Tourist knows Yogyakarta Indonesia

Top reviews

Friday, May 29, 2015

Siswa SD Ubah Sekolah Gersang Jadi Rindang

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -Para siswa SDN Kalimenur Sentolo berkumpul

dalam kelompok-kelompok kecil di belakang sekolah, Rabu (27/5/2015)

siang.

Mereka bersama-sama membuat pupuk kompos dan kerajinan dari dedaunan

kering dan barang bekas.

Tugas-tugas itu mereka kerjakan sesekali di sela-sela kegiatan belajar

mengajar. Namun tugas pokok harian mereka, selain belajar, adalah

mengumpulkan dan memungut sampah di sekitar sekolah.

Sampah daun kering mereka pilah dan olah menjadi kompos untuk memupuk

tanaman serta kebun sekolah.

Dalam waktu empat tahun, sekolah yang pada 2011 lalu masih gersang,

kini menjadi rindang penuh tanaman bunga dan obat-obatan. Semua itu

berkat tangan-tangan siswa bersama para guru yang peduli lingkungan.

Perjuangan mereka selama empat tahun menjadi sekolah berwawasan

lingkungan pun menunjukkan hasilnya.



Selain menjadi sekolah yang ramah lingkungan, kali ini mereka terpilih

mewakili Kulonprogo maju penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat DIY.

Di sela-sela penilaian oleh tim dari DIY dan Kulonprogo, Rabu siang,

itu para siswa menunjukkan kebolehannya mengolah dedaunan kering dan

sampah plastik menjadi kompos dan kerajinan.

Di belakang sekolah itu, Nanda terlihat meremas-remas sampah daun

kering bersama belasan siswa lainnya yang membentuk lingkaran.

Teman lainnya, Rohmad Hermanto juga melakukan hal yang sama.

"Setiap hari mengumpulkan sampah. Kadang bawa kotoran sapi ke sekolah.

Ini menyenangkan karena bisa belajar membuat kompos," katanya.

Nia, siswi berambut kemerah-merahan yang duduk bersama empat temannya

di paling pojok mengerjakan kerajinan tas.

Sementara, sejumlah siswa lainnya membuat piring buah berbahan tutup

minuman kemasan dan topeng dari bubur kertas bekas.



Semua kegiatan siswa dan guru itu menyertai penilaian Adiwiyata di

sekolah tersebut pada Rabu siang itu. Guru pendamping, Alzizul Arifin,

mengatakan selama ini nyaris tidak ada bakar-membakar sampah di

sekolah.

Semua sampah baik daun kering mapun plastik bekas dikumpulkan untuk diolah.

"Sekolah membiasakan peduli lingkungan sejak lama. Saat datang,

istirahat, dan pulang, mereka mengumpulkan sampah, kadang bawa kotoran

sapi. Dalam dua bulan pupuk kompos dalam tong siap untuk memupuk

tanaman di sekolah. Sampah plastik buat kerajinan, yang tidak bisa

diolah kami jual," kata Azizul, saat mendampingi siswa di sela-sela

penilaian tersebut.

Tak heran, sekolah yang dulu gersang tanpa tanaman itu kini mulai

tampak rindang. Sekolah itu bahkan memiliki kebun obat-obatan

tradisional semacam tanaman jahe dan sebagainya.

Kepala SDN Kalimenur, Karsiyem, mengatakan perintisan sekolah

Adiwiyata dilakukan sejak empat tahun lalu.

"Ada empat komponen Adiwiyata, terkait kebijakan sekolah soal

lingkungan, kurikulum, pendidikan lingkungan berbasis partisipatif,

dan pendidikan ramah lingkungan," katanya.

Kepala KLH Kulonprogo, Suharjoko, menyebut di Kulonprogo saat ini

terdapat tiga sekolah Adiwiyata mandiri, yakni SD 4 Wates, SMK 1

Wates, dan SD Kembangmalang.



