INVESTASI DI KULONPROGO : PT Kastindo Siap Tanamkan Triliunan Rupiah Untuk Kawasan Industri

Harianjogja.com, KULONPROGO- Para investor mulai saling memaparkan

rencana pengembangan kawasan industri Sentolo. Salah satunya PT

Kastindo yang siap tanamankan investasi mencapai triliunan rupiah di

Sentolo, Nanggulan dan Temon.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulonprogo

Agung Kurniawan mengungkapkan, perusahaan tersebut merupakan salah

satu dari sembilan perusahaan yang akan menindaklanjuti rencana

investasi di kabupaten ini.

"Ada sembilan perusahaan yang kemarin mengikuti talkshow, lalu

berencana untuk menindaklanjuti investasinya," ujar Agung saat

dihubungi Harianjogja.com, Minggu (18/1/2015).

Agung memaparkan delapan calon investor itu bergerak di berbagai macam

usaha. Di antaranya perhotelan, industri konveksi, industri pengolahan

limbah, industri herbal, hingga industri pariwisata. Sementara, pada

hari Sabtu (17/1/2015) lalu, PT Kastindo mulai mendatangi Bupati

Kulonprogo Hasto Wardoyo untuk menindaklanjuti rencana investasi di

tiga kawasan peruntukan industri.

"Mereka sudah memaparkan apa saja yang akan dikembangkan. Sesungguhnya

ada tiga perusahaan dan dua diantaranya satu grup pembiayaan. Kami

sudah buatkan surat tertulis semacam surat dukungan, nanti tinggal

mengurus proses selanjutnya," jelas Agung.

Sementara itu, Hasto memaparkan, perusahaan itu sudah menyampaikan

surat pernyataan resmi untuk segera menginvestasikan dananya. Dana

yang akan diinvestasikan untuk pembangunan kawasan industri mencapai

Rp1,1 triliun. Dia mngungkapkan, hal itu merupakan kemajuan yang luar

biasa. Pasalnya, selama ini belum ada investor yang datang untuk

menanamkan investasi dengan nilai yang cukup besar untuk sebuah proyek

besar.

"Hal ini suatu laporan kemajuan dan perkembangan investasi di

Kulonprogo yang akan dilaksanakan di tahun 2015," imbuh Hasto.

Read More

Dua Kecamatan di Kulonprogo Endemis Malaria

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Dua wilayah di Kabupaten Kulonprogo yakni

Kecamatan Kokap dan Girimulyo yang ada di kawasan perbukitan menoreh

merupakan daerah endemis nyamuk Anopheles yang menjadi vektor malaria.

Dengan kondisi tersebut Kabupaten Kulonprogo sulit bisa terbeas dari

penyakit malaria.

Menurut Kasi Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas

Kesehatan (Dinkes) setempat Buddy Ismanto agar daerah ini tereliminasi

dari penyakit malaria maka dibutuhkan kerjasama lintas provinsi.

"Dilihat dari kasus kejadian, sesungguhnya penyakit malaria di

Kulonprogo sudah menurun drastic. Pada 2012 tercatat 241 penderita dan

pada 2013 turun jadi 137 kasus. Terakhir, 2014, jumlah penderita hanya

81 orang," katanya saat rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kulonprogo

di gedung dewan setempat, Rabu (14/01/2014).

Dijelaskan penanganan penyakit malaria di Kulonprogo, memang relatif

rumit dan pelik. Penyakit ini banyak dibawa nyamuk Anopheles di

wilayah Kokap dan Girimulyo. Padahal letak dua kecamatan tersebut

berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. "Butuh

penanganan lintas sektoral dalam menuntaskan masalah ini," tambahnya.

