Mancing Bersama di Polres Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Acara mancing bersama di kompleks

Mapolres Kulonprogo, Sabtu (27/6/2015), berlangsung cukup meraiah.

Setidaknya 300 peserta dari berbagai daerah datang menjadi peserta

mancing bersama yang digelar dalam peringatan HUT ke 69 Bhayangkara

tersebut.

Panitia dari Polres Kulonprogobahkan menebar sekitar 200 kilogram ikan

pada kolam yang disediakan untuk mancing bersama. Selain ikan lele

yang ditebar, di kolam itu juga telah ada ikan hasil budidaya Polres

Kulonprogosejak lama.

Suasana acara pun terasa begitu meriah. Para peserta berlomba

mendapatkan ikan dengan antusiasme tinggi meski Sabtu siang itu terasa

terik.

Mengusung misi agar terjaga kemitraan antara masyarakat dan Polri,

silaturahmi yang terjalin di lokasi pun tampak gayeng.

Seorang peserta dari Kokap, Susanto, mengatakan acara tersebut tepat

untuk mengisi waktu sembari menunggu waktu berbuka puasa. Selain itu,

dia juga cukup tertarik untuk mendapatkan hadiah berupa perangkat

elektronik dari panitia. "Yang jelas sangat menghibur. Kalau

berkelanjutan acara seperti ini malah bagus bisa akrab masyarakat dan

Polri," ungkapnya.

Dia sebagai masyarakat menyatakan siap untuk kerjasama dengan

kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Jika memiliki informasi terkait tindak kejahatan, Susanto mengaku

bersedia untuk menginformasikannya kepada polisi.

Kapolres Kulonprogo, AKBP Yulianto, mengaku sengaja memilih acara

mancing bersama karena di Kulonprogoternyata banyak yang hobi mancing.

Melalui kegiatan itu, harapannya dapat mengakomodasi ketertarikan

masyarakat. "Kebetulan Polres punya kolam sendiri untuk dimanfaatkan,"

kata Kapolres.

Tidak hanya keasyikan mancing bersama, pada moment tersebut panitia

juga menyediakan hadiah menarik. Meski demikian, panitia tidak

memungut biaya bagi peserta yang mendaftar mancing bersama.

"Luar biasa antusiasmenya. Mereka bisa sekaligus ngabuburit dan

menunggu waktu buka," katanya. Menjelang sore usai gelar mancing

bersama, panitia juga membuka acara menangkap ikan bersama di salah

satu kolam di Polres. Mereka turun langsung ke dalam kolam dan

ramai-ramai menangkap ikan.

Kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara masyarakat

dan Polri dalam memberantas kejahatan, menjaga keamanan wilayah

Kulonprogo.

"Ketika masyarakat menaruh kepercayaan kepada Polri, informasi apapun

akan masuk. Kami harap melalui kegiatan dapat ini menjalin hubungan

baik," ujarnya.( Tribunjogja.com)

Read More

Ditemukan Obat Kadaluwarsa Masih Beredar

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Razia rutin yang digelar petugas gabungan

Pemkab Kulonprogo terhadap produk kadaluwarsa, berbahaya dan tak layak

konsumsi, nampaknya belum meningkatkan kesadaran pedagang. Saat

merazia sejumlah toko kelontong dan minimarket di wilayah Kecamatan

Temon, Senin (29/06/2015), petugas masih menemukan belasan produk

makanan dan obat-obatan kadaluwarsa. Beberapa di antaranya bahkan

telah melewati masa kadaluwarsa dalam hitungan tahun.

Koordinator Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP

Kulonprogo, Debbie Hutabarat mengungkapkan, produk obat-obatan

kadaluwarsa langsung diamankan pihaknya karena dinilai berbahaya.

Pasalnya, produk ini sudah kadaluwarsa sejak beberapa tahun terakhir,

bahkan ada yang sejak tahun 2008. "Jenisnya balsam dan obat salep.

Sesuai aturan, barang yang masa kadaluwarsanya lebih dari tiga bulan

harus diamankan," tegas Debbie.

Selain obat-obatan, dalam razia di area pertama petugas juga menemukan

produk lain yang sudah kadaluwarsa seperti sabun bayi, bumbu racik

instan, juga kosmetik yakni bedak tabur. Di area kedua, petugas

menemukan produk kadaluwarsa lainnya yakni beberapa botol saos tomat,

satu kardus susu bubuk bayi dan beberapa bungkus susu bubuk sachets.

"Namun yang kedua, masa kadaluwarsanya belum terlalu lama. Kami tidak

memberikan sanksi, hanya memberikan penyuluhan dan meminta pemilik

toko untuk mengecek dagangan secara berkala," jelasnya.

Ditambahkan Debbie, razia rutin tersebut merupakan penegakan UU Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan serta UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Razia

produk kedaluwarsa juga dilakukan untuk mengawasi peredaran produk

makanan dan minuman menjelang Lebaran. "Petugas gabungan yang terlibat

terdiri dari dari Satpol PP, Disperindag ESDM dan Diskepenak

Kulonprogo," katanya.

Sementara itu, pemilik toko kelontong tempat ditemukan produk

kadaluwarsa, Satibi menyampaikan, produk yang sudah melewati masa

berlaku tersebut sudah disisihkan dari etalase. Ia mengaku tidak

pernah mengawasi pengecekan barang yang dilakukan karyawan secara

langsung. "Salep dan balsam itu sebenarnya sudah saya pisahkan, tapi

malah ada di etalase lagi," sesalnya.(Unt)

Read More

Karena hal ini, Bupati Hasto 'Mangkel'

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Adanya warga masyarakat yang� membuang

sampah sembarangan di Jembatan Giripeni, membuat Bupati Kulonprogo dr

H Hasto Wardoyo SpOG (K) jengkel. Padahal Pemkab Kulonprogo saat ini

sedang berbenah mewujudkan Kota Wates menjadi kota yang indah, nyaman,

bersih dan sehat.

"Saya memang gemas, jengkel, karena Jembatan Giripeni yang

menghubungkan Wates dan Giripeni ini dikotori oleh warga masyarakat

yang tidak bertanggung jawab. Saat ini kita sedang berbenah-benah di

Kota Wates, malah warga masyarakat seenaknya membuang sampah di

sungai," kata Hasto yang dalam sidak diikuti Kepala Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) kebersihan dan Pertamanan DPU Tony SIP, Kepala

Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Ir Suharjoko MT, dan tokoh masyarakat

setempat drh Sabar Widodo.

Hasto begitu melihat banyak di sungai, langsung minta untuk

ditindaklanjuti oleh instansi terkait. "Sampah di sungai/jembatan ini

memalukan sekali. Saya harapkan kepada warga masyarakat untuk tidak

membuang di jembatan ataupun di tempat-tempat sembarang lainnya.

Karena sampah sumber penyakit, maka saya minta untuk menindaklanjuti

dengan membuat kelompok swadaya masyakat (KSM) dan minta kepada

Pemerintah Desa Giripeni untuk memperhatikan KSM, masyarakat yang

mengelola sampah. Kepada masyarakat diimbau jangan membuang sampah

sembarangan, kita ciptakan Kota Wates meskipun kecil tapi nyaman,

bersih, dan sehat," tandas Hasto.

Sementara itu, Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan DPU Kulonprogo

Tony SIP mengatakan berdasar informasi, orang yang membuang sampah

diduga dilakukan pada malam hari. Dan warga setempat juga ingin

menangkap orang yang membuang sampah tersebut, namun hingga saat ini

belum kena.

"Tadi KLH akan segera memasang spanduk peringatan untuk tidak membuang

sampah di sungai/jembatan. Sedangkan untuk pembentukan KSM, sebenarnya

di Kota Wates sudah mempunyai KSM yakni KSM Melati dan Pengasih juga

ada," ujarnya.(Wid)

Read More

Bupati Safari Subuh di Lokasi Bandara

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo

SpOG(K), Minggu (28/6/2025) melaksanakan Safari Subuh di lokasi

rencana akan dibangun bandara di Masjid Faqih Pedukuhan Dukuh Desa

Sindutan Kecamatan Temon.

Hasto mengungkapkan Safari Subuh sebenarnya dilakukan sama seperti

Safari Tarawih. Tapi dalam Safari Subuh memerlukan energi tersendiri,

bangun lebih awal, sahur dan menuju lokasi. Safari Subuh di Sindutan

ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan pula di

wilayah calon bandara yang lain di wilayah Temon. "Alhamdulillah

jamaah Subuh di Sindutan cukup banyak. Safari Subuh dilakukan pula ke

tempat yang lain, tidak hanya calon lokasi bandara," kata Bupati.

Bupato menyatakan dengan Safari Subuh ini pihaknya ingin menjalin

silaturahmi dan ukhuwah kebersama sesama warga masyarakat yang merasa

memiliki, yakni kesamaan untuk ingin memajukan dan mengembangkan

Kulonprogo.

Bupati dalam kesempatan itu mensosialisasikan tiga peraturan daerah

(perda) yang akan dan sudah disahkan oleh DPRD Kulonprogo. Yakni Perda

Pemilihan Dukuh, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda Larangan

Hiburan Malam. Dalam Perda Pemilihan Dukuh, Kulonprogo merupakan

satu-satunya kabupaten yang membuat perda tentang pengisian perangkat

daerah, yakni tidak pilihan langsung, dan ini menjebol tatanan yang

lama.(Wid)

Read More

Banyak Orang Buang Sampah di Sungai Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Sebuah pesan singkat berisi laporan

banyaknya sampah dan pencemaran di kawasan sungai di bawah Jembatan

Giripeni membuat Bupati Hasto Wardoyo penasaran.

Minggu (28/6/2015), Bupati Kulonprogolangsung mengajak jajaran DPU dan

KLH untuk melakukan inspeksi ke lokasi.

Pemandangan di bawah Jembatan Giripeni itu persis seperti isi pesan

singkat yang diterimanya.

Bupati geram dan kecewa karena masih saja ada orang tak

bertanggungjawab yang membuang sampah sembarang ke sungai. Dia

memerintahkan instansi terkait untuk segera menindaklanjutinya.

Kabid Pertamanan dan Kebersihan DPU Kulonprogo, Tonny, merupakan salah

seorang yang ikut dalam inspeksi tersebut. Menurutnya, bupati

mendapatkan pesan singkat tersebut dari warga Giripeni.

"Isinya melaporkan ada pencemaran SungaiGiripeni. Ironisnya

sampah-sampah itu diduga bukan dari warga Giripeni," kata Tony. Sesuai

laporan itu, menurutnya, aksi membuang sampah oleh orang tak

bertanggungjawab dilakukan pada malam hari. Pelapor melihat ada orang

datang dari arah selatan dan membuang sampah ketika sampai di jembatan

itu ketika malam.

Menurutnya, warga Giripeni sebenarnya memiliki KSM pengelolaan sampah

dan mengelolanya dengan baik. Sayangnya, ulah orang tak

bertanggungjawab telah mengotorinya.

"Nanti akan ada pengawasan ketat dari warga agar pelakunya dapat

ditangkap," katanya.

Bupati Hasto mengaku kecewa dan geram dengan pemandangan kumuH di

jembatan tersebut.

Selain karena ada ulah orang tak bertanggungjawab, kotornya sungai itu

sangat disayangkan karena jembatan itu merupakan penghubung wilayah

kota.

Hasto mengatakan permasalahan itu agar segera ditindaklanjuti. Selain

merusak pemandangan, menumpuknya sampah di sungai menjadi sumber

penyakit.

"KSM pengelola sampah harus dioptimalkan," jelasnya.( Tribunjogja.com)

Read More

Ikan Asin Berformalin Ditemukan Lagi

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Ikan asin berformalin ditemukan lagi oleh

Satpol PP bersama Tim Terpadu di Pasar Jombokan di Tawangsari

Pengasih dan Pasar Temon, Kamis (25/6/2015). Di Pasar Jombokan,

petugas menemukan sekitar 4 ons ikan asin berformalin dari satu

pedagang, yakni ikan asin jenis sero (2,5 ons), teri nasi 1 ons, dan

kacangan hampir 1 ons. Di Pasar Temon didapati 5 kilogram ikan asin

kacangan dari satu pedagang.

"Ikan asin berformalin di Pasar Jombokan disita petugas untuk

dimusnahkan, sebab kandungan formalinnya tinggi mencapai 100 ppm.

Sedangkan yang di Pasar Temon, pedagangnya diminta supaya tidak

menjualnya dan dikembalikan pada distributor," kata Kasi Penegakan

Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kulonprogo, Qumarul Hadi.

Dikatakan Qomarul, ikan asin berformalin (bahan yang biasa dipakai

mengawetkan mayat), kebanyakan berasal dari luar daerah. "Agar bisa

ditindaklanjuti, kami akan melakukan koordinasi dengan Pemda DIY.

Bulan Ramadan ini pengawasan dan perlindungan konsumen lebih

diintensifkan yakni dilakukan 10 kali operasi terpadu, dan pengawasan

secara mandiri dari SKPD, total lebih dari 20 kali operasi," ujarnya.

