Dugaan Pungutan Ijasah Kejar Paket C Muncul di Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Anggota Komisi I DPRD Kulonprogo,

Sudarto, mendesak Dinas Pendidikan untuk mengusut dugaan pungutan liar

pada pengambilan ijasah kejar paket C. Dugaan tersebut, menurutnya,

berdasarkan laporan dua peserta ujian nasional kesetaraan SMA

tersebut.



Menurutnya, dua orang yang mengadu ke dewan tersebut mengatakan setiap

peserta dimintai biaya Rp 500 ribu jika ingin mengambil ijasah kejar

paket C.

Meski demikian, Sudarto tidak membeberkan identitas pelapor tersebut.

Yang jelas, hingga saat ini Dinas Pendidikan melarang adanya pungutan

dan memang belum mengeluarkan ijasah itu.



"Ini berdasarkan aduan yang kami terima dari dua peserta. Mereka

diminta membayar untuk ambil ijasah," katanya, Rabu (29/7/2015).



Sudarto mengatakan dua orang yang mengadu itu pun sampai saat ini

enggan mengurus ijasahnya. Sementara, aduan itu kemudian telah

diteruskan pula ke Komisi IV. Intinya, dugaan berdasarkan aduan itu

harus diusut.



"Usut juga soal sistem dan regulasi kejar paket oleh PKBM," katanya.



Sekretaris Dinas Pendidikan Kulonprogo, Nurhadi, mengakui telah

mendengar keluhan tersebut. Menurutnya, masalah itu ditangani oleh

Bidang Paud dan Informal Dinas Pendidikan.



Kabid Paudni Dinas Pendidikan Kulonprogo, Tutik Sriyani, mengaku

bahkan telah mengundang PKBM. Menurutnya, dalam pertemuan itu dinas

memberikan pemahaman dan larangan pungutan terhadap peserta ujian.

"Tidak boleh memungut, apalagi dalam pengambilan ijasah," ujarnya.



Menurut Tutik, ijasah kesetaraan itu bahkan memang belum siap

diberikan karena belum ada tandatangan kepala dinas. Selain itu,

menurutnya, terjadi keterlambatan blangko dari pusat





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com