LAPORAN KEUANGAN KULONPROGO : Penyajian Aset Tetap Masih Jadi Catatan

Harianjogja.com, WATES-Pemkab Kulonprogo memperoleh opini wajar tanpa

pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya. Pencapaian tersebut

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan PePenyajian Aset

Tetap Masih Jadi Catatan meriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DIY

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kulonprogo tahun

anggaran 2014.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Kabupaten Kulonprogo Rudiyatno mengatakan, laporan keuangan Pemkab

Kulonprogo dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

(SAP). Kebijakan akuntasi, pencatatan, dan penyajiannya juga sudah

sesuai Peraturan Pemerintah No.71/2010. Begitu pula dengan aspek

kepatuhan dan pengelolaan keuangan yang dianggap telah sesuai pedoman.

"Sistem pengawasan interen juga sudah dianggap efektif," kata Rudi,

saat ditemui di kantornya, Kamis (28/5/2015).

Meski demikian, Rudi mengakui masih ada catatan khusus yang harus

diperbaiki. "Ada satu poin pada paragraf penjelas, yaitu mengenai

penyajian aset tetap," ungkapnya.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKA Kulonprogo, Iswandari

menyatakan permasalahan terkait aset juga menjadi catatan di tahun

sebelumnya. Kali ini, catatan itu kembali muncul karena masih ada

beberapa kegiatan yang belum terangkum dalam laporan. Misalnya pada

kegiatan perbaikan gedung dengan biaya lebih dari Rp10 juta

membutuhkan penambahan nilai gedung. "Ada beberapa yang terlewatkan,"

ucapnya.