Persiapan Pembebasan Lahan Bandara Terus Dilakukan

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Persiapan pembebasan lahan untuk lokasi

bandara baru DIY di wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon,

Kulonprogo terus dilakukan oleh pemkab setempat. Demi kelancaran

proses tersebut, dalam waktu dekat akan dibentuk satuan tugas (satgas)

yang akan bekerja sesuai tahapan-tahapan yang diatur

perundang-undangan. Di tingkat desa, para kepala desa (kades) dan

perangkat desa (perades) yang wilayahnya masuk lokasi bandara terus

berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).



"Saat ini tahapannya memang masih persiapan untuk pengadaan lahan,"

jelas Sekretaris Daerah (Sekda) setempat Ir RM Astungkoro, Senin

(12/10/2015).



Mengingat proses pengadaan lahan semua kewenangan ada di BPN DIY maka

untuk menyelesaikan tugas-tugasnya akan dibentuk beberapa satgas.

Sehingga begitu salinan petikan kasasi Mahkamah Agung (MA) turun,

satgas-satgas tersebut bisa langsung bergerak. "Sekarang prosesnya

sedang melengkapi dokumen yang diperlukan," ujarnya.

Secara terpisah Camat Temon Jaka Prasetya membenarkan pihaknya dan

para kades serta perades telah mengadakan pertemuan dengan BPN. Dalam

pertemuan dimaksud para pihak masih sebatas koordinasi dan belum ada

hal detail dan teknis yang dibahas. "Masih sebatas persiapan dan belum

membahas hal teknis," tuturnya.



Dalam waktu dekat rencananya tim akan melakukan sosialisasi kepada

warga untuk proses lebih lanjut. Sosialisasi akan dilaksanakan secara

cepat untuk memberikan pemahaman konsep pembebasan lahan. Pasca ada

putusan Mahkamah Agung (MA), pihaknya aktif memantau perkembangan

khususnya terhadap warga yang terdampak. Di lapangan, masyarakat tetap

kondusif meski di wilayah yang banyak warga menolak rencana

pembangunan bandara.



Hal senada disampaikan Pejabat sementara (Pjs) Kades Jangkaran Masruh

Effendi. Permasalahan yang dibahas bersama BPN masih seputar

persiapan-persiapan identifikasi atas lahan. Tim justru lebih banyak

meminta masukan dari desa, agar proses kedepan lebih baik.



"Sampai saat ini belum ada keputusan apapun termasuk pembentukan tim

khusus. Pembentukan akan dilakukan ketika nanti sudah ada salinan

petikan keputusan kasasi dari MA. Pertemuan hanya persiapan awal dan

BPN lebih banyak minta masukan tentang langkah terbaik yang harus

ditempuh," terangnya.



Kalangan pemdes yang wilayahnya masuk lokasi bandara berharap sebelum

ada pengukuran dan penilaian harga atas lahan hendaknya dilakukan

sosialisasi. Hal tersebut penting dalam upaya meminimalisir

permasalahan yang akan muncul. "Termasuk menjaga kondusifitas agar

tidak ada gejolak," katanya.(Rul)