Harianjogja.com, KULONPROGO- Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kulonprogo mulai diserbu calon penyewa. Rusunawa yang berada di Desa Triharjo, kecamatan Pengasih tersebut mulai banyak dilirik Pegawai Negeri Sipil (PNS).“Saat ini jumlah pendaftar rusunawa ada 200an lebih. Sedangkan yang sudah mengembalikan di DPU baru 20 orang,†ujar Kabid Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Zahram Asurawan, Jumat (29/8/2014) di kantornya.Zahram mengatakan pengambilan formulir sewa rusunawa ini tidak hanya dilayani di DPU saja. Tetapi juga dapat diambil di kantor-kantor desa atau kecamatan.“Saat ini sebagian besar PNS yang mengambil formulirnya. Tapi kebanyakan diambil untuk saudara,†imbuh Zahram.Rusunawa yang dibangun dengan dua blok ini berkapasitas 196 kamar dengan tipe 45. Setiap kamar sudah terdiri dari satu kamar tidur, ruang tamu, dapur, satu kamar mandi dan tempat jemuran. Terdiri dari lima lantai, di mana lantai satu ada beberapa kamar yang ditujukan untuk penyandang disabilitas.“Pembangunan fisik sudah selesai, tinggal pemasangan instalasi listrik dan saluran air bersihnya. Targetnya bulan Januari tahun depan rusunawa ini sudah bisa dihuni,†jelas Zahram.Sewa rusunawa tersebut per bulan dikenakan biaya dengan batas bawah Rp100.000 dan batas atas Rp200.000. Mekanisme pembayaran pertama dibayar untuk dua bulan ke depan. Listrik yang dipasang menggunakan listrik pulsa, sehingga penggunaannya dapat dikontrol sendiri oleh penyewa.“Uang sewa ini nantinya juga tidak akan masuk sebagai pendapatan daerah. Tetapi akan dikembalikan sebagai dana pemeliharaan rusunawa,†jelas Zahram.Rusunawa ini dibangun dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini mencapai Rp27 miliar. Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menambahkan pembangunan rusunawa ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penghasilan perbulan maksimal tidak lebih dari Rp2 juta per bulan.“Kami berharap warga yang belum memiliki rumah, atau rumah yang ditempati tidak layak huni dapat memanfaatkan rusunawa ini, ujar Hasto.Editor: Mediani Dyah Natalia
Monday, September 1, 2014
Harianjogja.com, KULONPROGO-Perhelatan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) sekarang ini berbeda karena mendapat sokongan dana keistimewaan (danais). Anggaran dengan nominal yang besar ini sempat membuat pemerintah kabupaten shock. Ada perasaan takut dan juga tertantang untuk menggelar acara yang bagus serta memuaskan warga.“Kami cukup shock setelah tahu dananya sebesar itu. Perlu hati-hati dalam pengelolaan. Untuk itu kami berusaha memberikan penampilan yang dapat memuaskan bagi warga kami,†jelas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kulonprogo Eko Wisnu Wardhana, Jumat (29/8/2014).Menurut Eko penyelenggaraan FKY di daerah ini mendapat anggaran Rp1 miliar untuk perhelatan selama enam hari yakni Jumat (29/8/2014) hingga Rabu (3/9/2014). Pengalokasian anggaran sebesar itu dengan alasan FKY kali ini melibatkan ribuan seniman.“Tantangan kami adalah bagaimana agar pengelolaan dana tersebut dapat optimal agar dana yang digunakan tepat sasaran,†tambah Eko.Sejak 1994 sebenarnya Kulonprogo sudah terlibat dalam perhelatan FKY. Namun, anggaran selalu dari Pemerintah Provinsi DIY dan FKY hanya digelar di Kota Jogja.“FKY terkesan hanya milik orang Kota Jogja. Karena yang di daerah hanya mengirimkan perwakilan,â€Â ujar Kepala Bidang Kebudayaan Disbudparpora Kulonprogo Joko Mursito, Jumat, di sela-sela acara karnaval budaya pembukaan FKY Kulonprogo di Alun-alun Wates.Seiring dengan dikukuhkannya undang-undang keistimewaan, ada angin segar untuk memperkenalkan potensi seni di daerah. Melalui dana keistimewaan, Kulonprogo dapat menyelenggarakan sendiri event kesenian DIY dengan menampilkan potensi-potensi seni yang ada. Karena pada penyelenggaraan sebelumnya, Pemkab Kulonprogo hanya mengirimkan perwakilan untuk tampil di Jogja.“Selama ini FKY hanya seperti pesta seninya Kota Jogja saja. Kami dulu hanya kirim perwakilan ke sana, tapi setelah didanai danais, kami bisa menyelenggarakan sendiri. Sehingga tidak ada lagi kesan FKY hanya milik Jogja, tapi milik seluruh warga DIY,†jelas Joko.Editor: Mediani Dyah Natalia
WATES ( KRjogja.com)- Warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal
layak dan sehat di Kecamatan Lendah hingga saat ini jumlahnya relatif
masih banyak. Jika diprosentase, ada sekitar 15,5 % dari seluruh
jumlah penduduk Lendah atau 5.500 jiwa yang masih hidup dalam
kemiskinan.
