KEMISKINAN DI KULONPROGO : Ditargetkan Turun Jadi 19%, Warga Diminta Siap Megaproyek

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengurangan angka kemiskinan menjadi salah

satu pekerjaan rumah besar yang harus digarap Pemkab Kulonprogo.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim berbagai gerakan yang

dijalankan bersama masyarakat sejak 2011 ikut berperan mengurangi

angka kemiskinan secara signifikan.



Hasto memaparkan, angka kemiskinan di Kulonprogo tahun 2013

berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 21,3%. Angka

tersebut dinilai turun signifikan dibanding tahun 2011 yang mencapai

24,6%. Dia berharap angka kemiskinan tahun 2014 yang akan diumumkan

BPS pada sekitar akhir tahun ini bisa kembali menunjukkan grafik

menurun.



"Kami harap setidaknya bisa menjadi 19 persen," ungkap Hasto pada

acara syawalan bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedung Kesenian

Wates, Kulonprogo, Kamis (30/7/2015).



Hasto memaparkan, ada berbagai gerakan yang cukup diandalkan untuk

mengentaskan kemiskinan. Selain Bela Beli Kulonprogo dan bedah rumah,

Kulonprogo juga punya gerakan gotong royong masyarakat bersatu

(gentong rembes) dan gerakan pendampingan bagi kepala keluarga miskin

oleh PNS Pemkab Kulonprogo.



Hasto lalu berpendapat, keberhasilan pembangunan di Kulonprogo tidak

terlepas dari dukungan dan kerja keras berbagai komponen dari unsur

pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum.



"Kami juga mohon dukungan dari Gubernur DIY agar proses pembangunan

serta berbagai gerakan yang kami jalankan dapat terselenggara dengan

baik," katanya.



Sri Sultan HB X meminta Pemkab Kulonprogo mengantisipasi pembangunan

megaproyek yang bakal memberikan berbagai dampak, termasuk penambahan

lapangan pekerjaan baru.



Selain infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan

profesional harus disiapkan. Hal itu mutlak diperlukan agar masyarakat

lokal mampu mengisi posisi dan jabatan dengan standar kompetensi

tertentu.



Jika tidak, peluang bisnis dan lapangan pekerjaan yang menjadi buntut

megaproyek pada akhirnya hanya jadi ladang keuntungan bagi perusahaan

dan kalangan profesional asing. "Mengingat akhir tahun 2015, kita

sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)," tutur Sri Sultan

HB X.



Sri Sultan HB X lalu memaparkan, Pemda DIY mengambil peran mengarahkan

pemanfaatan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien.

Menurutnya, perlu dilakukan pengelompokan mengenai investasi apa yang

bisa menguatkan ketahanan ekonomi daerah atau dinilai bakal bermanfaat

mendukung pemberdayaan masyarakat.



"Juga [perlu dikelompokkan] investasi mana saja yang perlu didorong

karena punya dampak berganda bagi ekonomi daerah sehingga perlu diberi

insentif," ujarnya menambahkan.



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com