ATM Dibobol, Uang Beasiswa Raib

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Seorang mahasiswi warga Salamrejo Sentolo,

Monika Desi Anggun Purwandani (19), gagal menikmati uang beasiswa dari

kampus setelah ATM BRI miliknya diduga dibobol oknum tidak

bertanggungjawab. Uang dalam ATM tersebut tiba-tiba raib, padahal

Monik tidak melakukan penarikan.

Merasa telah menjadi korban dugaan pembobolan ATM, Monik kemudian

melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres

Kulonprogo, Jumat (07/08/2015). Mahasiswi berjilbab ini membawa serta

buku tabungan berikut ATM miliknya sebagai barang bukti.



"Semula, uang beasiswa dari kampus yang saya simpan dalam ATM BRI

masih tersisa hampir Rp 2 juta. Tapi tiba-tiba, saldonya berkurang

sekitar Rp 1,5 juta sehingga yang tersisa dalam rekening tinggal Rp

400.000," kata Monik.

Monik menyadari berkurangnya saldo rekening tersebut saat hendak

melakukan penarikan, Kamis (06/08/2015). Ia merasa kaget lantaran uang

yang tersisa hanya Rp 400.000, padahal seharusnya tetap sesuai saldo

awal yakni hampir Rp 2 juta.



"Saya tidak melakukan penarikan baik melalui ATM maupun menggunakan

buku tabungan. Penarikan terakhir saya lakukan pertengahan Juni lalu,

di sebuah Swalayan kawasan Watulunyu Wates. Saat itu, saldonya masih

hampir Rp 2 juta," jelasnya.



Monik menyampaikan, selama ini ATM tersebut selalu berada di tangannya

tanpa dipinjamkan ke siapapun. Monik juga tidak pernah meminta orang

lain untuk mengambilkan uang menggunakan buku tabungan maupun ATM.

Karena itulah, ia merasa telah menjadi korban dugaan pembobolan ATM.



"Saya kemudian berusaha melakukan penelurusan ke bank. Saat petugas

bank memberikan print out buku tabungan, terlihat ada penarikan Rp 1,4

juta tertanggal 21 Juni. Saya tidak tahu dan tidak merasa melakukan

penarikan itu," imbuhnya.

Pejabat Sementara Kanit SPKT Polres Kulonprogo, Aiptu Eko Bareng

Untoro mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan Monik dengan

meneruskan ke Satreskrim. Pendataan telah dilakukan dan diketahui

adanya kehilangan sekitar Rp 1,5 juta. Sementara Kanit II Satreskrim

Polres Kulonprogo, Iptu Archye Nevada mengatakan, pihaknya langsung

melakukan penelusuran atas laporan tersebut.(Unt)





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Pemkab KP Siapkan 450 Hektare Sawah Baru

KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo berencana mencetak sawah baru di lahan

marginal seluas 450 hektare. Upaya itu dilakukan untuk antisipasi

penyusutan lahan yang mengakibatkan produksi padi menurun."Survei

investigasi desain (SID) sudah selesai disusun, kami akan melaksanakan

cetak sawah baru secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,"

terang Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kulonprogo

Bambang Tri Budi Harsono.Bambang mengatakan, pada tahun ini, cetak

sawah baru seluas enam hek-tare direncanakan di daerah Paingan,

Sendangsari, Pengasih. Namun masih terkendala dalam membersihkan lahan

karena membutuhkan alat berat."Sementara kami belum meng-anggarkan

biaya sewa alat berat. Se-hingga, cetak sawah baru di Pengasih

mengalami keterlambatan," katanya.



Menurut Bambang, sawah baru juga membutuhkan dukungan irigasi yang

baik supaya sawah tidak kekurangan air. Sementara cetak sawah di

Paingan, baru ada dua pipa enam inci untuk menyangga Sungai Serang

sepanjang 60 meter. "Cetak sawah baru di Paingan, Pengasih sebetulnya

digadang bisa mencapai 26 hektare. Namun pengairan yang belum memadai

membuat luasan itu belum bisa dimaksimalkan," ujarnya.