Meski upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan Pemkab Kulonprogo
dan Kecamatan setempat bersama dinas/ instansi serta pihak swasta,
tapi hal tersebut belum mampu melepaskan 2002 Kepala Keluarga dari
garis kemiskinan.
"Berbagai upaya yang telah kami lakukan memang belum bisa mengurangi
angka kemiskinan secara signifikan dan dalam waktu cepat. Karena itu
kami mengimbau sekaligus mengajak semua pihak terus meningkatkan rasa
kepedulian dan kesetiakawanan sosial memberikan berbagai bantuan,
sehingga warga miskin bisa punya rumah layak huni," kata Camat Galur
Latnyana disela bedah rumah milik Reza Pujiwati (32) warga Sorogaten
Desa Karangsewu, Minggu (31/8/2014).
Selain di Galur, bedah rumah rangkaian kegiatan Gerakan Gotong Royong
Rakyat Bersatu (Gentong Rembes) bermakna kaum mampu membantu warga
miskin juga diadakan di Pedukuhan Pengkol Desa Gulurejo, Lendah yakni
rumahnya Tumini dan Suratmi di Desa Kulur Kecamatan Temon.
Bupati dr Hasto didampingi Wabup Sutedjo menyampaikan apresiasi dan
terima kasih pada perusahaan pembuat ramput palsu PT Sung Chang
Indonesia (SCI), Komunitas Masyarakat Korea Yogya serta Wonkwang
University Jenju Korea Medicine Hospital diwakili dr Joo telah
mengulurkan tangan memberi bantuan.
"Bedah rumah kali ini luar biasa karena bantuan tidak hanya dari
Kulonprogo tapi datang dari sebuah Universitas di Korea. Dengan adanya
kepedulian pihak lain sangat membantu warga miskin memiliki rumah
sehat layak huni," ujarnya.
Bantuan pembangunan tiga rumah di Galur, Lendah dan Temon berasal dari
Bazda Kulonprogo Rp 10 juta dan Bazcam masing-masing. "PT SCI,
Komunitas Masyarakat Korea Yogya dan Wonkwong University Jenju Korea
Medicine Hospital membantu Rp 9 juta plus 30 zak semen," kata Vice
President PT SCI Cho Yong Chae didampingi Manajer Gee Kue Teag.
Kabag Kesra Setda Kulonprogo Arif Prastowo mengatakan bantuan juga
dari masyarakat setempat Rp 3,5 juta, RSUD Wates, SMP 2 Galur,
Pengurus NU dan Muhammadiyah Galur serta sejumlah Dinas.(Rul)
layak dan sehat di Kecamatan Lendah hingga saat ini jumlahnya relatif
masih banyak. Jika diprosentase, ada sekitar 15,5 % dari seluruh
jumlah penduduk Lendah atau 5.500 jiwa yang masih hidup dalam
kemiskinan.
Meski upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan Pemkab Kulonprogo
dan Kecamatan setempat bersama dinas/ instansi serta pihak swasta,
tapi hal tersebut belum mampu melepaskan 2002 Kepala Keluarga dari
garis kemiskinan.
"Berbagai upaya yang telah kami lakukan memang belum bisa mengurangi
angka kemiskinan secara signifikan dan dalam waktu cepat. Karena itu
kami mengimbau sekaligus mengajak semua pihak terus meningkatkan rasa
kepedulian dan kesetiakawanan sosial memberikan berbagai bantuan,
sehingga warga miskin bisa punya rumah layak huni," kata Camat Galur
Latnyana disela bedah rumah milik Reza Pujiwati (32) warga Sorogaten
Desa Karangsewu, Minggu (31/8/2014).
Selain di Galur, bedah rumah rangkaian kegiatan Gerakan Gotong Royong
Rakyat Bersatu (Gentong Rembes) bermakna kaum mampu membantu warga
miskin juga diadakan di Pedukuhan Pengkol Desa Gulurejo, Lendah yakni
rumahnya Tumini dan Suratmi di Desa Kulur Kecamatan Temon.
