Pemkab Berdayakan TKI Purna

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Daerah lain perlu mencontoh Kabupaten

Kulonprogo dalam penanganan TKI Purna secara intensif. TKI Purna di

Kulonprogo jumlahnya besar, sehingga perlu mendapat perhatian. Karena

itu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, dan saat ini melakukan

perjanjian kerjasama antara Pemkab Kulonprogo dengan Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam

pemberdayaan TKI Purna.



Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Yoelani Poeloengan menyatakan

BNP2TKI harus bermitra dengan semua pihak, mengkoordinasikan program

dari instansi terkait dalam rangka pemberdayaan TKI Purna. "Dengan

kerjasama maka dapat lebih intensif sehingga dapat jadi contoh daerah

lain," kata Lisna pada penandatanganan nota



kesepahaman tentang Pengembangan Pemberdayaan Wirausaha Tenaga Kerja

Indonesia Purna di Kabupaten Kulonprogo, di Gedung Kaca, Jumat

(14/08/2015).

Penandatanganan dilakukan Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K)

dengan Lisna Yoelani Poeloengan Deputi Perlindungan atas nama BNP2TKI.

Kerjasama dalam Nota kesepahaman adalah terkait pemberdayaan wirausaha

TKI Purna dan keluarganya di Kulonprogo.



Tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan wirausaha TKI Purna dan

keluarganya agar mampu mandiri dan berwirausaha. Dalam hal ini BNP2TKI

mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya memberikan bimbingan

teknis (edukasi) kewirausahaan sebagai langkah awal memotivasi dan

pengembangan kewirausahaan bagi TKI Purna dan keluarganya serta

mendorong terbentuknya kelompok TKI Purna berwirausaha.



Sedangkan dari pemkab mempunyai tugas melakukan pembinaan lanjutan,

mendorong semua SKPD terkait dan lembaga keuangan untuk berperan aktif

dalam pembinaan dan pengembangan usaha dari para TKI Purna dan

keluarganya. Selain itu juga memfasilitasi dan mempermudah dalam

pengurusan izin yang berkaitan dengan usaha.(Wid)



Lihat arsip:

http://kwkp.blogspot.com, http://infokwkp.blogspot.com