Bambang menambahkan, anggaran yang dibutuhkan setiap mencetak sawah

baru seluas satu hektare mencapai Rp 15 juta. Ada beberapa titik

kawasan yang cocok untuk cetak sawah baru, antara lain di wilayah

Kecamatan Pengasih, Sentolo dan sebagian di Nanggulan.Kecamatan

Pengasih yakni di Bendung Tawang Pengasih mencapai 266,43 hektare, di

kawasan Margosari 6,58 hektare dan Sendangsari 30,63 hektare. Kawasan

Bendung Tawang merupakan pengembangan irigasi Balai Besar Wilayah

Sungai Serayu Opak (BBWSSO) tahun 2004.Kecamatan Sentolo meliputi

kawasan Kaliagung seluas 30,25 hektare, Sentolo 14 hektare, dan

Banguncipto 13,79 hektare. Sedangkan di Kecamantan Nanggulan meliputi

Kawasan Dono-mulyo seluas 64,69 hektare."Cetak sawah baru di

Kulonprogo membutuhkan anggaran lebih dari Rp 6,75 miliar. Sangat

membutuhkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov DIJ,"

ungkapnya.



Wakil Ketua DPRD Kulonprogo Ponimin Budi Hartono menyatakan, cetak

sawah baru cukup relevan dalam mengantisipasi penyusutan lahan sawah.

Itu seiring dengan rencana pengembangan Kota Wates dan mega-proyek

pembangunan lainnya."Diperkirakan lahan sawah di Kulon-progo terjadi

penyusutan 350 hektare hingga tahun 2020. Hal ini perlu diantisipasi

sejak dini yakni dengan mencetak sawah baru," tandasnya.Ponimin

menegaskan, leading sector atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

yang menangani yakni dinas pertanian dan kehutanan. Juga dinas

kelautan, perikanan, dan peternakan (dinkepenak) serta bidang

pengairan dinas pekerjaan umum."Semua harus mulai menyusun lang-kah

strategis untuk mencetak sawah baru dan membangun infrastruktur

saluran irigasi. Pemkab Kulonprogo juga harus menggandeng Balai Besar

Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) DIJ terkait kebutuhan irigasinya,"

tegas-nya.(tom/ila/ong)



radarjogja





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Kulonprogo Gelar Pemilihan Dimas-Diajeng

PAGUYUBAN Dimas Diajeng Kulonprogo siap menggelar Pemilihan Dimas

Diajeng Kulonprogo 2015. Dimas Diajeng terpilih akan bertugas sebagai

Duta Kabupaten Kulonprogo merepresentasikan Kabupaten Kulonprogo

sebagai daerah yang memiliki semboyan The Jewel of Java. Pemilihan

Dimas Diajeng Kulonprogo 2015 ini merupakan penyelenggaraan keempat,

setelah beberapa ajang sebelumnya pada 2009, 2012 dan 2014.



Pada penyelenggaraan kali ini mengusung tema 'Leladi Sesameng Mudha,

Memayu Hayuning Budaya'. Pendaftaran dibuka sejak 27 Juli hingga 31

Agustus 2015 mendatang. "Pemilihan Dimas Diajeng Kulonprogo ini

memiliki misi meningkatkan peran generasi muda dalam mendukung

pariwisata sebagai salah satu komponen pembangunan. Selain itu sebagai

salah satu upaya generasi muda Yogyakarta untuk melestarikan budaya

daerah yang menjadi sumber kekayaan dan kekuatan nasional bangsa

Indonesia," tutur Ketua Paguyuban Dimas Diajeng Kulonprogo dr Dianing

Pratiwi dalam keterangannya kepada <I>KR<P>, Kamis (6/8).



Kesempatan ini terbuka bagi pria maupun wanita yang belum menikah,

berpenampilan menarik, berusia 17-24 tahun, lulus SMA/sederajat, sehat

jasmani dan rohani, serta memiliki KTP Kulonprogo. Untuk mengikuti

pemilihan, peserta mengumpulkan fotokopi KTP, foto close up ukuran 4R,

foto seluruh badan ukuran 4R, pasfoto berwarna ukuran 3x4, fotokopi

ijazah terakhir, fotokopi sertifikat kejuaraan, curriculum vitae (CV),

mengisi formulir pendaftaran (formulir diunduh di http://bit.ly

/FormulirPDDKP15) serta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 35 ribu.