Bupati dr Hasto didampingi Wabup Sutedjo menyampaikan apresiasi dan
terima kasih pada perusahaan pembuat ramput palsu PT Sung Chang
Indonesia (SCI), Komunitas Masyarakat Korea Yogya serta Wonkwang
University Jenju Korea Medicine Hospital diwakili dr Joo telah
mengulurkan tangan memberi bantuan.
"Bedah rumah kali ini luar biasa karena bantuan tidak hanya dari
Kulonprogo tapi datang dari sebuah Universitas di Korea. Dengan adanya
kepedulian pihak lain sangat membantu warga miskin memiliki rumah
sehat layak huni," ujarnya.
Bantuan pembangunan tiga rumah di Galur, Lendah dan Temon berasal dari
Bazda Kulonprogo Rp 10 juta dan Bazcam masing-masing. "PT SCI,
Komunitas Masyarakat Korea Yogya dan Wonkwong University Jenju Korea
Medicine Hospital membantu Rp 9 juta plus 30 zak semen," kata Vice
President PT SCI Cho Yong Chae didampingi Manajer Gee Kue Teag.
Kabag Kesra Setda Kulonprogo Arif Prastowo mengatakan bantuan juga
dari masyarakat setempat Rp 3,5 juta, RSUD Wates, SMP 2 Galur,
Pengurus NU dan Muhammadiyah Galur serta sejumlah Dinas.(Rul)
Monday, August 11, 2014
Ini Kronologi Sengketa Mobil yang Melibatkan Polisi Kulonprogo I
Harianjogja.com, KULONPROGO-Polres Kulonprogo membeberkan kronologi kasus sengketa mobil yang melibatkan anggotanya,sekaligus membantah tindakan pencurian mobil dan penculikan yang dilakukan oleh anggotanya tersebut.
Kanit III Reskrim Polres Kulonprogo Iptu Munarso menegaskan anggota Polres Kulonprogo melakukan penyitaan mobil Toyota Avanza pada Selasa (5/8/2014) berdasarkan laporan yang diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
Ia menjelaskan Heri Kristanta, warga Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan Kulonprogo, melaporkan anggota Polres Kulonprogo ke Polda DIY akhir pekan lalu, karena mereka diduga merampas mobilnya dan menculik Sunarti, istri Heri.
Penyitaan mobil tersebut, katanya, dilakukan di rumah Sunarti yang berlokasi di Dusun Granti, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates.
Saat akan melakukan penyitaan, terjadi penolakan dari Sunarti dan keluarganya, bahkan melakukan perlawanan dengan mengoleskan kotoran manusia ke anggota Polres Kulonprogo.
Ia tidak menampik, jika anggotanya memborgol tangan Sunarti, akan tetapi tindakan tersebut hanya bertujuan untuk mengamakan, karena setelah sampai di Mapolres Kulonprogo, borgol pun dilepaskan.
Dari hasil penyelidikan petugas, juga diketahui jika status keduanya bukanlah suami istri seperti yang diberitakan, sehingga dapat dikategorikan pengalihan jaminan fidusia yang melanggar UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dalam laporan ke Polres Kulonprogo pada Senin (4/8/2014) lalu,Triyanto Purnomo melaporkan Heri Kristanta karena dugaan tindak pidana pengalihan jaminan fidusia di Ngestiharjo, Wates.
Kejadian berawal saat Heri tidak dapat membayar cicilan angsuran kredit mobil Toyota Avanza melalui PT Olympindo Multi Finance yang berada di Jalan Magelang Km. 4,5 Sinduadi, Mlati, Sleman selama 11 bulan dari 4 Agustus 2013 sampai dengan 7 Agustus 2014.
Kemudian perusahaan leasing tersebut memberikan surat tugas kepada Triyanto untuk mengamankan aset jaminan kendaraan tersebut. Ketika hendak menarik aset ternyata kendaraan tersebut berada dalam kekuasaan Sunarti.
Sewaktu melakukan pengecekan pun, Triyanto dihalang-halangi Sunarti, sehingga ia memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo guna pengusutan lebih lanjut.
Kapolres Kulonprogo AKBP Johanes Setiawan Widjanarka mengakui ada laporan ke Polda DIY terkait anggotanya yang diduga bertindak tidak sesuai aturan. Akan tetapi, ia membantah jika anggotanya melakukan hal tersebut karena penyitaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur.
"Soal pemborgolan itu sifatnya hanya mengamankan, apalagi penyebabnya karena anggota kami dilempar pakai kotoran manusia," ujarnya.
