Terkait Pembangunan Bandara, Pemerintah Jangan Berhenti Sampai IPL Saja

MJogja, ( sorotjogja.com)-Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan

meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dapat segera mempersiapkan

skema tempat baru bagi warga terdampak pembangunan Bandara

Internasional di Temon, Kulon Progo. Sehingga kewenangan pemerintah

tidak berhenti di Izin Penetapan Lokasi (IPL) saja.



"Pemerintah juga harus memikirkan ke depan seperti apa. Salah satunya

dengan menyusun translokasi," ungkap Dharma, Senin (26/10/2015).



Menurutnya, di sini pemerintah memang mempunyai kewajiban untuk

menyediakan lahan baru bagi mereka, para petani yang kemudian

merelakan lahannya untuk dibangun bandara. Di sisi lain, warga yang

menolak juga harus ditampung aspirasinya, sehingga kepentingan dari

kedua belah pihak dapat terpenuhi.



Di mana saat ini, masyarakat memang masih dalam posisi gamang untuk

memahami bagaimanakah efek ke depan yang dihasilkan oleh bandara baru

tersebut. Hal itu, dikatakan Dharma, disebabkan oleh hubungan

komunikasi antara Pemda DIY, warga terdampak dan PT Angkasa Pura I

tidak berjalan harmonis.



"Petani saat ini masih melihat jika manfaat yang diberikan bandara

kepada mereka itu tidak ada. Di sini Pemda harus dapat bersikap

bijak," ucapnya.



Selain itu pemda juga harus dapat meyakinkan kepada warga, jika di

lokasi tersebut mereka dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik.

Bukan hanya sebatas pemberian ganti rugi yang berupa materi.



Akan tetapi juga membuka peluang untuk warga yang lebih luas. "Tidak

hanya mengganti 1 hektar tanah dengan 1 hektar tanah juga. Harus

dipikirkan valuenya berapa, selain itu apakah lokasi baru itu juga

aksesnya seperti apa, pengairan sudah cukup atau belum," tegas

Politisi Partai Gerindra itu.

Seperti yang diketahui bersama, hari ini warga petani Wahana Tri

Tunggal (WTT) yang berjumlah 400 orang kembali menggelar aksi untuk

menolak Bandara Kulon Progo. Mereka menggelar doa bersama dan

melaksanakan mogok makan selama 15 hari kedepan di kompleks Gedung

DPRD DIY.



Ketua WTT Kulonprogo, Kelik Martono mengatakan jika pihaknya hanya

melihat jika megaproyek itu menguntungkan investor saja. Sementara di

sisi lain, petani kehilangan mata pencaharian dengan digusurnya lahan

produktif milik mereka.



Selain itu, pernyataan pemerintah jika Bandara itu memberikan

keuntungan bagi dunia pariwisata juga dianggap tidak cocok bagi Kulon

Progo. Pasalnya, mereka tidak melihat adanya perkembangan yang berarti

dalam dunia pariwisata di kabupaten paling barat DIY tersebut.



"Di Kulon Progo hanya cocok untuk lahan pertanian, tidak ada

pariwisata. Sehingga bandara hanya menguntungkan investor dan daerah

lain saja," tandasnya.



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com