Berkas persyaratan dimasukkan dalam map biru untuk dimas dan map merah

untuk diajeng. Berkas dapat dikumpulkan di Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kulonprogo di Jalan Sugiman 12 Wates

atau di Radio Unisi FM Jalan Demangan Baru 24 Yogyakarta. Info lengkap

dapat melalui email dimjengkulonprogo@ gmail.com, Twitter @DimjengKP

atau Facebook Dimas Diajeng Kulon Progo.(M-5)



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Sawah Mengering, Petani Jual Bongkahan Tanah

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Kemarau panjang yang terjadi saat ini,

membuat sawah petani mengering hingga menimbulkan rekahan-rekahan. Di

Desa Nomporejo Kecamatan Galur, rekahan-rekahan sawah tersebut

dicungkil para petani untuk dijual sebagai bahan baku pembuatan

batu-bata.



Salah satu petani di Nomporejo, Hadi Sutrisno beralasan, tanah sawah

yang disewanya dari pemerintah desa tersebut harus dikelupas lantaran

mulai mengering dan sulit digarap. Bongkahan tanah tersebut, kemudian

dijualnya kepada produsen batu-bata melalui pemesan dengan harga Rp

70.000 per pick-up.



"Sudah banyak yang pesan, mereka datang ke sini untuk mengambil," kata

Hadi, saat dijumpai di area sawahnya, Kamis (6/8/2015).



Hadi menambahkan, penjualan tanah sebagai bahan pembuatan batu-bata

sebenarnya bukanlah merupakan tujuan utama. Ia lebih memperhatikan

kondisi tanah sawah yang kering dan susah digarap karena tidak bisa

menyerap air.



"Karena kemarau tahun ini cukup panjang, tanah sawah jadi mengering,

susah menyerap air. Pengelupasan ini dilakukan demi kelancaran aliran

air dari saluran irigasi, karena setelah dikelupas, posisinya jadi

lebih rendah," terangnya.



Setelah dikelupas, lanjutnya, sawah tersebut kemudian diberi pupuk

kandang. Selain meninggikan lahan agar tidak banjir, lapisan pupuk

kandang juga akan menyuburkan tanah hingga berdampak pada peningkatan

kualitas hasil panen.



"Setelah ini, akan kami tanami padi, hasilnya akan lebih bagus," imbuhnya.

Di lahan pertanian Nomporejo, banyak pembeli yang memesan bongkahan

tanah petani untuk pembuatan batu bata atau keperluan bangunan yakni

sebagai tanah urug. Saryanto, salah satu pembeli mengungkapkan,

pesanan permintaan tanah bongkahan di area persawahan mengalami

peningkatan di musim kemarau ini.



"Bongkahan tanah sawah ini kami jual dengan harga kisaran Rp 75.000

hingga Rp 100.000 per pick up, tergantung jauh dekat lokasi,"

ungkapnya.

Menurut Saryanto, sebagian besar tanah ini dipesan perajin gerabah dan

produsen batu-bata. Setiap musim kemarau, ia selalu datang ke lokasi

untuk membeli bongkahan tanah petani.



"Sama-sama menguntungkan, karena petani juga ingin mengelupas tanah

agar lahannya bisa dialiri air," tandasnya.(Unt)





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Ruang Kelas di SDN 1 Samigaluh Kulonprogo Terancam Longsor

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Gedung perpustakaan dan beberapa ruang

kelas SDN 1 Samigaluh terancam longsor. Pasalnya, bagian talut

penyangga gedung tersebut sudah dalam kondisi ambrol sejak Februari

2015 lalu.



Kepala SDN 1 Samigaluh, Tri Rahayu, mengatakan talut penyangga

sejumlah bangunan ruang sekolah itu ambrol saat musim hujan pada

Februari lalu. Meski talut itu sudah permanen, namun hujan deras saat

itu akhirnya merusaknya hingga ambrol sebagian.