Sebelumnya, pengacara pelapor, Sumiadin, menjelaskan, mendampingi Heri melaporkan 10 orang yang mengaku sebagai anggota Polres Kulonprogo atas dugaan penculikan dan pencurian. Pencurian yang dimaksud, yakni menyita mobil milik pelapor dan membawa dengan memborgol istri Heri secara paksa.
"Menurut kami, mobil tersebut bukan mobil yang diperoleh dari hasil kejahatan sehingga tidak beralasan secara hukum untuk melakukan penyitaan, apalagi dengan merusak keempat pintunya dan membawanya tanpa seizin pemilik dengan tanpa menggunakan kunci mobil," urainya.
Editor: Nina Atmasari
Kanit III Reskrim Polres Kulonprogo Iptu Munarso menegaskan anggota Polres Kulonprogo melakukan penyitaan mobil Toyota Avanza pada Selasa (5/8/2014) berdasarkan laporan yang diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
Ia menjelaskan Heri Kristanta, warga Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan Kulonprogo, melaporkan anggota Polres Kulonprogo ke Polda DIY akhir pekan lalu, karena mereka diduga merampas mobilnya dan menculik Sunarti, istri Heri.
Penyitaan mobil tersebut, katanya, dilakukan di rumah Sunarti yang berlokasi di Dusun Granti, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates.
Saat akan melakukan penyitaan, terjadi penolakan dari Sunarti dan keluarganya, bahkan melakukan perlawanan dengan mengoleskan kotoran manusia ke anggota Polres Kulonprogo.
Ia tidak menampik, jika anggotanya memborgol tangan Sunarti, akan tetapi tindakan tersebut hanya bertujuan untuk mengamakan, karena setelah sampai di Mapolres Kulonprogo, borgol pun dilepaskan.
Dari hasil penyelidikan petugas, juga diketahui jika status keduanya bukanlah suami istri seperti yang diberitakan, sehingga dapat dikategorikan pengalihan jaminan fidusia yang melanggar UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dalam laporan ke Polres Kulonprogo pada Senin (4/8/2014) lalu,Triyanto Purnomo melaporkan Heri Kristanta karena dugaan tindak pidana pengalihan jaminan fidusia di Ngestiharjo, Wates.
Kejadian berawal saat Heri tidak dapat membayar cicilan angsuran kredit mobil Toyota Avanza melalui PT Olympindo Multi Finance yang berada di Jalan Magelang Km. 4,5 Sinduadi, Mlati, Sleman selama 11 bulan dari 4 Agustus 2013 sampai dengan 7 Agustus 2014.
Kemudian perusahaan leasing tersebut memberikan surat tugas kepada Triyanto untuk mengamankan aset jaminan kendaraan tersebut. Ketika hendak menarik aset ternyata kendaraan tersebut berada dalam kekuasaan Sunarti.
Sewaktu melakukan pengecekan pun, Triyanto dihalang-halangi Sunarti, sehingga ia memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulonprogo guna pengusutan lebih lanjut.
Kapolres Kulonprogo AKBP Johanes Setiawan Widjanarka mengakui ada laporan ke Polda DIY terkait anggotanya yang diduga bertindak tidak sesuai aturan. Akan tetapi, ia membantah jika anggotanya melakukan hal tersebut karena penyitaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur.
"Soal pemborgolan itu sifatnya hanya mengamankan, apalagi penyebabnya karena anggota kami dilempar pakai kotoran manusia," ujarnya.
Sebelumnya, pengacara pelapor, Sumiadin, menjelaskan, mendampingi Heri melaporkan 10 orang yang mengaku sebagai anggota Polres Kulonprogo atas dugaan penculikan dan pencurian. Pencurian yang dimaksud, yakni menyita mobil milik pelapor dan membawa dengan memborgol istri Heri secara paksa.
"Menurut kami, mobil tersebut bukan mobil yang diperoleh dari hasil kejahatan sehingga tidak beralasan secara hukum untuk melakukan penyitaan, apalagi dengan merusak keempat pintunya dan membawanya tanpa seizin pemilik dengan tanpa menggunakan kunci mobil," urainya.
