Ruang Kelas di SDN 1 Samigaluh Kulonprogo Terancam Longsor

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Gedung perpustakaan dan beberapa ruang

kelas SDN 1 Samigaluh terancam longsor. Pasalnya, bagian talut

penyangga gedung tersebut sudah dalam kondisi ambrol sejak Februari

2015 lalu.



Kepala SDN 1 Samigaluh, Tri Rahayu, mengatakan talut penyangga

sejumlah bangunan ruang sekolah itu ambrol saat musim hujan pada

Februari lalu. Meski talut itu sudah permanen, namun hujan deras saat

itu akhirnya merusaknya hingga ambrol sebagian.



Selain mengancam gedung di atasnya yang ikut longsor, material

ambrolnya talut juga mengarah ke jalan utama yang sehari-hari dilewati

para siswa saat datang dan pulang sekolah. Kerusakan talut semakin

parah karena tidak segera mendapat penanganan serius.



"Sejauh ini kami hanya bisa mengimbau anak-anak agar berhati-hati.

Tapi mereka kan anak-anak jadi masih sering bermain di area itu,"

katanya, Kamis (6/8/2015).

Pada Februari lalu, pascaambrolnya talut tersebut pihak sekolah

langsung melaporkannya baik secara lisan maupun tertulis kepada

sejumlah instansi terkait. Meski kemudian langsung dilakukan

peninjauan petugas, ternyata sampai saat ini belum ada penanganan.



Kepala sekolah kini berpikir keras harus bagaimana untuk mengatasi

masalah tersebut. Jika dapat mengajukan permohonan bantuan, dia kini

masih kebingungan harus melayangkan proposal ke instansi mana.

Terlebih, saat ini kondisi pagar perpustakaan di atas talut itu juga

ikut rusak karena lama tak tertangani.(*)





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

SELEBARAN GELAP : Berisi Foto HB IX, Berisi tentang Sultan Ground dan Pakualam Ground

Harianjogja.com, KULONPROGO– Ratusan lembar selebaran gelap yang

dipasang di sepanjang jalan Daendels berisi tulisan provokatif.

Selebaran dengan foto-foto Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu memuat

tentang tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualam Ground (PAG).



Ratusan selebaran tersebut dipasang di sejumlah tempat, ada yang di

pepohonan, pagar-pagar di tepi jalan di wilayah Dusun Macanan, hingga

kawasan wisata Pantai Glagah yakni di area-area parkir. "Selebaran itu

sudah terpasang sejak beberapa hari lalu. Persoalan tersebut sudah

ditindaklanjuti pihak berwajib," ujar Kepala Desa Glagah Agus Parmono,

Selasa (4/8/2015).



Kapolres Kulonprogo AKBP Yuliyanto mengaku telah mendapatkan laporan

dari anggotanya terkait persoalan tersebut. Usai mendapatkan laporan,

penyelidikan langsung dilakukan. Yuliyanto memaparkan, penyelidikan

dimulai dengan menanyakan hal itu kepada pihak warga penolak

pembangunan bandara.



"Sudah disampaikan ke WTT, menurut keterangan yang diterima anggota

kami, warga tidak mengetahui siapa yang memasang. Berpotensi rawan

menimbulkan konflik pasti ada. Namun, beberapa hari [setelah

pemasangan] ini tidak ada konflik yang muncul," jelas Yuliyanto.



Salah satu isi kalimat dalam selebaran tersebut berbunyi SG & PAG

adalah tanah penjajah jadi tanah NKRI, dasarnya UUPA. Kini kau

hidupkan SG & PAG, apa kau mau MAKAR?



Yuliyanto menambahkan, sampai saat ini masih melakukan penyelidikan

lebih mendalam untuk mengetahui pelaku pemasangan selebaran tersebut.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada keresahan

yang terjadi di wilayah tersebut.



