WTT Siap Bertemu Tim Kajian Keberatan

TEMON ( KRJogja.com)- Tim Kajian Keberatan Bandara Baru DIY di Temon

terdiri dari Sekda DIY Drs Ichsanuri, Bupati Kulonprogo dr Hasto

Wardoyo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DIY Tavip Agus

Rayanto, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY dan Kepala

Kanwil Hukum HAM DIY serta akademisi akan menemui 330-an warga pesisir

selatan Kecematan Temon yang hingga kini belum sepakat terhadap

rencana pembangunan bandara internasional di wilayah mereka.

Sementara warga kontra bandara tergabung dalam Wahana Tri Tunggal

(WTT) menyatakan siap menghadiri pertemuan khususnya di Balai Desa

Glagah Kecamatan Temon, Kamis (26/3).

Humas Proyek Pembangunan Bandara PT Angkasa Pura (AP) I Ariyadi

Subagyo menjelaskan pertemuan akan berlangsung di tiga lokasi

masing-masing Balai Desa Glagah dan Palihan serta di Joglo Kantor

Kecamatan Temon.

Dalam pertemuan tersebut Tim Kajian Keberatan Bandara akan

mengklarifikasi langsung perihal alasan warga keberatan terhadap

rencana pembangunan bandara di wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon

Kulonprogo.

Secara teknis ungkap Ariyadi, tim kajian keberatan mempresentasikan

hasil rekap alasan keberatan warga kemudian dilanjutkan dengan

klarifikasi dalam bentuk dialog terbuka dengan tujuan mendalami alasan

warga suapaya tidak muncul salah persepsi dan salah rekomendasi.

"Hasil klarifikasi akan dijadikan bahan dalam menyusun rekomendasi

yang disampaikan kepada Gubenur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X

sebagai dasar diterbitkan atau tidaknya Izin Penetapan Lokasi (IPL)

bandara baru di Temon," tegasnya.

Secara terpisah Kepala Desa (Kades) Glagah Agus Parmono menjelaskan

sebagian besar warga yang belum sepakat dengan rencana pembangunan

bandara di Temon memang berasal dari wilayahnya. Adapun pertemuan tim

kajian keberatan dengan warga tidak terpusat di satu tempat melainkan

dibagi tiga lokasi yakni Balai Desa Glagah dan Balai Desa Palihan

serta Kantor Kecamatan Temon. Dijelaskan, hasil perhitungan tercatat

sekitar 50-an warga Glagah batal terdampak pembangunan bandara karena

lokasi digeser. "Batas di Pedukuhan Macanan, Bebekan dan Kretak

digeser ke selatan atau Jalan Diponegoro untuk meminimalkan jumlah

warga terdampak," ujarnya.

Begitu pula tempat atau objek wisata yang berada di sisi selatan tidak

terdampak pembangunan bandara. "Tapi kalau sisi utara yang saat ini

banyak berdiri penginapan dan karaoke semuanya kena tapi perlu diingat

lahan tersebut milik Paku Alaman atau Pakualaman Ground," tegasnya.

Ketua WTT Martono mengatakan, tujuan kedatangan warga menemui Tim

Kajian Keberatan Bandara selain untuk mendengarkan sekaligus juga

menjelaskan bahwa WTT tetap menolak pembangunan bandara di Kecamatan

Temon. "Kami memang memilih datang ke Balai Desa Glagah dan mungkin

sekitar 100-an orang yang akan hadir," tuturnya menambahkan kendatipun

bersedia datang bertemu tim kajian keberatan yang dibentuk Gubenur DIY

tapi pihaknya tetap konsisten memperjuangkan lahan produktif milik

mereka agar tidak dibangun bandara.(Rul)