Pemkab Siap Melangkah Sesuai Kewenangan

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo

menyambut positif turunnya izin Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP) dari Pusat. Dengan adanya dokumen tersebut maka

satu tahapan proses rencana pembangunan bandara di pesisir selatan

Kecamatan Temon sudah terlewati, sehingga tinggal menunggu Ijin

Penetapan Lokasi (IPL) Gubernur turun.



"Meski Pemkab belum dikasih tahu perihal turunnya ijin KKOP. Tapi kami

tetap senang dan berharap IPL Gubernur juga segera turun. Dengan

demikian rencana pembangunan bandara bisa memasuki tahapan

berikutnya," kata Wabup setempat Drs Sutedjo menanggapi turunnya ijin

KKOP saat menghadiri Pembukaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-92,

di Lapangan Desa Kaliagung, Sentolo, Rabu (21/05/2014).



Sekda setempat Ir RM Astungkoro mengaku belum bisa berkomentar banyak

tentang masalah tersebut. "Soalnya saya belum tahu persis selesainya

KKOP seperti apa. Karena memang belum dapat informasi," tegasnya.



Meski secara fisik Wabup dan Sekda belum melihat dokumen ijin KKOP,

tapi dengan munculnya pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di media

massa menunjukan kalau tahapan proses rencana pembangunan bandara di

Kulonprogo mengalamai kemajuan.

"Untuk selanjutnya Pemkab mengikuti tahapan-tahapan berikutnya tentu

saja sesuai porsi dan kewenangan kami mengingat Tim Persiapan

Pembangunan Bandara tidak hanya dari kabupaten tapi juga Pemerintah

DIY dan PT AP. Pemkab akan melaksanakan sesuai ketugasan. Pembagian

tugasnya kan sudah sangat jelas," ujarnya.

Dengan telah turunnya dokumen KKOP, maka baru satu dokumen yang telah

selesai, sedangkan dokumen lain yang saat ini sedang dikerjakan,

pengadaan lahan yang merupakan bagian dari IPL Gubernur dan dokumen

lingkungan atau Amdal. "Terkait persoalan PT JMI dan PT AP, saya belum

bisa komentar karena belum lihat KKOP-nya. Tapi kalau KKOP sudah turun

maka persoalan antara dua perusahaan tersebut sudah clear. Karena yang

jadi persoalan kan ada di KKOP tersebut," terang Sekda.

Mengenai sosialisasi bandara, Pemkab bersama PT AP terus membangun

komunikasi dengan warga. "Persiapan sosialisasi terus kami lakukan

sembari menunggu AP. Pemkab tetap menjalin komunikasi baik dengan

warga yang menolak maupun mendukung. Dari enam desa yang masuk lokasi

bandara lima desa sudah wellcome. Perkara mereka menolak itu bagian

dari proses," ujarnya.(Rul/Wid)