Yuliyanto menandaskan, hingga kemarin belum ada laporan dari warga

yang mungkin saja keberatan dengan isi selebaran yang terpasang di

lingkungannya. Lebih lanjut dia mengatakan, indikasi kecurigaan

terhadap pihak ketiga yang melakukan pemasangan selebaran itu

kemungkinan dapat saja terjadi. Namun, sampai saat ini pihaknya belum

dapat menyampaikan motif dari pelaku memasang selebaran tersebut.



"Kalau dilihat dari segi ilmu konflik, mungkin saja [selebaran gelap]

dipasang oleh pihak ketiga. Tujuannya, untuk mengacaukan situasi dan

bisa saja itu orang luar WTT, orang WTT sendiri atau bahkan, orang

yang tidak setuju dengan kondisi Kraton Jogja saat ini. Kemungkinan

dugaannya banyak, tapi kami tetap berusaha mencari tahu siapa yang

memasang," jelas Yuliyanto.



Sementara itu, Ketua WTT Martono menegaskan, adanya pemasangan

selebaran tersebut bukan berdasarkan instruksi organisasi tersebut.

Pihaknya juga tidak dapat memastikan, apakah pelaku pemasangan

dilakukan oleh oknum anggota WTT atau tidak.



Martono menandaskan, apabila memang selebaran tersebut dipasang oleh

anggota WTT, hal itu tidak merugikan bagi paguyuban penolak bandara

ini.



"Karena bukan instruksi dari organisasi, kalau itu yang memasang oknum

WTT, kami akan minta dilepas. Setiap kegiatan yang kami lakukan selalu

terorganisir dan melalui rapat lebih dulu," jelas Martono.





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

BANDARA KULONPROGO : WTT Akan Ajukan Yudisial Review Perda RTRW Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO– Menanggapi rencana pengajuan kontra

memori kasasi, pihak pemrakarsa pembangunan bandara tetap optimis atas

putusan Mahkamah Agung nanti. Selain akan mengajukan kontra memori

kasasi, pihak warga penolak bandara juga akan mengajukan yudisial

review untuk menuntut pencabutan perda RTRW Kulonprogo.



"Masing-masing pihak akan menempuh hukum apapun. Namun, gubernur sudah

menegaskan tekadnya bahwa bandara harus jadi. Pemerintah pusat juga

sudah mengisyaratkan hal yang sama," ujar Humas Kantor Proyek

Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Ariyadi

Subagyo saat ditemui, Selasa (4/8/2015).



Ariyadi mengungkapkan, terkait persidangan di Mahkamah Agung nanti

pihaknya akan tetap optimis. Dia menjelaskan, ada beberapa alasan yang

melandasi keyakinan tersebut. Rencana pembangunan bandara sudah cukup

lama dirumuskan dan telah melalui prosedur administrasi.



Bahkan, keputusan Menteri Perhubungan telah menegaskan rencana

pembangunan bandara di Temon sudah memenuhi persyaratan. Keputusan

Menhub tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek

teknis, operasional, sosial ekonomi, budaya hingga aspek hukum.



Selain itu, ada beberapa poin yang semestinya menjadi pertimbangan

hakim di PTUN Yogyakarta yang ternyata terlewat, sehingga IPL Gubernur

ditolak. Salah satu lampiran tentang peraturan presiden 71 tahun 2012

pada pasal 4 telah menegaskan, pembangunan bandara baru untuk

kepentingan umum sesuai dengan perda RTRW provinsi dan atau perda RTRW

kabupaten.



"Kami juga meyakini hakim MA nantinya akan melihat rencana pembangunan

bandara dalam perspektif lebih luas. Karena pembangunan bandara ini,

tidak hanya untuk DIY tetap untuk jaringan transportasi udara, baik

nasional maupun internasional," imbuh Ariyadi.



Sementara itu, warga penolak pembangunan bandara yang tergabung dalam

Wahana Tri Tunggal (WTT) menyatakan akan menghadapi kasasi yang

diajukan Pemda DIY ke MA. Ketua WTT Martono mengatakan, selain

mengajukan kontra memori kasasi, upaya lain juga dilakukan agar

pembangunan bandara di Temon dapat dibatalkan. Martono menegaskan,

nantinya akan membawa materi untuk mengajukan yudisial review terkait

Perda RTRW Kulonprogo.