Editor: Nina Atmasari
Sunday, August 10, 2014
Ribuan Anak dan Pemuda Tampilkan Sendratari
Harianjogja.com, KULONPROGO-Ribuan anak hingga pemuda Katolik yang tergabung dalam Orang Muda Katolik (OMK) Kulonprogo berpartisipasi dalam Festival Kesenian Tradisional VI di Lapangan Pengasih, Minggu (10/8/2014). Mereka berasal dari OMK Promasan, OMK Boro, OMK Nanggulan, OMK Wates, OMK Bonoharjo, OMK Brosot, OMK Bedono Ambarawa, dan Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja. Acara yang mengangkat tema Kridhaning Titah, Dadya Srananing Berkah ini menampilkan sendratari kolosal yang dikemas dalam beragam cerita.
Koordinator Panitia FKT OMK VI Timotius Tri Yogatama menuturkan proses persiapan kegiatan ini berlangsung selama tiga bulan dan makna dari tema yang dimunculkan kali ini untuk mengajak manusia merefleksikan kembali anugerah kehidupan yang telah diberikan Tuhan dan sebagai ciptaan-Nya sudah seharusnya manusia menjadi berkah dan berguna bagi seluruh aspek kehidupan.
"Nilai yang hendak dicapai dalam FKT kali ini adalah melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal kepada anak-anak, remaja, dan orangtua serta mengembangkan fungsi gerejayang semakin relevan dan siginifikan di masyarakat melalui aktualisasi dalam kebudayaan tradisional,s erta menjalin keeratan hubungan interpersonal dalam membangun komunitas dan jaringan OMK di Kulonprogo," paparnya di sela-sela acara.
Setidaknya terdapat delapan cerita yang dibawakan dalam sendratari dari berbagai OMK, antara lain,Satriya Jati Hutomo, Parikesit, Puspaning Jati, Gumregah, Nyanyi Hidup Sang Kumbakarna, Babat Alas Wisamarta, Reketeg Pring, danSound of Archipelago. Selain itu, imbuh dia, OMK Promasan juga akan menampilkan upacara adattedhak siten.
Dipaparkannya, perbedaan paling kentara dari tahun ke tahun adalah tema yang diangkat. Pada FKT yang pertama, misalnya, mengajak orang untuk mengenal dan melestarikan budaya. Sementara, pada tahun-tahun berikutnya, tema yang diambil mengajak orang untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari.
Editor: Mediani Dyah Natalia
Koordinator Panitia FKT OMK VI Timotius Tri Yogatama menuturkan proses persiapan kegiatan ini berlangsung selama tiga bulan dan makna dari tema yang dimunculkan kali ini untuk mengajak manusia merefleksikan kembali anugerah kehidupan yang telah diberikan Tuhan dan sebagai ciptaan-Nya sudah seharusnya manusia menjadi berkah dan berguna bagi seluruh aspek kehidupan.
"Nilai yang hendak dicapai dalam FKT kali ini adalah melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal kepada anak-anak, remaja, dan orangtua serta mengembangkan fungsi gerejayang semakin relevan dan siginifikan di masyarakat melalui aktualisasi dalam kebudayaan tradisional,s erta menjalin keeratan hubungan interpersonal dalam membangun komunitas dan jaringan OMK di Kulonprogo," paparnya di sela-sela acara.
Setidaknya terdapat delapan cerita yang dibawakan dalam sendratari dari berbagai OMK, antara lain,Satriya Jati Hutomo, Parikesit, Puspaning Jati, Gumregah, Nyanyi Hidup Sang Kumbakarna, Babat Alas Wisamarta, Reketeg Pring, danSound of Archipelago. Selain itu, imbuh dia, OMK Promasan juga akan menampilkan upacara adattedhak siten.
Dipaparkannya, perbedaan paling kentara dari tahun ke tahun adalah tema yang diangkat. Pada FKT yang pertama, misalnya, mengajak orang untuk mengenal dan melestarikan budaya. Sementara, pada tahun-tahun berikutnya, tema yang diambil mengajak orang untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari.
Editor: Mediani Dyah Natalia
Friday, August 8, 2014
=?utf-8?B?S3Vsb25wcm9nbyBCdWthIFBlbmRhZnRhcmFuIFBlbmdodW5pIFJ1c3VuYXdh=?=
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kulonprogo, membuka pendaftaran calon penghuni rumah susun di Desa Triharjo, Wates, bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kabid Ciptakarya DPU Kulonprogo Zahram Azzurawan di Kulonprogo, Kamis (7/8), mengatakan pendaftaran sudah dilaksanakan sejak awal Juli hingga akhir 2014.
"Sampai saat ini, masyarakat yang sudah mengambil formulir sebanyak 105 orang, tapi yang sudah mengembalikan baru delapan orang. Pendaftaran ini hingga akhir 2014," kata Zahram.