Selain ikan asin, petugas juga mengambil sampel sejumlah makanan dan

minuman yang ditengarai memakai pewarna bukan makanan (rodamin b atau

teres). Di antaranya kerupuk, rengginan, minuman cendol, pacar cina,

dan bakso yang diduga berformalin/boraks. Makanan dan minuman yang

dicurigai tersebut bercirikan warna menyala.(Wid)

Read More

Menteri Agraria Sarankan RTRW Permukiman Kulonprogo Diubah

Metrotvnews.com, Jakarta:Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry

Mursyidan Baldan menyarankan pemerintah Yogyakarta mengubah rencana

tata ruang wilayah untuk menemukan solusi membangun Bandara

Kulonprogo.

"Yang harus kita buat adalah RTRWyang diperlukan untuk membuat sebuah

areal permukiman, bukan RTRW untuk membuat bandara," kata Kepala Badan

Pertahanan Nasional itu, ditemui usai buka puasa bersama, di Jakarta,

Kamis (25/6/2015).

Ia menambahkan persoalan saat ini bukan lagi pada penentuan lokasi

untuk membangun Bandara Kulonprogo. "Yang menjadi persoalan justru ke

mana warga (yang terdampak) akan dipindah," jelasnya.

Kalau relokasi dilakukan ke daerah permukiman, maka tak akan menjadi

persoalan. Sebaliknya, jika direlokasi ke lahan yang tak diperuntukan

bagi permukiman, itu yang bermasalah. "Nah, di sini kami menyarankan

untuk mengubah RTRW yang ada menjadi RTRW permukiman," katanya.

Pada Selasa, 23 Juni, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta

memenangkan gugatanwarga Kulonprogo. Gugatan tersebut terkait surat

keputusan Gubernur DIY yang keluar pada 31 Maret 2015 mengenai Izin

Penatapan Lahan (IPL) pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo.

"Memutuskan mengabulkan gugatan mengenai Keputusan Gubernur DIY

terkait IPL pembangunan bandara di Kulonprogo," kata Hakim Ketua Indah

Triharyanti dalam persidangan di PTUN Yogyakarta.

Majelis hakim berpendapat, IPL mengenai rencana pembangunan bandara

itu dianggap bertentangan dengan asas kepentingan umum. Sebab, dalam

aturan yang tercantum pada RTRW Jawa-Bali dan RTRW Nasional, tidak

tercantum wilayah Kulonprogo bisa dibangun bandara.

(UWA )



kiriman ini diarsipkan di:



http://infokwkp.blogspot.com

Read More

DPD Desak Sultan Tetap Bangun Bandara Baru

Metrotvnews.com, Yogyakarta:DPD RI mendesak Pemerintah Yogyakarta

membangun bandara baru. Alasannya, Bandara Adisutjipto dianggap sudah

terlalu sibuk dan melebihi kapasitas penerbangan.



"Tadi kita mau mendarat harus muter-muter 20 menit terlebih dahulu.

Ini kan tidak efisien. Jadi, saya pikir sudah sangat mendesak.

Contohnya, parkir pesawat kan mestinya 14 dan baru bisa tujuh pesawat.

Kita dorong kepada pemerintah untuk segera bangun," ujarnya Ketua

Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, saat berkunung ke Bandara

Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu (24/6/2015).

Menurut Parlindungan, bandara merupakan salah satu kunci dari

perekonomian daerah. Terlebih, Yogyakarta memiliki potensi pariwisata

yang menjadikan mobilitas orang yang datang cukup tinggi.



Terkait masalah hukum, pihaknya mempersilakan Pemerintah Yogyakarta

untuk menyelesaikan. Parlindungan mengklaim sudah bertemu dengan warga

Kulonprogo penolak pembangunan bandara dan tim yang akan membangun

bandara.



"Empat sampai lima bulan kita akan ke Kulonprogo. Kita sudah mendengar

mereka dan proses hukum kita tidak campuri," ujarnya.

Pihaknya menyarankan Pemerintah Yogyakarta memberikan ganti rugi yang

sesuai kepada warga penolak pembangunan bandara di Kulonprogo.

Menurutnya, diperlukan pendekatan khusus dan humanis agar proses

pembangunan bandara dapat berjalan.



Sebelumnya, Selasa (23/6/2015) kemarin, Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) Yogyakarta mengabulkan gugatan warga Kulonprogo yang tergabung

dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) terhadap Izin Penetapan Lokasi (IPL)

Bandara di Temon, Kulonprogo.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Indah Tri Haryanti menyatakan

pembangunan bandara tidak ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Nasional dan Provinsi. Majelis hakim memutuskan SK Gubernur Nomor

68/KEP/2015 tentang IPL Pembangunan Bandara gugur dan dibatalkan.

Majelis hakim juga memerintahkan Gubernur Yogyakarta mencabut SK yang

dikeluarkan pada 31 Maret itu.

(UWA )

kiriman ini diarsipkan di:



http://infokwkp.blogspot.com



http://kwkp.blogspot.com

Read More

Perajin Kulon Progo keluhkan sepinya kunjungan wisatawan

Kulon Progo (ANTARA News) - Perajin serat alam Desa Wisata Salamrejo

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluhkan sepinya

kunjungan wisatawan sehingga menyebabkan permintaan kerajinan di

showroom sepi.

Pj Kepala Desa Salamrejo Surana di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan Desa

Wisata Salamrejo mendapat dukungan dari Lembaga Bimbingan Kerja (LBK)

dan pemkab dengan mendapat bantuan kios pemasaran beserta pendopo yang

disebut Bale Langit.



"Kios disediakan secara cuma-cuma, tapi kalau hanya mengandalkan buka

kios setiap hari, perajin bisa langsung gulung tikar, tidak punya

penghasilan. Kunjungan wisatawan sangat minim," kata Surana.



Ia mengatakan perajin menjual hasil kerajinannya di rumah. Mereka

membuat showroom sendiri. Sehingga wisatawan yang menginginkan

kerajinan bisa langsung ke rumah perajin.



"Sejauh ini, wisatawan yang berkunjung masih sebatas tamu dari

dinas-dinas, misalnya kunjungan studi banding dari daerah lain.

Wisatawan yang secara khusus untuk berkunjung belum ada," katanya.



Padahal, kata Surana, Pemerintah Desa Salamrejo dan pelaku kerajinan

telah mempromosikan melalui media sosial atau promosi dengan bekerja

sama dengan pelaku biro perjalanan.



"Promosi melalui biro perjalanan dan melalui media sosial belum

efektif untuk mendongkrak kunjungan wisatawan di Desa Wisata

Salamrejo," katanya.



Ia mengatakan perajin serat alam sendiri memasarkan kerajinannya

secara online dan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti buyer.

Perajin membuat kerajinan sesuai permintaan," katanya.



Anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi PKS Ajrudin Akbar mengatakan

perajin perlu mendapat pendampingan dan pembinaan dari Dinas Koperasi

dan UMKM serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

(Disbudparpora) dalam memasarkan kerajinannya dan mempromosikan

potensi wisatanya.



"Jangam sampai mereka dibiarkan tanpa pendampingan. Kalau perlu,

mereka dibantu pemasarannya dan fasilitas penunjang lainnya," katanya.



Editor: B Kunto Wibisono



kiriman ini diarsipkan di:

http://infokwkp.blogspot.com

http://kwkp.blogspot.com

Read More

17 Desa Dapat Hibah Buku

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 17 Perpustakaan Desa (Perpusdes)

di Kulonprogo mendapatkan hubah buku dari Badan Perpustakaan dan Arsip

DIY dalam rangka pengembangan dan pengelolaan perpustakaan. Dengan

bantuan tersebut, maka seluruh desa di Kulonprogo (87 desa) telah

memiliki perpustakaan desa.



Bantuan Hibah ke-17 perpusdes berupa buku bacaan sejumlah 600

eksemplar, 2 Rak buku, buku inventaris dan paket alat tulis kantor

(ATK). Sebanyak 17 desa pada enam kecamatan yang mendapatkan

distribusi bantuan buku masing-masing, Desa Jatimulyo dan Purwosari

(Kecamatan Girimulyo), Desa Banjaroya (Kalibawang), Desa Karangsari

dan Sidomulyo (Pengasih). Selain itu Desa Cerme, Pleret, Tayuban,

Bugel (Panjatan), Desa Kebonharjo dan Purwoharjo (Samigaluh), Desa

Kalidengen, Jangkaran, Kaligintung, Kedundang, Kulur dan Temon Kulon

(Temon).



"Hibah buku tersebut bertujuan untuk mengembangkan perpusdes di

seluruh wilayah DIY. Dengan adanya bantuan ke-17 perpustakaan desa

ini, seluruh desa di kulonprogo telah memiliki perpusdes," kata Kepala

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kulonprogo, Ir Supriyo di Wates,

Sabtu (27/06/2015).



Dijelaskan Supriyo, selain bantuan berwujud barang, BPAD DIY akan

memberikan pula pelatihan berupa Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelola

Perpustakaan Desa. "Bimtek diharapkan ada kader-kader pustakawan di

desa yang mampu mengelola, melestarikan bahan pustaka, serta

memasyarakatkan minat dan budaya membaca di desanya," ujarnya.



Pengembangan perpusdes di Kulonprogo juga melibatkan Perpusda dalam

hal bimbingan, pembinaan, pendampingan dan pelatihan. Perpusdes ini

diharapkan akan mampu menambah informasi, wawasan, pengetahuan dan

ikut mencerdaskan masyarakat.(Wid)

Read More

Kulonprogo Siapkan Pemenangan Kasasi

WATES ( KRjogja.com)-Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG (K)

menegaskan, pemkab dan tim lokal akan mensupport penuh langkah yang

ditempuh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan menyiapkan bahan-bahan

yang diperlukan dalam proses mengajukan kasasi.

Hal tersebut sebagai tindaklanjut atas keputusan Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Yogyakarta yang mengabulkan tuntutan 43 warga Paguyuban

Wahana Tri Tunggal (WTT) terkait penerbitan Surat Keputusan (SK)

Gubernur Nomor 68/Kep/2015 tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL)

Pengembangan Bandara Baru di Temon Kulonprogo.



"Karena dokumen-dokumen kasasi ada, tidak perlu sidang. Mengingat

penilaian dokumen menjadi sangat penting maka Pemkab Kulonprogo dan

tim lokal akan memberikan kontribusi support dengan menyiapkan

bahan-bahan yang akan dipakai kasasi. Di tingkat kasasi itu yang

paling penting materinya, jadi bukan proses bandara seperti

sosialisasi, konsultasi publik, tim keberatan. Sudah tidak itu, di

luar itu," tegas Bupati Hasto mengenai langkah-langkah yang akan

ditempuh Pemkab Kulonprogo menyusul keputusan PTUN Yogyakarta yang

memenangkan gugatan warga WTT terkait diterbitkannya IPL

Pengembangan Bandara Baru di Kulonprogo oleh Gubernur DIY Sri Sultan

HB X pada 31 Maret 2015 silam.



Dijelaskan, kelemahan-kelemahan IPL, sehingga gugatan WTT menang,

adalah dianggap belum sesuai antara IPL dengan Peraturan Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) yang ada di Pemerintah DIY.

"Interesnya di situ. Meski itu bukan gugatan WTT, tapi itu hal lain

yang dianggap IPL belum sesuai dengan RTRW DIY. Kalau kabupaten sudah

sesuai karena kita sudah menyebutkan pengembangan bandara di Temon,"

jelas dr Hasto.



Dokumen yang disiapkan untuk bahan kasasi, Perda tentang Zonasi

Rentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mekanisme pembuatan Perda RTRW

ada satu jenjangnya seperti konsultasi ke gubernur, Kementerian PU

tentang RTRW dan lainnya, semua perda ada rekomendasinya bahwa itu

disetujui. Perda pendukung juga penting disiapkan seperti Perda

Zonasi. Bupati optimis Pemda DIY maju dan menang kasasi. "Meski

tidakover confidence, tapi kita optimis," katanya.



Hasto menambahkan, perihal RTRW sebenarnya semua sudah diakui negara.

Semua paham bahwa tidak ada kebijakan yang menelantarkan masyarakat.

Kalau yang kemarin tuntutannya adalah belum dianggap mendengarkan,

banyak hal yang dianggap melalaikan, padahal itu sudah dianggap sah

oleh pengadilan karena semua unsur dari sosialisasi dan sebagainya

sudah terpenuhi. Pengembangan bandara sesuai pasal 21, 22, 23 Perda

RTRW DIY dipersepsikan kata-kata Adisucipto, maka itu hanya berlaku

untuk Adisucipto.