"Ada juga sekolah Adiwiyata tingkat nasional SMA 1 Temon dan sekolah

Adiwiyata DIY SD Temon," tuturnya.( tribunjogja.com)
Share:

Para Carik Khawatir Turun Kelas

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Sekitar 69 sekretaris desa (Sekdes)

berstatus PNS di Kulonprogo bakal ditarik dari pemerintahan desa untuk

mengisi jabatan staf kecamatan dan pemerintah kabupaten.

Wacana yang muncul pascapenerapan UU 6/2014 tentang Desaini praktis

membuat kalangan sekdes PNS khawatir bakal "turun kelas".

Penarikan sekdes menjadi pegawai biasa di kecamatan ini merupakan

buntut dari aturan dalam undang-undang desa yang menyatakan carik atau

sekretaris di pemerintahan desa bukan lah PNS.

Carik desa diatur pengangkatannya berdasarkan pemilihan dari unsur

masyarakat. Sementara, sekdes PNS selanjutnya bakal ditarik sebagai

pegawai di kecamatan dan kabupaten.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Yuriyanti, mengatakan saat ini

di Kulonprogo terdapat 69 sekdes berstatus PNS.

Mereka rencananya akan ditempatkan di kecamatan dan kabupaten. Hal itu

menurutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan para camat.

Disebutkan, banyak yang meminta agar para sekdes PNS ditempatkan

sebagai staff kecamatan.



Jika carik desa akan diisi berdasarkan pemilihan, para sekdes PNS itu

dibutuhkan sebagai pejabat fungsional di kecamatan yang selama ini

dinilai masih kurang.

"Penarikannya belum. Baru kami inventarisasi keingingannya dengan

melayangkan surat ke kecamatan, apakah ditarik atau mau tetap menjadi

sekdes," kata Yuriyanti, Rabu (27/5).

Merespon wacana tersebut, beberapa sekdes PNS beberapa waktu lalu

menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD. Sekdes Jatisarono Nanggulan,

Juhari, menyampaikan bahwa aturan tersebut membuatnya pasrah.

Jika semula sebagai sekdes memiliki kewenangan, misal membubuhkan

tandatangan yang diakui masyarakat, kelak hal itu tidak akan terjadi

saat menjadi staf kecamatan.

Demikian juga diungkapkan Sekdes Karangwuni, Sukimin. Dia sebagai

sekdes PNS berijasah sarjana mengaku sebenarnya lebih memilih menjadi

carik di desa.

Sementara Sekdes Sukoreno, Bambang Priyantono, mengatakan jabatan

sekdes yang ditarik dari desa hanya akan menjadi pegawai golongan IIC.

Beberapa hal tersebut tentu membuat para sekdes PNS kebingungan.

Selain kemudian harus beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, mereka

kemungkinan akan menjadi pegawai berpangkat rendah. "Blangko edaran

rencana penarikan sekdes PNS sudah disampaikan kepada desa," katanya.



Anggota DPRD Kulonprogo, Suprapto, mengatakan sebenarnya para sekdes

PNS tidak perlu merasa resah. Pasalnya, mereka tetap dapat memilih

penempatan.

Selama ini, menurutnya, bahkan ada sekdes berusia tua namun tetap

dipertahankan sebagai sekdes. Dia pun menyatakan mereka tetap dapat

memilih menjadi sekdes.

( tribunjogja.com)
Share:

Belasan Makanan Kadaluarsa Ditemukan Masih Dijual di Pasar Ngentakrejo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Razia jelang bulan Ramadan oleh tim

gabungan dilakukan di sejumlah pasar dan toko di Kulonprogo. Dari

operasi ini, berhasil terungkap temuan belasan makanan kemasan

kadaluarsa, Rabu (27/5/2015).

Meski produk makanan kemasan itu sudah lewat masa berlakunya, namun

petugas menemukannya berada di etalase toko kompleks pasar di

Ngentakrejo, Lendah.