Selain mengancam gedung di atasnya yang ikut longsor, material

ambrolnya talut juga mengarah ke jalan utama yang sehari-hari dilewati

para siswa saat datang dan pulang sekolah. Kerusakan talut semakin

parah karena tidak segera mendapat penanganan serius.



"Sejauh ini kami hanya bisa mengimbau anak-anak agar berhati-hati.

Tapi mereka kan anak-anak jadi masih sering bermain di area itu,"

katanya, Kamis (6/8/2015).

Pada Februari lalu, pascaambrolnya talut tersebut pihak sekolah

langsung melaporkannya baik secara lisan maupun tertulis kepada

sejumlah instansi terkait. Meski kemudian langsung dilakukan

peninjauan petugas, ternyata sampai saat ini belum ada penanganan.



Kepala sekolah kini berpikir keras harus bagaimana untuk mengatasi

masalah tersebut. Jika dapat mengajukan permohonan bantuan, dia kini

masih kebingungan harus melayangkan proposal ke instansi mana.

Terlebih, saat ini kondisi pagar perpustakaan di atas talut itu juga

ikut rusak karena lama tak tertangani.(*)





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

SELEBARAN GELAP : Berisi Foto HB IX, Berisi tentang Sultan Ground dan Pakualam Ground

Harianjogja.com, KULONPROGO– Ratusan lembar selebaran gelap yang

dipasang di sepanjang jalan Daendels berisi tulisan provokatif.

Selebaran dengan foto-foto Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu memuat

tentang tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualam Ground (PAG).



Ratusan selebaran tersebut dipasang di sejumlah tempat, ada yang di

pepohonan, pagar-pagar di tepi jalan di wilayah Dusun Macanan, hingga

kawasan wisata Pantai Glagah yakni di area-area parkir. "Selebaran itu

sudah terpasang sejak beberapa hari lalu. Persoalan tersebut sudah

ditindaklanjuti pihak berwajib," ujar Kepala Desa Glagah Agus Parmono,

Selasa (4/8/2015).



Kapolres Kulonprogo AKBP Yuliyanto mengaku telah mendapatkan laporan

dari anggotanya terkait persoalan tersebut. Usai mendapatkan laporan,

penyelidikan langsung dilakukan. Yuliyanto memaparkan, penyelidikan

dimulai dengan menanyakan hal itu kepada pihak warga penolak

pembangunan bandara.



"Sudah disampaikan ke WTT, menurut keterangan yang diterima anggota

kami, warga tidak mengetahui siapa yang memasang. Berpotensi rawan

menimbulkan konflik pasti ada. Namun, beberapa hari [setelah

pemasangan] ini tidak ada konflik yang muncul," jelas Yuliyanto.



Salah satu isi kalimat dalam selebaran tersebut berbunyi SG & PAG

adalah tanah penjajah jadi tanah NKRI, dasarnya UUPA. Kini kau

hidupkan SG & PAG, apa kau mau MAKAR?



Yuliyanto menambahkan, sampai saat ini masih melakukan penyelidikan

lebih mendalam untuk mengetahui pelaku pemasangan selebaran tersebut.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada keresahan

yang terjadi di wilayah tersebut.



Yuliyanto menandaskan, hingga kemarin belum ada laporan dari warga

yang mungkin saja keberatan dengan isi selebaran yang terpasang di

lingkungannya. Lebih lanjut dia mengatakan, indikasi kecurigaan

terhadap pihak ketiga yang melakukan pemasangan selebaran itu

kemungkinan dapat saja terjadi. Namun, sampai saat ini pihaknya belum

dapat menyampaikan motif dari pelaku memasang selebaran tersebut.



"Kalau dilihat dari segi ilmu konflik, mungkin saja [selebaran gelap]

dipasang oleh pihak ketiga. Tujuannya, untuk mengacaukan situasi dan

bisa saja itu orang luar WTT, orang WTT sendiri atau bahkan, orang

yang tidak setuju dengan kondisi Kraton Jogja saat ini. Kemungkinan

dugaannya banyak, tapi kami tetap berusaha mencari tahu siapa yang

memasang," jelas Yuliyanto.