Dalam upaya mencari formulasi yang pas mengatasi kasus penyakit

malaria di daerah perbatasan tesebut, sesungguhnya Pemerintah DIY dan

Pemerintah Propinsi Jateng telah duduk bersama. Tapi paktanya kasus

penyakit malaria hingga kini belum bisa dituntaskan. Apalagi pada 2014

di Purowrejo masih ada sekitar 700 penderita sementara juru malaria

desa (JMD) hanya 20 orang dengan waktu kerja empat bulan. "Khusus di

Kulonprogo, jumlah JMD sudah banyak dan aktif melakukan

pemberantasan," jelasnya.

Untuk kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kulonprogo juga telah

mengalami penurunan. Pada 2013 ada 144 kasus, maka pada 2014 tinggal

120 kasus. "Hanya saja pasien yang meninggal justru meningkat dari

satu pasien menjadi dua orang," terangnya.

Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates dr

Wintarto menjelaskan, jumlah pasien yang menjalani rawat inap di rumah

sakit tersebut cukup tinggi. Hal tersebut berkat adanya kemudahan

layanan kesehatan baik yang diampu dengan Jamkesmas, Jamkesda dan

keterangan warga miskin maupun jaminan kesehatan lainnya.

"Konsekuensinya banyak warga memiliki kesadaran tinggi untuk

memeriksakan kesehatannya di rumah sakit. Ironisnya masih ada pasien

yang secara medis boleh pulang tapi mereka malah ngotot ingin opname.

Salah satu alasan mereka enggan meninggalkan rumah sakit karena semua

tetangga belum besuk," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan

Edi Priyono mengatakan perlu adanya pembangunan mental bagi

masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat harus terus

disosialisakan. "Jika perlu dinas melakukan pengawasan kepada pedagang

makanan yang ada di sekolah. Sebab masih banyak makanan kurang sehat

dijual bebas di lingkungan sekolah," ungkapnya.(Rul)

Read More

'Sambut' Bandara Baru, Kulonprogo Siapkan SDM

KULONPROGO ( KRjogja.com)-Adanya pembangunan bandara, Sumber Daya

Manusia (SDM) menjadi perhatian Bupati dr H Hasto Wardoyo SpOG(K).

Kehadiran bandara membuat tuntutan masyarakat meningkat. Selain

peningkatan sarana dan prasarana perlu peningkatan kualitas SDM

sehingga diperlukan orang yang mempunyai kemampuan khusus dalam hal

penerbangan.

"Melalui APBD, saya ingin pemuda warga Kulonprogo mendapat beasiswa

pendidikan khusus tersebut. Dengan adanya bandara optimis akan membawa

manfaat yang luar biasa bagi masyarakat untuk itu pendidikan hendaknya

diperhatikan,"kata Hasto saat menerima silaturahmi dari Sekolah Tinggi

Teknologi Adisucipto (STTA), di rumah dinas bupati.

Selain memaparkan kampusnya, Ketua STTA Marsda TNI (Purn) Tabri

Santoso SIP, juga menjelaskan tahun ini GMF Garuda Indonesia

membutuhkan 1.500 orang dari lulusan STTA untuk bekerja sebagai AMTO

(Aircraft Maintenance Training Organization). Saat ini didirikan DIII

AMTO dengan program sertifikasi Aircraft Maintenance Training

Organization (AMTO) untuk maintenance pesawat terbang sipil dengan

Approval DKUPPU.

Program ini hasil kerjasama STT Adisutjipto dengan Garuda Maintenance

Facility (GMF) Aeroasia dikarenakan kekurangan tenaga kerja sampai

tahun 2025. Beasiswa akan memberikan keuntungan bagi Pemda, STT

Adisutjipto, GMF maupun orang tua. Bagi Pemda dapat memberdayakan SDM

di wilayahnya sehingga akan meningkatkan taraf hidup warganya dengan

keterjaminan pekerjaan dan pengurangan pengangguran.(Wid)

Read More

Penginapan di Pantai Glagah Tolak Setor Pajak ke Desa

Harianjogja.com, KULONPROGO--Pemerintah Desa Glagah mengeluhkan sikap

pengelola penginapan di kawasan wisata Glagah yang tidak mau memberi

kontribusi ke desa sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam

Peraturan Desa (Perdes) 2014.