Ia mengatakan rumah susun (rusunawa) berkapasitas 196 hunian yang terdiri dari dua gedung atau twin blok lima lantai. Saat ini, rusunawa bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah selesai dibangun.
"Saat ini sedang dipasangi aliran listrik dan air bersih PDAM. Pembangunan gedung sendiri sudah sesuai jadwal yang ditetapkan. Artinya pengembang mampu menyelesaikan sesuai target waktu, target biaya dan target mutu," kata dia.
Ia mengatakan biaya sewa rusunawa bukan untuk pendapatan asli daerah, tapi dialokasikan untuk pemeliharaan bangunan.
"Jadi tidak ada target PAD. Semua pendapatan sewa kembali digunakan untuk perawatan dan pembangunan fasilitas lainnya," katanya.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan bagi masyarakat Kulonprogo yang kurang mampu untuk mendaftar menjadi penghuni rusunawa.
"Bawa KTP asli Kulonprogo, dan warga kurang mampu, kami persilakan mendaftarkan diri," katanya.
Editor: Nina Atmasari
Kabid Ciptakarya DPU Kulonprogo Zahram Azzurawan di Kulonprogo, Kamis (7/8), mengatakan pendaftaran sudah dilaksanakan sejak awal Juli hingga akhir 2014.
"Sampai saat ini, masyarakat yang sudah mengambil formulir sebanyak 105 orang, tapi yang sudah mengembalikan baru delapan orang. Pendaftaran ini hingga akhir 2014," kata Zahram.
Ia mengatakan rumah susun (rusunawa) berkapasitas 196 hunian yang terdiri dari dua gedung atau twin blok lima lantai. Saat ini, rusunawa bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah selesai dibangun.
"Saat ini sedang dipasangi aliran listrik dan air bersih PDAM. Pembangunan gedung sendiri sudah sesuai jadwal yang ditetapkan. Artinya pengembang mampu menyelesaikan sesuai target waktu, target biaya dan target mutu," kata dia.
Ia mengatakan biaya sewa rusunawa bukan untuk pendapatan asli daerah, tapi dialokasikan untuk pemeliharaan bangunan.
"Jadi tidak ada target PAD. Semua pendapatan sewa kembali digunakan untuk perawatan dan pembangunan fasilitas lainnya," katanya.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan bagi masyarakat Kulonprogo yang kurang mampu untuk mendaftar menjadi penghuni rusunawa.
"Bawa KTP asli Kulonprogo, dan warga kurang mampu, kami persilakan mendaftarkan diri," katanya.
Editor: Nina Atmasari
Wednesday, August 6, 2014
TKI Kulonprogo Jadi Korban Perdagangan Manusia
Harianjogja.com, KULONPROGO– Dinas Soial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapat laporan bahwa banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) asal kabupaten tersebut menjadi korban perdagangan manusia.
Pengantar Kerja Dinsosnakertrans Kulon Progo Tri Iswanti mengatakan berdasarkan informasi dan pengakuan korban perdagangan manusia, jumlahnya sekitar lima orang. Namun, jumlah ini bisa lebih besar. Sebab, korban perdagangan manusia tidak akan mengaku karena akan menjadi aib keluarga.
"Kalau diungkap berdasarkan fakta di lapangan, jumlahnya lebih dari itu. Kami tidak tahu total pastinya. Kami mengalami kesulitan untuk mencari data dan informasi. Korban perdagangan manusia sangat tertutup, tidak mudah mencari informasi pada mereka," katanya.
Tri mengatakan korban perdagangan manusia yang lolos dan bisa pulang ke kampung halaman melalui jalur tidak resmi, seperti kasus TKI dari Kecamatan Sentolo. Begitu juga saat akan keluar negeri tidak melalui PJTKI yang legal.
"Untuk menjadi TKI itu kondisi kesehatannya harus bagus, memiliki ketrampilan dan keahlian. Kebetulan, TKI yang menjadi korban perdagangan manusia itu tidak bisa diberangkatkan ke luar negeri melalui jalur resmi. Akibat kemiskinan keluarga, yang bersangkutan tetap memaksakan berangkat dan ketemu calo," katanya.
Dia juga mengatakan korban perdagangan manusia tidak pernah melaporkannya ke Kantor Dinsosnakertrans.
"Kami mendapat informasi, kami mendatangi lokasi dan kami gali informasinya. Bahkan berdasarkan hasil pendekatan yang kami lakukan, ada TKI yang sudah dianiaya, dan berbulan-bulan tidak makan nasi hanya minum air putih. Akhirnya yang bersangkutan bisa lari dan pulang ke Indonesia. TKI tersebut berasal dari Kecamatan Sentolo dan Galur," kata dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan mayoritas TKI yang menjadi korban perdagangan manusia menjadi tenaga kerja di Malaysia. Sebab. di Malaysia, TKI illegal banyak ditangkap polisi.