Temuan makanan kadaluarsa itu berupa minuman soda, aneka bumbu instan

kemasan, susu bayi kemasan sachet dan beberapa kemasan lainnya.

Petugas tidak menyitanya namun mengembalikan kepada pemilik toko agar

segera menggantinya dengan produk yang baru.

Seorang pemilik toko, Yuwono, mengatakan temuan produk kemasan yang

kadaluarsa di tokonya baru pertama kali. Sebelumnya, dia mengaku

selalu cermat melakukan cek produk dagangannya. Sebulan sebelumnya dia

bahkan sudah meminta sales untuk mencek tanggal berlakunya produk di

toko tersebut.

"Saya sudah minta cek. Tapi sepertinya waktu itu sales buru-buru

sehingga ada yang kelewatan belum dicek," ujar Yuwono, saat tim

gabungan mendatangi tokonya, Rabu (27/5/2015).

Tim gabungan tersebut terdiri atas anggota Satpol PP, Dinas Kesehatan,

Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Disperindag dan dinas

terkait lainnya. Tim bergerak sejak pagi menyisir pasar tradisional

serta toko di sekitarnya. Kasi Meterologi dan Perlindungan Konsumen

Disperindag ESDM Kulonprogo, Sungkono, mengatakan inspeksi di pasar

wilayah Ngentakrejo menemukan produk kadaluarsa. Menurutnya,

pemeriksaan juga dilakukan di lima tempat lainnya.

"Ada yang rusak juga kemasannya tetapi masih dipajang di etalase," katanya.

Menurutnya, temuan makanan kadaluarsa juga ada di kios di Pasar

Brosot. Di sekitar pasar ini, petugas juga memeriksa ikan asin serta

daging. Meski demikian, tim tersebut tidak menemukan ikan atau daging

berformalin.

"Hasil ujinya negatif," tutur Kasi Perizinan dan Pengembangan Usaha

Diskepenak Kulonprogo, Lely Marwati.(*)
Share:

LAPORAN KEUANGAN KULONPROGO : Penyajian Aset Tetap Masih Jadi Catatan

Harianjogja.com, WATES-Pemkab Kulonprogo memperoleh opini wajar tanpa

pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya. Pencapaian tersebut

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan PePenyajian Aset

Tetap Masih Jadi Catatan meriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DIY

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kulonprogo tahun

anggaran 2014.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Kabupaten Kulonprogo Rudiyatno mengatakan, laporan keuangan Pemkab

Kulonprogo dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

(SAP). Kebijakan akuntasi, pencatatan, dan penyajiannya juga sudah

sesuai Peraturan Pemerintah No.71/2010. Begitu pula dengan aspek

kepatuhan dan pengelolaan keuangan yang dianggap telah sesuai pedoman.

"Sistem pengawasan interen juga sudah dianggap efektif," kata Rudi,

saat ditemui di kantornya, Kamis (28/5/2015).

Meski demikian, Rudi mengakui masih ada catatan khusus yang harus

diperbaiki. "Ada satu poin pada paragraf penjelas, yaitu mengenai

penyajian aset tetap," ungkapnya.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKA Kulonprogo, Iswandari

menyatakan permasalahan terkait aset juga menjadi catatan di tahun

sebelumnya. Kali ini, catatan itu kembali muncul karena masih ada

beberapa kegiatan yang belum terangkum dalam laporan. Misalnya pada

kegiatan perbaikan gedung dengan biaya lebih dari Rp10 juta

membutuhkan penambahan nilai gedung. "Ada beberapa yang terlewatkan,"

ucapnya.
Share:

Ikan Asin Aman dari Formalin

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Berbagai jenis ikan asin di Pasar

Ngentakrejo Kecamatan Lendah dan Pasar Brosot Kecamatan Galur yang

diperiksa petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak)

Kulonprogo dalam operasi gabungan, Rabu (27/05/2015), dinyatakan aman.