Dalam Perdes tercantum pengusaha penginapan harus menyetor ke

pemerintah desa sebesar Rp200 per kamar per hari. Jumlah penginapan di

Glagah sebanyak 23 unit dengan jumlah kamar mencapai ratusan buah.

Sehingga, total pajak yang diterima desa dari penginapan sepanjang

tahun ini mencapai Rp29 juta.

Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengatakan penginapan enggan membayar

sesuai dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan Perdes.

"Beberapa waktu lalu, mereka sempat datang ke balaidesa dan hanya

menyetorkan Rp6,5 juta," ujarnya, Kamis (1/1/2014).

Kendati demikian, ia menolak pemberian pengelola penginapan karena

jumlahnya tidak sesuai dengan aturan. Agus beralasan harus

mempertanggungjawabkan nominal tersebut ke Badan Permusyawaratan Desa

(BPD).

Dinilainya, aturan sudah dibuat seringan mungkin, bahkan pembayarannya

pun dilakukan per hari supaya pengelola penginapan tidak merasa

terbebani. "Tetapi, justru malah tidak diindahkan," katanya.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Permata di Glagah Sumantoyo

mengungkapkan pengelola penginapan enggan membayar karena persoalan

payung hukum. Menurutnya, satu objek pajak tidak dapat dikenai dua

peraturan tentang pajak.

"Selama ini kami sudah menyetorkan pajak ke Pemerintah Kabupaten

[Pemkab] sesuai dengan perda pajak hotel dan restoran," terangnya.

Ia menambahkan, nominal dari pajak hotel dan restoran yang dibayar ke

Pemkab tidak dipatok mutlak karena tergantung dari pendapatan

masing-masing penginapan.

Read More

Monumen nyi ageng serang diresmikan

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Setelah enam bulan dikerjakan pelebaran

jalan di sekitar Karangnongko Wates dan renovasi, akhirnya Monumen Nyi

Ageng Serang diresmikan Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K)

dengan didampingi Wabup Drs H Sutedjo dan Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah (Forkompinda), Rabu (31/12/2014) malam. Peresmian dengan

penandatanganan prasasti, penekanan tombol, serta penyulutan kembang

api.



"Terhadap Monumen Nyi Ageng Serang tidak sekedar monumen, namun

meneladani Nyi Ageng Serang. Tahun baru dengan semangat dan monumen,

serta lokasi baru di Kota Wates. Kita semua menjaga agar Kota Wates

tetap indah," ujarnya.



Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Zahram

Asurawan ST MT mengaku lega dengan telah diresmikannya Monumen Nyi

Ageng Serang.



"Tinggal menghaluskan jalan, dan itu nanti yang mengerjakan DPU DIY.

Pengerjaan pelebaran jalan dan renovasi monumen ini dengan dana Rp 700

juta-an," tutur Zahram.(Wid)

Read More

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

KULONPROGO (KRjogja.com) - Petugas Satreskrim Polres Kulonprogo menetapkan

tiga tersangka lagi dalam kasus dugaan penyegelan Balai Desa Glagah,

Kecamatan Temon saat warga yang menolak pembangunan bandara tergabung dalam

Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi demo beberapa bulan silam.

Sebelumnya polisi telah menetapkan tokoh WTT Sarijo sebagai tersangka,

dengan demikian maka polisi sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka.







"Tiga orang yang kami tetapkan tersangka berinisial TM, WS dan WK," tegas

Kasat Reskrim Polres setempat Ricky Boy Sialagan, Kamis (18/12/2014).







Sebelum ditetapkan sebagai tersangka ketiganya menjalani pemeriksaan

sementara Sarijo, Feri dan Purwanto dipanggil sebagai saksi. Selama

diperiksa anggota WTT didampingi penasehat hukum mereka dari Korps Alumni

Himpunan Mahasiswa Islam (LBH KAHMI) Yogyakarta.