"Namun, untuk menggali lebih dalam kasus perdagangan manusia sangat sulit. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami," kata dia.
Editor: Mediani Dyah Natalia
Potensi Energi Biogas Terus Dikembangkan
Kepala Bidang Geologi dan ESDM pada Disperindag ESDM Kulonprogo Eko Susanto mengatakan tahun ini instalasi biogas tersebut akan dibagikan ke sejumlah desa di empat kecamatan. Kecamatan Kalibawag akan menerima 37 unit, Kecamatan Temon sebanyak enam unit, Kecamatan Panjatan tujuh unit dan Kecamatan Pengasih mendapatkan bantuan instalasi biogas sebanyak 14 unit.
"Instalasi ini berukuran enam meter kubik, per satu KK dengan syarat setiap KK memiliki minimal dua ekor sapi. Karena biogas yang akan diproses diambil dari limbah kotoran sapi," jelas Eko, Selasa (5/8/2014) di kantornya.
Bantuan tersebut diberikan untuk para peternak sapi agar dapat mengolah limbah kotoran sapi agar dapat diolah menjadi sumber energi terbarukan. Tak hanya kotoran sapi yang diurai menjadi energy terbarukan, di Desa Tuksana, Kecamatan Sentolo bahkan telah sukses mengolah limbah tahu menjadi biogas sebagai bahan bakar rumah tangga hingga bahan bakar pengolahan tahu.
"Di Tuksana, energi biogas dari limbah tahu ini malah sudah melebihi kapasitas. Sementara di Kulonprogo ini sudah ada sekitar 752 keluarga yang telah menggunakan biogas ini," ujar Kasi Energi Minyak dan Gas Disperindag ESDM Kulonprogo Idhiar Nugroho.
Inovasi energi terbarukan dengan memanfaatkan limbah yang ada di wilayah Kulonprogo ini masih memiliki peluang dan potensi untuk terus dikembangkan. Inovasi biogas akan memberikan energi alternatif yang lebih hemat biaya sekaligus menghemat biaya pengeluaran rumah tangga.
"Potensinya masih sangat besar, bila terus dikembangkan masyarakat akan diuntungkan, karena akan sangat menghemat biaya bahan bakar dari gas elpiji," imbuh Idhiar.
Editor: Mediani Dyah Natalia
Monday, August 4, 2014
=?utf-8?B?SGFyZ2EgTWVsb24gSmF0dWgsIFBldGFuaSBSdWdp=?=
"Dua pekan sebelum Lebaran sempat tergenang air karena hujan terus-menerus. Sekarang banyak melon yang tumbuhnya tidak bagus," papar Karti, 39, salah satu petani melon di Desa Tirtorahayu, Galur kepada Harianjogja.com, Minggu (3/8/2014).
Karti mengatakan hampir seluruh lahan melon miliknya terendam air pada pertengahan Juli lalu. Dirinya pun harus mengeluarkan biaya untuk menyedot air yang menggenangi ladang melonnya menggunakan pompa disel. Kala itu usia tanaman melon sudah berkisar 30 hari.
"Tadinya kena hujan, terendam, lalu tiba-tiba panas. Akhirnya ada yang matang sempurna ukuranya besar. Tapi ada juga yang membusuk dan ukurannya kecil-kecil," papar Karti.
Saat ditemui di ladangnya Karti mengatakan dirinya pasrah hasil panen melonnya dihargai murah. Ladang melon berukuran kurang lebih 1.000 meter persegi itu berisi empat kepek melon, setiap kepek berisi sekitar 450 benih melon. Gagalnya panen melon kali ini membuat harga per kepek melon miliknya dipatok Rp2,5 juta sampai Rp3 juta.
Salah satu pemborong melon, Parlan, 40, mengatakan jatuhnya harga melon tidak hanya terjadi di Kulonprogo. Cuaca ekstrem yang sempat terjadi di pertengahan Juli membuat hampir seluruh lahan melon di wilayah DIY mengalami penurunan kualitas. Harga melon di setiap daerah pun hampir merata.
Parlan menjelaskan harga normal melon dengan kualitas yang bagus per kilogramnya bisa mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000. Satu truk biasanya dapat memuat sekitar 60 ton melon dengan harga normal melon yang diangkut mencapai Rp20 juta sampai Rp25 juta.