"Itu merupakan persepsi hakim dan yang dipakai membatalkan IPL di luar

dugaan. Kebetulan semua ranah gubernur atau Pemerintah DIY, baik IPL

maupun perdanya. "Kalau dengan perda kita sudah sesuai, karena kita

memang sudah ada RTRW yang menetapkan itu untuk bandara,"

tegasnya.(Rul)

Read More

118 Titik Rawan Kekeringan di Kulonprogo

KULONPROGO (KRjogja.com) - Di Kabupaten Kulonprogo ada 118 titik rawan kekeringan yang terdapat pada tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Pengasih, Sentolo, dan Panjatan. Namun hingga saat ini propasal permohononan dropping air ternyata belum ada.   "Sebanyak 118 titik tersebut berdasarkan data tahun 2014. Yang masuk wilayah perbukitan Menoreh yakni Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Kokap. Sedangkan wilayah bawah yakni sebagian Sentolo, sebagian Panjatan, dan sebagian Pengasih," ungkap Kasi Kegawatdaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kulonprogo Suhadiyana. Dimungkinkan, kata Suhadiyana, ada beberapa yang kekeringannya dapat sedikit teratasi dengan adanya pipanisasi seperti di Purwosari Girimulyo. "Tapi kita tunggu saja apakah nanti masih ada permohonan dropping atau tidak untuk wilayah yang telah ada pipanisasinya," ujarnya, Rabu (24/6/2015). Permohonan proposal diprediksikan akan mulai terasa sekitar bulan Juli. Seperti Desa Krembangan Kecamatan Panjatan, beberapa tahun lalu jarang dropping air, tapi tahun kemarin ada permintaan dropping air. Daerahnya merupakan daerah banyak perbukitan kapurnya.  "BPBD, tetap mempersiapkan armadanya dalam mengatasi kekeringan lewat dropping air. Pelaksanaannya nanti tetap akan dibantu relawan, Tim Reaksi Cepat (TRC), Tagana, serta koordinasi dengan Dinsosnakertransa maupun Tagana," katanya. (Wid)

Read More

RTRW Harus Diubah Jika Ingin Bangun Bandara Kulonprogo

Metrotvnews.com, Yogyakarta:Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),

Sri Sultan Hamengkubuwono X dipersilakan membangun bandara di

Yogyakarta. Namun, sebelum membangun, Sultan disarankan mengubah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Jawa-Bali.



"Dalam Perda Provinsi dan Perpres tentang tata ruang Jawa-Bali,

bandara sebatas di Adisutjipto, Yogyakarta dan Adi Sumarmo, Solo, Jawa

Tengah," kata koordinator penasihat hukum warga Kulonprogo dalam

persidangan gugatan Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara,

Rizky Fatahillah, Selasa (23/6/2015).



Rizky mengungkapkan hal itu setelah majelis hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Indah Triharyanti, menerima gugatan

warga Kulonprogo atas IPL pembangunan bandara yang telah dikeluarkan

Gubernur DIY.



Dalam persidangan yang berlangsung hampir dua jam itu, majelis hakim

berpendapat rencana pembangunan bandara di Kulonprogo bertentangan

dengan RTRW Jawa-Bali dan RTRW Nasional.

Rizky menilai hakim telah memimpin dan bertindak dengan baik selama

proses tersidangan. Termasuk mengabulkan gugatan warga Kulonprogo dari

Desa Sindutan, Palihan, Kebunrejo, Jangkaran, dan Glagah yang terancam

terkena dampak pembangunan bandara.



"Jika ingin membangun (bandara di Yogyakarta), ubah dulu PP tentang

RTRW nasional hingga provinsi," ujar Rizky.



Lebih lanjut, Rizky menyatakan siap menanggapi jika pihak Gubernur DIY

melakukan kasasi atas putusan PTUN Yogyakarta. Ia menegaskan apabila

akan dilakukan penambahan kapasitas bandara harus dilakukan di Bandara

Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. "Jika ada penambahan dikumpulkan di

Adi Sumarmo," katanya.



(UWA)

Read More

Kisruh Bandara Kulon Progo, Hakim PTUN Menangkan Warga

TEMPO.CO,Yogyakarta- Penasihat hukum warga Kulon Progo, Yogyakarta,

yang menggugat Izin Penempatan Lokasi bandara mengapresiasi putusan

hakim. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengabulkan

tuntutan pembatasan Izin Penempatan Lokasi yang tertuang dalam

keputusan gubernur.�



"Kami sangat mengapresiasi putusan hakim. Jikalau pihak tergugat akan

kasasi, itu memang hak mereka," kata pengacara Wahana Tri Tunggal dari

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Rizki Fatahillah, Selasa, 23 Juni

2015



Sejak awal, kata dia, peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo tentang

rencana tata ruang wilayah (RTRW) tidak cukup menjadi pegangan dalam

menerbitkan Izin Penempatan lokasi pembangunan bandar udara. Isi

peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.



Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Selasa, 23

Juni 2015, ketua majelis hakim, Indah Tri Haryanti, memerintahkan

tergugat, yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencabut

Izin Penempatan Lokasi.



Izin itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan

untuk Pengembangan Bandara Baru. Hakim juga menghukum tergugat untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp 170 ribu. "Obyek sengketa kami

nyatakan batal," kata hakim Indah.



Alasan hakim memenangkan gugatan warga Kulon Progo ini adalah Izin

Penempatan Lokasi pembangunan bandara baru itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan tentang RTRW, meliputi Peraturan

Pemerintah tentang RTRW nasional, dan Perpres tentang RTRW Jawa-Bali.

Bahkan peraturan yang bertentangan dengan Izin Penempatan Lokasi

adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RTRW.�



Menurut hakim, dalam peraturan-peraturan itu hanya terdapat rencana

pengembangan Bandara Adisutjipto dan Adi Sumarno. Dalam Izin

Penempatan Lokasi itu, Gubernur hanya mengacu pada proyek bandara baru

seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

tentang RTRW. "Majelis memberikan waktu kepada tergugat untuk

mengajukan kasasi," kata hakim Indah.



Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Dewo Isnu

Broto Imam Santoso menyatakan akan melakukan upaya hukum lebih tinggi.

Yaitu akan mengajukan kasasi. Namun sebelumnya akan membahas dulu

bersama tim. "Dengan putusan ini, sementara proses pembangunan bandara

berhenti," katanya.



MUH.SYAIFULLAH

Read More

AKSI SOSIAL : KNRP Ajak Warga Kulonprogo Bantu Palestina

Harianjogja.com, KULONPROGO– Dukungan spritual dan materi menjadi hal

yang sangat dibutuhkan oleh warga Palestina. Komite Nasional Rakyat

Palestina (KNRP) gelar tabligh akbar untuk menggalang bantuan dari

masyarakat Kulonprogo di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo, Sabtu

(20/6/2015).



Ketua KNRP Nasional Suripto mengatakan, lembaga ini mempelopori agar

masyarakat Indonesia memahami dan menyadari penderitaan masyarakat

Palestina. Hingga saat ini, rakyat Palestina masih harus merasakan

penjajahan yang dilakukan oleh Israel.



"Terutama anak-anak Palestina, mereka masih merasa diintimidasi oleh

aparat Israel. Saat berangkat sekolah harus digeledah dan diperiksa,"

ujar Suripto.



Suripto mengungkapkan, dalam tabligh akbar tersebut KNRP tidak hanya

menggalang dana untuk diberikan kepada rakyat Palestina. Bantuan doa

dan dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat

Kulonprogo juga sangat penting. Selain itu, bantuan relawan juga amat

dibutuhkan lembaga sosial kemanusiaan ini.



Lebih lanjut Suripto menjelaskan, bentuk bantuan relawan diberbagai

bidang juga sangat strategis. Dia menyebutkan, rusaknya bangunan

Masjidil Aqsa membutuhkan bantuan dari relawan Indonesia yang mampu

membantu di bidang pembangunan.



"Seperti yang diketahui, masjid ini adalah bagian dari sejarah Islam,

yaitu Isra' Miraj. Butuh peranan relawan pembangunan untuk memperbaiki

bangunan ini. Selain itu, relawan pendidikan untuk bisa membantu

anak-anak Palestina," jelas Suripto.



Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menambahkan, sudah menjadi kewajiban

masyarakat dunia untuk membantu sesama. Hasto menuturkan, kegiatan

sosial yang dilakukan KNRP tidak terlepas dari cita-cita bangsa

Indonesia. Di mana dalam dasar negara telah dituliskan, bangsa

Indonesia juga memiliki peranan untuk memerdekakan seluruh bangsa di

dunia.



"Maka dari itu, kegiatan ini kami harap dapat turut memacu masyarakat

Kulonprogo untuk turut serta membantu Palestina," imbuh Hasto

Read More

Tambak Udang Muncul di Kulonprogo, Satpol PP Tak Pegang Data

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Beberapa tambak udang baru diduga

bermunculan di sepanjang pesisir selatan Kulonprogo. Bupati Hasto

Wardoyo bahkan mendengar ada di antaranya yang muncul di pesisir

wilayah Temon.



Menurutnya, keberadaan tambak udang dengan jarak hanya beberapa puluh

meter dari bibir pantai melanggar peruntukan kawasan.



Apalagi jika berada di kawasan calon lokasi bandara baru, wilayah

tersebut akan menjadi lokasi bandara pasca terbitnya IPL.



"Kalau munculnya pasca terbitnya IPL bandara, ketika pembangunan

dimulai mereka tidak bisa mendapat gantirugi," kata Bupati, Minggu

(21/6/2015).



Hasto mengatakan selama ini cukup banyak tambak udang di pesisir

selatan Kulonprogotidak berizin. Keberadaan tambak udang itu

rencananya akan diinventarisasi untuk mendapatkan data tambak yang

berizin dan yang tidak.



Selain itu, pemilahan juga akan dilakukan mengenai masalah

lingkungannya. Jika nantinya ditemukan kerusakan lingkungan akibat

tambak udang, menurutnya, dapat dijerat melakukan perusakan lingkungan

hidup.



Sebab itu, Bupati menyatakan perlunya hati-hati dan kecermatan bagi

siapapun yang membuka tambak udang di pesisir pantai selatan.



Komitmen untuk melakukan penertiban tambak udang ini juga pernah

diungkapkan Gubernur DIY beberapa waktu lalu. Menurutnya, keberadaan

tambak udang di sempadan pantai melanggar.



Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanto, mengatakan sejauh

ini pihaknya tidak memegang data keberadaan tambak udang.

Pasalnya, masalah tersebut merupakan bagian dari kebijakan daerah yang

saat ini ditangani bagian perekonomian daerah.



Selain itu, menurutnya, setiap kecamatan juga telah diminta mendata

keberadaan tambak udang di wilayahnya.



"Penertibannya juga menjadi kewenangan kepolisian karena diduga

melanggar undang-undang lingkungan hidup," katanya.( Tribunjogja.com)

Read More

Kulonprogo Godok Rencana Kepariwisataan 2015 - 2025

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Pemkab Kulonprogomulai merasa tidak

selayaknya sektor kepari wisataan terlalu lama ditelantarkan.

Potensinya ada. Terbukti, retribusi kawasan wisataPantai Glagah

merupakan penyumbang pemasukan terbanyak.



Bupati Hasto Wardoyo bahkan telah menyampaikan draf Raperda tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepari wisataan Daerah (Ripparda) Tahun

2015-2025 pada Rapat Paripurna, di Gedung Dewan.



Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, dikonfirmasi pada Minggu

(21/6/2015), mengatakan Ripparda tersebut mulai dibahas oleh pansus.



"Harapannya adanya danais dan perkembangan empat megaproyek

Kulonprogomendukung dan perlu terobosan kepari wisataan. Kita kaya

tetapi potensi pari wisatabelum digarap optimal," ujar Akhid, Minggu

(21/6/2015).



Dalam pembahasan nanti, dewan rencananya akan menentukan titik

prioritas kepari wisataan. Selain itu juga mengenai strategi

pengembangannya.



Tak kalah penting adalah adanya perda berarti memiliki kepastian hukum

yang memungkinkan kerjasama pihak ketiga.



"Akan seperti apa kerjasamanya nanti dibahas di pansus," lanjutnya.(

Tribunjogja.com)

Read More

Kulonprogo Perbaiki Jalan Jelang Mudik Lebaran

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Infrastruktur jalan yang diprediksi bakal

menjadi jalur maupun pusat keramaian saat Lebaranmenjadi perhatian

pemerintah.



Untuk melakukan perbaikan jalan pada titik tersebut, Pemkab Kulonprogo

menganggarkan Rp2,18 miliar.



Kepala DPU Kulonprogo, Sukoco, mengatakan perbaikan jalan dengan

anggaran sebesar itu mencakup jalan sepanjang lebih kurang 106,5

kilometer.



"Perbaikan sudah dimulai. Kami juga telah rapat persiapan jalur mudik

Lebaranbersama kepolisian," katanya, Kamis (18/6).



Beberapa titik menjadi prioritas adalah jalur-jalur penunjang akses

atau jalur mudik utama, jalur perbelanjaan, wisata dan pusat keramaian

yang lainnya.



Dia mengaku juga masih melakukan inventarisasi jalur keramaian lain

yang mungkin masih ada.



Pasalnya, pada masa lebaran diperkirakan jalur-jalur di Kulonprogo

akan mengalami kenaikan volume kendaraan.



"Perkiraan kami peningkatan itu terjadi di semua kecamatan secara

merata. Perhitungan kami total sepanjang 106,5 kilometer jalan

kabupaten itu," katanya.