Dijelaskan, keempat tersangka tidak akan ditahan selama mereka kooperatif

dan tidak berupaya menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi

perbuatannya. Penyidik juga sudah melakukan gelar perkara kecil untuk

dilaporkan kepada Kapolres. "Kami belum melakukan penahanan," ujar kasat.







Keempat tersangka dijerat pasal 170 KUHp jo 406 KUHP tentang tindak pidana

perusakan yang dilakukan secara bersama-sama dan melanggar ketertiban umum.

Sebelumnya penyidik juga akan menetapkan satu tersangka lain, tapi karena

polisi tidak cukup bukti sehingga yang bersangkutan tidak jadi ditetapkan

sebagai tersangka.







Ditambahkan saat ini petugas masih terus melakukan penyelidikan untuk

menyelesaikan berkas perkara atas tersangka Sarijo. Penyidik masih

membutuhkan keterangan tambahan, sehingga berkasnya belum bisa dilimpahkan

ke kejaksaan.







Penasehat hukum para tersangka, Kokok Sudan Sugijarto membenarkan tiga

kliennya masing-masing Wakidi, Tri Marsudi dan Wakiyo telah ditetapkan

sebagai tersangka oleh petugas penyidik. Mereka disangkakan atas dugaan

melakukan penyegelan. "Hari ini ada enam yang diperiksa, tiga sebagai

tersangka dan tiga sebagai saksi," ujarnya.







Kokok melihat kasus yang menimpa kliennya terkesan dipaksakan, sebab apa

yang dilakukan para tersangka merupakan aksi spontan, bahkan dampak dari

kerusakan sudah dibersihkan. Dijelaskan, dampak dari penetapan tersangka,

telah menimbulkan efek perpecahan di kalangan warga WTT. (Rul)

Read More

Nunggak Tiga Bulan, Siap-siap Meteran Dibongkar

KULONPROGO ( KRjogja.com)- PT PLN (Persero) Rayon Wates mengambil

tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran terhadap sejumlah meteran

listrik di rumah warga yang mengalami penunggakan pembayaran rekening

listrik selama tiga bulan berturut-turut. Tindakan tersebut diambil

setelah pihak PLN menyampaikan tiga kali peringatan kepada pelanggan

tapi tidak digubris.

"Tindakan tegas berupa pembongkaran meteran sebenarnya bukan hal baru

kami lakukan, sebab dari awal pelanggan yang nunggak pertama, kedua

dan ketiga selalu kami beri peringatan agar segera membayar rekening

listrik. Kebetulan karena sekarang akhir tahun kami menggencarkan

pembongkaran meteran untuk mencapai target zero tunggakan," kata

Manajer Rayon PT PLN (Persero) Wates Rohadi Widodo didampingi

Supervissor Administrasi Suyanto, di ruang kerjanya, Selasa

(09/12/2014).

Lebih lanjut Rohadi mengungkapkan dari 100 ribu pelanggan PLN di

Kulonprogo yang nunggak belum bayar rekening selama tiga bulan memang

relatif sedikit yakni hanya 18 pelanggan. Dari jumlah tersebut ada

yang enggan membayar dengan berbagai alasan, tapi ada juga yang memang

tidak kesulitan membayar rekening listrik karena keterbatasan ekonomi.

"Itu khusus yang daya listriknya 450 watt. Sedangkan yang enggan

membayar dayanya berkisar 900-1.300 watt," terangnya.

Guna menghindari pemutusan aliran listrik sekaligus pembongkaran

meteran, manajemen PT PLN (Persero) Rayon Wates mengimbau pelanggan

untuk segera membayar rekening listrik kemudian dimutasi ke sistem pra

bayar. Dengan sistem pra bayar warga bisa mengatur pemakaian sekaligus

menyesuaikan kebutuhan listrik.

"Kalau seandainya pulsa listrik habis dan belum mampu membeli maka

bisa beralih ke penerangan lain non PLN dan kalau sudah bisa membeli

pulsa listriknya tidak akan disegel," tuturnya menambahkan dengan pra

bayar pelanggan lebih praktis dan dalam memenuhi kebutuhan listrik

bisa menyesuaikan isi kantong atau uang.(Rul)

Read More

Gula Kelapa Kulonprogo Terima Sertifikasi Geografis, Apa Manfaatnya?

