelabuhan ikan ini berada di lokasi

yang cukup strategis.Tidak hanya perusahaan penyedia tangkapan maupun

fasilitas pendukung produksi tangkapan ikan saja. Potensi tangkapan

ikan di perairan selatan masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan.

Editor : Mediani Dyah Natalia

Read More

PENATAAN KULONPROGO : Bedah Menoreh Proyek Strategis Lintas Provinsi

Harianjogja.com, KULONPROGO–Program pengembangan wisata melalui Bedah

Menoreh dinilai menjadi proyek yang tidak hanya menguntungkan bagi

Kulonprogo. DPRD Magelang saat melakukan kunjungan ke DPRD Kulonprogo

menyatakan dukungannya terhadap program Bedah Menoreh.

Anggota Komisi II DPRD Magelang Sarwo Edi mengungkapkan, program Bedah

Menoreh dapat turut mendukung pengembangan pariwisata yang saat ini

digalakkan Pemkab Magelang. Dia mengatakan, program itu sangat

strategis untuk pengembangan wisata dan wilayah perbatasan Kulonprogo

dan Magelang.

"Tidak hanya masyarakat Kulonprogo tetapi juga masyarakat Magelang,

terutama yang berada di wilayah Kecamatan Borobudur dan sekitarnya.

Program ini akan berdampakluas bagi peningkatan perekonomian

masyarakat setempat," papar Edi.

Melihat manfaat strategis dari proyek Bedah Menoreh, Edi menyatakan,

DPRD Magelang akan mendorong pemkab untuk melaksanakan program

pengembangan wilayah di kawasan perbatasan dua kabupaten ini. Di

antaranya juga, pengembangan jalur wisata yang dapat mendukung

pengembangan pariwisata di kawasan Perbukitan Menoreh.

"Harapannya, nanti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulonprogo dapat

saling mendukung serta berkembang bersama," imbuh Edi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga (Dinbudparpora) Kulonprogo Krisutanto menambahkan, objek

wisata di Kulonprogo terus berkembang. Dia mengungkapkan, saat ini

Kulonprogo memilikisekitar 58 objek wisata.

Lebih lanjut Krisutanto mengatakan, tujuh objek wisata di antaranya

dikelola oleh pemkab. Bahkan, dari puluhan objek wisata yang ada telah

dijadikan paket wisata oleh Kabupaten Magelang. Dia menjelaskan, di

antaranya adalah Puncak Suroloyo, Goa Sriti, Curug Sidoharjo, Taman

Bunga Krisan dan kawasan arung jeram Kali Progo.

"Jika kerja sama pengembangan tersebut dapat direalisasikan bersama,

maka akan mempercepat kemajuan pariwisata, baik di Kulonprogo maupun

Magelang," tandas Krisutanto.

Kepala Bappeda Kulonprogo Agus Langgeng Basuki menambahkan, program

Bedah Menoreh didukung dengan dana keistimewaan DIY dengan anggaran

mencapai Rp34 miliar. Program yang dilakukan yakni, pembangunan

kawasan wisata, pembangunan infrastruktur jalan hingga pengembangan

kawasan wisata dan budaya pendukung pariwisata di Kulonprogo.

"Kami juga telah mengusulkan danai untuk tahun 2016 sebesar Rp60

miliar. Nantinya dana tersebut digunakan untuk melanjutkan program

tersebut," jelas Langgeng.

Read More

PEMKAB KULONPROGO Apa Kabar Pasar Burung Wates?

Harianjogja.com, KULONPROGO—Para pedagang di Pasar Burung Wates butuh

kejelasan mengenai kios baru yang sudah selesai direnovasi Pemerintah

Kabupaten Kulonprogo. Mereka berharap kios-kios baru itu bisa segera

ditempati untuk berjualan.

Pedagang di Pasar Burung Wates, Darmanto, mengaku dirinya dan pedagang

lainnya menginginkan kios bisa cepat diserahterimakan dari Pemkab agar

bisa dipakai. Mengingat, pelaksanaan renovasi sudah selesai sejak 9

Mei lalu.

Menurut warga Desa Bendungan, Kecamatan Wates itu, kondisi kios yang

telah direnovasi sudah cukup layak ditempati. Atap sudah diganti dan

bangunan dibuat lebih tinggi sehingga tidak gerah. Adapun, ada

beberapa hal yang memang mesti masih perlu diperbaiki.

"Saluran air di bagian belakang kios kurang besar dan mudah tersumbat.

Atapnya juga lebih baik kalau ditambah plafon supaya tikus tidak masuk

ke dalam. Fasilitas untuk menggantungkan sangkar burung juga belum

ada," kata Darmanto, Jumat (22/5/2015).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Pasar Burung Wates, Eko

Susanto, mengakui kegiatan renovasi sudah selesai sejak dua pekan

lalu. Namun, masih ada sejumlah proses yang harus dilalui sebelum

pedagang menempati 16 kios baru.

"Saya tahu pedagang ingin segera menempati. Siang ini [kemarin] kami

[Pemkab] akan memeriksa lokasi. Jika tidak ditemukan masalah berarti,

kios-kios sudah bisa dipakai sepekan lagi," ujarnya.

Renovasi Pasar Burung Wates membutuhkan anggaran sampai Rp187 juta.

Bentuk renovasi berupa peninggian bangunan dan penggantian atap karena

usia bangunan sudah puluhan tahun.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Manusia

Kulonprogo Niken Probo Laras menegaskan kios-kios baru di Pasar Burung

Wates sudah siap ditempati. Nantinya, para pedagang akan dikenakan

retribusi sebesar Rp300.000 per meter persegi per tahun.

Penyerahan kios ke para pedagang rencananya akan diselenggarakan pada

Sabtu (23/5/2015) akhir pekan ini.

"Pasar bisa segera ditempati karena itu demi kepentingan publik. Jika

masih ada yang kurang, bisa dilakukan perbaikan selama 180 hari masa

pemeliharaan," ujarnya.

==



Editor: Mediani Dyah Natalia

Read More