Kabid Bina Marga, Gusdi Hartono, menyatakan perbaikan jalan persiapan

lebaran itu sudah dimulai sejak sebulan lalu. Dia meyakini perbaikan

itu bakal selesai pada pertengahan ramadan.

Hasil inventarisasi kerusakan jalan itu, disebutkan, antara lain

berupa jalan berlubang, retak, dan permukaan tidak rata.

" Lebarannanti kami harap sudah bisa digunakan. Untuk jalan provinsi

dan nasional menjadi kewenangan mereka karena itu jalur mudik utama,"

jelasnya.( tribunjogja.com)

Read More

Manfaatkan Posdaya, Ekonomi Produktif Jalan Terus

KULONPROGO ( KRjogja.com)-Tahun 2015 ini pos pemberdayaan keluarga

(Posdaya) Kabupaten Kulonprogo mulai memberikan bantuan benah rumah

dan ekonomi produktif bagi keluarga tidak mampu. Untuk tahun pertama,

bantuan benah rumah diberikan kepada Suto Mulyo Utomo warga Pereng

Bumirejo Kecamatan Lendah, karena rumahnya tidak layak huni. Bantuan

diserahkan Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) dengan wujud

uang dan kambing.

"Bantuan benah rumah baru pertama kali diberikan oleh posdaya berupa

uang Rp 10 juta dari CSR Paguyuban Pengelola Toko Milik Rakyat

(Tomira). Bantuan ini diberikan karena rumahnya pak Suto tidak layak

huni. Karena rumahnya berada di atas tanah saudaranya, maka hanya

dilakukan benah rumah, dan saudaranya juga sudah mengizinkan untuk

dibenahi," ujar Ketua Tim Pembina Posdaya Kulonprogo Dra Hj Sri

Harmintarti MM, Kamis (18/6/2015).

Selain bantuan benah rumah, karena kemiskinannya dan tidak punya

usaha, Tim Pembina Posdaya setelah ada pendataan pemetaan maka Suto

Mulyo Utomo diberikan bantuan untuk usaha. Bantuan berupa ternak,

yakni dua ekor kambing dan kandang dari KSU Posdaya Pengasih.(Wid)

Read More

KESEMPATAN KERJA : Rumah Potong Ayam di Kulonprogo Serap 300 Tenaga Kerja

Harianjogja.com, KULONPROGO– Rumah Potong Ayam (RPA) yang akan

dikembangkan di Desa Pleret, Panjatan segera dibangun. Pengembangan

perusahaan di wilayah kecamatan ini diharapkan dapat membuka lapangan

kerja bagi masyarakat sekitar.

"Keberadaan perusahaan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi

masyarakat sekitar. Sejalan dengan Bela Beli Kulonprogo, perusahaan

ini dapat memberdayakan masyarakat Kulonprogo," ujar Bupati Kulonprogo

Hasto Wardoyo saat membuka acara peletakan batu pertama pembangunan

Rumah RPA PT Jaya Makmur Prayoga Sentausa, Rabu (17/6/2015).

Hasto mengungkapkan, kabupaten ini masih membutuhkan uluran tangan

investor. Dia mengatakan, bantuan yang diharapkan yakni kerjasama

dengan masyarakat guna memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi

rakyat, terutama bagi masyarakat di desa tersebut.

Selain itu, Hasto menuturkan, peranan investor yang akan menanamkan

investasi di kabupaten ini diharapkan dapat turut menerapkan one

village one sister company. Target yang akan dicapai dari penerapan

program ini yakni untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

"Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mengoptimalkan program

corporate social responsibility [CSR]. Selain itu, tidak boleh ada

pungutan tidak resmi," tegas Hasto.

Dirut PT Jaya Makmur Prayoga Sentausa Bram Setyawan berharap,

keberadaan rumah potong ayam ini diharapkan tidak hanya dapat

menyuplai kebutuhan ayam potong di wilayah ini. Dia mengungkapkan, ke

depan dengan dibangunnya perusahaan ini dapat membuka lapangan kerja

bagi masyarakat Desa Pleret maupun masyarakat Kulonprogo secara umum.

"Kami menempati lahan seluas dua hektare. Kapasitas pemotongan ayam

paling tidak mencapai tiga juta ekor ayam per tahun," ujar Bram.

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

(BPMPT) Kulonprogo Agung Kurniawan menambahkan, nilai investasi awal

yang diajukan perusahaan tersebut mencapai Rp1 miliar di triwulan

pertama. Penyerapan tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan

ini cukup banyak. Pasalnya, paling tidak penyerapan tenaga kerja

mencapai 300 orang.

"Wilayah ini [Panjatan] masih memiliki potensi investasi yang baik.

Sesuai aspek tata ruang, kecamatan ini lebih cocok untuk sektor jasa

perdagangan. Apalagi saat ini jalur Daendels sedang diperlebar dan

banyak perusahaan-perusahaan pergudangan yang tertarik untuk

menanamkan investasinya di sini," jelas Agung.

Read More

Kasus Narkoba di Kulonprogo Naik

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Di Kabupaten Kulonprogo tahun 2014 kasus

penyalahgunaan narkoba yang diproses hukum ada delapan kasus.

Dibandingkan tahun 2013 yang ada lima, jumlah kasus 2014 meningkat.



Berdasarkan data dari Satresnarkoba Polres Kulonprogo, kasus tertinggi

terjadi pada 2010 sebanyak 13 kasus, tahun 2011 ada 6 kasus, dan 2012

dua kasus. "Kecamatan yang rawan penyalahgunaan narkoba yaitu Temon,

Galur, Nanggulan, dan Kalibawang. Kerawanan ini terjadi karena kasus

yang ada di sana, seperti di Kalibawang tertangkap kasus ganja di

Dekso. Wilayah rawan lainnya karena daerah perbatasan yang diprediksi

menjadi lalu-lintas peredaran narkoba, yaitu di Temon dan Galur,"

ujarnya pada dialog interaktif dalam rangka sosialisasi pencegahan

dan pemberantasan penyalaghunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

terhadap instansi Pemkab Kulonprogo, di aula PMI setempat, Kamis

(18/6/2015). Dialog menampilkan narasumber Kepala Badan Narkotika

Nasional Provinsi (BNNP) DIY KBP Soetarmono DS SE MSi .



Menurut Soetarmono, prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY tinggi.

Pada 2014 jumlah penyalahguna narkoba ada 62.028, sehingga DIY

menempati peringkat kelima tertinggi di Indonesia dari 33 provinsi.

Tahun 2008 DIY bahkan pernah menempati peringkat kedua setelah DKI

Jakarta. "Terkait penyalahgunaan narkoba, BNNP DIY menargetkan tahun

ini melakukan rehabilitasi terhadap 1.369 penyalahguna narkoba dari 62

ribu. Adanya upaya itu diharapkan yang belum terkena penyalahgunaan

narkoba akan imun atau menolak, dan yang sudah kena direhabilitasi,"

ujarnya.(*)

Read More

Gedung Autis Center di Kulonprogo Resmi Dilaunching

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Operasional Pusat Layanan Autis di

Kulonprogo resmi diluncurkan, Rabu (17/6/2015). Mengawali

serangkaianlaunchinggedung Autis Center di Sentolo itu, beberapa anak

dan siswa autisunjukdiri dalam berbagai atraksi.

Seorang di antaranya Winantu Basuki, siswa SLBN 1 Bantul. Siswa

autisyang selalu merespon segala sesuatu dengan lagu dan musik ini

tampil menyanyikan lagu Ramadan Datang.

Bergaya di hadapan bupati dan para pejabat dinas serta kementerian,

Winantu mampu menyedot perhatian yang hadir. Dia bahkan memainkan alat

musik keybord dengan jari-jarinya yang lincah.

Guru SLB yang mendampinginya, Wahyu Joko Pramono, mengatakan Winantu

merupakan siswa tuna ganda, yaitu tuna netra dan autis.

"Sukanya memang musik. Lagu bahasa inggris cepat hafal. Penampilan

hari ini hanya sekali latihan," ujarnya.

Gedung baru autiscenter diperuntukkan bagi semua daerah. Sebagai

satu-satunya layanan autisdi DIY, keberadaannya melayani semua

kabupaten dan kota di DIY dan sekitarnya.

Read More

KORUPSI KULONPROGO : Mayoritas Menyeret Kades

Harianjogja.com, KULONPROGO—Mayoritas kasus korupsi yang ditangani

Kejaksaan Negeri Wates di tahun ini menyeret nama-nama yang berasal

dari kalangan kepala desa.

Mereka meliputi mantan Kades Banaran, Kecamatan Galur, Dwi Haryanto;

mantan Kades Pendoworejo, Girimulyo, Landung Wiyana; dan mantan Kades

Tayuban, Panjatan, Wakidjo. Kasus Dwi dan Landung sudah masuk masa

persidangan sejak April lalu sedangkan kasus yang membelit Wakidjo

baru sampai tahap pemberkasan di Kejari.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Wates Arief Muda mengatakan selama ini

Kejari Wates mengandalkan laporan dan aduan warga terhadap sejumlah

kasus korupsi yang ditangani lembaganya. Jika pelapor dan materinya

jelas, Kejari segera menindaklanjuti dugaan kasus korupsi.

"Pernah ada surat kaleng [laporan tanpa identitas pengirim]. Kejari

tidak bisa menindaklanjuti yang seperti itu [surat kaleng]," paparnya

Terhadap kasus korupsi yang mayoritas membelit kades, Inspektorat

Daerah Kulonprogo berusaha memperketat pengawasan internal untuk

mencegah tindak pidana korupsi, baik di satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) maupun pemerintah desa. Laporan admnistrasi dan keuangan harus

benar-benar dicermati.

"Jika ditemukan kesalahan laporan pada pemeriksaan, kami [Inspekda]

minta dibetulkan," ungkap Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten

Kulonprogo, Arif Sudarmanto, Jumat (12/6/2015).

Demi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), diadakan pertemuan

seluruh kepala SKPD setiap pekan dan tidak boleh diwakilkan. Siapa

saja yang punya masalah akan langsung diinventaris. Arif menambahkan

saat ini fokus pengawasan ditujukan pada pemerintah desa.

Menurut dia, laporan penggunaan dana desa harus benar-benar dibuat

secara rinci dan teliti sebab kesalahan yang terjadi bisa saja

berakhir pada kasus dugaan korupsi.

"Kami akan perbanyak pembinaan dan pendampingan yang sifatnya teknis.

Misalnya cara membuat laporan dan apa saja yang harus dilampirkan,"

papar Arif. Dia berharap tidak ada lagi kades yang terlibat kasus

dugaan korupsi meski uang yang diterima desa semakin besar.

Read More

Petinju Kulonprogo Ditawari Tanding di Thailand

Bisnis.com, KULONPROGO-Petinju asal Kulonprogo Hery Ardianto mendapat

tawaran bertanding di Thailand.

Setelah Lebaran 2015, Hery yang baru saja meraih sabuk emas Bupati

Kulonprogo seusai mengalahkan petinju asal Jakarta, Williem Rey, Sabtu

(13/6/2015) akan ditantang dalam kejuaraan tingkat nasional di

Jakarta.

"Rencananya seusai Lebaran. Setelah mengalahkan Williem dia akan

mempersiapkan diri untuk kejuaraan nasional di Jakarta," ujar Pelatih

Sasana Satria Menoreh, Ferry Kuahati kepada Bisnis.com, Minggu

(14/6/2015).

Menurut Ferry, pihaknya terus mendorong petinju yang biasa bertarung

di kelas ringan 60 Kg dan Welter 63 Kg ini menggondol gelar nasional.

Selain mengorbitkan Hery ke sejumlah promotor nasional, Ferry

menyatakan ada rencana petinju yang meraih kemenangan dalam delapan

ronde atas Williem ini bertarung di Thailand.

"Nanti lihat perkembangan yang ada. Tawaran sudah ada, tinggal

kelanjutannya saja," jelas Ferry.

Selain Hery, Ferry mengungkapkan ada sejumlah petinju yang tengah

dipersiapkan pihaknya untuk terjun ke tinju profesional. Akan tetapi,

Ferry masih enggan menyebutkan nama-namanya.

"Sementara untuk petinju lainnya, sedang fokus ke Porda dan Pra-PON,"

tandas Ferry.

Editor : Mediani Dyah Natalia

Read More

Sampai Kapanpun Petani Pesisir Kulonprogo Tolak Tambang Pasir Besi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -Sempat lama tak muncul dalam aksi penolakan,

warga petani pesisir selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban

Petani Lahan Pantai (PPLP) akhirnya menunjukkan konsistensinya menolak

penambangan pasir besi, di pertigaan Cangkring Garongan Panjatan,

Senin (15/6/2015).

Mereka menggelar aksi penolakan tersebut dengan cara memasang beberapa

baliho dan papan bertuliskan menolak penambangan pasir besi di pesisir

selatan.

Humas PPLP, Widodo, mengatakan bahwa sampai kapan pun warga petani

pesisir tetap menolak rencana penambangan pasir besi.

"Ada sekitar delapan baliho dipasang di tepi jalan lintas selatan,"

kata Widodo, di sela aksi tersebut.