Harianjogja.com, KULONPROGO- Gula kelapa yang dihasilkan Kabupaten

Kulonprogo menerima Sertifikat Indikasi Geografis dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kulonprogo Bambang

Tri Budi mengatakan Indikasi Geografis menurut PP Nomor 51 Tahun 2007

adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang.

"Faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau

kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas

tertentu pada barang yang dihasilkan," kata Bambang, Kamis

(27/11/2014)

Ia mengatakan perlindungan hak indikasi geografis itu diberikan selama

karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan

atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Pengembangan gula kelapa melibatkan sebagian besar warga Kulon Progo,

terutama di daerah Kecamatan Kokap, Girimulyo dan Sentolo sebagai

wilayah aktif, dan sudah dapat menerapkan standar produksi sesuai

persyaratan indikasi geografis.

Ke depan, tanaman kelapa akan dikembangkan di kecamatan lain yaitu

Kecamatan Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, dan Lendah.

Dia mengatakan gula kelapa Kulon Progo menghasilkan beberapa jenis

produk di antaranya gula Jawa dan gula semut.

"Produksi gula kelapa Kulon Progo sudah dipasarkan tidak saja untuk

pasar dalam negeri, tetapi sudah merambah pasar luar negeri seperti

Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa," katanya.

Bambang mengatakan kelebihan gula kelapa Kulon Progo yakni merupakan

produk khas dan berkualitas yang dihasilkan dari nira yang diambil dua

kali sehari, memiliki kekhasan yang berbeda dari produk sejenis yang

dihasilkan daerah lain.

Selain itu, memiliki kekhasan dan kualitas yang sangat baik, karena

sudah memiliki standard operational prosedure (SOP) yang ditaati

sepenuhnya dalam proses produksi, sertifikasi organik, dan uji mutu

produk melalui tim pengawas mutu.

"Gula kelapa Kulon Progo juga memiliki kekhasan dan kualitas yang

sangat baik, karena alasan historis, dimana telah dikembangkan secara

turun temurun untuk gula jawa, sedangkan gula semut dikembangkan sejak

1983," katanya.

Read More

Jalan Lingkar Kota Wates Harus Direalisasikan

WATES ( KRjogja.com)- Guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas

serta mendorong pengembangan Kota Wates dan sekitarnya maka jalan

lingkar Kota Wates khususnya di sebelah timur dan selatan mendesak

untuk segera dibangun.

"Melihat tren kepadatan lalu lintas di jalan-jalan menuju Kota Wates

saat ini, jalan lingkar harus segera direalisasi agar tidak terlambat.

Kalau terlambat biaya sosial ekonominya akan semakin besar," kata

Ketua Komisi III Bidang Pembangunan Hamam Cahyadi ST, Jumat

(28/11/2014).Politisi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) itu mengatakan,

jalan lingkar dimaksud meliputi Polres-Margosari, alun-alun Wates-Beji

serta Tambak-Bendungan. Dijelaskan, rencana pembangunan jalan lingkar

Kota Wates sesungguhnya sudah cukup lama, tapi hingga saat ini belum

bisa terealisasi. Sementara tentang jalan di bawah rel kereta api atau

'underpass', Hamam menyatakan setuju terhadap rencana Pemkab

menyelesaikan pembangunannya mengingat infrastruktur tersebut

merupakan simpul penting atau bagian tak terpisahkan dari proyek

pembangunan jalan lingkar Polres-Margosari.

"Saya dan teman-teman Komisi III sudah melihat langsung underpass yang

sudah mulai dibangun beberapa tahun lalu. Kondisinya sudah cukup

memadai untuk dibangun jalan. Apalagi berdasarkan keterangan warga

setempat, bila hujan lebat underpass Margosari saat ini sudah tidak

tergenang air lagi. Karena saluran pembuangan air sudah berfungsi

dengan baik. Hanya tinggal penyempurnaan bangunannya lagi dan pada

2015 sudah direncanakan penganggarannya," tutur Hamam.