Hasil pemeriksaan sampel menunjukkan, berbagai jenis ikan asin

tersebut tidak mengandung formalin.

"Dari sembilan sampel yang kami ambil, semuanya negatif," kata Kasi

Perizinan dan Pengembangan Usaha, Dinas Kepenak Kulonprogo, Leli

Marwati.

Leli menerangkan, pada cuaca panas seperti saat ini, produsen ikan

asin bisa mengandalkan panas matahari untuk mengeringkan ikan. Berbeda

dengan musim hujan, di mana produsen kesulitan dalam pengeringan ikan

sehingga rawan menggunakan formalin.

"Kami sempat menemukan ikan asin berformalin dalam operasi April lalu

di Pasar Jagalan dan Pasar Pripih. Biasanya, dagangan tersebut dikulak

dari Pasar Beringharjo dan Muntilan," urainya.

Selain memeriksa ikan asin, dalam operasi petugas juga memeriksa

kualitas daging sapi dan daging ayam. Hasilnya, daging yang dijual

pedagang berkualitas baik.

Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satpol PP Kulonprogo,

Qumarul Hadi menambahkan, operasi gabungan digelar pihaknya untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen. Operasi ini sudah digelar

rutin dengan menyasar lokasi berbeda. "Kami mengimbau kepada

masyarakat agar lebih teliti saat membeli produk makanan," tegas

Qomarul.(Unt)
Share:

Warga Jonggrangan Kesulitan Air Bersih

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Wilayah Jonggrangan Desa Jatimulyo

Kecamatan Girimulyo bila musim kemarau kesulitan air bersih. Masalah

yang saat ini dihadapi meski sudah dilakukan sambungan ke rumah tapi

belum selesai dan tingkat kapur sangat tinggi sehingga merusak alat.

Hal itu disampaikan Camat Girimulyo Purwono bersama Kelompok Pengelola

Air Jonggrangan kepada Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) di

rumah dinas bupati, Kamis (28/05/2015).

Diterangkan Purwono, dalam mengatasi kesulitan air bersih di

Jonggrangan, sekarang sudah ada bantuan Rp 100 juta yang dikerjakan

oleh masyarakat, namun sambungan ke rumah-rumah belum selesai.

Sedangkan masyarakat menggunakan bak tampungan yang sudah ada.

Masyarakat pengguna sebanyak 87 Kepala Keluarga (KK).

"Selain pipa sambungan belum selesai, sumber air yang ada di

Jonggrangan kadar kapurnya sangat tinggi, sehingga merusak alat. Kami

berusaha untuk memperoleh sumber air bersih dari Purwosari dengan

lokasi lebih tinggi 55 m sehingga diperlukan hydran. Biaya yang

diperlukan Rp 93 juta, dan swadaya warga baru mendapatkan Rp 62 juta

(131 KK termasuk puskesmas, MTS Jonggrangan). Dari 131 KK tersebut 26

KK diantaranya miskin," kata Purwono.

Bupati Hasto Wardoyo menanggapi keadaan itu sembari membagi pengalaman

seperti yang di Pringapus Desa Giripurwo, tahun lalu. Ketika itu

dilontarkan kepada jamaah haji agar ikut serta membantu masyarakat

yang kesulitan air.

"Karena amal jariah tidak hanya membangun masjid. Dengan membantu

pembangunan saluran air ini, amalnya juga akan mengalir terus. Sebab

yang biasanya kesulitan wudhlu jadi bisa wudhu," kata Hasto

mengapresiasi semangat Suryanto. (Wid)
Share:

Thursday, May 28, 2015

Anggota PMI Kulonprogo Berangkat ke Nepal

KULONPROGO-Anggota PMI asal Kulonprogo, Teguh Wintolo (38) berangkat

ke Nepal untuk mengemban misi Tugas Bantuan Kemanusiaan.

Warga Margosari, Pengasih ini akan bergabung dengan Federasi PMI

Internasional menjadi relawan selama 30 hari di Nepal.