Menurutnya, baliho papan penolakan itu dipasang oleh masing-masing

unit PPLP di desa-desa. Pemasangan dimulai dari wilayah Karangwuni

sampai wilayah Banaran Kecamatan Galur.

"Ini bukti perjuangan kami sebagai petani pesisir menolak penambangan

pasir besi masih ada," ujarnya. Menunjukkan komitmen penolakan itu,

sampai saat ini warga petani tetap menggarap lahan pertanian di

pesisir selatan. Widodo menegaskan bahwa penolakan para petani tidak

akan ada habisnya.

Sengaja memasang papan penolakan saat menjelang ramadan, menurutnya,

agar para pemudik langsung mengetahui di wilayah itu masih ada

penolakan.

Setidaknya 70 perwakilan PPLP terlibat melakukan pemasangan papan

penolakan itu. Selain memasang baliho, mereka juga melakukan aksi

blokade jalan selama sekitar setengah jam.

Di lokasi pun petugas berjaga sekaligus melakukan pengalihan arus lalu

lintas kendaraan yang melintas.

Tokoh PPLP, Sumanto, menyatakan banyaknya proyek pembangunan di

Kulonprogo ternyata harus mengorbankan rakyat dengan penggusuran.

Sebab itu dia menegaskan warga terdampak penggusuran harus bersatu.

"Kami juga mendukung perjuangan WTT yang menolak pembangunan bandara

di Temon," ujarnya.( tribunjogja.com)

Read More

Anggota Satpol PP Kulonprogo Kemalingan Batu Akik

Bisnis.com, KULONPROGO—Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kulonprogo

Rokhgiarto kehilangan lebih dari 10 koleksi batu akik yang dia simpan

di rumahnya. Koleksi batu akik yang lenyap tersebut antara lain jenis

pirus, giok, ruby tanzania, kecubung, satam dan black jade. Pencurian

terjadi pada Kamis (11/6) pekan lalu.

Siang itu, dia sedang menjalankan tugas dalam acara bulan bakti gotong

royong masyarakat di wilayah Kecamatan Pengasih.

Tiba-tiba, Rokhgiarto menerima telepon dari anaknya yang bernama Zaki.

Anaknya kaget karena mendapati pintu rumah sudah rusak karena dibuka

secara paksa saat pulang dari sekolah. Ketika Zaki memasuki rumah, dia

juga melihat pintu kamar orangtuanya terbuka dan lampunya pun menyala.

"Katanya lemari sudah diacak-acak dan sejumlah barang termasuk akik

dalam wadah hilang," ungkap warga Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan

itu, Selasa (16/6). Setelah mendapat kabar dari anaknya, Rokhgiarto

segera pulang dan mengecek kondisi rumah.

Tidak hanya koleksi batu akik, laptop, tablet, dan jam tangan ternyata

turut hilang. Meski tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya, dia

memperkirakan kerugian yang dialami cukup besar. Sebab, batu akiknya

adalah koleksi sejak tahun 1990 sehingga nilainya diprediksi sudah

naik.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Kulonprogo Iptu Heru M.Yanto mengatakan

kasus pencurian yang menimpa Rokhgiarto masih dalam penyelidikan.

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan kerusakan pintu

disebabkan adanya pencongkelan dari luar. Pemeriksaan saksi terus

dilakukan meski korban mengatakan ada warga sekitar rumahnya yang

sempat melihat pelaku.

Editor : Sumadiyono

Read More

11 Tahun Nunggak Pajak, Mobil Plat Merah Ditilang

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Razia angkutan yang digelar tim gabungan

dari Polres Kulonprogo, Satpol PP dan Dinas Perhubungan setempat di

Jalan Raya Pengasih, Senin (15/06/2015), berhasil menjaring mobil

berplat merah. Sebuah mobil tangki milik PDAM Kulonprogo kedapatan

beroperasi dalam kondisi belum membayar pajak selama 11 tahun

terakhir.

Informasi di lapangan menyebutkan, mobil tanki tersebut belum

terbayarkan pajaknya sejak tahun 2004 silam. Tidak hanya pajak

tahunan, mobil plat merah ini juga belum diuji KIR. Tak pandang bulu,

petugas gabungan yang menggelar razia kemudian menindaknya dengan

tilang di tempat.

Saat dimintai keterangan, sopir mobil tangki, Wahyudi Setiawan,

mengakui bahwa kendaraan yang dikemudikannya belum membayar pajak

sejak lama, juga tidak diuji KIR secara rutin. Wahyudi berdalih, mobil

tersebut tetap dioperasionalkan sebagai upaya pemberian pelayanan

kepada masyarakat.

"Platnya memang sudah mati karena belum bayar pajak tahunan dan KIR

sejak tahun 2004. Mobil ini bantuan dari Kementerian, makanya berplat

nomor B, Jakarta," katanya.

Menurut Wahyudi, ada dua mobil plat B merah milik PDAM Kulonprogo yang

belum dibayarkan pajaknya. Sebab untuk membayar pajak harus ke Jakarta

dan membutuhkan banyak biaya. "Biayanya mahal," ujar Wahyudi.

Saat dirazia, Wahyudi mengemudikan mobil tanki tersebut bersama

beberapa orang pegawai PDAM. Pegawai bagian gudang ini hendak

melakukan dropping air bersih untuk warga yang membutuhkan di daerah

Kalipetir.

Saat diperiksa petugas, Wahyudi juga tidak bisa menunjukkan

surat-surat kelengkapan kendaraan. Bertindak patuh, ia kemudian

menerima tilang petugas dan akan melaporkan hal ini ke pimpinan. "Biar

pimpinan yang memutuskan, mau bagaimana," katanya.

Sementara itu, KBO Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Basuki Rahmat

menguraikan, dalam operasi tersebut pihaknya berhasil menjaring

sekitar 50 kendaraan. 12 di antaranya melakukan pelanggaran yakni

belum memperbarui uji KIR dan tidak membawa surat kelengkapan

kendaraan. "Kami juga menindak truk yang melanggar ukuran badan,"

jelasnya.

Kabid Dalops Dinas Perhubungan Kulonprogo, Sigit Purnomo menambahkan,

ada beberapa pengendara yang tidak mengindahkan peringatan. Melalui

operasi gabungan tersebut, pihaknya kemudian melakukan tindakan

tegas.(Unt)

Read More

Nyadran Agung Jadi Kesempatan Silaturahmi Warga Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Tradisi Nyadran Agung yang terpusat di

Alun-alun Wates Kulonprogo, Sabtu (13/6/2015), berlangsung cukup

meriah.

Ribuan warga yang hadir tampak begitu antusias untuk segera merangsek

dan berebut berbagai macam sayur dan hasil bumi lain yang ditata rapi

pada 10 gunungan dari berbagai desa budaya.

Belum lagi doa pemuka sepenuhnya selesai, warga telah berjubel-jubel

berebut aneka sayur dan buah pada gunungan tersebut. Meski demikian,

doa pemuka dalam nyadran agung itu tetap berlanjut hingga selesai.

Warga Kecamatan Wates, Setiono, mengatakan bersemangat ikut berebut

isi gunungan dan mendapatkan kain batik serta beberapa sayur mayur.

"Sebelum kehabisan saya ikut karena ini kan hanya sekali setahun,"

katanya.

Antusiasme warga ini sudah terlihat sejak pagi sebelum arak-arakan

kirab gunungan dimulai dari Gedung Kesenian hingga Alun-alun wates.

Selain gunungan dari desa budaya, rangkaian arak-arakan gunungan juga

dari perwakilan SKPD Kulonprogoyang memulai startnya dari Gedung DPRD.



Lepas siang, begitu arak-arakan kirab gunungan yang membawa serta

ogoh-ogoh di barisan depan itu tiba di Alun-alun Wates, warga telah

berkerumun menyambutnya.

Begitu semua rombongan kirab sampai di alun-alun, serangkaian sambutan

dan doa pun dimulai. Sementara warga yang menunggu semakin mendekat ke

gunungan untuk ikut berebut aneka sayur, buah dan makanan tradisional

pada gunungan itu.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengatakan Nyadran Agung sebagai

tradisi penghormatan leluhur oleh semua orang beragama.

Dalam acara itu, masyarakat sekaligus melakukan silaturahmi. Tidak

hanya masyarakat di Kulonprogo, mereka yang merantau pun memilih

pulang kampung dan ikut hadir dalam tradisi tersebut.

"Saya justru senang melihat warga bersemangat. Kalau warga apatis

malah sedih gunungan tidak ada yang menyambut," kata Hasto.

Dia pun memaklumi ketika warga buru-buru menyerbu gunungan itu. Hasto

mengaku tersentuh karena meski isinya sederhana, sayur mayur dan aneka

buah pada gunungan itu berarti bagi warga.( Tribunjogja.com)

Read More

Hasil Lelang Dua Batu Akik Bupati Kulonprogo Dipakai Bedah Rumah Warga Miskin

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO- Sebanyak dua dari lima batu akikBupati

Kulonprogo, Hasto Wardoyo, terjual dalam lelang di pameran gazebo

depan rumah dinas bupati. Uang hasil lelang bakal dipakai untuk bedah

rumahwarga tak mampu.

"Hasil lelang untuk membantu bedah rumah warga miskin," kata ketua

panitia pameran akik, Fajar Gegana kepada Tribun Jogja, Minggu

(14/6/2015).

Batu yang terjual di lelang tersebut bermotif gebleg renteng dan

junjung derajat. Batu akik pertama mencapai harga tertinggi Rp 3,1

juta, sedangkan batu kedua dihargai Rp 3 juta. Tiga batu akiklainnya

yakni lavender, sulaiman dan pancawarna belum terjual.

Ada 25 perajin akik dari Kulonprogoterlibat dalam pameran tersebut.

Pameran sengaja bertempat di rumah dinas bupati untuk menarik

perhatian warga yang saat itu sedang menunggu kirab nyadran agung di

alun-alun Wates.

Selain itu, Fajar menambahkan, pameran digelar untuk mengangkat pamor

berbagai batu akikasli Kulonprogoyang selama ini sebenarnya tidak

kalah kualitasnya dari daerah lain.

Menurut dia, bebatuan Kulonprogotidak hanya diolah menjadi akik, tapi

juga sebagai perhiasan gelang, cenderamata, dan kalung. Jenis batu

akikyang menonjol di Kulonprogoadalah pancawarna dan lavender.

"Masyarakat juga dapat melakukan jual beli di pameran ini.

Transaksinya bisa mencapai Rp 15 juta per hari," katanya.

Jumbadi, asal Jakarta, menyempatkan datang ke pameran itu. Dia

mengakui bebatuan akik di Kulonprogotidak kalah kualitasnya dari

daerah lain. "Kebetulan mudik, jadi saya sempatkan datang bisa beli

akik Kulonprogo," katanya.

Read More

Sepuluh Desa Budaya Ikuti Festival

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sepuluh Desa Budaya di Kabupaten Kulonprogo

ikuti Festival Upacara Adat Antar Desa Budaya Tahun 2015, di Gedung

Kesenian, Sabtu (13/6/2015). Kesepuluh Desa Budaya adalah Desa

Sukoreno, Jatimulyo, Pagerharjo, Glagah, Sidorejo, Banjarharjo,

Hargomulyo, Tanjungharjo, Sendangsari dan Brosot.

Dikatakan Kabid Kebudayaan Disbudparpora Kulonprogo Joko Mursito SSn

MA, festival desa budaya ini merupakan bagian penting bagi

pengembangan kebudayaan dalam ranah keistimewaan. Juga menjadi salah

satu indikator keberhasilan bagi pemangku kebudayaan di desa-desa

budaya tersebut.

"Yang dinilai diantaranya kemasan, kreativitas, serta pelestariannya.

Bagaimana suatu desa budaya tersebut dapat mengemas upacara adat

menjadi menarik dan mampu menjadi daya tarik wisata juga," ujar Joko

sambil menambahkan satu peserta terdiri 100 orang, sehingga seluruh

peserta adalah sekitar seribuan orang.

Juri terdiri RM Donny S Megananda SSi dari Paku Alaman, Wardoyo dari

Dinas Kebudayaan DIY, Imam Syafei dari Dewan Kebudayaan Kulonprogo,

Purwamadi dari Pengawas Pendampingan, Indra Tranggono dari Budayawan,

Joko Budiarto dari Pers, serta Drs H Muh Irsam dari Ustad dan

Budayawan.(Wid

Read More

Sedang Sakit, Pengantin Ini Tetap Gelar Pernikahan di Puskesmas

DUA insan yang berbeda kalau sudah dilanda rasa saling mencintai dan

dilandasi ketakwaan akan mengalahkan segalanya termasuk rasa sakit.

Itulah yang sedang dirasakan pasangan Riski Rio Rianto (22) bin Ahmad

Tukul asal Muara Bungo Jambi dan Christina Putri Wahyuni (21) binti

Joko Prasetyo warga Desa Garongan Kecamatan Panjatan. Meski sama-sama

terbaring sakit tapi mereka tetap ingin menyatukan dua hati dalam

bingkai keluarga melalui pernikahan resmi.