"Rencananya, minggu depan kami akan ke Jakarta. Kaitannya untuk

memperkarakan Perda RTRW Kulonprogo, agar MA dapat membatalkan perda

tersebut," jelas Martono





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Kulonprogo Targetkan Satu Desa Satu Penghafal Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, WATES -- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY), menargetkan satu desa minimal ada satu

penghafal Alquran. Mereka bisa menjadi imam masjid desa/kelurahan dan

tempat bertanya orang satu desa.



Bupati Kulonprogo, H Hasto Wardoyo mengungkapkan hal itu di sela-sela

penyerahan penghargaan kepada 95 hafidz/hafidzoh serta 67

ustad/ustadzah di Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),

Selasa (4/8).



"Cita-cita ini tidak terlalu muluk dan bisa tercapai," kata Hasto

Wardoyo yang menyerahkan penghargaan senilai Rp 68,9 juta.



Hasto mengapresiasi para guru ngaji karena berkat jasanya, telah

menelorkan penghafal Alquran. "Kami mengucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada para ustadz dan ustadzah yang sudah memberikan

sumbangsih kepada masyarakat untuk melatih para penghafal Kulonprogo.

Terlebih di Kabupaten Kulonprogo masih penting dan perlu sekali untuk

meningkatkan kemampuan dalam menghafal Alquran," kata. Hasto.



Hasto Wardoyo mengharapkan setiap desa/kelurahan memiliki satu

penghafal Alquran. Karena itu, Bupati mengharapkan dukungan, dorongan

para guru penghafal Alquran agar bisa menyemangati tercapainya

cita-cita ini.



Bupati menilai anggaran penghargaan bagi penghafal Alquran ini belum

seberapa dibanding nilai hafalan yang sudah dicapai. Namun menurutnya

Pemda ingin memberi penghargaan yang lebih dari pada saat ini secara

tulus terhadap para penghafal dan guru penghafal yang sudah meluangkan

banyak waktunya untuk menghafal dan menjaga hafalan Alquran.



Selain penghargaan, Pemkab juga memberikan beasiswa kepada para santri

berusia 6 – 15 tahun melalui BAZDA untuk menjadi penghafal Alquran.

Hal ini untuk mewujudkan cita-cita satu penghafal tiap desa.



Pemkab Kulonprogo, saat ini sedang menyusun rancangan Perda yang

mewajibkan siswa Sekolah Dasar khatam Alquran di kelas 6 SD sehingga

bisa membaca dengan benar. Draft Perda sedang disusun yang meliputi

kelas 3 SD khatam Iqro, dan kelas 6 khatam Alquran.



'Mudah-mudahan Perda ini disetujui DPRD bersama dengan Pemda di tahun

2015 ini sehingga di tahun-tahun 2016-2017 tinggal mengalokasikan

anggaran," tandasnya.



Ditambahkan Hasto, Perda itu tidak membuka peluang ada SD yang

kekurangan guru agama Islam. Hasto mengizinkan SD menggaji guru honor

untuk mengajar Alquran.



Sementara Arif Prastowo, Kabag Kesra Setda Kulonprogo, awal Juli lalu,

telah dilaksanakan seleksi di Ponpes Alquran Wates bekerja sama dengan

Kantor Kementerian Agama, Jami`atul Quro` wal Hufadz (JQH) Kabupaten

Kulonprogo, dan Ponpes Alquran Wates. Seleksi ini diharapkan diperoleh

bibit-bibit penghafal Alquran di Kulonprogo.



"Para penghafal Alquran diharapkan dapat menjadi contoh masyarakat

Kabupaten Kulonprogo dalam rangka menjaga dan mengamalkan isi

kandungan Alquran," kata Arif.



