KORUPSI KULONPROGO : Mayoritas Menyeret Kades

Harianjogja.com, KULONPROGO—Mayoritas kasus korupsi yang ditangani

Kejaksaan Negeri Wates di tahun ini menyeret nama-nama yang berasal

dari kalangan kepala desa.

Mereka meliputi mantan Kades Banaran, Kecamatan Galur, Dwi Haryanto;

mantan Kades Pendoworejo, Girimulyo, Landung Wiyana; dan mantan Kades

Tayuban, Panjatan, Wakidjo. Kasus Dwi dan Landung sudah masuk masa

persidangan sejak April lalu sedangkan kasus yang membelit Wakidjo

baru sampai tahap pemberkasan di Kejari.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Wates Arief Muda mengatakan selama ini

Kejari Wates mengandalkan laporan dan aduan warga terhadap sejumlah

kasus korupsi yang ditangani lembaganya. Jika pelapor dan materinya

jelas, Kejari segera menindaklanjuti dugaan kasus korupsi.

"Pernah ada surat kaleng [laporan tanpa identitas pengirim]. Kejari

tidak bisa menindaklanjuti yang seperti itu [surat kaleng]," paparnya

Terhadap kasus korupsi yang mayoritas membelit kades, Inspektorat

Daerah Kulonprogo berusaha memperketat pengawasan internal untuk

mencegah tindak pidana korupsi, baik di satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) maupun pemerintah desa. Laporan admnistrasi dan keuangan harus

benar-benar dicermati.

"Jika ditemukan kesalahan laporan pada pemeriksaan, kami [Inspekda]

minta dibetulkan," ungkap Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten

Kulonprogo, Arif Sudarmanto, Jumat (12/6/2015).

Demi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), diadakan pertemuan

seluruh kepala SKPD setiap pekan dan tidak boleh diwakilkan. Siapa

saja yang punya masalah akan langsung diinventaris. Arif menambahkan

saat ini fokus pengawasan ditujukan pada pemerintah desa.

Menurut dia, laporan penggunaan dana desa harus benar-benar dibuat

secara rinci dan teliti sebab kesalahan yang terjadi bisa saja

berakhir pada kasus dugaan korupsi.

"Kami akan perbanyak pembinaan dan pendampingan yang sifatnya teknis.

Misalnya cara membuat laporan dan apa saja yang harus dilampirkan,"

papar Arif. Dia berharap tidak ada lagi kades yang terlibat kasus

dugaan korupsi meski uang yang diterima desa semakin besar.