"Petugas KUA sesungguhnya mengikuti keinginan pihak keluarga dan

pasangan pengantin. Karena kedua belah pihak tetap ingin melangsungkan

pernikahan kendati dalam kondisi sakit maka kami <I>ngikut<P> saja dan

menikahkan mas Riski dengan mbak Christina," kata penghulu Yusma Alam

Rangga SHI MSi didampingi petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

(P3N) Umaryanto usai pernikahan Riski dengan Christina di ruang Nakula

Puskesmas Garongan 2, Kamis (11/6).

Wakil keluarga pengantin putri, Maryanto mengatakan, alasan pernikahan

keponakannya tetap dilaksanakan meski keduanya sedang sakit, selain

atas pertimbangan kondisi kesehatan pengantin pria dan wanita tidak

terlalu mengkhawatirkan juga mengikuti perhitungan hari baik dalam

melaksanakan pernikahan. Sayangnya Maryanto tidak mengungkapkan

perhitungan hari baik dimaksud.

"Pernikahan sudah kami rencanakan jauh-jauh hari. Dua hari menjelang

hari H pernikahan kedua pasangan memang sakit. Puncaknya tadi malam

sehingga terpaksa dilarikan ke Puskesmas. Berdasarkan hasil

pemeriksaan dokter, mereka harus dirawat inap. Karena itu untuk

memenuhi kesepakatan keluarga dan kedua pengantin sekaligus memenuhi

perhitungan hari baik, pernikahan tetap kami gelar di puskesmas,"

jelasnya.

Sementara itu tim medis Puskesmas Garongan II, dr Tris Haranto MPH dan

dr Renny membenarkan Riski Rio Rianto dan Christina yang mualaf

terpaksa harus rawat inap karena sedang dalam pengawasan dokter.

"Keduanya sakit demam dan masih dalam pengawasan kami apakah ke arah

viral infeksi atau thypoid. Trombosit dan HB (hemoglobin) keduanya

turun sampai dibawah normal," ujar dr Renny didampingi Kasubag TU

Puskesmas Garongan 2 Eko Budi Santoso.

Secara umum prosesi pernikahan Riski dengan Christina yang berlangsung

sederhana dengan dihadiri beberapa keluarga pihak pengantin pria dan

wanita berjalan lancar. Ruangan Nakula Puskesmas Garongan 2 pun

disulap ala kadarnya dengan menghadirkan pas bunga serta <I>sound

system<P>. Sementara sprei tempat tidur tetap menggunakan fasilitas

puskesmas yang ada dengan wara dasar hijau motif kembang-kembang.

Saat ijab kabul baik wali nikah, kakak kandung pengantin putri, Bagus

Prasetyo dan pengantin pria tidak lancar mengucapkan ijab kabul.

Mungkin keduanya terpengaruh suasana sekaligus kondisi pengantin yang

sedang sakit dengan infus menempel di tangan. Setelah beberapa kali

dilakukan uci coba ijab kabul ternyata Riski tidak lancar dalam

menjawab ijab kabul maka penghulu memutuskan menulis ijab kabul.

Dengan membaca akhirnya prosesi ijab kabul berjalan lancar dan

keduanya dinyatakan sah sebagai suami istri dengan berbagai hak dan

kewajiban mereka.(Asrul Sani)

Read More

Polres Gelar Pengamanan Menggunakan Security Barrier

WATES ( KRjogja.com)- Sebagai upaya peningkatan pengamanan, Polres

Kulonprogo menggelar latihan penanganan massa di depan Gedung DPRD

Kulonprogo, Selasa (9/6/2015). Dalam latihan tersebut, Polres

sekaligus mengenalkan security barrier atau gulungan kawat berduri

yang biasa digunakan sebagai penghalang massa.

"Kami menerjunkan satu pleton anggota Sabhara dalam latihan ini," kata

Kapolres Kulonprogo, AKBP Yulianto.

Disampaikannya, pelatihan personel menggunakan security barrier

bertujuan untuk membiasakan anggota dalam bersinggungan dengan alat

tersebut. Latihan ini juga digunakan untuk antisipasi penanganan

Pilkada yang sedianya akan digelar tahun 2017 mendatang.

"Alat ini terbilang baru. Kami sengaja melatih kemampuan personel agar

siap dengan alat yang dibutuhkan," katanya.

Yulianto menambahkan, pelatihan pengamanan digelar di lapangan, agar

personel bisa menyesuaikan dengan kondisi medan. Berkaitan dengan

persiapan pengamanan Pilkada, konsentrasi massa saat moment tersebut

dimungkinkan terjadi di depan gedung dewan.

Menurut Yulianto, peralatan security barrier tersebut diberikan Mabes

Polri beberapa waktu lalu. Pemanfaatannya dalam latihan baru dilakukan

saat ini karena menyesuaikan kesiapan pelatih.(Unt)

Read More

Telur Satu Kilogram Dijual Rp 2.500 di Pasar Murah

Untuk membantu keluarga prasejahtera (miskin) dan menyambut Ramadan,

Dinas Perindagkop dan UKM DIY bekerjasama dengan perwakilan Bank

Indonesia (BI) Yogyakarta akan menggelar pasar murah di kantor

Kecamatan Wates dan Sentolo.

Pasar murah di Kecamatan Wates digelar pada 9 Juni, sedangkan di

kantor kecamatan Sentolo pada 11-12 Juni 2015. Targetnya, di setiap

kecamatan itu dapat terlayani keluarga pra sejahtera sebanyak 200

keluarga.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop dan UKM DIY, Eko Witoyo,

mengatakan komoditi yang akan dijual terutama kebutuhan bahan pokok

masyarakat yang biasanya fluktuatif mengalami kenaikan menjelang hari

raya.

Disebutkan antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, telor ayam,

dan daging ayam.

"Penjualan dilaksanakan dengan menggunakan kupon dan jumlah pembelian

dibatasi," katanya, Senin (8/6/2015).

Disebutkan, beras premium yang harga pasarannya mencapai Rp 9.000 per

kilogram dijual dalam kemasan tiga kilogram seharga Rp 6.000, gula

pasir Rp 5.200 per kilogram, minyak goreng Rp 5.000 per liter.Kemudian

telur ayam Rp 2.500 per kilogram, dan daging ayam kemasan dijual Rp

2.500 setiap setengah kilogram.

Setiap keluarga prasejahtera (miskin) berhak membeli lima komoditi

tersebut. Menurutnya, pasar murah digelar mulai pukul 08.00 - 14.30.

Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) dan koperasi setempat agar menggugah rasa kebanggaan

masyarakat menggunakan produk dalam negeri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, Arif Budi Santoso,

mengatakan kegiatan itu untuk membantu masyarakat kurang beruntung.

Sekaligus sebagai upaya pengendalian harga.

"Dengan kegiatan seperti ini BI juga bisa melihat harga bahan pangan

pokok di pasar," katanya.( tribunjogja.com)

Read More

Polisi Gelar Latihan Pengamanan Pilkada

TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA -Meski gelar Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada)

terbilang masih lama, Polres Kulonprogo sudah mulai menggelar latihan

pengamanan dan penanganan massa.

Menerjunkan satu peleton anggota Sabhara, latihan itu dilakukan

bersama-sama membukasecurity barrieratau gulungan kawat berduri yang

biasa digunakan sebagai penghalang massa.

Latihan dilakukan di kompleks depan Gedung DPRD Kulonprogo, Selasa

(9/6/2015), sekitar pukul 10.00.

Puluhan anggota Sabhara diterjunkan dengan pakaian lengkap termasuk

senjata dan truk pembawasecurity barrier.

Mengingat lokasinya di tengah jalan raya depan gedung dewan, praktis

polisi juga menutup total Jl Sugiman tersebut selama beberapa jam.

Kapolres Kulonprogo, AKBP Yulianto, mengatakan pelatihan personel

menggunakan security barrier dimaksudkan untuk membiasakan anggota

bersinggungan dengan alat yang terbilang baru tersebut. "Terkait

pilkada memang iya. Ini untuk melatih kemampuan personel agar siap

dengan alat yang dibutuhkan," kata Yulianto.

Kapolres menegaskan pelatihan digelar langsung di lapangan, tepatnya

di depan gedung dewan, agar personel menyimulasikannya sesuai kondisi

medan.

Kapolres menganggap, jika berkaitan dengan persiapan pengamanan

pilkada, berarti konsentrasi massa saat moment pilkada dimungkinkan

terjadi di depan gedung dewan.

"Jadi bukan di dalam ruang, atau di halaman polres. Di lapangan

langsung kan sesuai dengan kondisi medannya," katanya.

Kapolres menjelaskan peralatansecurity barriertersebut merupakan alat

dari Mabes Polri beberapa waktu lalu. Pemanfaatannya dalam latihan

baru dilakukan saat ini karena memang sesuai kesiapan pelatih.

"Pelatihnya siap sekarang, lalu ditransfer ke personel dalam latihan,"

lanjutnya.( tribunjogja.com)

Read More

HARGA CABAI NAIK : Raup Untung, Petani Kulonprogo Lega

Harianjogja.com, KULONPROGO-Naiknya harga cabai di pasaran disambut

kegembiraan petani cabai di Kulonprogo. Mereka mengaku meraup untung

besar.

Suyono, petani cabai di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan mengaku bisa

menjual cabai di pasar lelang kelompok tani seharga Rp19.000 per

kilogram (kg). Harga tersebut memang terus meningkat setelah pekan

lalu mencapai Rp16.000 per kg. "Harganya memang lagi bagus karena

harga cabai di pasaran sekarang juga makin mahal," kata Suyono, Senin

(8/6/2015).

Suyono mengaku produktivitas tanaman cabai miliknya menurun hingga 40

persen. Gangguan hama dan curah hujan yang tinggi diperkirakan menjadi

penyebabnya. Padahal, permintaan pasar mengalami peningkatan.

Menurutnya, kondisi itulah yang kemudian memicu kenaikan harga.

Suyono mengatakan, dia memang harus lebih rajin memupuk dan telaten

merawat tanaman cabai. Meski demikian, harga jual yang tinggi membuat

petani tidak rugi. "Hasilnya [panen] memang kurang bagus. Biasanya

sekali panen bisa sampai dua kuintal, sekarang cuma satu kuintal.

Untungnya kita bisa jual lebih tinggi juga," ujarnya.

Kenaikan harga jual cabai juga menjadi angin segar bagi kalangan buruh

tani. Salah satunya bagi Pateni, buruh tani yang sedang membantu

Suyono. "Sehari dibayar Rp50.000. Biasanaya bisa memetik cabai sampai

40 kg," kata Pateni.

Read More

Orang Tua Siswa Wadul Dewan

WATES ( KRjogja.com)- Pengelola SMK N 2 Pengasih tidak akan mentolerir

siswa yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Bila ada siswa yang

terbukti melakukan, pihak sekolah minta yang bersangkutan mengundurkan

diri. Bila pelanggaran disiplin ditolerir dikhawatirkan akan

berpengaruh terhadap siswa lain melakukan pelanggaran serupa.

Hal tersebut disampaikan Kepsek SMK N 2 Pengasih Dra Rr Istihari

Nugraheni saat mengikuti mediasi antara sekolah dengan orang tua salah

satu siswa yang disuruh mengundurkan diri karena dinilai telah

melanggar disiplin sekolah dengan ketegori berat. Mediasi dipimpin

Ketua DPRD Akhid Nuryati, pimpinan dan anggota Komisi IV, Kasi

Kurikulum SMA/SMK Dinas Pendidikan Drs Suhardi, jajaran guru SMK N 2

Pengasih serta orang tua siswa.

Isti mengatakan, awal mula terjadinya kasus tersebut berasal atas

laporan siswa kelas X jurusan Teknik Perencanaan Gedung dan Desain

(TPGD), di kelas ada siswa yang minum minuman keras (miras). Atas

laporan tersebut, guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) melakukan

inspeksi dan menemukan sebuah botol miras dan dua batang rokok di

dalam kelas.

Dengan adanya temuan tersebut guru BP dan Tim Disiplin (TD) memanggil

13 siswa untuk dimintai keterangan. Dalam sidang itu tiga siswa

masing-masing PJR, FA dan NR mengakui telah minum miras di kelas.

Salah satu siswa juga ditemukan menyimpan file film porno di

ponselnya. "Berdasar pengakuan dan bukti yang ada, kami memanggil

ketiga siswa tersebut beserta orang tuanya. Namun dua siswa datang

tidak dengan orang tua mereka tetapi dengan orang lain yang diakuinya

sebagai wali. Dalam pertemuan tersebut sekolah minta agar ketiga siswa

dan wali membuat surat pengunduran diri," ucap Isti.

Di lain waktu, lanjut Kepsek Isti, orang tua PJR datang ke sekolah dan

minta kebijaksanaan agar anaknya bisa melanjutkan sekolah di SMK N 2

Pengasih. Namun pihak sekolah bersikukuh dengan keputusan yang telah

diambil dan menghimbau agar PJR melanjutkan di sekolah lain.