Red:Agung Sasongko



Rep:Heri Purwata



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

LISTRIK KULONPROGO : Listrik Rusunawa Triharjo Tunggu APBD Perubahan

Harianjogja.com, KULONPROGO- Rencana perluasan jaringan untuk

penyediaan listik rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Desa

Triharjo, Kecamatan Wates, Kulonprogo, ditargetkan terealisasi pada

September mendatang. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kulonprogo

memastikan telah membuat kesepakatan dengan Kantor PLN Area Jogja.



Kepala Bidang Cipta Karya DPU Kulonprogo, Zahram Asurawan mengatakan,

perluasan jaringan rusunawa Triharjo akan menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. "Akan segera

dilaksanakan setelah APBD Perubahan disahkan. Kira-kira bulan

September," ujarnya, Sabtu (1/8/2015).



Pembangunan dua blok gedung rusunawa yang terdiri dari 196 unit

tersebut sebenarnya telah selesai 2014 lalu. Namun, masalah penyediaan

listrik menyebabkan masa operasionalnya tertunda hingga kini.

"Anggarannya kemarin sempat tidak cukup sehingga akan diajukan ke APBD

perubahan," ucap Zahram.

Zahram pun memastikan telah berkoordinasi secara intensif dengan

Kantor PLN Area Jogja. "Tanggapannya bagus. Mereka sudah siap semua,"

ungkapnya.

Rusunawa Triharjo didesain untuk memberikan hunian layak kepada

masyarakat berpenghasilan rendah. Rencananya, setiap unit bisa disewa

dengan biaya di bawah Rp200.000 per bulan. Saat ini, pendaftaran calon

penghuni rusunawa masih terus dibuka hingga waktu yang belum

ditentukan. Seleksi calon penghuni akan dilakukan setelah listrik

terpasang.

Sebelumnya, Supervisor Pelayanan Pelanggan Kantor PLN Area Jogja,

Sukarniasih mengatakan, rusunawa Triharjo membutuhkan perluasan

jaringan sebanyak 11 tiang. Perluasan tersebut akan dibagi dalam dua

persil dengan besar daya masing-masing 53.000 VA. "Pada dasarnya kami

siap kapan pun," tegasnya.



Asih pun berharap rusunawa itu bisa segera difungsikan. Dia meyakinkan

pengerjaan perluasan jaringan tidak membutuhkan waktu lama.

Penggarapan bisa segera dilakukan jika DPU Kulonprogo sudah

menyelesaikan perkara pembayaran.





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Lima Paket Bangunan Gedung Pemkab Kulonprogo Telah Terlelang

Bisnis.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo melelang dua barang milik

daerah berupa bangunan gedung pada Rabu (29/7/2015) pekan lalu. Meski

demikian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKA)

Kabupaten Kulonprogo belum bisa memastikan jumlah keseluruhan barang

milik daerah yang bakal dilelang tahun ini.



Kepala DPPKA Kulonprogo, Rudiyanto mengatakan, proses lelang dilakukan

oleh Panitia Penjualan Terbatas Tahun Anggaran 2015. Bangunan gedung

yang terlelang hari itu adalah gedung bidang holtikultura Dinas

Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kabupaten Kulonprogo dan gedung

SD Negeri Kokap Unit Pelayanan Teknis Daerah (UTPD) pendidikan anak

usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar (Dikdas) Kecamatan Kokap

Kulonprogo.

Hasilnya, lelang satu paket gedung bidang holtikultura Dispertahut

Kulonprogo dimenangkan oleh warga Sleman dengan nilai beli

Rp2.400.000. Tidak berbeda jauh dari harga terendah yang ditawarkan

sebesar Rp2.265.000.



"Lelang gedung SD Negeri Kokap dibuka dengan harga terendah

Rp2.998.000 dan terlelang dengan nilai beli Rp3.500.000," ungkap

Rudiyanto, Sabtu (1/8/2015) kemarin.