"Selama disana sata akan fokus membantu masyarakat Nepal dalam bidang

sanitasi dan air," jelas Teguh saat berpamitan dengan bupati

Kulonprogo di rumah dinas bupati, Kamis (28/5/2015).

Keberangkatan ke Nepal, merupakan tugas dari PMI pusat. Dia akan

berangkat seorang diri menggantikan Taufik Jeremiah staf PMI Pusat

yang sudah bertugas di Nepal mulai 1-30 Mei. Semua pembiayaan akan

ditanggung oleh PMI Internasional.

Kiprah sebagai anggota PMI, telah dilakukan sejak 2005, sebagai tenaga

relawan PMI Kulonprogo. Tahun 2006 mengikuti Pelatihan Dasar untuk Air

dan Sanitasi.

Tahun 2010 Mengikuti Pelatihan Lanjutan, dan Tahun 2014 mengikuti

Pelatihan Regional Asia Pasifik yang diikuti oleh 14 negara.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku senang dan bangga ada warganya

yang akan mewakili kabupaten bahkan negara untuk membawa misi

kemanusiaan.

"Mudah-mudahan sukses, selamat, mendapat pengalaman yang dapat

memberikan manfaat, dan barokah," ujar Hasto.
Share:

Pemkab Kulon Progo Susun Jalur Wisata

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,

Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusun rencana induk, rencana tata

bangunan, lingkungan pengembangan, dan pembangunan jalur wisata di

Kawasan Bukit Menoreh.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjan Umum (DPU) Kulon Progo Gusdi

Hartono di Kulon Progo, Rabu, mengatakan rencananya pembangunan jalur

wisata ini akan menggunakan dana keistimewaan (danais).

"Penggunaan danais harus menggunakan perencanaan yang sistematis dan

runtut, mulai dari rencana induk, rencana tata bangunan dan lingkungan

(RTBL), perencanaan teknis, dan penyusunan rencana detail teknis

pelaksanaan (DED). Saat ini, kami baru sampai tahap menyusun rencana

induk dan RTBL," kata Gusdi.

Setelah keduanya selesai, kata Gusdi, pihaknya akan menyusun DED,

pengadaan tanah dan pembangunan fisik. Pembangunan infrastruktur jalan

wisata membutuhkan tahapan yang panjang.

"Infastruktur jalan wisata Kawasan Bukit Menoreh ini panjangnya 36,78

kilometer. Anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sehingga Pemkab

Kulon Progo mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur wisata

melalui danais," kata dia.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan pada 2015, Pemkab Kulon

Progo membangun jalan dari Tretes ke Suroloyo karena belum ada jalan

yang bisa dilalui mobil. Pembangunan jalan dilanjutkan 2016 dengan

memperlebar akses jalan Plono-Jatimulyo.

"Saat ini, jalannya lebarnya tiga meter, tahu depan kami lebarkan

menjadi tujuh meter supaya mobil bisa lewat dari dua arah. Sehingga

kawasan Menoreh yang indah akan kebun teh, wisata religi, ramai

kunjungi wisatawan," katanya.

Selain itu, kata Hasto, Pemkab Kulon Progo meminta perusahaan tambang

di Kecamatan Kokap membangun jalan sepanjang 10 kilometer yakni

Hargorejo-Kalirejo-Hargotirto.

Ia mengatakan seiring infrastruktur jalan di Bukit Menoreh yang

membaik, mampu membuka akses masyarakat di wilayah utara. Selain itu,

diharapkan mendukung pertumbuhan ekononi masyarakat.

"Semuanya untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat Kulon Progo.

Akses jalan yang baik akan mempercepat pertumbuhan pariwisata,

pertanian dan perekonomian masyarakat," katanya.