Sementara itu, Ketua WTT Martono menegaskan, adanya pemasangan

selebaran tersebut bukan berdasarkan instruksi organisasi tersebut.

Pihaknya juga tidak dapat memastikan, apakah pelaku pemasangan

dilakukan oleh oknum anggota WTT atau tidak.



Martono menandaskan, apabila memang selebaran tersebut dipasang oleh

anggota WTT, hal itu tidak merugikan bagi paguyuban penolak bandara

ini.



"Karena bukan instruksi dari organisasi, kalau itu yang memasang oknum

WTT, kami akan minta dilepas. Setiap kegiatan yang kami lakukan selalu

terorganisir dan melalui rapat lebih dulu," jelas Martono.





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

BANDARA KULONPROGO : WTT Akan Ajukan Yudisial Review Perda RTRW Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO– Menanggapi rencana pengajuan kontra

memori kasasi, pihak pemrakarsa pembangunan bandara tetap optimis atas

putusan Mahkamah Agung nanti. Selain akan mengajukan kontra memori

kasasi, pihak warga penolak bandara juga akan mengajukan yudisial

review untuk menuntut pencabutan perda RTRW Kulonprogo.



"Masing-masing pihak akan menempuh hukum apapun. Namun, gubernur sudah

menegaskan tekadnya bahwa bandara harus jadi. Pemerintah pusat juga

sudah mengisyaratkan hal yang sama," ujar Humas Kantor Proyek

Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Ariyadi

Subagyo saat ditemui, Selasa (4/8/2015).



Ariyadi mengungkapkan, terkait persidangan di Mahkamah Agung nanti

pihaknya akan tetap optimis. Dia menjelaskan, ada beberapa alasan yang

melandasi keyakinan tersebut. Rencana pembangunan bandara sudah cukup

lama dirumuskan dan telah melalui prosedur administrasi.



Bahkan, keputusan Menteri Perhubungan telah menegaskan rencana

pembangunan bandara di Temon sudah memenuhi persyaratan. Keputusan

Menhub tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek

teknis, operasional, sosial ekonomi, budaya hingga aspek hukum.



Selain itu, ada beberapa poin yang semestinya menjadi pertimbangan

hakim di PTUN Yogyakarta yang ternyata terlewat, sehingga IPL Gubernur

ditolak. Salah satu lampiran tentang peraturan presiden 71 tahun 2012

pada pasal 4 telah menegaskan, pembangunan bandara baru untuk

kepentingan umum sesuai dengan perda RTRW provinsi dan atau perda RTRW

kabupaten.



"Kami juga meyakini hakim MA nantinya akan melihat rencana pembangunan

bandara dalam perspektif lebih luas. Karena pembangunan bandara ini,

tidak hanya untuk DIY tetap untuk jaringan transportasi udara, baik

nasional maupun internasional," imbuh Ariyadi.



Sementara itu, warga penolak pembangunan bandara yang tergabung dalam

Wahana Tri Tunggal (WTT) menyatakan akan menghadapi kasasi yang

diajukan Pemda DIY ke MA. Ketua WTT Martono mengatakan, selain

mengajukan kontra memori kasasi, upaya lain juga dilakukan agar

pembangunan bandara di Temon dapat dibatalkan. Martono menegaskan,

nantinya akan membawa materi untuk mengajukan yudisial review terkait

Perda RTRW Kulonprogo.



"Rencananya, minggu depan kami akan ke Jakarta. Kaitannya untuk

memperkarakan Perda RTRW Kulonprogo, agar MA dapat membatalkan perda

tersebut," jelas Martono





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Kulonprogo Targetkan Satu Desa Satu Penghafal Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, WATES -- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY), menargetkan satu desa minimal ada satu

penghafal Alquran. Mereka bisa menjadi imam masjid desa/kelurahan dan

tempat bertanya orang satu desa.



Bupati Kulonprogo, H Hasto Wardoyo mengungkapkan hal itu di sela-sela

penyerahan penghargaan kepada 95 hafidz/hafidzoh serta 67

ustad/ustadzah di Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),

Selasa (4/8).