Sementara itu, Kepala Bidang Aset DPPKA Kulonprogo, Taufik Amrullah

memaparkan, sebelumnya tiga paket bangunan gedung lain juga telah

terlelang. Diantaranya gedung PAUD dan wisma beristirahat Dinas

Pendidikan Kulonprogo, gedung rumah dinas bidan Puskesmas Kokap, serta

gedung rumah dinas bidan dan perawat Puskesmas Panjatan I.

Bangunan-bagunan itu akan dibongkar untuk dibangun kembali.



Kendati demikian, Taufik mengaku belum bisa memastikan ada berapa

paket bangunan gedung yang akan dilelang tahun ini. Begitu pula dengan

barang milik daerah lain, seperti inventaris perkantoran hingga

kendaraan dinas. "Kami masih menunggu usulan penghapusan dari

masing-masing SKPD," katanya.



Taufik mengungkapkan, timnya masih melakukan upaya pendataan.

Diperkirakan, seluruh data usulan SKPD siap pada Oktober mendatang.

Sebab, lelang barang milik daerah biasanya banyak dilakukan menjelang

akhir tahun.

"Kami hanya melelang yang nilainya kecil. Kalau yang nilainya besar,

akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jogja," ujarnya.



Editor : Nina Atmasari



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Sejuk dan Asrinya Wisata Perahu di Waduk Sermo Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Masa libur lebaran telah usai. Namun

kunjungan wisatawan di Waduk Sermo Kulonprogomasih cukup menggeliat,

terutama pada akhir pekan kemarin.



Pada Sabtu (1/8/2015), wisatawan dalam dan luar daerah berdatangan

silih berganti untuk menikmati pemandangan alam perbukitan Menoreh

dari kawasan wisatadi Desa Hargowilis Kokap tersebut.



Beberapa di antara mereka menikmati kesejukan udara dan pemandangan

alam sekitar dengan duduk-duduk di pinggir waduk. Sejumlah lainnya

tampak berfoto bersama atau selfie dengan background lanskap

perbukitan Menoreh.



Yang tidak kalah menarik, cukup banyak pula wisatawan yang menjajal

perahu wisataWaduk Sermo untuk berkeliling dan melihat waduk serta

pemandangan sekitarnya lebih dekat. Cukup membayar tiket Rp 10 ribu

per orang, para pengunjung dapat merasakan sensasi berperahu di atas

air waduk.



Pengunjung dari Jakarta, Fatma, sekeluarga begitu sampai kawasan waduk

langsung menuju dermaga perahu wisata. Mereka berpasang-pasangan turun

ke dermaga untuk berfoto-foto.



Selesai dengan gadgetnya yang terjepit pada tongkat tongsis, rombongan

sanak saudara itu lantas memutuskan berperahu mengelilingi waduk

Keliling dengan perahu wisataselama lebih kurang 20 menit atau 25

menit mereka rasa sudah cukup mengobati rasa penat sepekan sibuk

dengan pekerjaan dan studi.



"Yang paling menarik air di waduk ini cukup bersih ditambah udara

segar dan pemandangan alam perbukitan yang rindang," katanya.



Menikmati dengan perahu wisata, menurutnya, merupakan hal baru.

Rombongan satu kerabat itu sengaja berkunjung ke Waduk Sermo setelah

dari Jakarta tiba di rumah saudara di Kota Yogyakarta.



"Cukup menarik bisa berperahu di waduk ini. Melihat pemandangan alam

pedesaan biasa ada di objek wisatalain, tetapi berperahu di sini

menambah sensasi ber wisatalebih menantang," imbuh Michael, dalam

rombongan itu.



Berperahu wisatadi Waduk Sermo memang cukup menantang. Terbukti tidak

semua pengunjung merasa yakin akan terjun ke perahu dan berkeliling.



Bagi yang tidak biasa berperahu, perjalanan 20 menit itu akan

memabukkan dan serasa ingin muntah.



Meski demikian, menghabiskan waktu berkeliling dengan perahu sambil

bercerita dan bertanya seputar Waduk Sermo kepada nahkodanya mungkin

saja akan menjadi satu solusi.