Red:Hazliansyah

Sumber:Antara
Share:

Operasi Patuh Sasar Wilayah Perbatasan

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Polres Kulonprogo menggelar razia kendaraan

sebagai bagian Operasi Patuh 2015, Kamis (28/5/2015). Kali ini, razia

menyasar wilayah perbatasan Kulonprogo-Yogyakarta, yakni di Jalan

Wates km 15, depan Pasar Seni dan Kerajinan Kulonprogo, Sentolo.

Kasat Lantas Polres AKP H Ahmad Hidayat Sukri SH menyampaikan, jadwal

Operasi Patuh 2015 yakni pada 27 Mei hingga 9 Juni. Sasaran utamanya,

yakni Jalan Brigjend Katamso dan Jalan Pangeran Diponegoro. "Karena

merupakan wilayah ramai yang rawan kemacetan," kata Hidayat di sela

razia.

Kendati demikian, Kasat Lantas juga merazia pengguna jalan di wilayah

perbatasan. Selain penertiban kelengkapan kendaraan, pihaknya juga

mengawasi barang bawaan kendaraan untuk mencegah peredaran senjata

tajam, bahan peledak bahkan beras plastik.

"Namun fokus utamanya tetap ketertiban kelengkapan kendaraan seperti

pemakaian helm, plat nomor sesuai standar serta kepemilikan

surat-surat kendaraan yakni SIM dan STNK," tandasnya.(Unt)
Share:

Maret 2019 Pesawat Sudah Mendarat di Bandara Kulon Progo

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo

menargetkan Maret 2019 pembangunan bandara baru di Kabupaten

Kulonprogo rampung.

''Target pahitnya pada Maret 2019 pesawat sudah mendarat di Bandara di

Kabupaten Kulonprogo,'' kata Hasto pada wartawan usai menerima Kaporan

Hasil Keuangan ata Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran

2014 di Gedung Pertemuan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY,

Kamis (28/5).

Sekarang tahap pembangunan bandara di Kulon Progo memasuki proses

akuisisi lahan. Di samping itu, juga proses gugatan di PTUN terhadap

IPL (Ijin Penetapan Lokasi) yang dilakukan oleh warga Kulon Progo yang

mengatasnamakan Wahana Tri Tunggal. Gugatan tersebut selesainya

ditargetkan tidak lebih enam bulan sejak pertengahan Mei 2015.

Hasto yang juga Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ini

mengharapkan pembangunan bandara sesuai target. Kalau mundur maksimal

enam bulan. Sedangkan IPL berlaku sampai Maret 2018.

Lebih lanjut dia mengemukakan berkaitan dengan gugatan di PTUN,

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membantu menyiapkan materi untuk

jawaban terhadap sanggahan. ''Gubernur (red. Gubernur DIY Sri Sultan

Hamengku Buwono X) sudah meminta tim lokal Kulon Progo menyusun materi

jawaban,''ujarnya.

Pengukuran lahan untuk bandara sudah lama dilakukan dan tinggal nanti

kalau sudah selesai PTUN akan dilanjutkan dengan appraisal independen.

Hasto mengakui sudah bertemu dengan Komnas HAM berkaitan dengan adanya

laporan dari sebagian warga Kulon Progo yang tidak setuju pembangunan

bandara karena ada pelanggaran HAM terutama karena tidak adanya

keterbukaan informasi.

''Komnas HAM bertemu saya untuk memberikan saran dan masukan supaya

memberikan informasi dan menyampaikan aspirasi kepada masyarakat

berkaitan dengan pembangunan bandara. Semua tahapan itu sudah kami

lalui. Kami sudah bekerjasama dengan PT Angkasa Pura yakni dengan

sekolah kedirgantaraan agar anak-anak di Kulon Progo ada yang sekolah

di sana. Supaya dengan adanya pembangunan bandara masyarakat tidak

hanya menjadi penonton,'' kata Hasto.



Red:Indira Rezkisari



Rep:Neni Ridareni
Share:

Archive

Breaking News

Wikipedia

Search results