SEKOLAH KULONPROGO : BMPPS Minta Sekolah Swasta Ditutup

Harianjogja.com, KULONPROGO– Badan Musyawarah Pengurus Perguruan

Swasta (BMPPS) Kulonprogo meminta DPRD setempat membuat regulasi yang

melindungi keberadaan sekolah swasta.

Ketua Badan Musyawarah Pengurus Perguruan Swasta (BMPPS) Kulonprogo

Marjono di Kulonprogo, Senin (1/6/2015), mengatakan saat ini banyak

sekolah swasta yang tutup karena tidak mendapatkan murid.

"Jumlah sekolah negeri yang cukup banyak dari SD hingga SMA/SMK dan

tersebar di seluruh wilayah kecamatan mengakibatkan sekolah swasta

tidak kebagian murid," kata Marjono saat melakukan audiensi dengan

anggota DPRD Kulonprogo.

Marjono mengatakan saat ini banyak sekolah negeri yang menambah ruang

kelas dan jurusan, serta mengotimalkan jumlah rombongan belajar

(rombel) yang memungkinkan semua anak tertampung di sekolah negeri.

"Dengan kondisi seperti ini sekolah swasta tidak akan mampu bersaing," kata dia.

Ia berharap agar DPRD menginisiasi pembuatan regulasi untuk membatasi

pengembangan sekolah negeri dalam hal jumlah sekolah. kelas, dan

jurusan untuk SMK agar sekolah swasta bisa kebagian murid.

"Kalau tidak ada kebijakan untuk membatasi, semua sekolah swasta akan

gulung tikar," kata dia.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono menyetujui usulan

BMPPS, bila tidak diproteksi sekolah swasta tidak akan mampu bersaing

dengan sekolah negeri.

Menurut Ponimin, sekolah negeri sangat mudah untuk memperoleh anggaran

dari pemerintah, sementara anggaran untuk sekolah wasta sangat

terbatas. Sekolah swasta hanya mendapat Bantuan Operasional Sekolah

(BOS).

"Kalau jumlah siswanya sedikit otomatis BOS-nya juga sedikit," kata dia.

Dia berharap agar sekolah negeri tidak terlalu berambisi untuk

menerima murid dengan jumlah optimal, yang kadang-kadang dilakukan

dengan cara yang kurang adil. Antara lain dengan menambah waktu

pendaftaran karena jumlah pendaftar belum optimal.

"Kami sering mendapat laporan dari masyarakat, beberapa sekolah

mengundur penerimaan siswa baru hingga hari berikutnya setelah

pendaftaran ditutup. Seharusnya kalau sudah tutup, ya, jangan menerima

pendaftaran lagi. Yang tidak diterima biar mendaftar di sekolah

swasta," kata politikus PAN itu.