Kondisi arus lalu lintas di sekitar Kota Wates pada jam-jam sibuk

sudah relatif padat. Sebagian besar pengguna jalan para pelajar dan

pegawai. Seperti dari arah Bendungan, Temon dan Sentolo, hampir

semuanya lewat di jalan utama dari masing-masing arah.

"Dengan adanya jalan lingkar tentu bisa memecah arus di jalan utama.

Sehingga arus lalu lintas bisa terbagi dan tidak terlalu padat. Selain

menghambat laju pengguna jalan, kapadatan arus lalu lintas juga sangat

riskan terhadap terjadi kecelakaan," terangnya.(Rul)

Read More

Pengerjaan Proyek Stadion Cangkring Lambat!

Sejumlah pekerja sedang menggarap proyek peningkatan Stadion

Cangkring. (Foto: Asrul Sani)

WATES ( KRjogja.com)- Bupati Kulonprogo dr Hasto Wardoyo dan Ketua

Komisi III DPRD setempat Hamam Cahyadi ST prihatin terhadap lambatnya

pihak rekanan yang mengerjakan proyek peningkatan Stadion Cangkring di

Desa Giripeni, Wates dan pembangunan Taman Budaya di Kecamatan

Pengasih. Padahal anggaran untuk dua proyek tersebut cukup besar.

Khusus pengingkatan Stadion Cangkring mencapai Rp 6,5 miliar lebih.

Saking prihatinnya, sampai-sampai bupati memerintahkan Sekretaris

Daerah (Sekda) Ir RM Astungkoro meninjau langsung pengerjaan dua

proyek tersebut. "Pak Sekda sudah saya minta turun lapangan mengamati

langsung pengerjaan proyek Stadion Cangkring dan pembangunan taman

budaya," tegas dr Hasto.

Hal senada disampaikan Hamam Cahyadi. "Saya prihatin sekaligus

khawatir terhadap lambatnya pengerjaan dua proyek besar tersebut.

Jangan-jangan nasibnya akan sama dengan pembangunan kantor bupati dan

Rumah Sakit Umum Daerah Sentolo dulu yang hanya setengah jadi. Sampai

terjadi pemutusan kontrak," jelasnya, Kamis (27/11/2014).

Berdasarkan informasi yang diterima Komisi III, rekanan yang menggarap

dua proyek tersebut tidak profesional. Selain material sering

terlambat jumlah tenaga yang mengerjakan juga sangat minim. "Agar dua

proyek itu selesai tepat waktu, rekanan harus mengambil langkah pasti

dengan selalu menyiapkan material dan menambah tenaga," ujarnya.

Bupati menambahkan, pelelangan dua proyek itu sudah sesuai peraturan

perundang-undangan dielang secara elektronik melalui Kantor Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). "Tapi dalam perkembangannya

ternyata banyak laporan masyarakat yang mengatakan pengerjaan proyek

taman budaya dan Stadion Cangkring berjalan sangat lambat," katanya.

Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut akhirnya bupati

memerintahkan Sekda untuk melakukan tinjauan lapangan. "Ternyata

setelah ditinjau pak Sekda, pihak rekanan baru mengambil langkah cepat

dengan meningkatkan droping material serta menambah tenaga kerja,"

tuturnya menambahkan kalau tidak diawali mungkin langkah tersebut

tidak diambil oleh rekanan.

Dari hasil tinjauan lapangan, bupati menyimpulkan persoalan yang

terjadi dalam pengerjaan dua proyek itu lebih pada kelambatan droping

material dan terbatasnya tenaga kerja. "Dengan semakin lancarnya

material dan ditambahnya tenaga tukang dan kernet tentu garapan akan

lebih cepat selesai," terangnya. (Rul)

Read More