"Cita-cita ini tidak terlalu muluk dan bisa tercapai," kata Hasto

Wardoyo yang menyerahkan penghargaan senilai Rp 68,9 juta.



Hasto mengapresiasi para guru ngaji karena berkat jasanya, telah

menelorkan penghafal Alquran. "Kami mengucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada para ustadz dan ustadzah yang sudah memberikan

sumbangsih kepada masyarakat untuk melatih para penghafal Kulonprogo.

Terlebih di Kabupaten Kulonprogo masih penting dan perlu sekali untuk

meningkatkan kemampuan dalam menghafal Alquran," kata. Hasto.



Hasto Wardoyo mengharapkan setiap desa/kelurahan memiliki satu

penghafal Alquran. Karena itu, Bupati mengharapkan dukungan, dorongan

para guru penghafal Alquran agar bisa menyemangati tercapainya

cita-cita ini.



Bupati menilai anggaran penghargaan bagi penghafal Alquran ini belum

seberapa dibanding nilai hafalan yang sudah dicapai. Namun menurutnya

Pemda ingin memberi penghargaan yang lebih dari pada saat ini secara

tulus terhadap para penghafal dan guru penghafal yang sudah meluangkan

banyak waktunya untuk menghafal dan menjaga hafalan Alquran.



Selain penghargaan, Pemkab juga memberikan beasiswa kepada para santri

berusia 6 – 15 tahun melalui BAZDA untuk menjadi penghafal Alquran.

Hal ini untuk mewujudkan cita-cita satu penghafal tiap desa.



Pemkab Kulonprogo, saat ini sedang menyusun rancangan Perda yang

mewajibkan siswa Sekolah Dasar khatam Alquran di kelas 6 SD sehingga

bisa membaca dengan benar. Draft Perda sedang disusun yang meliputi

kelas 3 SD khatam Iqro, dan kelas 6 khatam Alquran.



'Mudah-mudahan Perda ini disetujui DPRD bersama dengan Pemda di tahun

2015 ini sehingga di tahun-tahun 2016-2017 tinggal mengalokasikan

anggaran," tandasnya.



Ditambahkan Hasto, Perda itu tidak membuka peluang ada SD yang

kekurangan guru agama Islam. Hasto mengizinkan SD menggaji guru honor

untuk mengajar Alquran.



Sementara Arif Prastowo, Kabag Kesra Setda Kulonprogo, awal Juli lalu,

telah dilaksanakan seleksi di Ponpes Alquran Wates bekerja sama dengan

Kantor Kementerian Agama, Jami`atul Quro` wal Hufadz (JQH) Kabupaten

Kulonprogo, dan Ponpes Alquran Wates. Seleksi ini diharapkan diperoleh

bibit-bibit penghafal Alquran di Kulonprogo.



"Para penghafal Alquran diharapkan dapat menjadi contoh masyarakat

Kabupaten Kulonprogo dalam rangka menjaga dan mengamalkan isi

kandungan Alquran," kata Arif.



Red:Agung Sasongko



Rep:Heri Purwata



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

LISTRIK KULONPROGO : Listrik Rusunawa Triharjo Tunggu APBD Perubahan

Harianjogja.com, KULONPROGO- Rencana perluasan jaringan untuk

penyediaan listik rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Desa

Triharjo, Kecamatan Wates, Kulonprogo, ditargetkan terealisasi pada

September mendatang. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kulonprogo

memastikan telah membuat kesepakatan dengan Kantor PLN Area Jogja.



Kepala Bidang Cipta Karya DPU Kulonprogo, Zahram Asurawan mengatakan,

perluasan jaringan rusunawa Triharjo akan menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. "Akan segera

dilaksanakan setelah APBD Perubahan disahkan. Kira-kira bulan

September," ujarnya, Sabtu (1/8/2015).



Pembangunan dua blok gedung rusunawa yang terdiri dari 196 unit

tersebut sebenarnya telah selesai 2014 lalu. Namun, masalah penyediaan

listrik menyebabkan masa operasionalnya tertunda hingga kini.