Informasi dalam bentuk selebaran mengenai waduk dan perahu

wisatanampaknya tidak banyak ditemukan di kawasan itu. Namun sepanjang

terbuka untuk berani bertanya, nahkoda perahu wisatamemiliki informasi

cukup banyak.



Nahkoda perahu wisata, Sutrisno, mengaku kunjungan pada akhir pekan

pascalebaran memang masih cukup banyak.



Mereka biasanya berperahu wisatakarena penasaran melihat lebih dekat

kondisi waduk dan pemandangan sekitarnya.



"Ada beberapa perahu dengan masing-masing nahkoda. Setiap hari minimal

dua kali tarikan per perahu, selama 25 menit dengan panjang kira-kira

dua kilometer lebih," kata Sutrisno.



Selama berkeliling di atas perahu, wisatawan biasa banyak bertanya

tentang waduk dan asal usulnya. Namun tidak jarang ada pula yang

ternyata bertanya di luar dugaan, yaitu mengenai ada tidaknya legenda

terjadinya waduk itu.



"Kalau itu saya kira tidak ada," katanya, menjawab pertanyaan

pengunjung di atas perahu saat perjalanan baru setengah putaran.



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com

Read More

TENAGA KERJA KULONPROGO : Jangankan THR, Gaji Saja Terlambat Dua Bulan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo menerima laporan

adanya satu perusahaan yang hingga saat ini belum memberikan tunjangan

hari raya (THR) kepada para karyawan.



Pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut bahkan juga dilaporkan

menunggak dua bulan.



Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo, Eko Pranyata mengungkapkan hal

tersebut saat dijumpai di Gedung Kesenian Wates, Kulonprogo, Kamis

(30/7/2015).



Laporan itu disampaikan sejumlah karyawan perusahaan bersangkutan pada

H-1 lebaran. Saat ini masih dalam proses verifikasi dan klarifikasi.

"Hanya ada satu tapi ini bertingkat. Diduga tidak hanya terlambat

bayar THR tapi juga gaji," kata Eko.



Kepada Harian Jogja, Eko mengatakan telah melakukan langkah

pemeriksaan awal dengan memverifikasi laporan tersebut kepada sejumlah

pekerja lain, baik yang berstatus karyawan tetap maupun pekerja harian

lepas.



Mereka semua memberikan keterangan yang sama dan membenarkan adanya

keterlambatan pembayaran THR serta gaji bulan Juni dan Juli. "Kelompok

pekerja sudah membenarkannya. Minggu depan kami akan memanggil pihak

perusahaan," ujarnya.



Selain meminta keterangan dan penjelasan dari pimpinan perusahaan,

Dinsosnakertrans Kulonprogo juga bakal menyodorkan surat pernyataan

mengenai kepastian pembayaran THR dan gaji. "Gaji adalah suatu hal

yang pokok. Kenapa sampai bisa terlambat? THR juga sampai sekarang

infonya belum dibayar," papar Eko.

Eko masih enggan menyampaikan nama perusahaan yang terletak di wilayah

Kecamatan Sentolo itu. Menurutnya, dia masih perlu melakukan

klarifikasi kepada pimpinan perusahaan dari kantor induk maupun kantor

cabang. "Kalau sudah betul dan lengkap informasinya, akan kami

sebutkan identitas perusahaannya," ungkapnya.

Eko pun ingin masalah itu cepat terselesaikan agar karyawan segera

mendapatkan haknya. Sayangnya, pimpinan perusahaan diketahui berada di

luar daerah sehingga harus ada penyesuaian jadwal. Dia lalu berharap

pihak perusahaan bersikap kooperatif dan tidak mangkir dari pertemuan

pekan depan. "Pertemuannya kami rancang hanya sekali. Mereka juga

sudah diberi waktu sehingga bisa mempersiapkan data-data yang

diperlukan," terangnya.