Karena dalam beberapa pertemuan tidak diperoleh penyelesaian, orang

tua PJR mengadukan nasib anaknya ke beberapa pihak. Termasuk DPRD

Kulonproro, yang akhirnya berinisiatif untuk melakukan mediasi bagi

kedua belah pihak.

Dalam mediasi itu akhirnya oran tua PJR bersedia memindahkan anaknya

di sekolah lain. "Dengan terpaksa kami akan memindah anak kami di

sekolah lain," ujar ibu PJR Diah Kartika Dewi yang dalam mediasi

tersebut datang bersama suaminya, Milad Arhimawan.

Akhid Nuryati berharap agar peristiwa seperti itu tidak terulang lagi

di sekolah manapun. "Setiap sekolah, memiliki tata tertib yang harus

dipatuhi semua siswa. Masing-masing sekolah punya otoritas untuk

melaksanakan tata tertib termasuk memberi sanksi bagi yang

melanggarnya," tandas Akhid.(Rul)

Read More

Pemkab Kulonprogo gelar Pasar Murah

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Jelang bulan Ramadan 1436 H dan dalam

rangka membantu keluarga miskin atau pra sejahtera, Dinas Perindagkop

dan UKM DIY bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI)

Yogyakarta menggelar pasar murah pada 6 kecamatan yang tersebar di

tiga kabupaten.

Kegiatan juga didukung Badan Musyawarah Perbankan Daerah DIY Kabupaten

Kulonprogo digelar empat hari, yakni di halaman Kantor Kecamatan Wates

(8-9/6/2015) dan halaman kantor Kecamatan Sentolo (11-12/6/2015).

Setiap kecamatan ditargetkan sebanyak 200 KK miskin/keluarga pra

sejahtera.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop dan UKM DIY Eko Witoyo

menyatakan selain menyediakan bahan pokok, kegiatan ini merupakan

sarana memperkenalkan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan

koperasi setempat dan menggugah rasa kebanggaan masyarakat dalam

memakai produk dalam negeri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, Arif Budi Santoso,

menyambut baik kegiatan seperti ini karena selain membantu masyarakat

yang kurang beruntung juga sekaligus membantu upaya pengendalian

harga. "Salah satu tugas Bank Indonesia dan Disperindagkop adalah

memantau perkembangan harga-harga pangan, sehingga dengan kegiatan

seperti ini BI juga bisa melihat harga bahan pangan pokok di pasar,"

kata Arif.(Wid)

Read More

PASAR MALAM : Bupati Kulonprogo Panen Keluhan

Harianjogja.com, WATES-Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku belum

pernah diminta pertimbangan mengenai pelaksanaan kegiatan pasar malam

di Alun-alun Wates. Dia pun menerima banyak keluhan dan masukan yang

langsung dijadikan bahan evaluasi.

Hasto mengatakan, izin penggunaan tempat untuk Alun-alun Wates

biasanya dikeluarkan setelah melalui proses konsultasi dengan dirinya.

"Dulu ketika ada orang yang izin pakai alun-alun untuk pameran akik

juga konsultasi dulu ke saya. Akhirnya kita minta untuk memanfaatkan

gazebo-gazebo yang ada di sana saja. Tapi yang pasar malam ini kemarin

belum sampai ke saya," papar Hasto, dihubungiHarian Jogjapada Minggu

(7/6/2015) sore.

Meski demikian, kegiatan pasar malam tidak bisa dibatalkan begitu

saja. Apalagi karena izin penggunaan tempat dari Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) dan izin keramaian

dari Polres Kulonprogo sudah dikeluarkan. "Saya sudah panggil dinas

terkait dan melakukan evaluasi. Saya juga minta pasar malam hanya saat

akhir pekan dan tidak di hari-hari penting, seperti masa ujian

anak-anak sekolah," ujar Hasto.

Soal pasar malam yang dikhawatirkan bisa merusak taman dan fasilitas

di Alun-alun Wates, Hasto juga menjadikannya bahan evaluasi sekaligus

instrospeksi. Begitu pula dengan saran agar kegiatan serupa tidak lagi

digelar di kawasan Alun-alun Wates, melainkan cukup di lapangan

kecamatan. "Kami menerima semua masukan untuk dipertimbangkan dan jadi

bahan evaluasi ke depan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulonprogo,

Suharjoko mengungkapkan menerima banyak aduan dan keluhan mengenai

kegiatan pasar malam di Alun-alun Wates. Masyarakat khawatir jika

pasar malam bisa merusak tanaman dan fasilitas lain di sana. Beberapa

kalangan juga keberatan karena acara itu digelar pada masa Ujian

Kenaikan Kelas (UKK).

Read More

Unik, Panca Warna Kulonprogo Tembus Cahaya

WATES- Forum Peduli Potensi Alam Lokal (FP2AL) Kulonprogo, Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menggelar pameran dan lelang batu

akik/batu mulia milik Bupati setempat dr Hasto Wardoyo di gazebo depan

rumah dinas bupati Utara Alun-alun Wates, pada Sabtu-Minggu 13-14 Juni

2015 mendatang. Kegiatan tersebut sebagai upaya pemanfaatan dan

optimalisasi potensi alam lokal Kulonprogo serta peningkatan ekonomi

bagi perajin batu akik di kabupaten ini.

"Kami optimis pameran bertema 'Batu Akik Kulonprogo Menembus Batas'

akan sukses. Karena selain sedangboomingbatuk akik,eventdiadakan

bersamaan dengan agenda rutin tahunan pemkab, upacara adat Nyadran

Agung yang dihadiri ribuan orang termasuk warga perantau Kulonprogo

dari berbagai daerah. Apalagi ada pasar malam, sangat meriah," kata

Ketua Panitia Pameran Batu Akik/Batu Mulia Kulonprogo, Fajar Gegana di

Cafe D'srupat Sruput, Alun-alun Wates, kemarin.

Menurutnya pameran danlaunchingbatu akik/batu mulia Kulonprogo penting

disaksikan mengingat masyarakat selama ini belum pernah tahu kalau di

wilayah kabupaten ini memiliki potensi bahan batu akik berkualitas

bagus diantaranya panca warna dan lavender.

Fajar Gegana mengklaim batu akik panca warna asal Kulonprogo merupakan

yang terbaik. "Saya sangat yakin batu akik panca warna Kulonprogo

terbaik dibanding panca warna yang dikenal masyarakat selama ini,"

tegasnya.

Perajin dan pehobi batu akik lokal Kulonprogo, Piyoe membenarkan

pernyataan Fajar. " B atu akik panca warna Kulonpro gomemang unik,

tembus cahaya sedangkan yang dari daerah lain tidak," ujarnya.

Penanggungjawab kegiatan, Johan Arif Budiman mengatakan, pameran

danlaunchingbatu akik Kulonprogo selain sebagai upaya pemberdayaan

potensi alam Kulonprogo yang berkualitas bagus dan peningkatan ekonomi

pengrajin batu akik lokal juganyengkuyung(mendukung) Program Bela dan

Beli Kulonprogo guna mewujudkan KulonprogoThe Jewel of Java.

"Kegiatan ini bentuk kepedulian kami terhadap pemanfaatan potensi alam

Kulonprogo dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Sehingga perekonomian

masyarakat khususnya perajin batu akik/batu mulia di sini meningkat.

Disamping itu tentunya untuk meramaikan gelar budaya Nyadran Agung.

Pameran bersifatnon profit orienteddan lebih mengedepankan peningkatan

ekonomi masyarakat," tandas Fajar mengimbau calon peserta pameran

menghubungi sekretariat di nomor 085729995757/081392222212.

Bupati dr Hasto menyambut positif pameran. "Kreatif, selain panitia

ikut memeriahkan upacara adat Nyadran Agung yang dihadiri ribuan

elemen masyarakat juga jadi ajang mengenalkan potensi alam lokal

Kulonprogo sekaligus pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai

implementasi Program Bela dan Beli Kuloprogo," tuturnya membenarkan

dirinya rela melelang salah satu koleksi batu akik motif junjung

derajat demi meningkatnya ekonomi pengrajin batu akik lokal

Kulonprogo.(mbs)

Read More

TAMBANG PASIR KULONPROGO : Polres Terus Tindak Penambangan Pasir Ilegal

Harianjogja.com, KULONPROGO– Penambangan pasir ilegal semakin marak di

kawasan Sungai Progo. Bahkan, aktivitas penambangan iti mulai banyak

dikeluhkan warga, terutama di wilayah Kecamatan Sentolo dan Kecamatan

Nanggulan.

Kabag Ops Polres Kulonprogo Kompol Dwi Prasetio mengungkapkan, telah

menerima laporan adanya aktivitas penambangan ilegal. Dalam operasi

yang dilakukan Polres Kulonprogo, aktifitas penambangan pasir di Dusun

Mentobayan, Desa Salamrejo, Sentolo akhirnya dihentikan pada Jumat

(5/6/2015).

"Ada beberapa titik yang kami periksa. Kami juga mengamankan tiga alat

berat yang diduga digunakan untuk menambang," ujar Dwi.

Dwi mengungkapkan, operator backhoe dan beberapa orang dibawa ke

Mapolres untuk diperiksa. Dalam operasi tersebut, ada dua lokasi yang

menjadi sasaran. Di antaranya wilayah Dusun Demen, Wijimulyo,

Nanggulan serta Dusun Mentobayan, Desa Salamrejo, Sentolo. Dia

mengatakan, operasi tersebut menindaklanjuti adanya laporan tentang

aktifitas penambangan pasir di lokasi tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan, satu unit backhoe dan truk disita di

wilayah Sentolo. Sedangkan di wilayah Nanggulan, dua backhoe tampak

ditinggalkan operatornya dan dalM kondisi terparkir di pinggir sungai.

"Ada juga truk, sopirnya juga tidak ada. Namun, kendaraan yang ada di

lokasi itu tetap kami lakukan penyitaan," jelas Dwi.

Dwi menambahkan, sampai saat ini masih mengembangkan penyelidikan

terhadap aktivitas ilegal tersebut. Dia menegaskan, aktifitas

penambangan tanpa izin itu merupakan pelanggaran seperti yang

tercantum dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan

mineral dan batubara.

"Kami akan terus berupaya melakukan penindakan, selama penambangan

ilegal masih berlanjut," tandas Dwi.

Sementara itu, Susanto, salah satu operator backhoe di Mentobayan,

mengaku baru tiga hari melakukan pengerjaan di wilayah itu. Dia

berkilah, ketika petugas datang dirinya sedang mengerjakan pembukaan

akses jalan untuk kendaraan yang akan mengangkut pasir. Bahkan,

pembukaan akses jalan merupakan permintaan dari warga.

"Pekerjaannya seminggu, baru jalan tiga hari. Aktifitas penambangannya

rencananya untuk warga dan dilakukan manual, tidak pakai alat berat,"

jelas Susanto.

Read More

ADAT KULONPROGO : Kirab Gumbregi Ruwat Kambing Etawa

Harianjogja.com, KULONPROGO-Puluhan kambing etawa milik warga Dusun

Karang Gede diruwat dalam upacara tradisi gumbregi, Jumat (5/6/2015).

Upacara adat tersebut sudah menjadi tradisi tahunan yang digelar warga

Desa Jatimulyo.

"Kambing etawa adalah potensi ternak unggulan di desa ini. Setiap

tahunnya kami pun melakukan tradisi ini agar setahun ke depan budidaya

menjadi lebih baik dan kesejahteraan warga juga semakin meningkat,"

ujar Kepala Dusun Karang Gede Suparno, di sela kegiatan.

Suparno mengatakan, tradisi gumbregi digelar setiap tahun pasca panen

padi. Ritual tersebut juga menjadi tradisi untuk meruwat ternak agar

dapat terus berkembang biak. Di awali iring-iringan kirab bregada

prajurit rakyat, tradisi tersebut membuat ratusan warga dari beberapa

dusun berdatangan untuk menyaksikan.

"Ritual ini mengumpulkan hewan besar atau kecil, seperti kambing dan

sapi untuk diselamati. Tujuannya, agar hewan ternak dapat terus

berkembang biak, sehingga memberikan kesejahteraan bagi warga

sekitar," papar Suparno.

Namun, upacara adat tersebut pada intinya wujud ungkapan syukur kepada

Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada

seluruh warga desa. Harapannya, dalam setahun ke depan limpahan

karunia dan rejeki dapat terus diberikan kepada desa ini.

Suparno menambahkn, dalam upacara adat ini ada tiga cirri khas yang

terus dipertahankan, yakni menyedekahkan ketupat, tempe goreng dan

pelas tawon. Ketiga makanan tersebut memiliki nilai filosofi yang

terus dijunjung warga desa ini.

Dia menjelaskan, ketupat menjadi simbol penyatuan antara masyarakat

desa dan pemerintah. Sedangkan tempe goreng adalah makanan

sehari-hari warga desa yang dimaknai sebagai kehidupan yang senantiasa

selalu dalam kesederhanaan.

"Satu lagi adalah pelas tawon, yakni makanan sejenis botok yang bahan

baku utamanya adalah anak-anak tawon atau lebah. Makanan ini

menyimbolkan persatuan seperti anak-anak lebah yang saling berkumpul

untuk menyatukan diri agar menjadi lebih kuat," jelas Suparno.