"Anggarannya kemarin sempat tidak cukup sehingga akan diajukan ke APBD

perubahan," ucap Zahram.

Zahram pun memastikan telah berkoordinasi secara intensif dengan

Kantor PLN Area Jogja. "Tanggapannya bagus. Mereka sudah siap semua,"

ungkapnya.

Rusunawa Triharjo didesain untuk memberikan hunian layak kepada

masyarakat berpenghasilan rendah. Rencananya, setiap unit bisa disewa

dengan biaya di bawah Rp200.000 per bulan. Saat ini, pendaftaran calon

penghuni rusunawa masih terus dibuka hingga waktu yang belum

ditentukan. Seleksi calon penghuni akan dilakukan setelah listrik

terpasang.

Sebelumnya, Supervisor Pelayanan Pelanggan Kantor PLN Area Jogja,

Sukarniasih mengatakan, rusunawa Triharjo membutuhkan perluasan

jaringan sebanyak 11 tiang. Perluasan tersebut akan dibagi dalam dua

persil dengan besar daya masing-masing 53.000 VA. "Pada dasarnya kami

siap kapan pun," tegasnya.



Asih pun berharap rusunawa itu bisa segera difungsikan. Dia meyakinkan

pengerjaan perluasan jaringan tidak membutuhkan waktu lama.

Penggarapan bisa segera dilakukan jika DPU Kulonprogo sudah

menyelesaikan perkara pembayaran.





Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More

Lima Paket Bangunan Gedung Pemkab Kulonprogo Telah Terlelang

Bisnis.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo melelang dua barang milik

daerah berupa bangunan gedung pada Rabu (29/7/2015) pekan lalu. Meski

demikian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKA)

Kabupaten Kulonprogo belum bisa memastikan jumlah keseluruhan barang

milik daerah yang bakal dilelang tahun ini.



Kepala DPPKA Kulonprogo, Rudiyanto mengatakan, proses lelang dilakukan

oleh Panitia Penjualan Terbatas Tahun Anggaran 2015. Bangunan gedung

yang terlelang hari itu adalah gedung bidang holtikultura Dinas

Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kabupaten Kulonprogo dan gedung

SD Negeri Kokap Unit Pelayanan Teknis Daerah (UTPD) pendidikan anak

usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar (Dikdas) Kecamatan Kokap

Kulonprogo.

Hasilnya, lelang satu paket gedung bidang holtikultura Dispertahut

Kulonprogo dimenangkan oleh warga Sleman dengan nilai beli

Rp2.400.000. Tidak berbeda jauh dari harga terendah yang ditawarkan

sebesar Rp2.265.000.



"Lelang gedung SD Negeri Kokap dibuka dengan harga terendah

Rp2.998.000 dan terlelang dengan nilai beli Rp3.500.000," ungkap

Rudiyanto, Sabtu (1/8/2015) kemarin.



Sementara itu, Kepala Bidang Aset DPPKA Kulonprogo, Taufik Amrullah

memaparkan, sebelumnya tiga paket bangunan gedung lain juga telah

terlelang. Diantaranya gedung PAUD dan wisma beristirahat Dinas

Pendidikan Kulonprogo, gedung rumah dinas bidan Puskesmas Kokap, serta

gedung rumah dinas bidan dan perawat Puskesmas Panjatan I.

Bangunan-bagunan itu akan dibongkar untuk dibangun kembali.



Kendati demikian, Taufik mengaku belum bisa memastikan ada berapa

paket bangunan gedung yang akan dilelang tahun ini. Begitu pula dengan

barang milik daerah lain, seperti inventaris perkantoran hingga

kendaraan dinas. "Kami masih menunggu usulan penghapusan dari

masing-masing SKPD," katanya.



Taufik mengungkapkan, timnya masih melakukan upaya pendataan.

Diperkirakan, seluruh data usulan SKPD siap pada Oktober mendatang.

Sebab, lelang barang milik daerah biasanya banyak dilakukan menjelang

akhir tahun.

"Kami hanya melelang yang nilainya kecil. Kalau yang nilainya besar,

akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jogja," ujarnya.



Editor : Nina Atmasari



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com

Read More