Sementara itu, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengaku belum menerima

laporan mengenai adanya perusahaan yang diduga terlambat membayar THR

dan gaji karyawan. Dia lalu meminta SKPD terkait segera mengusut

laporan tersebut agar tidak semakin berkepanjangan.



"Saya yakin perusahaan paham bahwa mereka punya tanggung jawab sesuai

aturan Undang-Undang tenaga kerja. Tapi kalau seandainya ada yang

begitu [terlambar bayar THR dan gaji], kami minta bisa ditempuh dengan

mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku," kata Hasto.





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Dugaan Pungutan Ijasah Kejar Paket C Muncul di Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Anggota Komisi I DPRD Kulonprogo,

Sudarto, mendesak Dinas Pendidikan untuk mengusut dugaan pungutan liar

pada pengambilan ijasah kejar paket C. Dugaan tersebut, menurutnya,

berdasarkan laporan dua peserta ujian nasional kesetaraan SMA

tersebut.



Menurutnya, dua orang yang mengadu ke dewan tersebut mengatakan setiap

peserta dimintai biaya Rp 500 ribu jika ingin mengambil ijasah kejar

paket C.

Meski demikian, Sudarto tidak membeberkan identitas pelapor tersebut.

Yang jelas, hingga saat ini Dinas Pendidikan melarang adanya pungutan

dan memang belum mengeluarkan ijasah itu.



"Ini berdasarkan aduan yang kami terima dari dua peserta. Mereka

diminta membayar untuk ambil ijasah," katanya, Rabu (29/7/2015).



Sudarto mengatakan dua orang yang mengadu itu pun sampai saat ini

enggan mengurus ijasahnya. Sementara, aduan itu kemudian telah

diteruskan pula ke Komisi IV. Intinya, dugaan berdasarkan aduan itu

harus diusut.



"Usut juga soal sistem dan regulasi kejar paket oleh PKBM," katanya.



Sekretaris Dinas Pendidikan Kulonprogo, Nurhadi, mengakui telah

mendengar keluhan tersebut. Menurutnya, masalah itu ditangani oleh

Bidang Paud dan Informal Dinas Pendidikan.



Kabid Paudni Dinas Pendidikan Kulonprogo, Tutik Sriyani, mengaku

bahkan telah mengundang PKBM. Menurutnya, dalam pertemuan itu dinas

memberikan pemahaman dan larangan pungutan terhadap peserta ujian.

"Tidak boleh memungut, apalagi dalam pengambilan ijasah," ujarnya.



Menurut Tutik, ijasah kesetaraan itu bahkan memang belum siap

diberikan karena belum ada tandatangan kepala dinas. Selain itu,

menurutnya, terjadi keterlambatan blangko dari pusat





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Bupati Kulonprogo Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Jadi 19 Persen

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo,

menargetkan penurunan angka kemiskinanyang akan diumumkan tahun ini

menjadi 19 persen. Hal itu berdasarkan pencapaian tahun-tahun

sebelumnya yang juga menunjukkan penurunan angka kemiskinan.



Jika pada 2011 lalu angka kemiskinandi Kulonprogo berdasarkan data BPS

mencapai 24,6 persen, hasil pendataan pada 2013 telah turun menjadi

21,3 persen.



"Tahun ini akan diumumkan lagi, kami harap target tercapai bisa turun

menjadi 19 persen," ujar Hasto, Jumat (31/7/2015).



Demi menekan angka kemiskinantersebut, Hasto mengklaim telah

melaksanakan pembangunan sesuai rencana. Meski demikian, Bupati

mengakui masih ada beberapa kekurangan dan kendala.



Namun demikian, beberapa upaya seperti gerakan Bela dan Beli

Kulonprogo, gerakan Bedah Rumah, Gerakan Gotong Royong Masyarakat

Bersatu (Gentong Rembes), dan gerakan pendampingan bagi keluarga

miskin cukup memberikan hasil signifikan. Penurunan angka

kemiskinanpada tahun-tahun lalu pun disebutnya tidak lepas dari

upaya-upaya tersebut.(*)



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More