Tradisi ini diikuti ratusan warga dan puluhan kambing etawa, baik

milik warga maupun bantuan dari Dinas Peternakan. Suminto, salah satu

pemilik ternak berharap, ke depan kambing etawa yang dipelihara dan

dibudidayakannya lebih sehat. Dalam ritual ini, kambing berbadan tegap

dan gagah ini juga diberikan tiga makanan yang menjadi ciri khas desa

ini.

"Setiap tahun saya selalu mengikuti tradisi ini. Tujuannya, biar

ternak semakin sehat dan gemuk. Ritual ini juga diharapkan dapat

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga sekitar," ungkap

Suminto.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

(Dinbudparpora) Kulonprogo Krissutanto menandaskan, kegiatan ini

merupakan acara adiluhung yang harus terus dilestarikan. Pihaknya

mengaku, ke depan acara-acara adat seperti ini dapat diinventaris agar

dapat dilestarikan dan dikenal masyarakat luas.

"Kami berharap, acara seperti ini dapat terus berlanjut. Tentunya agar

tradisi semacam ini dapat tetap lestari dan tidak menghilang, sehingga

generasi muda dapat turut serta menjaga dan melestarikannya," tandas

Kris.

Read More

PENERIMAAN SISWA BARU : 28 Sekolah Bersiap Laksanakan PPDB RTO

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten

Kulonprogo menunjuk 18 SMP, lima SMA, dan lima SMK untuk menjalankan

sistem real time online (RTO) pada penerimaan peserta didik baru

(PPDB). Berbagai persiapan pun dilakukan karena sebelumnya seluruh

sekolah di Kulonprogo masih menyelenggarakan PPDB secara manual.

"Kami baru sekali ini akan memakai RTO. Ada 28 sekolah yang ditunjuk

karena dinilai sudah siap," ungkap Kasubag Perencanaan Dindik

Kulonprogo, Taryono, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2015).

Menurut Taryono, kesiapan sumber daya manusia pelaksana PPDB RTO

memegang peranan terpenting. Oleh karena itu, Dindik Kulonprogo

berencana segera mengadakan pelatihan bagi para calon operator PPDB

RTO. "Masing-masing sekolah diminta mengirimkan dua orang calon

operator . Pelatihan tersebut nantinya juga diikuti oleh empat orang

staf Dindik Kulonprogo," ujarnya.

Dindik Kulonprogo juga akan disibukkan dengan kegiatan input dan

perekapan data nilai hasil ujian siswa, baik dari sekolah negeri

maupun swasta. "Sekolah mengumpulkan nilai kepada kami untuk

direkap.Jadi nanti saat ada siswa A yang mendaftar secara RTO di

sekolah B, nilainya bisa langsung dimunculkan. Ini akan mempermudah

proses pendaftaran," ucap Taryono.

Kelancaran jaringan dan koneksi internet juga menjadi kebutuhan vital.

Hal itu juga lah yang membuat banyak sekolah terletak di wilayah

pelosok belum bisa menerapkan RTO tahun ini. "Misalnya di SMP Negeri 3

Kokap yang tidak ada jaringan internet. Wilayah Girimulyo juga susah.

Samigaluh juga sebenarnya susah, tapi ini akan kita coba satu sekolah

dulu," terangnya kemudian.

Taryono menambahkan, masing-masing sekolah penyelenggara PPDB RTO

telah diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai sistem baru tersebut. "Sebenarnya ini tidak berbeda jauh

dengan manual sehingga masyarakat tidak perlu panik," katanya.

Read More

KONTROVERSI PASAR MALAM WATES : Izin Pasar Malam di Alun-alun Wates Disebut Sudah Sesuai Aturan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kasi Sarana dan Prasana Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Kulonprogo,

Didik Budi Haryanto mengatakan, pemberian izin penggunaan tempat

kepada penyelenggara pasar malam di Alun-alun Wates sudah sesuai

aturan.

"Di samping untuk sepak bola, [Alun-alun Wates] sisi timur itu bisa

untuk event atau hiburan. Sebelum penyelenggara mengurus izin

keramaian di Polres, kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, DPU,

dan DPPKA," ungkap Didik, Jumat (5/6/2015).

Terkait kemungkinan adanya kerusakan tanaman dan fasilitas lain, Didik

mengaku sudah membuat kesepakatan dengan penyelenggara pasar malam.

"Apabila nanti ada tanaman yang rusak, penyelenggara siap mengganti,"

lanjutnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa

Yogyakarta, menyayangkan penyelenggaran pasar malam di Alun-alun

Wates, padahal siswa SD, SMP dan SMA sedang menghadapai ujian kenaikan

kelas.

Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Suharto, Kamis (4/6/2015), mengatakan

pasar malam sebaiknya ditunda waktunya setelah anak-anak selesai

menjalani ujian kenaikan kelas (UKK).

"DPRD tidak melarang, namun sebaiknya pasar malam ditunda atau

diadakan setelah UKK selesai," kata Suharto

Read More

Operasi Patuh di Kulonprogo Juga Razia Betor

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Operasi patuh 2015 yang dilakukan pihak

kepolisian tidak hanya menyasar sepeda motor atau mobil. Tim Satlantas

Polres Kulonprogo juga merazia keberadaan becak motor (betor) yang

selama ini berkeliaran di wilayah Kulonprogo.

Pada operasi patuh 2015 di sekitar kompleks Pasar Jombokan Pengasih,

Jumat (5/6/2015) pagi, polisi menyita tiga unit betor yang sedang

beroperasi di jalan raya. Mereka dikenai tilang karena tidak disertai

STNK dan spesifikasi kendaraan tidak sesuai ketentuan.

Polisi sebenarnya menengarai setidaknya delapan unit betor yang selama

ini beredar di jalan raya di Kulonprogo. Namun, dalam operasi tersebut

hanya tiga betor yang dapat ditindak.

"Dua di sekitar Pasar Jombokan dan satu lagi di jalan raya dekat pos

polisi Siluwok. Kami tahan kendaraan di Mapolres," ungkap Kasatgas IV

Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Basuki Rahmat, usai razia tersebut.

Dalam razia yang merupakan bagian dari operasi patuh 2015 itu, polisi

siaga di beberapa titik jalan yang biasa dilewati betor. Meski

sebenarnya diperkirakan ada delapan unit, namun akhirnya hanya tiga

unit yang tertangkap sedang beroperasi.

Polisi menilangnya karena selain tidak ada STNK, betor dianggap

melanggar spesifikasi dan ketentuan laik jalan. Betor hanya merupakan

modifikasi motor dan becak yang tidak memiliki lisensi. "Keberadaannya

tidak terdaftar dalam regristrasi regident dan memang tanpa surat

STNK," lanjutnya.

Kasatlantas Polres Kulonprogo, AKP Ahmad Hidayat, menegaskan

keberadaan betor di jalan raya melanggar. Selain tanpa surat dan tidak

sesuai spesifikasinya, keberadaan betor di DIY juga dilarang sesuai

surat edaran gubernur.

Menurutnya, pemilik yang hendak mengambil harus memenuhi persyaratan,

yaitu melepas modifikasi mesin kendaraan tersebut. Penindakan

dilakukan agar menimbulkan efek jera. Selain itu, agar tidak

menimbulkan kecemburuan dengan becak manual.

"Dalam operasi ini kami juga akan menertibkan jenis kendaraan yang

tidak sesuai spesifikasi lainnya. Misalnya kereta kelinci dan huler,"

lanjutnya.(*)

Read More

Bule Mengajar di SMA 2 Wates

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 23 warga begara asing mengajar di

SMA Negeri 2 Wates, Sabtu (06/06/2015). Mereka terdiri 21 warga asal

Thailand dan 2 orang dari Swedia. Dengan menggunakan bahasa Inggris,

rara warga negara asing ini mengajarkan tentang kebudayaan negara

mereka masing-masing.

Dijelaskan Lia Andarina Grasia, Ketua Komunitas Bule Mengajar,

kegiatan ini untuk memberikan kesempatan siswa berbahasa Inggris.

Selain itu, juga memberi wawasan tentang negara lain dan mengenalkan

Kabupaten Kulonprogo kepada mereka.

Isnada, siswa kelas XI IPA SMA 2 Wates mengaku senang dapat mengikuti

program ini dan diajar para bule. Berinteraksi langsung dengan warga

negara asing menambah wawasan internasional yang selama ini diterima

dari buku pelajaran. "Di sini juga bisa belajar Bahasa Inggris," kata

Isnada.

Sedang Wakasek Humas SMA N 2 Wates Folrentina Nurwati MSi menyambut

baik program Bule Mengajar. Ia berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan

rutin di sekeloahnya. "Budaya yang bagus bisa diambil, sedangkan yang

kurang sesuai dengan budaya kita ya ditinggalkan," ujarnya.(Wid)

Read More

Pilkades di Kulonprogo Bakal Dilaksanakan Secara Serentak

TRIBUNJOGJA.COM -Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 35 desa

di Kulonprogo segera digelar beberapa bulan mendatang. Bupati Hasto

Wardoyo berpesan agar masyarakat menjadi pemilih yang baik.

Hasto menegaskan, menjadi tugas panitia di desa untuk mewujudkan

demokrasi. Panitia pemilihan bukan untuk melahirkan kepala desa.

Tetapi, menurutnya, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi agar

terwujud demokrasi yang baik.

"Tidak seharusnya memilih hanya karena suap. Kalau calon kades

melakukan kekerasan agar memilih, nantinya yang lahir juga pemimpin

yang mencari keuntungan pribadi," kata Bupati Hasto, saat sosialisasi

Pilkades di Gedung Kaca, Rabu (3/6/2015).

Pilkades Kulonprogo rencananya digelar serentak pada September

mendatang. Pilkades serentak di 35 desa ini dianggarkan senilai Rp 1,5

miliar. Dana tersebut sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan melalui

APBdes.

Pada kesempatan sosialialisasi pilkadesitu, para ketua Badan

Permusyawatan Desa (BPD) juga menyampaikan uneg-unegnya. Ketua BPD

Desa Palihan, Heru, mengatakan kondisi di desanya cukup kompleks

karena saat ini akan terkena dampak pembangunan bandara. Situasi tidak

kondusif membuat banyak warga yang keberatan menjadi panitia pilkades.

"Mereka cenderung mau cari aman. Sehingga tidak mau jadi panitia,"

katanya. Heru menegaskan permasalahan di lapangan tentunya telah

diketahui bupati. Sebab itu dia meminta arahannya.

Hal berbeda disampaikan Ketua BPD Hargowilis, Suharyanto. Pihaknya

khawatir jika anggaran pilkadesternyata kurang. Pasalnya, pelaksanaan

pilkadesdiyakini bakal menelan biaya yang tidak sedikit

Read More

Kontraktor Dianggap Menyalahi Prosedur

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Pemasangan blowplank atau patok kayu yang

dilakukan kontraktor pada lahan pembangunan gedung baru Satpol PP

Kulonprogo di tanah kas Desa Margosari Kecamatan Pengasih, menimbulkan

polemik. Sebab dalam pertemuan dengan perangkat desa beberapa waktu

lalu, sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan tidak boleh dimulai

sebelum ada izin gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa tersebut.

Pemasangan blowplank diketahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Margosari, Untung Sugiantoro, pada Rabu (03/06/2015). Karena itulah,

ia menilai pihak kontraktor melanggar kesepakatan mengingat hingga

kini izin gubernur belum turun. "Tapi mereka sudah memasang patok. Ini

disayangkan, mengingat Satpol PP yang merupakan penegak Perda justru

melanggar prosedur," katanya.

Untung mengatakan, pemasangan blowplank seharusnya tidak dilakukan

sekarang. Apalagi, setelah izin dari gubernur turun masih harus ada

tahapan lain yakni perjanjian sewa antara Satpol PP dengan pemerintah

desa Margosari atas persetujuan BPD. "Setelah itu, barulah pembangunan

gedung bisa dimulai," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Margosari, Danang Subiantoro.

Menurutnya, hingga kini belum ada pemberitahuan lisan maupun tertulis

terkait pemasangan bowplank tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut,

pihaknya akan memberitahukan hal ini kepada Bagian Tata Pemerintahan

Pemda DIY yang memiliki kewenangan tanah kas desa. "Padahal

jelas-jelas dalam pertemuan sudah disepakati, kalau izin gubernur

belum terbit, pembangunan tidak boleh dimulai," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta

mengatakan, pemasangan bowplank bukanlah merupakan pembangunan fisik.

Dimulainya pembangunan gedung baru tersebut, tetap menunggu izin

gubernur.

"Langkah yang dilakukan kontraktor hanya sekedar persiapan agar tidak

terburu-buru dalam pembangunan nanti. Kontraktor juga sudah

berkomitmen untuk memulai pembangunan setelah ada Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan kontraktor, Kartika Hadi mengatakan,

pihaknya telah memberitahukan ke desa terkait pemasangan bowplank.

Pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa pemasangan bowplank belum

termasuk pembangunan. "Hanya mematok posisi bangunan saja,"

tandasnya.(Unt)

Read More