"Itu kalau panennya bagus. Tetapi kalau panennya seperti saat ini paling mahal, cuma Rp15 jutaan. Rencananya melon-melon ini akan saya setor ke Jogja [wilayah pemasaran]," imbuh Parlan.
Editor: Mediani Dyah Natalia
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kulonprogo Cair
Harianjogja.com, KULONPROGO– Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo, pada awal Agustus akan segera mencairkan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 119 unit untuk kepala keluarga miskin.
"Pemkab Kulon Progo melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 menganggarkan 150 unit rumah layak huni bagi keluarga miskin. Tapi setelah dilakukan verifikasi, hanya 116 KK saja, sebab lainnya sudah dibantu dari perusahaan melalui dana CSR. Rencananya, kami akan mencairkan awal Agustus ini," kata Kepala Dinsosnakertrans Kulon Progo Eko Pranyoto di Kulon Progo, Sabtu (2/8/2014).
Ia mengatakan bantuan ini awalnya diberikan dalam bentuk uang tunai yakni Rp10,125 juta yang digunakan untuk bangunan fisik sebesar Rp10 juta dan Rp125.000 untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Setelah ada kebijakan dari pemerintah pusat, bahwa dana bantuan sosial langsung ditransfer melalui rekening.
"Setelah penerima membuka rekening, kami akan segera mencairkannya. Namun demikian, kami tetap melakukan pengawasan dalam pembangunannya," kata Eko.
Selain itu, lanjut Eko, sebanyak 50 kepala keluarga miskin perkotaan di Wates juga mendapat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemsos) masing-masing Rp10 juta.
"Pada 2014 ini, yang mendapat bantuan dari Kemsos itu di Kabupaten Gunungkidul untuk perdesaan dan Kulonprogo bantuan untuk perumahan perkotaan. Yang mendapat bantuan RTH hanya tidak kelompok," kata dia.
Dia mengatakan berdasarkan data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tidak layak huni di Kulonprogo sedikitnya 5.500 unit.
"Kami akan melakukan validasi data ini dengan menyandingkan data kemiskinan pada Album Kemiskinan yang dimiliki oleh Bappeda Kulonprogo. Setelah itu, kami akan menargetkan jumlah KK miskin yang akan mendapat bantuan," kata dia.
Saat ini, lanjut Eko, rata-rata rumah tidak layak huni yang berhasil diperbaiki sebanyak 360 unit yang terdiri dari 200 unit berasal dari APBD dan 160 unit berasal dari non-APBD.
Editor: Mediani Dyah Natalia
"Pemkab Kulon Progo melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 menganggarkan 150 unit rumah layak huni bagi keluarga miskin. Tapi setelah dilakukan verifikasi, hanya 116 KK saja, sebab lainnya sudah dibantu dari perusahaan melalui dana CSR. Rencananya, kami akan mencairkan awal Agustus ini," kata Kepala Dinsosnakertrans Kulon Progo Eko Pranyoto di Kulon Progo, Sabtu (2/8/2014).
Ia mengatakan bantuan ini awalnya diberikan dalam bentuk uang tunai yakni Rp10,125 juta yang digunakan untuk bangunan fisik sebesar Rp10 juta dan Rp125.000 untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Setelah ada kebijakan dari pemerintah pusat, bahwa dana bantuan sosial langsung ditransfer melalui rekening.
"Setelah penerima membuka rekening, kami akan segera mencairkannya. Namun demikian, kami tetap melakukan pengawasan dalam pembangunannya," kata Eko.
Selain itu, lanjut Eko, sebanyak 50 kepala keluarga miskin perkotaan di Wates juga mendapat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemsos) masing-masing Rp10 juta.
"Pada 2014 ini, yang mendapat bantuan dari Kemsos itu di Kabupaten Gunungkidul untuk perdesaan dan Kulonprogo bantuan untuk perumahan perkotaan. Yang mendapat bantuan RTH hanya tidak kelompok," kata dia.
Dia mengatakan berdasarkan data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tidak layak huni di Kulonprogo sedikitnya 5.500 unit.
"Kami akan melakukan validasi data ini dengan menyandingkan data kemiskinan pada Album Kemiskinan yang dimiliki oleh Bappeda Kulonprogo. Setelah itu, kami akan menargetkan jumlah KK miskin yang akan mendapat bantuan," kata dia.
Saat ini, lanjut Eko, rata-rata rumah tidak layak huni yang berhasil diperbaiki sebanyak 360 unit yang terdiri dari 200 unit berasal dari APBD dan 160 unit berasal dari non-APBD.
Editor: Mediani Dyah Natalia